Wapres Akui Pemangkasan Anggaran Akan Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Jumat 5 Ags 2016 20:56Administratordibaca 365 kaliSemua Kategori

istimewa 084

Pemerintah belum lama ini mengumumkan pemangkasan anggaran sebesar Rp 133,8 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Tindakan itu dilakukan dengan mengurangi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 65 triliun dan transfer ke daerah Rp 68,8 triliun.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menjabarkan bahwa pemangkasan memang sudah diperkirakan akan dilakukan akibat target penerimaan pajak yang tidak berhasil dicapai hingga pertengahan tahun 2016.


"Sejak awal memang saya sendiri sudah memperkirakan bahwa perlu pemangkasan (anggaran) yang diprioritaskan ialah yang tidak prioritas. Diproritaskan dipangkas adalah yang tidak prioritas dari sisi pembangunan, seperti infrastruktur pangan itu tetap jalan kalau dipotong tentu sedikit," kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Jumat (5/8).


Selain itu, perdagangan dan ekspor dinilai belum membaik karena pelemahan ekonomi global, juga diungkapkan JK menjadi alasan pemerintah memangkas anggaran mencapai Rp 133,8 triliun.


"Setidak-tidaknya tak beda dengan tahun yang lalu. Karena tidak naik dibanding tahun lalu maka berarti pengeluaran juga harus dikembalikan seperti tahun lalu. Yang salah kan pajak nih. Pajak tidak tumbuh sesuai dengan harapan. Tapi kembali ternyata penerimaan pajak itu tidak jauh dari pada realisasi tahun lalu maka risikonya pengeluaran juga harus kembali seperti realisasi tahun lalu, yaitu turun Rp 200 triliun dibanding dengan hari ini, yang ada di APBN," ujarnya.


Namun, JK memastikan bahwa pemangkasan tidak hanya untuk kementerian/lembaga, tetapi juga berlaku untuk daerah. Mengingat, anggaran untuk transfer ke daerah sebesar 26,5 persen dari keseluruhan APBN.


"(pemotongan) karena tidak ada jalan lain, kalau tidak kita melanggar Undang-Undang (UU)," ungkap JK.


Kemudian, JK mengakui bahwa pemangkasan anggaran pasti akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Meskipun, dia bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal II-2016 sebesar 5,18 persen atau meningkat dibandingkan kuartal I-2016 sebesar 4,92 persen.


"Tentu setiap penurunan anggaran mempunyai efek kepada pertumbuhan secara keseluruhan nanti. Terkecuali, kalau investasi swasta dan investasi luar itu banyak yang masuk. Ya kita bersyukur di seluruh dunia, kalau (pertumbuhan ekonomi Indonesia) masih bisa mencapai lima persen, lumayan lah," ungkapnya.


Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan karena target penerimaan pajak meleset Rp 219 triliun maka akan ada pemangkasan dalam APBN-P 2016. Hal ini dilakukan agar defisit anggaran terjaga, atau tidak melebihi tiga persen yang telah diatur dalam Undang-Undang APBN 2016.

Sumber : beritasatu.com (Jakarta, 5 Agustus 2016)
Foto : istimewa




BERITA TERKAIT
 

Wapres JK Soal Pemangkasan Anggaran: Yang Salah Pajak NihWapres JK Soal Pemangkasan Anggaran: Yang Salah Pajak Nih

Pemerintah berencana kembali memangkas anggaran yang sudah tertuang dalam APBN-P 2016. Belanja yang ingin dikurangi mencapai Rp 133,8 triliun yang diambil dari kementerian/lembaga Rp 65 triliun serta dana transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun.selengkapnya

Wapres: Kalau Target Pajak Tidak Terpenuhi, Akan Ada Penghematan AnggaranWapres: Kalau Target Pajak Tidak Terpenuhi, Akan Ada Penghematan Anggaran

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan shortfall atau penurunan penerimaan dari pajak akan melebar hingga sekitar Rp 238,4 triliun dari perkiraan sebelumnya sebesar Rp 219 triliun. Menanggapi kemungkinan tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan solusinya adalah dengan kembali melakukan penghematan anggaran.selengkapnya

Defisit Anggaran 2016 Melebar Rp17 T dari APBN-P 2016Defisit Anggaran 2016 Melebar Rp17 T dari APBN-P 2016

Menteri Keuangan (Menkeu) memutuskan untuk mengubah target defisit anggaran pada tahun ini menjadi 2,35% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp17 triliun. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang telah disepakati DPR sebelumnya, target defisit anggaran sebesar Rp296,7 triliun atau 2,35% dari PDB.selengkapnya

Inpres Pemangkasan Anggaran Rp133 Triliun Segera TerbitInpres Pemangkasan Anggaran Rp133 Triliun Segera Terbit

Instruksi Presiden atau Inpres yang mengatur pemangkasan anggaran sebesar Rp133 triliun bakal segera terbit. Pemerintah tidak akan mengubah APBN-P melalui persetujuan DPR. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemotongan anggaran hanya akan dituangkan dalam instruksi presiden. Dia menjanjikan Inpres tersebut akan terbit dalam dua hari ke depan.selengkapnya

Anggaran Belanja Terpangkas Rp 133 Triliun, Ini Kata Menko DarminAnggaran Belanja Terpangkas Rp 133 Triliun, Ini Kata Menko Darmin

Baru seminggu menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani langsung 'bersih-bersih' Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Total belanja Kementerian/Lembaga (K/L) serta transfer ke daerah dipotong sebesar Rp 133 triliun.selengkapnya

Wapres: Pemangkasan APBN Akibat Target Pajak MelesetWapres: Pemangkasan APBN Akibat Target Pajak Meleset

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukakan bahwa kebijakan memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp133,8 triliun yang ditempuh pemerintah didasari oleh perolehan dari sektor pajak yang meleset dari target.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak harus kerja keras menambal penerimaan pada September, yang pada tahun sebelumnya terbantu dengan adanya program amnesti pajak. Menurut Catatan Ditjen Pajak, dari awal tahun sampai 31 Agustus 2017, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 53,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun.selengkapnya

Penetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak RelevanPenetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak Relevan

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

Aturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan DisputeAturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan Dispute

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap.selengkapnya

Waktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatWaktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepat

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya



 
TAGS # :