UU Pengampunan Pajak tidak Megampuni Koruptor

Senin 8 Ags 2016 07:28Administratordibaca 174 kaliSemua Kategori

pikiran-rakyat 013

Sekjen DPP PPP Arsul Sani menegaskan UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak itu tidak serta-merta mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya. Sehingga kalau mereka ini tersangkut kasus tersebut, maka tetap diproses pengadilan. Yakni tidak ada pengampunan
.

“Yang mendapat pengampunan pajak itu, hanya yang terkait dengan kejahatan pidana perpajakan dan sudah diputus pengadilan. Mereka inilah yang diampuni sebagaimana maksud UU pengampunan pajak itu,” tegas anggota Komisi III DPR RI itu pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat 5 Agustus 2016.


Dengan demikian kata Arsul, yang dihentikan proses penyidikannya tersebut, hanya yang terkait kejahatan pidana pajak. Tapi, mereka diwajibkan membayar pajak atas pengampunan pajak yang telah diberikan. “Lain halnya bagi mereka yang melakukan korupsi, illegal logging, dan sebagainya,” pungkasnya.

Sumber : pikiran-rakyat.com (Jakarta, 7 Agusus 2016)
Foto : pikiran-rakyat.com




BERITA TERKAIT
 

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

Pengampunan Pajak Inkonstitusional dan Mau Lindungi Kejahatan Ekonomi Trans-NasionalPengampunan Pajak Inkonstitusional dan Mau Lindungi Kejahatan Ekonomi Trans-Nasional

Rencana Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bertentangan dengan perintah UUD. Bukan hanya karena di balik rencana ini terlihat mau melindungi kejahatan ekonomi trans-nasional, tapi juga karena kekayaan yang "digelapkan" tersebut semestinya diusut tuntas, sehingga jelas masa saja aset nasional yang harus dikembalikan.selengkapnya

Pengamat: Pengampunan Pajak bukan Beri Pengampunan KoruptorPengamat: Pengampunan Pajak bukan Beri Pengampunan Koruptor

Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) bukan untuk mengampuni kejahatan pidana atau koruptor namun memberi kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh wajib pajak. Managing Partner Danny Darussalam Tax Center, Darussalam di Jakarta, Rabu, mengatakan pengampunan pajak bukan serta merta membebaskan para pelaku korupsi dari tuntutan hukum karena pengampunan pajak tidak ada kaitannyaselengkapnya

Sri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar PajakSri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar Pajak

Mantan Menteri Keuangan RI era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sri Mulyani, yang kini menjabat sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank mengemukakan, pihaknya mengetahui pasti tidak ada satupun pihak yang suka membayar pajak. Menurut dia, keengganan banyak pihak membayar pajak lantaran mereka takut jika uang pajak yang telah mereka bayarkan, terbuang-buang begitu sajaselengkapnya

UKM Tidak Hanya Butuh PengampunanUKM Tidak Hanya Butuh Pengampunan

“Karena menghitungnya dari sales jadi membayar 1% ke kantor pajak itu berat. Apalagi margin kami tidak terlalu besar.”selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Laporlah sebelum Pajak menjemputmuLaporlah sebelum Pajak menjemputmu

Batas akhir tahun 2017 yang makin dekat membuat Kementerian Keuangan bergerak cepat menjaring minat wajib pajak (WP) agar mengungkapkan harta tersembunyi secara sukarela. Itu sebabnya, Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan membebaskan sanksi pajak kepada Wajib Pajak (WP) yang sudah ikut tax amnesty maupun yang belum ikut. Langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan ini dinilai pengusaha tidak akan mampu mendongkrak penerimaan pajak yang ditargetkan Rp 1.283,6 triliun hingga akhir 2017.selengkapnya

Sri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise PapersSri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise Papers

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya akan terus melakukan verifikasi terhadap data dalam Paradise Papers. Dalam dokumen tersebut, memuat sekitar 13,4 juta nama yang diam-diam berinvestasi di negara lain, termasuk warga negara Indonesia.selengkapnya

Perusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split TransparanPerusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split Transparan

Indonesian Petroleum Association (IPA) menginginkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pajak bagi hasil produksi minyak dan gas bumi (migas) gross split‎ jelas dan transparan. Saat ini PP gross split masih dalam proses penerbitan.selengkapnya

Pengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 PersenPengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik langkah Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menghapus denda bagi para peserta pengampunan pajak (tax amnesty) maupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

Tak Lunasi Pajak Bumi dan Bangunan, Lokasi Usaha Ditempeli Stiker Tunggakan PajakTak Lunasi Pajak Bumi dan Bangunan, Lokasi Usaha Ditempeli Stiker Tunggakan Pajak

Sebanyak 5 Nomor Objek Pajak (NOP) dari 4 Wajib Pajak di wilayah Kecamatan Cilincing belum melunasi kewajiban melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).selengkapnya

Pungutan pajak alat berat di daerah bakal distopPungutan pajak alat berat di daerah bakal distop

Perhimpunan Agen tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI) menegaskan setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.15/PUU-XV/2017, maka diharapkan tidak ada lagi pungutan retribusi kepada alat berat sebagaimana kendaraan bermotor pada umumnya.selengkapnya

Amnesti pajak jilid II tak seampuh sebelumnyaAmnesti pajak jilid II tak seampuh sebelumnya

Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Revisi PMK tidak hanya mempermudah jalan bagi wajib pajak peserta amnesti untuk memperoleh surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan (PPh) atas balik nama aset, melainkan juga membuka kesempatan mendapatkan pengampunan pajak, bak amnesti pajak jilid II.selengkapnya

Analis: Efek tax amnety tak signifikan bagi pasarAnalis: Efek tax amnety tak signifikan bagi pasar

Program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid dua yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani diperkirakan tidak berdampak signifikan bagi pasar.selengkapnya

RUU Konsultan Pajak akan dibahas, apa isinya?RUU Konsultan Pajak akan dibahas, apa isinya?

Komisi XI DPR RI akan segera membahas Rancangan Undang-undang (UU) Konsultan Pajak. RUU Konsultan Pajak kini sudah berada di Badan Legislatif dan juga termasuk ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2018.selengkapnya



 
TAGS # :