Wewenang Ditjen Pajak Akan Diperkuat

Senin 13 Jun 2016 14:34Administratordibaca 395 kaliSemua Kategori

okezone 031

Pemerintah akan memperkuat kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui pengajuan revisi Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Lembaga yang kini berada di bawah kendali Kementerian Keuangan tersebut akan didorong bersifat semi-otonom yang bertanggung jawab kepada Presiden. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, langkah penguatan otoritas pajak itu sejalan dengan tantangan pajak ke depan yang semakin besar dan rumit.


Dengan jumlah penduduk, potensi wajib pajak (WP), serta target penerimaan pajak yang semakin meningkat, maka diperlukan lembaga yang lebih kuat. ”Memang lembaga ini nantinya akan difokuskan betul-betul pada fungsi tax collection (pemungutan pajak) saja. Adapun soal tax policy (kebijakan pajak), ada di Kemenkeu,” kata Suryo di Jakarta, akhir pekan lalu.


Dengan konsep ini, lanjut Suryo, DJP tidak benar-benar menjadi sebuah lembaga yang sepenuhnya otonom seperti yang diperkirakan sebagian pihak. Meski bertanggung jawab kepada Presiden, mekanisme pelaporan harus melalui menteri keuangan. ”Karena, menkeu merupakan pemilik hajat keuangan negara. Jadi, enggak seluruhnya otonom,” sambungnya.


Ketentuan pengalihan DJP menjadi lembaga baru masuk dalam draf UU KUP Pasal 124. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa seluruh aset, termasuk pegawai DJP, nantinya dialihkan kepada lembaga yang disebut akan beroperasi secara efektif paling lambat 1 Januari 2017. Suryo pun berharap, penguatan tersebut nantinya juga akan menyasar pada peningkatan jumlah pegawai pajak.


”Di Jepang saja, pegawai pajak jumlahnya 115.000, di sini hanya 38.000. Sangat sedikit padahal jumlah penduduk Indonesia jauh lebih besar dan kondisi geografisnya juga lebih sulit,” kata dia. Mantan Direktur Perpajakan itu pun mengatakan, ketentuan yang diatur dalam UU KUP tidak akan mengatur terlalu rinci mengenai lembaga baru tersebut.


Dia mengatakan, tata cara kelembagaan nantinya akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan segera bila draf UU tersebut disahkan bersama DPR. ”Mudah-mudahan bulan depan sudah di bahas dalam panja (panitia kerja),” ucapnya.


Sementara, juru bicara Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, pihaknya sudah mempelajari berbagai model lembaga perpajakan di negara-negara lain, seperti Afrika Selatan, Australia, hingga model kelembagaan Internal Revenue Service (IRS) yang kuat di Amerika Serikat. ”Ini masih ongoing. Kita juga enggak mau terlalu detail di KUP. Nanti lebih detail diatur dalam turunannya,” kata dia.


Luky mengungkapkan, lembaga baru ini nantinya dikhususkan untuk pemungutan pajak saja. Isu penggabungan DJP dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang memungut bea dan cukai pun dibantah oleh Luky.” Untuk saat ini belum dulu,” pungkasnya.


Sementara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak hingga 31 Mei 2016 sebesar Rp364,1 triliun atau 26,8 persen dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 Rp1.360,1 triliun. ”Secara agregat, penerimaan masih lebih rendah 2,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu,” kata Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi.


Adapun, realisasi penerimaan pajak pada Mei tahun lalu mencapai 29,1 persen atau Rp377 triliun. Kepala Pusat Harmonisasi dan Analisis Kebijakan Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengakui, turunnya PPN tidak lepas dari kinerja ekonomi, terutama pertumbuhan konsumsi pada awal tahun yang belum terlalu kuat.


Dia pun berharap, kinerja PPN bisa terdongkrak pada kuartal II karena adanya bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Selain perlambatan ekonomi, melesetnya asumsi harga minyak mentah Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah dalam APBN 2016 sebesar USD50 per barel.


Dia menyebut, realisasi harga minyak hingga April yang hanya USD32 per barel, ditambah lifting minyak yang turun, membuat pos penerimaan PPh migas dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari sumber daya alam (SDA) migas ikut tergerus.


