Yusuf Mansur dan Bos Indofood Lega Sudah Ikut Tax Amnesty

Jumat 30 Sep 2016 21:34Administratordibaca 439 kaliSemua Kategori

liputan6 213

Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Fransiscus Welirang alias Franky Welirang dan Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Qur'an, Ustadz Yusuf Mansur telah mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Keduanya merasa lega sudah berpartisipasi memanfaatkan kesempatan dari pemerintah.  

Dari pantauan Liputan6.com, Jakarta, Jumat (30/9/2016), Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menyerahkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) kepada Franky Welirang sekaligus kepada pemilik Salim Grup, Anthony Salim. Sayangnya putra dari Sudono Salim ini tidak hadir sehingga diwakili Franky.

Sementara Yusuf Mansur menerima surat tanda terima. Franky Welirang dan Anthony Salim sudah mendaftar tax amnesty di KPP Wajib Pajak Besar IV Gedung Sudirman, sedangkan Yusuf Mansur terdaftar di KPP Pratama Tangerang Timur.


Franky Welirang dan Yusuf Mansur mengaku lega karena sudah ikut tax amnesty. "Lega ya, tidak ada beban lagi. Karena kalimatnya bukan diambil negara. Mudah-mudahan aset nambah, perusahaan lebih besar setara dengan Indofood," jelas Yusuf Mansur.

Franky menuturkan, keikutsertaan pengusaha dalam tax amnesty merupakan hak dan dirinya ingin mengambil kesempatan baik ini. Menjalankan amanat Presiden.

"Kita lahir di sini, usaha di sini, tumbuh di sini, sehingga ada kewajiban bersama membangun negara ini," ucap dia.

Baik Yusuf Mansur maupun Franky sama-sama mendeklarasikan hartanya di dalam negeri sebagai WP Orang Pribadi. "Saya deklarasi harta. Yang besar Pak Anthony. Sedangkan untuk tax amnesty perusahaan sudah berjalan. Kami harap semua sudah selesai di periode I ini," jelas Franky.

"Saya lapor harta semuanya, karena saya mau belajar transparansi bukan karena takut denda ya. Selama ini saya belajar hidup halal, baik. Saya mau mendukung program pemerintah, dan pajak ini saya anggap sedekah buat gaji guru, operasional negara, desa-desa dialiri listrik," sambung Yusuf.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 30 September 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Daftar Tax Amnesty, Anthony Salim Diwakili Franky WelirangDaftar Tax Amnesty, Anthony Salim Diwakili Franky Welirang

Siang ini dua bos Indofood Anthoni Salim dan Franky Welirang dijadwalkan mengambil Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Namun sayangnya Anthony berhalangan hadir.selengkapnya

Ustaz Yusuf Mansur: Tax Amnesty Sama Saja Sedekah ke NegaraUstaz Yusuf Mansur: Tax Amnesty Sama Saja Sedekah ke Negara

Tokoh agama sekaligus pengusaha, Ustaz Yusuf Mansur mengatakan bahwa tax amnesty atau pengampunan pajak sama dengan sedekah terhadap bangsa dan negara. Langkhas baik ini akan dibalas dengan rezeki yang berlimpah oleh Allah SWT.selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Ustadz Yusuf Mansyur: Halal, Baik, LegaIkut Tax Amnesty, Ustadz Yusuf Mansyur: Halal, Baik, Lega

Pagi ini Ustadz Yusuf Mansyur mendatangi kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tujuannya datang hari ini untuk mengikuti program tax amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Yusuf Mansur Sebut Program Amnesti Pajak Bagian dari IbadahYusuf Mansur Sebut Program Amnesti Pajak Bagian dari Ibadah

Ustaz Yusuf Mansur menilai membayar pajak sama halnya dengan bersedekah. Selain memang menjadi kewajiban sebagai warga negara, Yusuf menilai uang dari pajak tersebut bermanfaat bagi masyarakat.selengkapnya

Hotman Paris ikut Tax Amnesty: Lega, Sudah Tidak Punya DosaHotman Paris ikut Tax Amnesty: Lega, Sudah Tidak Punya Dosa

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan ketiga anaknya mendatangi Kantor Pajak Pratama Sunter, Jakarta Utara hari ini, Kamis (15/9). Kedatangan Hotman untuk melaporkan hartanya terkait program tax amnesty.selengkapnya

Ketua BPK Lega Sudah Lapor SPT Pajak 2016 Pakai e-FilingKetua BPK Lega Sudah Lapor SPT Pajak 2016 Pakai e-Filing

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar telah menuntaskan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 Orang Pribadi secara online menggunakan e-filing. Dalam pelaporan kewajiban pajak, Harry mengakui ada penambahan harta yang diungkap di SPT 2016.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :