Waspadai Dampak Negatif Aliran Dana Tax Amnesty ke Properti

Ahad 14 Ags 2016 10:04Administratordibaca 242 kaliSemua Kategori

tempo 009

Kalangan pengusaha properti tak hanya optimistis, tapi juga menyebutkan kekhawatirannya akan adanya aliran dana dari pengampunan pajak (tax amnesty) ke sektor properti. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menyatakan ada sejumlah dampak negatif yang harus diantisipasi.

Ali memperkirakan dana repatriasi yang akan masuk sektor properti dapat mencapai 60 persen dari seluruh dana. "Nilai ini bisa menjadi sebuah potensi, tapi juga bisa membahayakan sektor lain," ujarnya dalam keterangan pers, Sabtu, 13 Agustus 2016.

Pernyataan Ali merespons Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2016 yang baru dirilis. Dalam beleid tersebut, dana repatriasi dari program tax amnesty yang masuk bank penampung dapat digunakan untuk membeli properti berupa tanah atau bangunan. Properti tersebut dapat dijual lagi sebelum tiga tahun. Namun hasil penjualan itu harus kembali ke bank penampung.

Ia menilai aturan turunan terkait dengan pengampunan pajak bakal turut menggenjot pertumbuhan sektor properti. "Belum lagi aturan pengurangan pajak DIRE (dana investasi real estate) menjadi total 1,5 persen yang akan memberi minat luar biasa dibanding investasi DIRE di Singapura," katanya.

Selain itu, menurut Ali, pertumbuhan properti dapat meningkat dengan adanya rencana pengurangan pajak penghasilan (PPh), sehingga menarik minat investor untuk masuk melalui penyertaan modal ke perusahaan pengembang. "Dengan pasar properti nasional yang kompetitif, sektor properti akan menjadi salah satu primadona dalam alternatif aliran dana repatriasi," tuturnya.

Lebih jauh, Ali meminta pemerintah benar-benar memperhatikan salah satu target utama agar investor masuk bidang infrastruktur. Dengan dibukanya peluang investasi di sektor properti yang cukup luas, minat investor dapat berbelok ke sektor properti. "Target pemerintah bisa gagal di sektor lain, meskipun bergeraknya pasar properti akan mendorong ratusan industri terkait."

Selain itu, Ali memperkirakan derasnya dana yang mengalir ke sektor properti hanya akan dinikmati properti segmen atas karena nilai investasinya lebih menguntungkan. Hal ini akan memicu kenaikan harga properti. “Akibatnya, tanah menjadi mahal dan akan semakin sulit untuk membangun rumah sederhana dalam rangka pencapaian program sejuta rumah," ucapnya.

Sumber : tempo.co (Jakarta, 13 Agustus 2016)
Foto : tempo.co




BERITA TERKAIT
 

Dana Repatriasi Tax Amnesty Diyakini Mengalir ke Sektor PropertiDana Repatriasi Tax Amnesty Diyakini Mengalir ke Sektor Properti

Real Estate Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta optimistis rencana pemberlakuan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak mampu meningkatkan bisnis properti melalui penyaluran dana repatriasi ke sektor itu di daerah. "Melalui kebijakan itu, repatriasi atau pemulangan dana-dana yang selama ini terparkir di luar negeri secara positif akan memberikan capital inflow termasuk ke sektor properti,"selengkapnya

Sektor Properti Diyakini Akan Kembali BoomingSektor Properti Diyakini Akan Kembali Booming

Program dana tax amnesty atau pengampunan pajak diyakini akan mendorong pertumbuhan sektor properti dan pariwisata. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda.selengkapnya

Sektor Properti Diminati Pemilik Dana Repatriasi Amnesti PajakSektor Properti Diminati Pemilik Dana Repatriasi Amnesti Pajak

PT Bahana TCW Investment Management menyebutkan, sektor properti menjadi investasi yang paling diminati dari wajib pajak calon pemilik dana repatriasi program pengampunan pajak.selengkapnya

Sisi Positif dan Negatif Jika Dana Repatriasi Masuk ke PropertiSisi Positif dan Negatif Jika Dana Repatriasi Masuk ke Properti

Indonesia Property Watch‎ (IPW) melihat kebijakan amnesti pajak yang dijalankan pemerintah, dapat membawa dampak positif dan negatif terhadap industri properti.selengkapnya

Tarif Pajak Penghasilan Bangunan Turun Dongkrak Sektor PropertiTarif Pajak Penghasilan Bangunan Turun Dongkrak Sektor Properti

Pengusaha yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) menyambut baik kebijakan pemerintah ‎yang menurunkan pajak penghasilan (PPh) final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan dari lima persen menjadi 2,5 persen dari nilai transaksi yang diterima penjual.selengkapnya

Pengampunan Pajak Pengaruhi Sektor PropertiPengampunan Pajak Pengaruhi Sektor Properti

Kebijakan pengampunan pajak bila diberlakukan dinilai bakal berdampak pada sektor properti. Tetapi harus dapat dilihat juga secara terperinci apakah dana yang masuk dapat digunakan secara langsung atau tidak. "'Tax amnesty' (pengampunan pajak) akan berpengaruh kepada tingkat permintaan di industri properti," kata Direktur Riset Cushman & Wakefield Indonesia (konsultan properti internasional),selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak jadi prioritas 2017Revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak jadi prioritas 2017

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi salah satu prioritas yang akan diselesaikan oleh pemerintah dengan DPR pada 2017.selengkapnya

Cristiano Ronaldo Dituding Sembunyikan Rp 2,5 Triliun di Pulau British Virgin IslandsCristiano Ronaldo Dituding Sembunyikan Rp 2,5 Triliun di Pulau British Virgin Islands

Pada Senin (5/12/2016), Del Spiegel dan El Mundo menerbitkan data baru usaha Cristiano Ronaldo untuk menghindari pajak.selengkapnya

Sri Mulyani: Yang Penting Buat Dirjen Pajak BersihSri Mulyani: Yang Penting Buat Dirjen Pajak Bersih

Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah melakukan reformasi pajak. Reformasi ini melingkupi berbagai cakupan, termasuk SDM hingga teknologi dan informasi (IT).selengkapnya

Ini Jurus Pemerintah Reformasi PajakIni Jurus Pemerintah Reformasi Pajak

APBN saat ini masih menjadi instrumen fiskal utama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperbaiki dari sisi penerimaan yaitu dengan cara menggenjot sektor pajak.selengkapnya

Menkeu tekankan pentingnya institusi pajak yang kredibelMenkeu tekankan pentingnya institusi pajak yang kredibel

Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya institusi pajak yang kredibel dalam upaya reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara.selengkapnya

DUGAAN KORUPSI MOBILE 8 TELECOM: Di Komisi III, Jaksa Agung Bilang Akan Keluarkan Sprindik BaruDUGAAN KORUPSI MOBILE 8 TELECOM: Di Komisi III, Jaksa Agung Bilang Akan Keluarkan Sprindik Baru

Jaksa Agung M. Prasetyo menegaskan bahwa terkait dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom bukan perkara pajak melainkan perkara korupsi.selengkapnya

Jokowi Sebut Tax Amnesty Indonesia Terbaik di DuniaJokowi Sebut Tax Amnesty Indonesia Terbaik di Dunia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty di Indonesia merupakan yang terbaik di dunia. Dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lain, program tax amnesty yang masih berjalan saat ini, sudah bisa dibilang cukup sukses.selengkapnya

Rupiah apresiasi terhadap dollar AS, ini faktornyaRupiah apresiasi terhadap dollar AS, ini faktornya

Otot rupiah semakin mengencang terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Di pasar spot, Selasa (6/12) pukul 10:05 WIB, rupiah ke Rp 13.404 per dollar AS atau menguat 0,27% dari penutupan kemarin Rp 13.440 per dollar AS.selengkapnya

Rupiah Selasa Pagi Unjuk Kekuatan di Rp13.388Rupiah Selasa Pagi Unjuk Kekuatan di Rp13.388

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Selasa pagi bergerak menguat sebesar 10 poin menjadi Rp13.388, dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.398 per dolar AS.selengkapnya

Cara Jokowi Sentil Pengusaha Kalimantan Tak Mau Ikut Tax AmnestyCara Jokowi Sentil Pengusaha Kalimantan Tak Mau Ikut Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus melakukan sosialisasi tax amnesty di berbagai daerah di Indonesia. Jokowi menilai, sosialiasi ini sangat diperlukan mengingat potensi dana yang masuk masih sangat besar.selengkapnya



 
TAGS # :