WP Badan Non-UMKM Baru Setor Tebusan Rp 9,2 Triliun

Senin 3 Okt 2016 09:02Administratordibaca 190 kaliSemua Kategori

beritasatu 030

Partisipasi perusahaan-perusahaan besar dalam program amnesti pajak (tax amnesty) masih rendah. Hingga berakhirnya program amnesti pajak periode I, Jumat (30/9), dana tebusan badan non-usaha mikro, kecil, dan menengah (non-UMKM) baru mencapai Rp 9,71 triliun atau 10,9% dari total dana tebusan yang masuk, kalah jauh dari tebusan orang pribadi (OP) non-UMKM sebesar Rp 76,47 triliun atau 85,9% dari total tebusan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) hingga Jumat (30/9) malam pukul 22.35 WIB, penerimaan uang tebusan berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) mencapai Rp 88,99 triliun atau 54% dari target tahun ini sebesar Rp 165 triliun. Sedangkan harta deklarasi dan repatriasi masing-masing mencapai Rp 3.476 triliun dan Rp 136,51 triliun.


Berdasarkan komposisinya, tebusan berdasarkan SPH sebesar Rp 88,99 triliun terdiri atas tebusan badan non-UMKM Rp 9,71 triliun, tebusan badan UMKM Rp 180 miliar, tebusan orang pribadi (OP) non-UMKM Rp 76,47 triliun, dan tebusan OP UMKM Rp 2,62 triliun.


Pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam memperkirakan WP badan usaha perusahaan besar dan UMKM baru akan lebih banyak mengikuti program amnesti pajak pada tahap II dan III, Oktober-Desember 2016 dan Januari-Maret 2013. “Mereka masih dalam masa persiapan, masih mendata dan menertibkan pencatatan aset-aset yang dimilikinya. Setelah itu, baru mereka mendaftar,” kata Darussalam di Jakarta, kemarin.


Dia mengakui, program amnesti pajak periode I lebih banyak diikuti wajib pajak (WP) perorangan karena prosesnya lebih simpel dibandingkan WP badan, baik perusahaan besar maupun UMKM. “Pada periode II dan III, saya yakin WP badan akan lebih banyak yang ikut sehingga target tebusan Rp 165 triliun bakal tercapai,” ujar dia.


Menurut dia, ada kompleksitas masalah yang dihadapi WP badan sebelum mengikuti amnesti pajak. Misalnya mereka harus meluruskan kebenaran neraca keuangannya, mendata dan mencatat kembali aset-aset yang belum dibayarkan pajaknya, dan memastikan pencatatan yang benar terhadap pajak yang telah dibayarkan, baik yang tak bisa maupun bisa diklaim (restitusi). “Jadi, WP badan lebih kompleks prosesnya,” tutur dia.


Darussalam yakin, kenaikan tarif tebusan pada periode II dan periode III bukan masalah dan beban yang memberatkan bagi para WP badan non-UKM. Sedangkan bagi WP badan UMKM, tarif yang flat dari periode I hingga III memungkinkan mereka lebih banyak ikut program tersebut pada tahap II atau III.


Secara terpisah, Chief Economist Bank Danamon Anton Hendranata mengungkapkan, dominasi WP perorangan non-UMKM dalam dana deklarasi dan repratiasi tidak perlu diperdebatkan. Sebab, sebagian WP perorangan yang mendeklarasikan hartanya merupakan pemilik dan orang yang ada di belakang perusahaan-perusahaan besar. Mereka berkontribusi besar terhadap pajak penghasilan (PPh) selama ini,” papar dia.


Itu sebabnya, kata Anton, bukan tidak mungkin sebagian harta yang dideklarasikan orang kaya (OP non-UMKM) adalah bagian dari aset WP badan non-UMKM yang merupakan perusahaan pribadi atau keluarga. “Jadi, aset WP pribadi orang kaya bisa jadi merupakan bagian dari WP badan non-UMKM,” tutur dia.


Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi optimistis, jika pemerintah mampu mengawal program amnesti pajak, uang tebusan yang didapat akan mencapai Rp 130 triliun pada akhir periode. Selain dari WP besar, dia berharap UMKM berkontribusi terhadap program ini.


"Sampai akhir mungkin bisa antara Rp 100-130 triliun. Sampai akhir Desember mungkin bisa Rp 110-120 triliun. Pada periode III, yang kecil-kecil ini mungkin tidak bisa diharapkan terlalu banyak, tapi penting agar mereka masuk ke sistem perpajakan kita,” kata Sofjan Wanandi di Kantor Apindo, Jakarta, kemarin.


Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) mengamanatkan periode pengampunan pajak selama sembilan bulan sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 yang terbagi dalam tiga periode. Periode I berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2016 dengan tarif tebusan 2% dari nilai harta bersih untuk repatriasi dan 4% untuk deklarasi. Sedangkan periode II berlaku sejak 1 Oktober sampai 31 Desember 2016 dengan tarif tebusan 3% untuk repatriasi dan 6% untuk deklarasi. Adapun periode III berlaku mulai 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017 dengan tarif tebusan 5% dan 10% masing-masing untuk repatriasi dan deklarasi.


Di luar itu berlaku tarif tebusan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan nilai usaha sampai Rp 4,8 miliar. Pelaku UMKM yang mengungkapkan nilai hartanya sampai Rp 10 miliar sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 dikenai tarif tebusan 0,5%. Pelaku UMKM yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp 10 miliar mulai 1 Juli 2016 sampai 31 Maret 2017 dikenai tarif tebusan 2% dari nilai harta bersih.


Belakangan, pemerintah memberikan kesempatan kepada peserta amnesti pajak periode I untuk memproses administrasi hingga Desember 2016, asalkan memasukkan dana tebusan sampai akhir September 2016.


Tarif tebusan repatriasi adalah tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam negeri atau harta di luar negeri yang dialihkan dan diinvestasikan ke dalam negeri dalam jangka waktu minimal tiga tahun. Sedangkan tarif tebusan deklarasi adalah tarif uang tebusan atas harta di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeri. Adapun tarif uang tebusan bagi wajib pajak (WP) yang peredaran usahanya sampai Rp 4,8 miliar berlaku pada tahun pajak terakhir.


Pemerintah menargetkan dana repatriasi dan deklarasi hingga 31 Maret 2017 masing-masing Rp 1.000 triliun dan Rp 4.000 triliun, dengan target dana tebusan hingga akhir 2016 sebesar Rp 165 triliun.

Sumber : beritasatu.com (jakarta, 1 Oktober 2016)
Foto : beritasatu.com




BERITA TERKAIT
 

Tax Amnesty Periode II, Tebusan dari UMKM Tembus Rp 1 TriliunTax Amnesty Periode II, Tebusan dari UMKM Tembus Rp 1 Triliun

Tak sia-sia upaya Direktorat Jenderal Pajak mendekati pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Sejak periode II program tersebut digulirkan pada awal Oktober lalu hingga akhir November, duit tebusan dari UMKM telah menembus Rp 1 triliun.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaUU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri Sama

Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara, tarif uang tebusan untuk UMKM berlaku flat.selengkapnya

TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 19 September Rp23,5 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp995 TriliunTEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 19 September Rp23,5 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp995 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan yang dibayarkan peserta pengampunan pajak sejak dimulainya pelaksanaan Program Amnesti Pajak (Tax Amnesty) hingga hari ini, Senin (19/9/2016), terpantau mencapai Rp23,5 triliun.selengkapnya

Deklarasi Dan Repatriasi Amnesti Pajak Per 29 September Tembus Rp3.158 Triliun, Tebusan Rp93,5 TriliunDeklarasi Dan Repatriasi Amnesti Pajak Per 29 September Tembus Rp3.158 Triliun, Tebusan Rp93,5 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan amnesti pajak (tax amnesty) hingga Kamis (29/9/2016), pukul 20.45 WIB, mencapai Rp93,5 triliun, atau sekitar 57% dari target penerimaan uang tebusan sebesar Rp165 triliun hingga akhir program Maret 2017 mendatang.selengkapnya

TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 30 Agustus Rp2,6 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp126 TriliunTEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 30 Agustus Rp2,6 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp126 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan sejak pelaksanaan program amnesti pajak (tax amnesty) hingga hari ini, Selasa (30/8/2016), terpantau mencapai Rp2,62 triliun. Nilai pernyataan harta melesat lebih kurang Rp15 triliun dalam sehari pada hari ini setelah mencapai sekitar Rp111 triliun kemarin.selengkapnya

TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 31 Agustus Tembus Rp3 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp147 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan sejak pelaksanaan program amnesti pajak (tax amnesty) hingga hari ini, Rabu (31/8/2016), terpantau menembus Rp3,07 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya

Rp 9 Triliun Dana Repatriasi Mengalir ke Pasar ModalRp 9 Triliun Dana Repatriasi Mengalir ke Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya peningkatan aliran dana repatriasi program amnesti pajak yang diinvestasikan di pasar modal. Bila pada pertengahan Januari 2017 nilai dana repatriasi yang masuk ke pasar modal sekitar Rp 2,5 triliun, maka per akhir Februari 2017 angkanya melonjak menjadi Rp 9 triliun.selengkapnya



 
TAGS # :