Wewenang Ditjen Pajak Akan Diperkuat

Senin 13 Jun 2016 14:34Administratordibaca 628 kaliSemua Kategori

okezone 031

Pemerintah akan memperkuat kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui pengajuan revisi Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Lembaga yang kini berada di bawah kendali Kementerian Keuangan tersebut akan didorong bersifat semi-otonom yang bertanggung jawab kepada Presiden. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, langkah penguatan otoritas pajak itu sejalan dengan tantangan pajak ke depan yang semakin besar dan rumit.


Dengan jumlah penduduk, potensi wajib pajak (WP), serta target penerimaan pajak yang semakin meningkat, maka diperlukan lembaga yang lebih kuat. ”Memang lembaga ini nantinya akan difokuskan betul-betul pada fungsi tax collection (pemungutan pajak) saja. Adapun soal tax policy (kebijakan pajak), ada di Kemenkeu,” kata Suryo di Jakarta, akhir pekan lalu.


Dengan konsep ini, lanjut Suryo, DJP tidak benar-benar menjadi sebuah lembaga yang sepenuhnya otonom seperti yang diperkirakan sebagian pihak. Meski bertanggung jawab kepada Presiden, mekanisme pelaporan harus melalui menteri keuangan. ”Karena, menkeu merupakan pemilik hajat keuangan negara. Jadi, enggak seluruhnya otonom,” sambungnya.


Ketentuan pengalihan DJP menjadi lembaga baru masuk dalam draf UU KUP Pasal 124. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa seluruh aset, termasuk pegawai DJP, nantinya dialihkan kepada lembaga yang disebut akan beroperasi secara efektif paling lambat 1 Januari 2017. Suryo pun berharap, penguatan tersebut nantinya juga akan menyasar pada peningkatan jumlah pegawai pajak.


”Di Jepang saja, pegawai pajak jumlahnya 115.000, di sini hanya 38.000. Sangat sedikit padahal jumlah penduduk Indonesia jauh lebih besar dan kondisi geografisnya juga lebih sulit,” kata dia. Mantan Direktur Perpajakan itu pun mengatakan, ketentuan yang diatur dalam UU KUP tidak akan mengatur terlalu rinci mengenai lembaga baru tersebut.


Dia mengatakan, tata cara kelembagaan nantinya akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan segera bila draf UU tersebut disahkan bersama DPR. ”Mudah-mudahan bulan depan sudah di bahas dalam panja (panitia kerja),” ucapnya.


Sementara, juru bicara Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, pihaknya sudah mempelajari berbagai model lembaga perpajakan di negara-negara lain, seperti Afrika Selatan, Australia, hingga model kelembagaan Internal Revenue Service (IRS) yang kuat di Amerika Serikat. ”Ini masih ongoing. Kita juga enggak mau terlalu detail di KUP. Nanti lebih detail diatur dalam turunannya,” kata dia.


Luky mengungkapkan, lembaga baru ini nantinya dikhususkan untuk pemungutan pajak saja. Isu penggabungan DJP dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang memungut bea dan cukai pun dibantah oleh Luky.” Untuk saat ini belum dulu,” pungkasnya.


Sementara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak hingga 31 Mei 2016 sebesar Rp364,1 triliun atau 26,8 persen dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 Rp1.360,1 triliun. ”Secara agregat, penerimaan masih lebih rendah 2,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu,” kata Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi.


Adapun, realisasi penerimaan pajak pada Mei tahun lalu mencapai 29,1 persen atau Rp377 triliun. Kepala Pusat Harmonisasi dan Analisis Kebijakan Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengakui, turunnya PPN tidak lepas dari kinerja ekonomi, terutama pertumbuhan konsumsi pada awal tahun yang belum terlalu kuat.


Dia pun berharap, kinerja PPN bisa terdongkrak pada kuartal II karena adanya bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Selain perlambatan ekonomi, melesetnya asumsi harga minyak mentah Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah dalam APBN 2016 sebesar USD50 per barel.


Dia menyebut, realisasi harga minyak hingga April yang hanya USD32 per barel, ditambah lifting minyak yang turun, membuat pos penerimaan PPh migas dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari sumber daya alam (SDA) migas ikut tergerus.


”PNBP total targetnya itu Rp273,8 triliun hanya terealisasi Rp89,1 triliun lebih rendah daripada periode yang sama tahun lalu Rp98,1 triliun. Ini karena penerimaan SDA turun, lifting turun, harga minyak di bawah asumsi kita, dan ini berdampak pada penerimaan SDA minerba yang hanya Rp5,9 triliun dari target Rp40,8 triliun,” ucapnya.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 13 Juni 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

Jumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 TriliunJumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 Triliun

Realisasi dana tebusan yang masuk dari program pengampunan pajak atau tax amnesty siang ini sebesar Rp17,01 triliun. Angka ini masih sangat rendah dibanding target Rp165 triliun.selengkapnya

Sri Mulyani Akan Evaluasi Target Penerimaan yang Rawan MelesetSri Mulyani Akan Evaluasi Target Penerimaan yang Rawan Meleset

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan segera melakukan evaluasi terhadap target penerimaan negara yang rawan meleset dari target yang dicanangkan. Evaluasi tersebut mencakup penerimaan pajak, bea cukai, ataupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP)selengkapnya

Kejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri MulyaniKejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan tiga tindakan untuk mengejar target-target Presiden Joko Widodo yang menurut dia cukup ambisius. Target yang dimaksudnya, penerimaan negara dan target penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

WP yang tak partisipasi amnesti akan diperiksa DJPWP yang tak partisipasi amnesti akan diperiksa DJP

Program amnesti pajak akan selesai pada Maret 2017 mendatang. Sebelum program ini berakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau seluruh Wajib Pajak (WP) untuk memanfaatkan momentum ini karena pasal 18 Undang- undang Tax Amnesty diterapkan secara konsisten.selengkapnya

Adik Ipar disebut dalam Kasus Suap, Presiden Jokowi: Yang gak bener, ya diproses hukum sajaAdik Ipar disebut dalam Kasus Suap, Presiden Jokowi: Yang gak bener, ya diproses hukum saja

Presiden Joko Widodo menanggapi disebutnya nama adik ipar dalam suap pengurusan pajak.selengkapnya

Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Bea Cukai Dan Australian Border Force Bahas Isu Kepabeanan TerkiniBea Cukai Dan Australian Border Force Bahas Isu Kepabeanan Terkini

Guna memperkuat kerja sama yang telah terjalin antara institusi kepabeanan Indonesia dan Australia, pada 20-21 November 2017 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Australian Border Force (ABF) kembali menyelenggarakan pertemuan tahunan, 17th Customs-to-Customs Talks, di Melbourne, Australia. Dalam pertemuan ini, kedua instansi kepabeanan membahas beberapa isu kepabeanan terkini.selengkapnya

India dan Tiongkok Bisa Jadi Contoh Penerapan Pajak E-CommerceIndia dan Tiongkok Bisa Jadi Contoh Penerapan Pajak E-Commerce

Peneliti perpajakan merekomendasikan India dan Tiongkok untuk dijadikan contoh penerapan pajak e-commerce. Di kedua negara itu, jenis pajak yang ditarik dari e-commerce adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bukan Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

Ditjen Pajak Paparkan Pedoman Penilaian Harta TersembunyiDitjen Pajak Paparkan Pedoman Penilaian Harta Tersembunyi

Pemerintah mendorong wajib pajak untuk mendeklarasikan harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak maupun Surat Penyertaan Harta (SPH) sebelum ketahuan Direktorat Jenderal Pajak. Atas harta tersebut hanya akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) final, tanpa denda. Adapun Ditjen Pajak sudah mengeluarkan Surat Edaran sebagai pedoman untuk menilai harta yang dimaksud.selengkapnya

Perluas Basis Data Perpajakan, DJP Gandeng Go-JekPerluas Basis Data Perpajakan, DJP Gandeng Go-Jek

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan menggandeng perusahaan aplikasi Go-Jek untuk menambah basis data perpajakan dan memetakan potensi digital ekonomi yang saat ini sedang berkembang pesat.selengkapnya

Malang Tambah Layanan Inovasi Bayar Pajak Drive ThruMalang Tambah Layanan Inovasi Bayar Pajak Drive Thru

Malang kembali menambah layanan inovasi bayar pajak dengan sistem Drive Thru/atau Layanan Tanpa Turun. Peresmian layanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Utara menjadi yang kedua di Malang.selengkapnya

Sudah Diampuni Pajaknya, Tapi Masih Banyak WP Sembunyikan HartaSudah Diampuni Pajaknya, Tapi Masih Banyak WP Sembunyikan Harta

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku masih banyak para peserta program pengampunan pajak (tax amnesty) pada tahun lalu yang belum melaporkan seluruh harta kekayaannya di dalam Surat Pernyataan Harta (SPH). Kondisi ini yang menjadi salah satu pendorong lahirnya aturan pembebasan sanksi 200 persen.selengkapnya

DJP: Tak Ada Alasan Singapura Ogah Tukar Data Pajak dengan RIDJP: Tak Ada Alasan Singapura Ogah Tukar Data Pajak dengan RI

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis Indonesia akan lulus penilaian atas syarat peraturan, serta keamanan dan perlindungan data dalam menyongsong implementasi pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) di September 2018. Oleh karena itu, hal tersebut tidak seharusnya jadi alasan bagi Singapura.selengkapnya

Uang Pajak Terserap untuk Venue Asian Games, Sri Mulyani SenangUang Pajak Terserap untuk Venue Asian Games, Sri Mulyani Senang

Total anggaran untuk venue Asian Games 2018 mencapai Rp 2,75 triliun. Dana tersebut dibagi dua tahap yakni di 2017 Rp 2,6 triliun dan tahun depan Rp 150 miliar.selengkapnya

Tak ada pemeriksaan saat penilaian hartaTak ada pemeriksaan saat penilaian harta

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 118/2016 dengan PMK No 165/2017. Revisi beleid ini salah satunya memberi kesempatan kedua bagi Wajib Pajak (WP) peserta amnesti pajak ataupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya, sehingga bisa terbebas dari sanksi.selengkapnya

Pengusaha ingin DItjen Pajak lebih bersahabatPengusaha ingin DItjen Pajak lebih bersahabat

Menjelang pergantian Direktur Jenderal pajak akhir bulan ini, banyak harapan dan pekerjaan rumah yang menunggu untuk dipenuhi.selengkapnya



 
TAGS # :