Peretail dan Agen Travel Minta Kesetaraan Aturan pada Bisnis Online

Pelaku usaha dari sektor jasa agen travel dan retail konvensional meminta pemerintah berlaku adil dalam menerapkan aturan bisnis. Hal ini membuat sejumlah pelaku usaha khawatir, terlebih ada sebagian pemain bisnis konvensional adalah pelaku usaha kecil menengah (UKM).

Wakil Ketua Umum  Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo), Rudiana mengatakan perusahaan travel konvensional memang sedikit tertinggal dari travel online yang bermodal besar, khususnya dalam hal pemasaran.

Menurutnya, bisnis online memang merupakan hal baru yang harus diterima. Namun dia mengingatkan pemerintah bahwa agen travel konvensional yang ada saat ini 80% di antaranya merupakan UKM. Sehingga ada yang harus dipertahankan, seperti misalnya tenaga kerja.  

Menurut data asosiasi, diperkirakan ada ribuan agen travel sudah tutup dan tak beroperasi karena kalah bersaing dengan travel online. Adapun dari sekitar 300 perusahaan agen travel anggota Astindo, yang masih bertahan hidup hingga saat ini hanya sekitar 50 sampai 60 agen. Ini pun termasuk travel besar yang dalam menjalankan bisnisnya banyak ditopang oleh pemodal besar.

Karenanya, hadirnya travel online berdampak cukup besar terhadap bisnis travel konvensional, khususnya  ketika terjadi perpindahan (shifting)  pemesanan tiket terutama pada kantor pemerintahan. Jika  semula dibeli pembelian tiket perjalanan kantor pemerintah dilakukan melalui travel konvensional, saat ini  beralih ke travel online yang lebih transparan.

"Namun satu hal yang tidak bisa digantikan oleh teknologi digital adalah sentuhan manusia. Masyarakat menyukai berinteraksi dengan petugas travel," ujarnya.

Karenanya, dia pun mempertanyakan sikap pemerintah yang cenerung memberi kelonggaran terhadap bisnis jasa agen travel online. Sebab, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2019 menyebutkan bahwa Usaha Jasa Pariwisata harus memiliki izin dan berbagai syarat lainnya, sehingga dia merasa adanya ketidakadilan bagi perusahaan travel konvensional yang telah memenuhi berbagai syarat tersebut.

"Kami mengingkankan ada  UU yang mengatur bisnis online ini secara tegas, agar tidak banyak pihak yang dirugikan, terutama sektor UKM," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Tutum Rahanta menilai perpindahan usaha dari offline ke online sebagai hal biasa. Namun, tersebut juga harus dikenai aturan. 

Menurutnya, sektor retail diharuskan mematuhi beragam aturan yang  jauh lebih rumit dalam menjalankan bisnis. Seperti, tidak boleh menerapkan predator pricing, produk tertentu serta tidak boleh menjual barang dengan harga yang lebih murah dari pasar tradisional.

"Sementara itu ada retail online banyak menjual harga jauh lebih murah, meskipun saya tahu perusahaan itu berdarah-darah. Atau menjual barang dari A-Z tapi tidak dikenai aturan, sedangkan retail konvensional untuk membuka supermarket dan department store saja izinnya beda," ujarnya. 

Karenanya dia pun mengusulkan, aturan dikenakan secara berimbang agar menciptakan  keadilan dalam arena tanding bisnis retail. 

Managing Director Sogo Indonesia, Handaka Santosa menyebutkan pertail saat ini memang harus melengkapi bisnisnya dengan layanan online. Namun demikian, pihaknya hingga kini masih optimistis bisnisnya tidak kalah dari belanja online, karena hingga saat ini menurutnya,  Sogo masih bisa mencetak pertumbuhan omzet 15%.

Berbeda pandangan sebelumnya, VP of Growth Blibli.com, Tatum Ona Kembara menyebut bisnis online sebagai pelengkap dari gerai konvensional yang sudah ada. Apalagi dengan  130 juta orang pengguna sosial media, penetrasi online di Indonesia lebih cepat daripada Amerika saat baru mulai.

"Dengan adanya perubahan tren ini, perilaku konsumen pun mengalami perubahan yaitu mendapatkan barang dengan cara yang mudah. Sebagai pebisnis pihaknya hanya mengikuti apa maunya konsumen," katanya.

Tatum Ona Kembara juga menjelaskan pihaknya selalu mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah. Mengenai penerapan pajak untuk e-commerce, dirinya mengakui saat aturan itu mencuat ke publik memang cukup membuat pihaknya terkejut, namun akhirnya bisa menerima karena tidak ada penerapan pajak offline dengan pajak online.

Mengenai persaingan dengan retail konvensional, dia juga menegaskan siap berkolaborasi dengan peritel offline, sehingga para penjual konvensional dapat meraih pelanggan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Pajak Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik E-Commerce. Peraturan itu ditujukan untuk kegiatan e-commerce dalam daerah kepabeanan Indonesia dan berlaku mulai 1 April 2019.

Perlakuan pajak itu untuk penyedia platform marketplace (termasuk perusahaan Over the Top di bidang transportasi) dan pedagang/penyedia jasa pengguna platform e-commerce yang berkedudukan di Indonesia. Selain itu, perdagangan e-commerce di dalam kepabeanan Indonesia, melalui sistem elektronik berupa online retail, classified ads, daily deals, atau media sosial.

Pajak yang diatur dalam ketentuan tersebut yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi di dalam Daerah Pabean; serta Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).

Aturan baru itu punya dua pertimbangan. Pertama, menjaga perlakuan pajak yang setara antara e-commerce dan perdagangan konvensional. Kedua, memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha e-commerce.

Namun, aturan hanya berlaku untuk penyedia platform marketplace, serta pedagang/penyedia jasa yang memiliki kegiatan usaha.


Sumber : katadata.co.id (31 Januari 2019)
Foto : Katadata