Week End, Kantor Pajak Diserbu Calon Peserta Tax Amnesty

Sabtu 24 Sep 2016 18:42Administratordibaca 302 kaliSemua Kategori

sindonews 164

Hari ini, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak terlihat seperti biasanya. Para Wajib Pajak (WP) berkerumun di lantai 2 Gedung Utama Kantor Pusat Ditjen Pajak, untuk mendaftarkan diri dalam program pengampunan pajak (tax amnesty).

Dari pantauan Sindonews, para WP telah menunggu sejak pagi untuk mendaftarkan diri dalam program amnesti pajak yang diusung pemerintahan Jokowi-JK. Khusus untuk melayani calon peserta tax amnesty, Kantor Pajak membuka pendaftaran pada akhir pekan (week end) mulai pukul 08.00 WIB hingga 14.00 WIB.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyararakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi para wajib pajak yang hari ini datang untuk mengikuti program tax amnesty. Dia mengakui, para wajib pajak tersebut telah sejak pagi mendatangi Kantor Pajak untuk melaporkan hartanya dalam program tersebut.

"‎Kami sangat mengapresiasi wajib pajak yang hari-hari ini datang begitu banyak di kantor-kantor pajak termasuk di sini, sudah ramai dari pagi tadi. Artinya antusiasme itu mencerminkan kesadaran WP untuk ikut amnesti pajak," ujarnya di Gedung Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (24/9/2016).

Dia menyebutkan, dalam sehari sejak kemarin setidaknya terdapat 15.000 hingga 20.000wajib pajak yang berduyun-duyun datang ke Kantor Pajak di seluruh Indonesia, untuk mengikuti tax amnesty.

Hingga saat ini telah ada 140 ribu wajib pajak yang mendaftarkan diri mengikuti program pengampunan pajak.

"‎Total wajib pajak semalam 140 ribu (wajib pajak peserta tax amnesty) seluruh Indonesia, dan sekarang setiap hari itu 15 ribu (wajib pajak), mungkin nanti di minggu-minggu depan akan semakin banyak," kata Hestu.

Sumber : sindonews.com (Jakarta, 24 September 2016)
Foto : sindonews.com

Menurutnya, karakter orang Indonesia memang kerap menunggu hingga di akhir masa periode sebelum memutuskan untuk mengikuti satu program. Tak terkecuali untuk amnesti pajak, masyarakat memilih untuk menunggu hingga akhir periode 1 sebelum akhirnya memutuskan untuk ikut.

"‎Ini memang karakter masyarakat kita yang menunggu saat-saat akhir, ini cukup signifikan lonjakan di saat terakhir. Termasuk uang tebusan, deklarasi harta dan repatriasi juga melonjak pada akhir-akhir ini," tandasnya.




BERITA TERKAIT
 

Mulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax AmnestyMulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax Amnesty

Terhitung sejak hari ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 118 tahun 2016 mengenai prosedur pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

Jokowi Kunjungi Kantor Pusat DJP pada Akhir Periode I Tax AmnestyJokowi Kunjungi Kantor Pusat DJP pada Akhir Periode I Tax Amnesty

Pada hari terakhir periode I pengampunan pajak (tax amnesty) ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Keuangan (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan.selengkapnya

Hari Ketiga Tax Amnesty, Kantor Pajak Ini Dikunjungi 15 Calon PendaftarHari Ketiga Tax Amnesty, Kantor Pajak Ini Dikunjungi 15 Calon Pendaftar

Kantor Pajak Pratama (KPP) LTO (Large Tax Office) empat di kawasan SCBD, telah mulai ramai dikunjungi oleh para calon pendaftar program pengampunan pajak. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Okezone, Rabu (20/7/2016), hingga hari ini telah terdapat 15 calon pendaftar yang berniat untuk melakukan pendaftaran program ini.selengkapnya

PMK Tax Amnesty Berlaku Hari Ini, Pemerintah Intensifkan Seluruh Kantor Pelayanan PajakPMK Tax Amnesty Berlaku Hari Ini, Pemerintah Intensifkan Seluruh Kantor Pelayanan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan tentang tax amnesty berlaku mulai hari ini, Senin (18/7/2016). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan mulai hari ini, Senin (18/7/2016) pihaknya sudah mengoperasikan kantor pelayanan pajak bagi peserta yang ingin mengikuti tax amnesty. Aturan soal prosedur dan tata cara dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2016.selengkapnya

Hari Terakhir Periode I Tax Amnesty, Kantor Pajak Buka hingga Tengah MalamHari Terakhir Periode I Tax Amnesty, Kantor Pajak Buka hingga Tengah Malam

Hari ini periode I tax amnesty atau pengampunan pajak akan berakhir. Mengantisipasi lonjakan pendaftaran, Direktorat Jenderal Pajak memperpanjang jam operasionalnya.selengkapnya

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya

Buruh tolak rencana penurunan PTKPBuruh tolak rencana penurunan PTKP

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karena akan makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.selengkapnya

DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabut

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya

Darmin akan libatkan koperasi di reformasi agrariaDarmin akan libatkan koperasi di reformasi agraria

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah menyiapkan skema pengembangan dan perbaikan ekonomi rakyat di industri pertanian.selengkapnya



 
TAGS # :