Wanita RI Punya Suami WNA, NPWP Digabung atau Tidak?

Selasa 2 Feb 2016 17:03Administratordibaca 6922 kaliSemua Kategori

detik 003

Aturan pajak memiliki banyak pilihan tergantung masing-masing kebutuhan Wajib Pajak (WP). Termasuk untuk wanita Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA), juga memiliki aturan khusus.

detikFinance bersama Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Selasa (2/2/2016), menyiapkan satu simulasi untuk kasus tersebut. Berikut simulasinya:

Maesaroh adalah perempuan dari Tegal, Jawa Tengah yang dipersunting oleh Alex dari Italia. Selama ini, Maesaroh adalah karyawati dan sudah memiliki NPWP sendiri. Setelah menikah dengan Alex, Maesaroh harus memilih untuk tetap pada NPWP sendiri atau ikut dengan suami.

Dalam ketentuan perpajakan Indonesia, menganut prinsip keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Konsekuensinya adalah dalam sebuah keluarga cukup memiliki NPWP satu, yaitu kepala keluarga. Dalam hal ini, Maesaroh dan Alex.

Jika Alex yang merupakan WNA tersebut tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, dalam jangka waktu dua belas bulan atau mempunyai niat tinggal di Indonesia dan menerima atau memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka Alex wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. 

Selanjutnya, NPWP Maesaroh bisa dimintakan penghapusan ke kantor pajak dan ikut suami atau tetap dipertahankan.

Bila mengikuti suami, maka permohonan penghapusan NPWP disampaikan oleh Maesaroh ke KPP/KP4/KP2KP dengan formulir yang dipersyaratkan dan penghapusan akan dilakukan oleh kantor pajak. Beberapa di antaranya adalah KTP, Buku Nikah dan Kartu Keluarga.

Apabila Maesaroh ingin memperoleh NPWP sama dengan NPWP suami, ia dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan melampirkan fotokopi kartu NPWP Alex.

Akan tetapi, menjadi berbeda ketika Alex tidak memenuhi persyaratan subjektif. Alex tidak perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan nantinya akan diperlakukan sebagai Wajib Pajak Luar Negeri dan dikenakan pajak sesuai Pasal 26 UU PPh atau ketentuan lain yang terkait.

Sumber : detik.com (Jakarta, 02 Februari 2016)
Foto : detik.com




BERITA TERKAIT
 

Pedagang Pasar Klewer Wajib Memiliki SHP dan NPWPPedagang Pasar Klewer Wajib Memiliki SHP dan NPWP

Ribuan pedagang yang akan masuk Pasar Klewer wajib memiliki Surat Hak Penempatan (SHP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Mereka juga diwajibkan mengikuti program e-Retribusi yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.selengkapnya

Go-Jek Jadi Agen Pajak untuk NPWP dan SPTGo-Jek Jadi Agen Pajak untuk NPWP dan SPT

Chief Executive Officer Go-Jek Nadiem Makarim hari ini, Selasa (7/11) mengunjungi kantor Kementerian Keuangan (Kemkeu). Salah satu yang dibahas oleh Nadiem dan pemerintah adalah soal teknologi dalam perpajakan.selengkapnya

Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya

Begini Mekanisme Go-jek Jadi Agen Pajak untuk NPWP dan SPTBegini Mekanisme Go-jek Jadi Agen Pajak untuk NPWP dan SPT

Go-Jek akan menjadi agen pajak untuk layanan elektronik (e-service) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Dengan demikian, masyarakat yang ingin memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) secara elektronik dapat dilakukan dalam satu aplikasi Go-Jek.selengkapnya

Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Suami-Istri Sudah Gabung NPWP Kemudian Bercerai, Bagaimana Pajaknya?Suami-Istri Sudah Gabung NPWP Kemudian Bercerai, Bagaimana Pajaknya?

Salah satu kasus ditemui bahwa pasangan suami istri yang merupakan karyawan pada perusahaan berbeda telah berada dalam satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tapi beberapa tahun kemudian, kedua pasangan ini bercerai, bagaimana perhitungan pajaknya? Yuk simak simulasi detikFinance bersama Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Selasa (2/2/2016).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Arcandra Pastikan Perbaikan Aturan Gross Split Selesai Bulan IniArcandra Pastikan Perbaikan Aturan Gross Split Selesai Bulan Ini

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar memastikan adanya penambahan klausul baru terkait pajak tidak langsung pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 tahun 2017 tentang skema kontrak bagi hasil gross split. Tujuannya untuk memberikan kepastian investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas).selengkapnya

Laporkan Penggunaan Uang Pajak, Basuki Ajak Menkeu Tinjau Proyek TolLaporkan Penggunaan Uang Pajak, Basuki Ajak Menkeu Tinjau Proyek Tol

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk melihat pembangunan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT), kemarin. Peninjauan ini lantaran sebagian konstruksi tol bagian Trans Sumatera ini dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).selengkapnya

Pajak: Marketplace jadi penyetor pajak penjual onlinePajak: Marketplace jadi penyetor pajak penjual online

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Periode laporan SPT semakin dekat, ini imbauan Ditjen PajakPeriode laporan SPT semakin dekat, ini imbauan Ditjen Pajak

Periode pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan semakin dekat. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengimbau agar Wajib Pajak (WP) melapor dengan benar dan tepat waktu.selengkapnya

PMK pajak e-commerce akan berlakukan insentif bagi UKMPMK pajak e-commerce akan berlakukan insentif bagi UKM

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Efektifkah CbCR tangkal manipulasi transfer pricing?Efektifkah CbCR tangkal manipulasi transfer pricing?

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan aturan soal kewajiban pelaporan dokumen penetapan harga transfer dengan format baru, khususnya untuk laporan per negara atau Country by Country Report (CbCR) bagi perusahaan atau entitas yang melakukan transaksi afiliasi. Penegasan dari implementasi BEPS action plan 13 ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor 29/PJ/2017selengkapnya

Cegah manipulasi transfer pricing, CbCR dipertukarkan Juni 2018Cegah manipulasi transfer pricing, CbCR dipertukarkan Juni 2018

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan aturan kewajiban pelaporan dokumen penetapan harga transfer dengan format baru, khususnya untuk laporan per negara atau Country by Country Report (CbCR) bagi perusahaan atau entitas yang melakukan transaksi afiliasi.selengkapnya

Ditjen Pajak bantah isu pembelian tiket pesawat perlu NPWPDitjen Pajak bantah isu pembelian tiket pesawat perlu NPWP

Beredar isu bahwa pembelian tiket pesawat mulai April tahun ini perlu menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini dibantah oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu).selengkapnya

Petugas pajak tahun ini tidak boleh galak-galakPetugas pajak tahun ini tidak boleh galak-galak

Target penerimaan pajak di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selalu gagal tercapai. Menteri Keuangan Sri Mulyani menginstruksikan jajaran di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tahun ini menempuh strategi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya agar tak mengulang kegagalan pencapaian target. Tahun ini, petugas pajak diminta bekerja soft, tidak galak seperti tahun 2017.selengkapnya

Ditjen Pajak andalkan PMK 165 dalam mengejar wajib pajak tahun iniDitjen Pajak andalkan PMK 165 dalam mengejar wajib pajak tahun ini

Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) seluruh Indonesia mendapatkan arahan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai rencana penerimaan di tahun 2018. Pengarahan ini dilakukan agar seluruh wilayah memiliki persepsi yang sama.selengkapnya



 
TAGS # :