Raksasa teknologi online asal Amerika Serikat (AS), Amazon, menyatakan telah menyelesaikan sebuah klaim pajak besar di Prancis dan akan mulai mengumumkan semua pendapatannya di negara tersebut secara lokal.
Amazon tidak mengungkapkan berapa banyak yang telah dibayarkannya atas klaim Prancis yang nilainya hampir 200 juta euro atau US$ 249 juta, yang mencakup periode dari 2006 sampai 2010.
Amazon sebelumnya mengumumkan kesepakatan serupa dengan Italia pada Desember 2017, dengan membayar 100 juta euro untuk menyelesaikan penyelidikan dugaan penghindaran pajak dari 2011 sampai 2015. Selain itu, Amazon juga menyetujui untuk mengumumkan pendapatannya secara lokal.
Dalam pernyataannya Senin (5/2), Amazon telah menciptakan anak perusahaan di Prancis untuk operasi Eropa pada Agustus 2015. Semua pendapatan ritel, biaya, keuntungan, dan pajak sekarang akan dipertanggungjawabkan di Prancis.
Amazon juga menyatakan telah menginvestasikan lebih dari dua miliar euro di Prancis sejak 2010 dan menciptakan lebih dari 5.500 lapangan kerja. Sebelum ini, bukan kali pertama Amazon bermasalah dengan Prancis. Amazon masih menghadapi kasus pengadilan di Prancis karena klaim telah menyalahgunakan posisinya yang dominan di platform marketplace-nya untuk vendor pihak ketiga.
Kementerian Keuangan Prancis menyatakan pada Desember 2017 bahwa pihaknya akan menjatuhkan denda sekitar 10 juta euro. Pada 2012, Amazon mengungkapkan telah mendapat tagihan pajak sebesar 198 juta euro di Prancis untuk pengembalian pajak, bunga dan denda yang terkait dengan pendapatan yang tersebar di antara yurisdiksi yang berbeda.
Pada saat itu, Amazon menyatakan tidak setuju dengan penilaian Prancis dan bertekad untuk melawannya. Amazon adalah salah satu raksasa teknologi asal AS yang mendapat pengawasan di Eropa karena strategi penghindaran pajaknya. Perusahaanperusahaan ini kerap mengarahkan pendapatan melalui negara-negara dengan pajak rendah, dalam kasus Amazon adalah Luksemburg.
Berdasarkan undang-undang di Uni Eropa (UE) saat ini, perusahaan yang berbasis di luar blok dapat mengumumkan pendapatan dari seluruh pasar di 28 negara hanya di satu negara. Alhasil, mereka memilih Negara dengan pajak rendah seperti Irlandia, Belanda, atau Luksemburg.
Tindakan tersebut merampas pendapatan negara anggota lainnya, meskipun mereka mungkin memperhitungkan bagian pendapatan yang lebih besar. Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyatakan peraturan tersebut membebani pemerintah di seluruh dunia sebesar US$ 240 miliar (193 miliar euro) dalam satu tahun dalam hal pendapatan yang hilang. Ini baru menurut perkiraan 2015.
Para pejabat UE telah berjanji untuk membuat para raksasa ekonomi digital membayar bagian lebih besar dari pajak di negara-negara mereka memperoleh keuntungan mereka. Pada Minggu (4/2), Komisioner UE Urusan Ekonomi Pierre Moscovici mengatakan akan mengumumkan pada akhir Maret 2018, sebuah rencana untuk membuat konsensus sekaligus langkah tegas mengenai pengenaan pajak atas pendapatan ekonomi digital.
“Idenya adalah untuk dapat mengidentifikasi aktivitas perusahaan digital, jadi kita memerlukan berbagai indikator, termasuk jumlah klik, jumlah alamat IP, iklan, dan akhirnya pendapatan dan kemudian kita akan menemukan cara-cara untuk mengenakan pajak kepada mereka,” kata Moscovici.
Sumber : beritasatu.com (Paris, 06 Februari 2018)
Foto : beritasatu.com
Google, Facebook dan Amazon bersaksi di sidang pajak digital PrancisPerusahaan- perusahaan teknologi seperti Google, Facebook Inc dan Amazon Inc mulai menghadapi sidang pajak layanan digital Prancis. Seperti diberitakan Reuters, ketiga perusahaan itu mulai bersaksi dalam sidang.selengkapnya
Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakSekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya
Ed Sheeran Bayar Pajak Lebih Besar dari AmazonSolois Ed Sheeran membayar pajak lebih besar dibanding dengan toko ritel online Amazon. Artis dengan bayaran tertinggi di Inggris dan artis solo terkaya di dunia itu membayar hampir 1 juta poundsterling atau hampir Rp 19 miliar lebih banyak dibanding dengan Amazon pada tahun lalu. Padahal, Ed memiliki penghasilan seperlima dari keuntungan Amazon.selengkapnya
Prancis Berani `Palak` Raksasa Internet dengan Pajak DigitalMenteri Ekonomi dan Keuangan Prancis, Bruno Le Maire, telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pajak Digital ke kabinet. Menurut rancangan tersebut, pemerintah Perancis telah mengenakan pajak digital pada lebih dari 30 raksasa Internet global seperti Google, Amazon, dan Facebook sejak 1 Januari 2019.selengkapnya
Prancis Berani `Palak` Raksasa Internet dengan Pajak DigitalMenteri Ekonomi dan Keuangan Prancis, Bruno Le Maire, telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pajak Digital ke kabinet. Menurut rancangan tersebut, pemerintah Perancis telah mengenakan pajak digital pada lebih dari 30 raksasa Internet global seperti Google, Amazon, dan Facebook sejak 1 Januari 2019.selengkapnya
Google bayar 465 juta euro pajak tambahan di PrancisGoogle setuju untuk membayar 465 juta euro pajak tambahan kepada otoritas Prancis. Langkah ini diambil untuk mengakhiri penyelidikan terkait penipuan fiskal di negara itu yang mencapai hampir 1 miliar euro.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
