UU Tax Amnesty Digugat, Sri Mulyani Lobi Muhammadiyah

Kamis 15 Sep 2016 07:54Administratordibaca 208 kaliSemua Kategori

okezone 308

Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pertemuan tersebut sebagai upaya Sri untuk menjelaskan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang sudah bergulir.

Sri terlihat hadir di Pusat Dakwah Muhammadiyah pada pukul 14.00 WIB. Dia juga ditemani Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto, dan Staf Ahli Kebijakan Penerimaan Negara Astera Primanto Bhakti.


"Datang tadi lewat belakang, sekitar jam duaan (14.00 WIB). Jelasin soal tax amnesty," ujar salah satu staf Kemenkeu di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (14/9/2016).


Hingga berita ini diturunkan, pertemuan tersebut masih berlangsung. Para awak media pun masih menunggu hasil dari pertemuan tersebut.


"Masih bicara (Sri Mulyani), ada Pak Haedar Nashir dan pak Muhadjir Effendy (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), masih berlangsung di lantai 5," tutur Majelis Pustaka Informasi Muhammadiyah Edy Kus Cahyono.


Seperti diketahui, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, berencana akan membawa Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak (tax amnesty) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ada beberapa alasan langkah tersebut diambil.


Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Yunahar Ilyas mengatakan UU tax amnesty sudah melenceng dari tujuan awalnya. Sebab, aturan ini menjadi meluas hingga menyasar ke rakyat biasa yang juga diwajibkan mengikuti program ini. Ditambah lagi, jika tidak ikut, maka akan dikenakan sanksi yang mana tarifnya tergolong sangat besar.


Padahal sejak pertama kali disahkan, kata dia, keberadaan UU tax amnesty itu hanya memberikan pengampunan pajak kepada warga negara Indonesia (WNI); notabene konglomerat yang memiliki dana dalam jumlah besar dan diparkir di negara suaka pajak (safe haven)

Sumber : okezone.com (Jakarta, 14 September 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

Muhammadiyah Gugat UU Tax Amnesty, Ini Jawaban Sri MulyaniMuhammadiyah Gugat UU Tax Amnesty, Ini Jawaban Sri Mulyani

Lahirnya Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty mengundang gugatan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dari kalangan buruh dan organisasi masyarakat (ormas) Islam, Muhammadiyah. Program pengampunan pajak dinilai salah sasaran dan penuh dengan ketidakadilan.selengkapnya

Didatangi Sri Mulyani, Muhammadiyah Bantu Sosialisasi Tax AmnestyDidatangi Sri Mulyani, Muhammadiyah Bantu Sosialisasi Tax Amnesty

Sikap Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah terhadap program pengampunan pajak (tax amnesty) mulai melunak. Usai dikunjungi Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu sore (14/9), organisasi massa ini menyatakan akan membantu sosialisasi program amnesti pajakkepada 176 perguruan tinggi miliknya.selengkapnya

Ditemui Sri Mulyani, Muhammadiyah Minta Tax Amnesty DiperpanjangDitemui Sri Mulyani, Muhammadiyah Minta Tax Amnesty Diperpanjang

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta waktu penerapan program pengampunan pajak (tax amnesty) diperpanjang hingga tiga tahun. Saat ini, amnesti pajak hanya berlaku sekitar sembilan bulan mulai Juli 2016 hingga Maret 2017.selengkapnya

Sri Mulyani akan Temui Muhammadiyah Jelaskan Amnesti PajakSri Mulyani akan Temui Muhammadiyah Jelaskan Amnesti Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadwalkan pertemuan dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membahas perkembangan terkini terkait kebijakan amnesti pajak. Pertemuan ini juga menyusul rencana Muhammadiyah untuk menggugat UU Amnesti Pajak.selengkapnya

Ditemui Sri Mulyani, Muhammadiyah tak Singgung Gugatan Amnesti PajakDitemui Sri Mulyani, Muhammadiyah tak Singgung Gugatan Amnesti Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani mendatangi kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melakukan sosialisasi tentang amnesti pajak, Rabu (14/9). Namun, dalam pertemuan itu, Muhammadiyah mengaku tak menyinggung rencananya untuk menggugat Undang-Undang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Didatangi Sri Mulyani, PP Muhammadiyah Urungkan Rencana Gugat UU Amnesti PajakDidatangi Sri Mulyani, PP Muhammadiyah Urungkan Rencana Gugat UU Amnesti Pajak

PP Muhammadiyah mengurungkan niatnya untuk menggugat Undang-Undang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi, setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dengan 13 petinggi ormas keagamaan tersebut.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan TolKemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan Tol

Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak Suryo Utomo memastikan kajian untuk menarik pajak medsos artis terus dimatangkan. "Kita sedang buat konsep pajaknya. Kita harapkan ini bisa meningkatkan kepatuhan dan penerimaan," kata Suryo di Jakarta, kemarin.selengkapnya

Amnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis PajakAmnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan fokus untuk memperluas basis pajak pada periode ketiga pelaksanaan program amnesti pajak. Masyarakat diimbau agar segera memanfaatkan amnesti pajak lantaran program ini berakhir 2,5 bulan lagi.selengkapnya

Ditjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIMDitjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIM

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah menyiapkan satu kartu multi fungsi yang dapat digabungkan dengan kartu lainnya, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kartu kredit, hingga Surat Izin Mengemudi (SIM). Kartu ini rencananya akan meluncur pada Maret 2017.selengkapnya

Penerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam SejarahPenerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam Sejarah

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengatakan penerimaan pajak tahun 2015-2016 hanya berkisar 80 persen dari target yang telah dicanangkan. Realisasi penerimaan pajak ini dinilainya sebagai yang terendah dalam 10 tahun terakhir.selengkapnya

Agar Tak Kena Sanksi, WP Diimbau Ikut Tax Amnesty Periode IIIAgar Tak Kena Sanksi, WP Diimbau Ikut Tax Amnesty Periode III

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau wajib pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar untuk ikut program amnesti pajak periode tiga.selengkapnya

SENTIMEN PASAR 18 JANUARI: Soroti Perpanjangan Kontrak ONWJ & Penerimaan PajakSENTIMEN PASAR 18 JANUARI: Soroti Perpanjangan Kontrak ONWJ & Penerimaan Pajak

Sejumlah berita dari dalam negeri menjadi perhatian pasar pada perdagangan hari ini, Rabu (18/1/2017).selengkapnya

Periode III Tax Amnesty, DJP akan Garap Wajib Pajak PeroranganPeriode III Tax Amnesty, DJP akan Garap Wajib Pajak Perorangan

Periode III tax amnesty akan berakhir 31 Maret 2017 mendatang. Direktorat Jendral Pajak akan memfokuskan periode terakhir ini untuk menggenjot keterlibatan UMKM dan menyasar pada para Wajib Pajak Perorangan dengan bekerja sama dengan perbankan.selengkapnya

DJP imbau WP ikut amnesti periode tigaDJP imbau WP ikut amnesti periode tiga

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau kepada Wajib Pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar untuk ikut program amnesti pajak periode tiga.selengkapnya

Pemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan PajakPemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki sejumlah strategi untuk menggenjot penerimaan pajak di tahun 2017. Strategi ini berbasis pada Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang berlangsung pada tahun 2016-2017.selengkapnya

DJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib PajakDJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib Pajak

Pemerintah dalam APBN 2017 telah menetapkan penerimaan perpajakan tahun ini sebesar Rp1.498,87 triliun. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan yang mendapatkan mandat mengejar target itu pun mengaku telah memiliki strategi.selengkapnya



 
TAGS # :