Yuk Sukseskan Amnesti Pajak!

Sabtu 23 Jul 2016 19:54Administratordibaca 402 kaliSemua Kategori

tax amnesty 001

Kebijakan Amnesti Pajak yang telah bergulir sejak awal bulan Juli ini adalah sejarah baru bagi pengelolaan perpajakan di republik ini. Tidak sedikit pihak yang berpandangan pesimis dan sinis terhadap kebijakan ini, namun tidak sedikit pula yang mengharapkan kesuksesannya.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) yang telah disahkan, Amnesti Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai Sanksi administrasi perpajakan dan Sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa UU ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, tidak terbatas pada pengusaha kaya saja namun juga untuk seluruh kalangan termasuk kalangan UKM dan pekerja.


Jika diperhatikan, pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU Perpajakan) menjelaskan bahwa setiap Wajib Pajak (WP) yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak.


WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak adalah salah satu instrumen yang digunakan negara untuk menghimpun dana pembangunan, oleh karenanya dalam pajak pun terdapat sifat yang memaksa kepada warga negaranya untuk melaksanakan ketentuan perpajakan.


Saat ini, dari jumlah penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ada sebanyak 44,8 juta, namun baru 26,8 juta orang yang terdaftar sebagai WP dan dari jumlah tersebut hanya 10,3 juta WP yang menyampaikan SPT. Selain itu dari 1,2 juta Perusahaan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan, hanya sekitar 45,8 persen atau 550 ribu Perusahaan yang menyampaikan SPT.


Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penopang penerimaan negara adalah berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 persen dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital bagi negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya layanan publik dan keamanan, serta pembangunan fasilitas publik lainnya semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak, semakin banyak fasilitas dan infrastruktur publik yang dibangun.


Namun, mungkin masih terdapat masyarakat yang belum patuh dan membayar pajak karena takut, keberatan dan alasan lainnya. Banyak pertanyaan masyarakat, contohnya bagaimana jika diperiksa? Bagaimana jika uang saya hilang? Jika saya tidak ikut, toh tidak akan ketahuan?


Padahal telah banyak jawaban dari keraguan tersebut pada UU terkait Amnesti Pajak, salah satunya penghentian pemeriksaan pajak, serta jaminan kerahasiaan data yang tidak akan bocor oleh dan kepada siapapun. Kemudian, jika WP mengikuti Amnesti Pajak dan memperoleh Surat Keterangan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka WP berhak memperoleh beberapa fasilitas.


Pertama, penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak. Kedua, penghapusan sanksi administrasi perpajakan. Ketiga, tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.


DJP telah menyiapkan aplikasi dan mekanisme yang menjamin keamanan dan kenyamanan WP untuk ikut Amnesti Pajak. Bagi DJP, keamanan data WP menjadi faktor paling utama dan krusial dalam mendukung pelaksanaan dan kesuksesan Amnesti Pajak.


Kebijakan Amnesti Pajak ini turut mendapatkan dukungan dari berbagai instansi terkait. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan secara bersama-sama telah membuat pernyataan dukungan yang menyatakan komitmen ketiga instansi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Amnesti Pajak.


Apabila WP tidak juga mau mengakui dan melaporkan seluruh hartanya, maka cepat atau lambat DJP akan mengetahui harta tersebut. Hal ini didukung dengan adanya Automatic Exchange of Information (AEOI) dan revisi UU Perbankan untuk Keterbukaan Data Bagi Perpajakan paling lambat di tahun 2018.

Setelah semua pengamanan untuk menjamin kerahasiaan data yang telah dibuat dalam mekanisme Amnesti Pajak, apabila WP tidak juga melaporkan seluruh hartanya dan DJP menemukan harta yang masih belum diungkapkan, maka mereka akan mendapatkan konsekuensi yang berat yaitu dikenakan PPh terutang dan ditambahkan dengan Sanksi 200 persen!


Untuk mendukung kelancaran kebijakan Amnesti Pajak, di samping menunjuk sejumlah institusi perbankan lokal maupun asing sebagai bank persepsi dan pengelola dana repatriasi, pemerintah melalui Kementerian Keuangan turut menetapkan 19 perusahaan efek menjadi pengelola dana repatriasi.


Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengatakan, ‎ke-19 perusahaan efek merupakan perusahaan yang telah memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Rencananya, ke-19 perusahaan efek tersebut akan membuka stan guna mendukung pelaksanaan dan sosialisasi kebijakan Amnesti Pajak di gedung BEI.


"Sudah 19 broker ditunjuk sesuai kriteria kementerian, dan mereka akan buka booth selama 1 bulan di BEI,” ungkap Tito.


Ke-19 perusahaan efek tersebut adalah PT Sinarmas Sekuritas, PT Panin Sekuritas, PT CLSA Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT ‎Trimegah Securities Tbk, PT RHB Securities Indonesia, PT Daewoo Securities Indonesia, PT Bahana Securities, PT Indo Premier Securities, PT UOB Kay Hian Securities, PT BNI Securities, PT Sucorinvest Central Gani, PT Danpac Sekuritas, PT Panca Global Securities Tbk, PT MNC Securities, PT Pacific Capital, PT Mega Capital Indonesia dan PT Pratama Capital Indonesia.

