Wacana Kenaikan Cukai Rokok Dorong Inflasi November 2019

Selasa 3 Des 2019 11:07Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua Kategori

BISNIS 2248



Harga rokok secara perlahan mengalami kenaikan dan menyumbang inflasi November 2019 seiring dengan wacana kenaikan cukai rokok pada awal tahun depan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto menyatakan selain bahan makanan, rokok tercatat mulai menyumbang inflasi pada November 2019. Dari total inflasi November sebesar 0,14%, rokok kretek dan filter masing-masing mengalami inflasi 0,01%.

“Rokok di lapangan, pada level konsumsi naik pelan-pelan, dan masing-masing juga menyumbang 0,01%, dan ini terlihat antisipasi dari rencana kenaikan rokok, jadi pelan-pelan sudah naik,” jelas Suhariyanto di Kantor BPS, Senin (2/12/2019).

Secara teperinci, dari komponen rokok, tembakau, serta makanan dan minuman jadi mencatat inflasi pada November adalah 0,25%. Adapun andil komoditas ini terhadap inflasi November adalah sebesar 0,04%.

Beberapa kelompok pengeluaran lain yang mengalami inflasi adalah perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar yang naik pada inflasi sebesar 0,12%, dengan andil pada inflasi November sebesar 0,03%.

Untuk kelompok kesehatan, juga mengalami inflasi pada November 2019 sebesar 0,23% dengan andil pada inflasi bulan lalu sebesar 0,01%. Beberapa kelompok yang mengalami inflasi tetapi tidak memberikan sumbangan pada inflasi November adalah kelompok sandang, lalu pendidikan, rekreasi, dan olahraga.

Untuk kelompok kesehatan mengalami inflasi November 0,03% dan untuk kelompok pendidikan, rekreasi juga olah raga mencatatkan inflasi 0,02%.

Satu-satunya kelompok pengeluaran yang sepanjang November tidak menyumbang inflasi alias deflasi adalah transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan deflasi -0,07% pada November, dan memberi andil sebesar -0,01%.

Asal tahu saja, BPS merilis angka inflasi pada November 2019 sebesar 0,14% dan 3,00% (yoy). Dia menyatakan, dari total 82 kota, ada 57 kota yang mengalami inflasi, dan 25 kota mengalami deflasi. Adapun Inflasi Tahun Kalender November 2019 terhadap Desember 2018 tercatat 2,37%.

Pasalnya, inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 3,30%, dan inflasi terendah di Malang 0,01%. Adapun untuk deflasi tertinggi, kata Suhariyanto terjadi di Tanjung Pandan -1,06% dan deflasi terendah ada di Batam dan Denpasar masing-masing -0,01%.


Sumber : bisnis.com (Jakarta, 02 Desember 2019)
Foto : Bisnis




BERITA TERKAIT
 

Pengusaha Minta Kenaikan Cukai Rokok Ikuti InflasiPengusaha Minta Kenaikan Cukai Rokok Ikuti Inflasi

Rencana pemerintah yang akan menaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) mendapat tanggapan dari pelaku usaha.selengkapnya

Sri Mulyani Yakin Kenaikan Cukai Rokok Tak Akan Kerek InflasiSri Mulyani Yakin Kenaikan Cukai Rokok Tak Akan Kerek Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan optimis tingkat inflasi tahun depan masih bisa dijaga sesuai target pemerintah meskipun tarif cukai rokok dinaikkan pemerintah.selengkapnya

Cukai Rokok akan Sumbang Inflasi Signifikan Tahun DepanCukai Rokok akan Sumbang Inflasi Signifikan Tahun Depan

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, rencana kenaikan tarif cukai rokok yang diterapkan pemerintah pada Januari 2020 akan berdampak signifikan pada inflasi tahun depan. Oleh karena itu, pemerintah harus mewaspadai realisasi inflasi yang ditargetkan berada di kisaran 3,1 persen.selengkapnya

Industri: Cukai Rokok Batal Naik, Inflasi TerjagaIndustri: Cukai Rokok Batal Naik, Inflasi Terjaga

Dewan Penasihat Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (FORMASI), Bing Pratikno mengapresiasi keputusan pemerintah yang memutuskan cukai tembakau tidak ada kenaikan di tahun 2019. "Tidak ada kenaikan tarif cukai maka mengurangi inflasi dan daya beli masyarakat pun terjaga," ujar Bing, Ahad (11/11).selengkapnya

Simplifikasi Cukai Rokok Berpotensi Picu InflasiSimplifikasi Cukai Rokok Berpotensi Picu Inflasi

Wacana penerapan simplifikasi cukai rokok tahun depan diprediksi akan membuat harga rokok mengalami kenaikan dan menyumbang inflasi.selengkapnya

Ada Pajak dan Kenaikan Harga BBM, Inflasi Arab Saudi MelonjakAda Pajak dan Kenaikan Harga BBM, Inflasi Arab Saudi Melonjak

Inflasi harga konsumen di Arab Saudi secara tahunan pada Januari 2018 melonjak ke kisaran 3 persen. Inflasi naik secara signifikan setelah pemerintah memperkenalkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5 persen dan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada awal tahun ini.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :