Tak Ada Revisi, Denda Tax Amnesty 2 Persen Berlaku Sampai September

Jumat 16 Sep 2016 19:56Administratordibaca 799 kaliSemua Kategori

tribunnews 119

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan berkomitmen mengikuti aturan UU Pengampunan Pajak.

Karena hal itu periode denda 2 persen tidak akan diperpanjang waktunya, yakni mulai dari Juli sampai akhir September saja.


"Direktorat Jenderal Pajak masih konsisten dengan UU tarif 2 persen sampai September ini," papar Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (16/9/2016).


Yoga mengingatkan bagi calon peserta program pengampunan pajak, bisa melaporkan Surat Pelaporan Harta (SPH) sebanyak tiga kali.


Denda yang dikenakan sesuai dengan waktu pengajuan SPH.


"Untuk WP yang belum selesai data aset-asetnnya pakai skema cicilan," ujar Yoga.


Yoga memaparkan jika peserta melaporkan SPH pada periode ini, maka jumlah yang dikenai denda 2 persen sampai akhir September.


Namun pendaftar tax amnesty yang mengajukan SPH di periode berikutnya akan dikenai denda 3 atau 5 persen tergantung periodenya.


"SPH itu boleh 3 kali. Misalnya saat ini 60 persen asetnya itu yang (denda) 2 persen, sisanya ya nanti," kata Yoga.


Sebelumnya diketahui periode tax amnesty dibagi tiga tahap, yakni dari Juli-September dendanya 2 persen, selanjutnya Oktober-Desember 3 persen, dan terakhir Januari sampai Maret 5 persen.

Sumber : tribunnews.com (Jakarta, 16 September 2016)
Foto : tribunnews.com




BERITA TERKAIT
 

Wajib Pajak Ini Bebas dari Denda 200 PersenWajib Pajak Ini Bebas dari Denda 200 Persen

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi memastikan bahwa masyarakat berpendapatan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak perlu ikut program pengampunan pajak (tax amnesty). Manfaat lainnya, pemerintah tidak memberlakukan denda 200 persen yang berlaku di Undang-undang (UU) Pengampunan Pajak.selengkapnya

Pilih Diskon Tax Amnesty atau Denda 200 Persen?Pilih Diskon Tax Amnesty atau Denda 200 Persen?

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan memberikan diskon khusus kepada para peserta program pengampunan pajak. Diskon ini diberikan kepada peserta yang memilih pasar saham sebagai sarana investasi.selengkapnya

Sampai Mei 2016 Penerimaan Pajak Baru 26 PersenSampai Mei 2016 Penerimaan Pajak Baru 26 Persen

Realisasi Penerimaan Pajak sampai akhir Mei 2016 mencapai Rp 364,1 triliun. Jumlah itu sama dengan 26,8 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 377,03 triliun, jumlah itu lebih rendah 3 persen. Pajak penghasilan (PPh) orang pribadi yang menjadi andalan juga tercatat rendah.selengkapnya

Berkat Tax Amnesty, Penerimaan Pajak September Naik 15 PersenBerkat Tax Amnesty, Penerimaan Pajak September Naik 15 Persen

Direktorat Jenderal Pajak mencatat penerimaan pajak hingga akhir September lalu meningkat 15 persen dibandingkan periode sama 2015. Peningkatan ini disokong oleh penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty). Meski begitu, penerimaan pajak masih jauh dari target tahun ini sebesar Rp 1.318 triliun.selengkapnya

Pengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 PersenPengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik langkah Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menghapus denda bagi para peserta pengampunan pajak (tax amnesty) maupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan membebaskan sanksi pajak kepada Wajib Pajak (WP) yang sudah ikut tax amnesty maupun yang belum ikut. Langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan ini dinilai pengusaha tidak akan mampu mendongkrak penerimaan pajak yang ditargetkan Rp 1.283,6 triliun hingga akhir 2017.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


3 Kementerian Bergabung dalam Pokja Percepat Roadmap E-Commerce3 Kementerian Bergabung dalam Pokja Percepat Roadmap E-Commerce

Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kehttp://www.klinikpajak.co.id/files/foto-e140dbab44e01e699491a59c9978b924.jpgmenterian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bergabung menjadi satu kelompok kerja atau pokja pada Kamis (7/12/2017).selengkapnya

Pemerintah Bidik Objek Cukai BaruPemerintah Bidik Objek Cukai Baru

KEMENTERIAN Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tengah mengkaji ekstensifikasi objek barang kena cukai dalam rangka meningkatkan penerimaan. Beberapa objek yang mejadi calon pengenaan cukai di antaranya kantong plastik, minuman berpemanis dan emisi kendaraan bermotor.selengkapnya

Cukai Rokok Dipakai Jadi Pembiayaan Program JKN, Apa Kata Dirut BPJS Kesehatan?Cukai Rokok Dipakai Jadi Pembiayaan Program JKN, Apa Kata Dirut BPJS Kesehatan?

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris menegaskan bahwa tidak aneh apabila cukai rokok dipakai untuk membiayai Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Fachmi di Jakarta, Kamis, menerangkan mengenai Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) di dunia yang salah satu opsinya menaikkan cukai rokok setinggi-tingginyaselengkapnya

Darmin Nasution: Tak ada KUR khusus e-commerceDarmin Nasution: Tak ada KUR khusus e-commerce

Kementerian Keuangan (Kemkeu) segera mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) mengenai pajak untuk bisnis jual beli online (e-commerce) dalam waktu dekat. Dalam hal ini, dunia usaha mengharapkan insentif dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi merchant yang menyetorkan PPN.selengkapnya

Samsat Kudus Libatkan Babinsa Datangi Penunggak Pajak BermotorSamsat Kudus Libatkan Babinsa Datangi Penunggak Pajak Bermotor

Samsat Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menggandeng Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari Kodim 0722/ Kudus untuk mengingatkan penunggak pajak kendaraan bermotor agar segera melunasinya.selengkapnya

Setoran Bea Cukai Capai Rp 146,3 Triliun di Awal Desember 2017Setoran Bea Cukai Capai Rp 146,3 Triliun di Awal Desember 2017

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan bea dan cukai hingga 6 Desember 2017 telah mencapai 77,36% atau sebesar Rp 146,3 triliun dari target sebesar Rp 189,14 triliun.selengkapnya

Jalankan Roadmap e-Commerce, Ini Langkah PemerintahJalankan Roadmap e-Commerce, Ini Langkah Pemerintah

Guna menjalankan roadmap e-Commerce yang sudah dicetuskan, pemerintah kemudian membentuk Kelompok Kerja (Pokja). Ini tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) atau e-Commerce yang diundangkan pada Agustus 2017 lalu.selengkapnya

Akhir November, Defisit Anggaran 2,2% PDBAkhir November, Defisit Anggaran 2,2% PDB

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit anggaran hingga akhir November telah mencapai 2,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).selengkapnya

Pebisnis koperasi minta keringanan pajakPebisnis koperasi minta keringanan pajak

Beban pajak yang tidak memenuhi rasa keadilan, masih dirasakan bagi eksistensi koperasi sampai saat ini.selengkapnya

Pemerintah Bentuk Pokja Khusus `Eksekusi` Perpres e-CommercePemerintah Bentuk Pokja Khusus `Eksekusi` Perpres e-Commerce

Pemerintah membentuk kelompok kerja (pokja) khusus untuk memperkuat pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) Tahun 2017-2019.selengkapnya



 
TAGS # :