Perusahaan efek ini akan membantu WP yang ikut Amnesti Pajak dalam pengelolaan dananya ke berbagai investasi sesuai peraturan perundang-undangan seperti saham, obligasi, reksa dana, atau produk investasi lainnya.


Jadi, tunggu apalagi, Yuk Sukseskan Amnesti Pajak!


Sumber : okezone.com (Jakarta, 23 Juli 2016)
Foto : @klinik_pajak




BERITA TERKAIT
 

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

Tax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakan Bagi Kedubes Singapura dan Korea SelatanTax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakan Bagi Kedubes Singapura dan Korea Selatan

Kanwil DJP Jakarta Khusus menggelar Tax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakan terkait tunggakan Pajak dengan mengundang Kedutaan Besar (Kedubes) Singapura dan Korea Selatan pada Rabu, 27 Juli 2016. Hal ini menarik Wajib Pajak (WP) asal kedua negara tersebut untuk hadir di Mini Hall Gedung B, Kantor Pusat BPPK, tempat berlangsungnya Tax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakanselengkapnya

Masih Sedikit Direksi dan Komisaris Bank yang Ikut Tax AmnestyMasih Sedikit Direksi dan Komisaris Bank yang Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, hingga saat ini, masih sedikit pemegang saham dan pengurus perusahaan perbankan yang ikut dalam program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Sri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia RayaSri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia Raya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Pajak akan periksa WP yang tidak ikut amnestiPajak akan periksa WP yang tidak ikut amnesti

Batas waktu pelaksanaan amnesti pajak hampir berakhir. Jika dihitung mundur, program amnesti atau pengampunan pajak akan berakhir 48 hari lagi. Dengan makin dekatnya batas waktu tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengaku mulai bersiap-siap memeriksa wajib pajak (WP) yang tidak mengikuti program ini.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


idEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan AsingidEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan Asing

Kementerian Keuangan sedang menggodok pungutan bea masuk barang tak berwujud (intangible goods) seiring dengan perkembangan e-commerce di Indonesia.selengkapnya

Konsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Pada Masa SekarangKonsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Pada Masa Sekarang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang harus dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pajak telah ada sejak masa nabi Muhammad saw dan penerapannya masih terus berlanjut. Pada masa Abbasiyah, hadir seorang ulama bernama Abu Yusuf yang diminta untuk menulis sebuah buku komprehensif yang dapatselengkapnya

Barang tak berwujud diatur di PMK e-commerceBarang tak berwujud diatur di PMK e-commerce

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya

Bea masuk barang tak berwujud bidik pebisnisBea masuk barang tak berwujud bidik pebisnis

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya

DPR absen uji materi UU Pengadilan PajakDPR absen uji materi UU Pengadilan Pajak

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali absen dalam sidang uji materi Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

Cara Samsat Pekalongan Menangih Tunggakan Pajak Motor Rp 5,8 MCara Samsat Pekalongan Menangih Tunggakan Pajak Motor Rp 5,8 M

Tunggakan pajak kendaraan bermotor di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Pekalongan, Jawa Tengah, hingga akhir November 2017 menembus angka Rp 5,8 miliar. Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Samsat Kota Pekalongan Alep Refain di Pekalongan mengatakan jumlah nominal tunggakan atau pajak yang belum terbayarkan itu didominasi oleh pajak sepeda motor.selengkapnya

PMK E-commerce Mencakup Barang Tak BerwujudPMK E-commerce Mencakup Barang Tak Berwujud

Perlakuan fiskal terhadap barang tak berwujud (Intangible Goods) akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang e-commerce atau dagang el.selengkapnya

Target Pajak di Tangan RobertTarget Pajak di Tangan Robert

DILANTIK menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak di akhir tahun jelas menjadi berkat tersendiri bagi Robert Pakpahan. Pasalnya, Robert terhindar dari "tudingan" kegagalan mengumpulkan penerimaan pajak di tahun ini. Soalnya, praktis di tahun ini Robert hanya bertugas kurang dari 30 hari kerja. Jelas tak masuk akal kalau kegagalan penerimaan pajak tahun ini diletakkan di pundak Robert.selengkapnya

Kerja Berat Dua Tahun Robert PakpahanKerja Berat Dua Tahun Robert Pakpahan

DI ERA pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak selalu menjadi sorotan banyak kalangan. Maklum, beban yang harus dipikul di pundaknya teramat berat. Lancarnya program-program pembangunan pemerintahan Jokowi ada di tangan Dirjen Pajak.selengkapnya

Revisi UU KUP memberatkan wajib pajakRevisi UU KUP memberatkan wajib pajak

Pengusaha terus menyuarakan keresahan atas sejumlah pasal yang ada dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sebab, dalam RUU yang saat ini masuk penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tersebut, banyak pasal dinilai memberatkan wajib pajak (WP).selengkapnya



 
TAGS # :