Pemerintah Kota Magelang memberikan hadiah kepada dua wajib pajak perorangan yang paling cepat membayar pajak bumi bangunan dan perkotaan (PBB-P2). Hadiah berupa sepeda gunung itu diberikan langsung oleh Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito dalam apel pagi di halaman setda setempat, Kamis (6/12/2018).
Keduanya adalah Titin Sudarmi, warga Kampung Sidosari, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan dan Lilik Hermawan, warga Jalan Sinta, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Larsita, menjelaskan hadiah tambahan sepeda itu diberikan untuk wajib pajang yang paling awal melunasi untuk kategori ketetapan PBB-P2 kurang dari Rp 100.000 dan ketetapan antara Rp 100.000-Rp 500.000.
"Selain sepeda, kami juga berikan uang tunai sebesar Rp 600.000," imbuh Larsita.
Penghargaan juga diberikan kepada wajib pajak berprestasi, yakni untuk Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), kelurahan, perusahaan swasta, bank dan badan usaha milik daerah yang paling awal melunasi pembayaran PBB-P2 tersebut.
Menurut Larsita, pemberian penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap wajib pajak PBB-P2 yang telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kota Magelang.
"Apresiasi ini diharapkan dapat memacu para wajib pajak lainnya agar membayar kewajibannya lebih awal dan tepat waktu," ujarnya.
Ia menyebutkan hingga 5 Desember 2018 ini penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari PBB-P2 telah mencapai lebih dari Rp 6,3 miliar atau sebesar 110,88 persen dari target yang ditetapkan sebanyak Rp 5,7 miliar.
Adapun Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebanyak 36.445 wajib pajak.
Pemerintah berusaha melakukan optimalisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2018 ini, antara lain dengan penarikan PBB-P2 secara door to door, menaikkan daftar bahan dan komponen bangunan (DBKB) dan reklas zona nilai tanah, penagihan PBB melalui layanan e-BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan).
“Juga melakukan pembayaran PBB-Panutan yang disertai dengan pengundian hadiah pada saat berlangsungan PBB-Panutan. Dan, pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang membayar paling awal,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito mengatakan, pembayaran pajak yang dilakukan para wajib pajak dialokasikan untuk menunjang pembangunan baik sarana fisik maupun nonfisik di Kota Magelang.
"Pembayaran pajak ini selanjutnya dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan, infrastruktur, sarana kesehatan, pendidikan, dan lainnya," tutup Sigit.
Sumber : kompas.com (Magelang, 06 Desember 2018)
Foto : Kompas
Ini wajib pajak terbesar di Indonesia tahun 2018 yang terima penghargaan dari KemkeuDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan apresiasi kepada kepada para wajib pajak (WP) besar yang berkontribusi pada penerimaan negara di tahun 2018.selengkapnya
Bayar Pajak di Jakarta Fair Bisa Dapat Hadiah LangsungPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajak warga Jakarta untuk mendatangi stand Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI di Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2018. Setiap pembayar pajak di stand ini, berkesempatan untuk mendapatkan hadiah.selengkapnya
Daftar Fasilitas Khusus yang Diberikan Pemerintah dalam Tax AmnestyUndang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty telah mulai dijalankan. Pemerintah pun saat ini telah menyiapkan fasilitas khusus kepada wajib pajak untuk dapat memanfaatkan tarif ini. Salah satunya adalah fasilitas tarif tembusan yang sangat rendah.selengkapnya
Wali Kota Malang: Pajak Penting dalam PembangunanWali Kota Malang, Mohammad Anton mengungkapkan betapa pentingnya pajak dalam pembangunan daerah. Menurut dia, pembangunan tidak dapat berjalan mengingat pajak daerah memiliki peran sangat vital.selengkapnya
Ini Sektor yang Setoran Pajaknya Paling Moncer di Kuartal I-2018Realisasi penerimaan pajak pada kuartal I 2018 mencapai Rp 244,53 triliun. Realisasi tersebut naik 9,94% dibanding kuartal yang sama tahun sebelumnya Rp 222,42 triliun.selengkapnya
Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakSekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