”PNBP total targetnya itu Rp273,8 triliun hanya terealisasi Rp89,1 triliun lebih rendah daripada periode yang sama tahun lalu Rp98,1 triliun. Ini karena penerimaan SDA turun, lifting turun, harga minyak di bawah asumsi kita, dan ini berdampak pada penerimaan SDA minerba yang hanya Rp5,9 triliun dari target Rp40,8 triliun,” ucapnya.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 13 Juni 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

Jumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 TriliunJumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 Triliun

Realisasi dana tebusan yang masuk dari program pengampunan pajak atau tax amnesty siang ini sebesar Rp17,01 triliun. Angka ini masih sangat rendah dibanding target Rp165 triliun.selengkapnya

Sri Mulyani Akan Evaluasi Target Penerimaan yang Rawan MelesetSri Mulyani Akan Evaluasi Target Penerimaan yang Rawan Meleset

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan segera melakukan evaluasi terhadap target penerimaan negara yang rawan meleset dari target yang dicanangkan. Evaluasi tersebut mencakup penerimaan pajak, bea cukai, ataupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP)selengkapnya

Kejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri MulyaniKejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan tiga tindakan untuk mengejar target-target Presiden Joko Widodo yang menurut dia cukup ambisius. Target yang dimaksudnya, penerimaan negara dan target penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

WP yang tak partisipasi amnesti akan diperiksa DJPWP yang tak partisipasi amnesti akan diperiksa DJP

Program amnesti pajak akan selesai pada Maret 2017 mendatang. Sebelum program ini berakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau seluruh Wajib Pajak (WP) untuk memanfaatkan momentum ini karena pasal 18 Undang- undang Tax Amnesty diterapkan secara konsisten.selengkapnya

Adik Ipar disebut dalam Kasus Suap, Presiden Jokowi: Yang gak bener, ya diproses hukum sajaAdik Ipar disebut dalam Kasus Suap, Presiden Jokowi: Yang gak bener, ya diproses hukum saja

Presiden Joko Widodo menanggapi disebutnya nama adik ipar dalam suap pengurusan pajak.selengkapnya

Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal PesiarPemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal Pesiar

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) berencana untuk mengapus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar atau yacht. Saat ini, pajak untuk penjualan kapal pesiar tersebut mencapai 75 persen.selengkapnya

Periode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali LagiPeriode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali Lagi

Pengampunan pajak atau tax amnesty memasuki periode terakhir. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak terus memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak.selengkapnya

Banyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan PanamaBanyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan Panama

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengung­kapkan, banyak orang Indonesia yang menghindari kewajiban pajak dengan cara menyimpan dana di negeri tax heaven.selengkapnya

Bank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax AmnestyBank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax Amnesty

Bank OCBC NISP mengincar dana repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Demi mengajak para Wajib Pajak (WP) melaporkan harta kekayaannya lewat program amnesti pajak, OCBC NISP menawarkan insentif kepada nasabah existing yang ingin menempatkan dana repatriasinya.selengkapnya

Konflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola LiarKonflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola Liar

Pengamat politik Emrus Sihombing mengemukakan perbedaan pandangan yang semakin meruncing antara pemerintah dan Freeport disebabkan oleh ego sektoral.selengkapnya

Ketua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak KonglomeratKetua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak Konglomerat

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj me‎ngajak para konglomerat di Indonesia untuk melakukan pemerataan ekonomi. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, termasuk warga NU yang tercatat sebanyak puluhan juta orang.selengkapnya

Gandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit UltramikroGandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit Ultramikro

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penandatanganan nota kesepahaman di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (23/2/2017), mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp1,5 triliun sepanjang 2017 untuk program investasi pembiayaan ultramikro. Di mana, pembiayaan jenis ini tingkatannya berada di bawah kredit usaha rakyat (KUR).selengkapnya

Kemkeu gelar pemeriksaan pejabat Ditjen PajakKemkeu gelar pemeriksaan pejabat Ditjen Pajak

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah melakukan pemeriksaan internal terhadap seluruh pejabat otoritas pajak terkait kasus dugaan suap yang menyeret Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum DJP Handang Soekarno (HS).selengkapnya

Draf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah RampungDraf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah Rampung

OJK mengklaim tak ada lagi penolakan dari pelaku industri perbankan terkait kebijakan tersebut. “Kan ini sudah (kesepakatan) internasional semuanya,” kata Mulya Siregar.selengkapnya

Sri Mulyani Rangkul 2 Institusi dan PBNU Dorong Kepatuhan PajakSri Mulyani Rangkul 2 Institusi dan PBNU Dorong Kepatuhan Pajak

Tiga kementerian mewakili pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), diantaranya pemberdayaan ekonomi umat serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan di bidang perpajakan dalam rangka mendorong perekonomian berkelanjutan.selengkapnya



 
TAGS # :