Yuk Sukseskan Amnesti Pajak!

Sabtu 23 Jul 2016 19:54Administratordibaca 375 kaliSemua Kategori

tax amnesty 001

Kebijakan Amnesti Pajak yang telah bergulir sejak awal bulan Juli ini adalah sejarah baru bagi pengelolaan perpajakan di republik ini. Tidak sedikit pihak yang berpandangan pesimis dan sinis terhadap kebijakan ini, namun tidak sedikit pula yang mengharapkan kesuksesannya.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) yang telah disahkan, Amnesti Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai Sanksi administrasi perpajakan dan Sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa UU ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, tidak terbatas pada pengusaha kaya saja namun juga untuk seluruh kalangan termasuk kalangan UKM dan pekerja.


Jika diperhatikan, pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU Perpajakan) menjelaskan bahwa setiap Wajib Pajak (WP) yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak.


WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak adalah salah satu instrumen yang digunakan negara untuk menghimpun dana pembangunan, oleh karenanya dalam pajak pun terdapat sifat yang memaksa kepada warga negaranya untuk melaksanakan ketentuan perpajakan.


Saat ini, dari jumlah penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ada sebanyak 44,8 juta, namun baru 26,8 juta orang yang terdaftar sebagai WP dan dari jumlah tersebut hanya 10,3 juta WP yang menyampaikan SPT. Selain itu dari 1,2 juta Perusahaan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan, hanya sekitar 45,8 persen atau 550 ribu Perusahaan yang menyampaikan SPT.


Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penopang penerimaan negara adalah berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 persen dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital bagi negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya layanan publik dan keamanan, serta pembangunan fasilitas publik lainnya semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak, semakin banyak fasilitas dan infrastruktur publik yang dibangun.


Namun, mungkin masih terdapat masyarakat yang belum patuh dan membayar pajak karena takut, keberatan dan alasan lainnya. Banyak pertanyaan masyarakat, contohnya bagaimana jika diperiksa? Bagaimana jika uang saya hilang? Jika saya tidak ikut, toh tidak akan ketahuan?


Padahal telah banyak jawaban dari keraguan tersebut pada UU terkait Amnesti Pajak, salah satunya penghentian pemeriksaan pajak, serta jaminan kerahasiaan data yang tidak akan bocor oleh dan kepada siapapun. Kemudian, jika WP mengikuti Amnesti Pajak dan memperoleh Surat Keterangan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka WP berhak memperoleh beberapa fasilitas.


Pertama, penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak. Kedua, penghapusan sanksi administrasi perpajakan. Ketiga, tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.


DJP telah menyiapkan aplikasi dan mekanisme yang menjamin keamanan dan kenyamanan WP untuk ikut Amnesti Pajak. Bagi DJP, keamanan data WP menjadi faktor paling utama dan krusial dalam mendukung pelaksanaan dan kesuksesan Amnesti Pajak.


Kebijakan Amnesti Pajak ini turut mendapatkan dukungan dari berbagai instansi terkait. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan secara bersama-sama telah membuat pernyataan dukungan yang menyatakan komitmen ketiga instansi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Amnesti Pajak.


Apabila WP tidak juga mau mengakui dan melaporkan seluruh hartanya, maka cepat atau lambat DJP akan mengetahui harta tersebut. Hal ini didukung dengan adanya Automatic Exchange of Information (AEOI) dan revisi UU Perbankan untuk Keterbukaan Data Bagi Perpajakan paling lambat di tahun 2018.

Setelah semua pengamanan untuk menjamin kerahasiaan data yang telah dibuat dalam mekanisme Amnesti Pajak, apabila WP tidak juga melaporkan seluruh hartanya dan DJP menemukan harta yang masih belum diungkapkan, maka mereka akan mendapatkan konsekuensi yang berat yaitu dikenakan PPh terutang dan ditambahkan dengan Sanksi 200 persen!


Untuk mendukung kelancaran kebijakan Amnesti Pajak, di samping menunjuk sejumlah institusi perbankan lokal maupun asing sebagai bank persepsi dan pengelola dana repatriasi, pemerintah melalui Kementerian Keuangan turut menetapkan 19 perusahaan efek menjadi pengelola dana repatriasi.


Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengatakan, ‎ke-19 perusahaan efek merupakan perusahaan yang telah memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Rencananya, ke-19 perusahaan efek tersebut akan membuka stan guna mendukung pelaksanaan dan sosialisasi kebijakan Amnesti Pajak di gedung BEI.


"Sudah 19 broker ditunjuk sesuai kriteria kementerian, dan mereka akan buka booth selama 1 bulan di BEI,” ungkap Tito.


Ke-19 perusahaan efek tersebut adalah PT Sinarmas Sekuritas, PT Panin Sekuritas, PT CLSA Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT ‎Trimegah Securities Tbk, PT RHB Securities Indonesia, PT Daewoo Securities Indonesia, PT Bahana Securities, PT Indo Premier Securities, PT UOB Kay Hian Securities, PT BNI Securities, PT Sucorinvest Central Gani, PT Danpac Sekuritas, PT Panca Global Securities Tbk, PT MNC Securities, PT Pacific Capital, PT Mega Capital Indonesia dan PT Pratama Capital Indonesia.

Perusahaan efek ini akan membantu WP yang ikut Amnesti Pajak dalam pengelolaan dananya ke berbagai investasi sesuai peraturan perundang-undangan seperti saham, obligasi, reksa dana, atau produk investasi lainnya.


Jadi, tunggu apalagi, Yuk Sukseskan Amnesti Pajak!


Sumber : okezone.com (Jakarta, 23 Juli 2016)
Foto : @klinik_pajak




BERITA TERKAIT
 

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

Tax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakan Bagi Kedubes Singapura dan Korea SelatanTax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakan Bagi Kedubes Singapura dan Korea Selatan

Kanwil DJP Jakarta Khusus menggelar Tax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakan terkait tunggakan Pajak dengan mengundang Kedutaan Besar (Kedubes) Singapura dan Korea Selatan pada Rabu, 27 Juli 2016. Hal ini menarik Wajib Pajak (WP) asal kedua negara tersebut untuk hadir di Mini Hall Gedung B, Kantor Pusat BPPK, tempat berlangsungnya Tax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakanselengkapnya

Masih Sedikit Direksi dan Komisaris Bank yang Ikut Tax AmnestyMasih Sedikit Direksi dan Komisaris Bank yang Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, hingga saat ini, masih sedikit pemegang saham dan pengurus perusahaan perbankan yang ikut dalam program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Sri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia RayaSri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia Raya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Pajak akan periksa WP yang tidak ikut amnestiPajak akan periksa WP yang tidak ikut amnesti

Batas waktu pelaksanaan amnesti pajak hampir berakhir. Jika dihitung mundur, program amnesti atau pengampunan pajak akan berakhir 48 hari lagi. Dengan makin dekatnya batas waktu tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengaku mulai bersiap-siap memeriksa wajib pajak (WP) yang tidak mengikuti program ini.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak harus kerja keras menambal penerimaan pada September, yang pada tahun sebelumnya terbantu dengan adanya program amnesti pajak. Menurut Catatan Ditjen Pajak, dari awal tahun sampai 31 Agustus 2017, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 53,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun.selengkapnya

Penetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak RelevanPenetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak Relevan

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

Aturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan DisputeAturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan Dispute

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap.selengkapnya

Waktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatWaktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepat

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya



 
TAGS # :