Urusan Teknis bisa Ganjal Amnesti Pajak

Senin 18 Jul 2016 15:26Administratordibaca 634 kaliSemua Kategori

kontan 041

Program pengampunan pajak alias tax amnesty mulai berjalan, Senin ini (18/7). Hanya saja, program yang ditargetkan bisa mendatangkan dana jumbo ini masih belum matang persiapannya. Ambil contoh, soal petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan ini yang belum jelas.

Ini membuat bank yang menjadi "agen pelaksana" dan penampung uang tebusan program amnesti pajak belum bisa melakukan sosialisasi lebih rinci, terutama bagi nasabah potensialnya. Padahal, perbankan menjadi bagian penting dalam kebijakan tax amnesty.


"Kami tidak bisa melakukan sosialisasi kalau tidak ditatar lebih dulu," ujar Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA).


Menurut Jahja, BCA memiliki jumlah nasabah yang banyak. Alhasil, bank ini tak mau keliru memberikan informasi ke nasabah akibat kurangnya pemahaman atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta petunjuk pelaksanaan pengampunan pajak.


Senada, Direktur Keuangan Bank Danamon Indonesia, Vera Eve Lim menuturkan, masih menunggu rincian PMK tax amnesty agar bisa mendapat kejelasan lebih lanjut. Ini penting agar operasional kebijakan ini bisa berjalan baik.


Kendati begitu, bank-bank sudah mempersiapkan diri menyambut amnesti pajak ini. Bank Negara Indonesia (BNI), semisal, telah menyiapkan beragam produk dan layanan untuk menjadi pintu masuk dana repatriasi. Antara lain lewat produk trustee, deposito on call, money market account, obligasi, investment banking, hingga reksadana dan kontrak pengelolaan dana.


Direktur Utama BNI Achmad Baiquni menyatakan, potensi dana repatriasi dan dana tebusan yang dapat ditampung produk-produk yang disiapkan BNI dan anak perusahaan diharapkan dapat mencapai Rp 70 triliun.


Sementara, Bank Danamon membuka peluang berkolaborasi dengan pihak lain menawarkan produk wealth management untuk menggaet dana repatriasi.


Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo menyatakan, pihaknya melakukan sinergi dengan anak usaha yaitu Mandiri Manajemen Investasi dan Mandiri Sekuritas. Bank Mandiri menyiapkan beragam investasi agar pemilik dana mudah memilih untuk menempatkan dananya. Antara lain, obligasi, MTN, reksadana penyertaan terbatas, beberapa produk valas, deposit swap dan obligasi dollar.


Menurut Menteri BUMN Rini Soemarno, bank BUMN memang akan disinergikan dengan perusahaan investasi milik pemerintah agar bisa optimal menjaring dana repatriasi. “BRI juga akan dipasangkan dengan Danareksa dan BTN dengan Bahana Aset manajemen,” kata Rini.

Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 18 Juli 2016)
Foto : kontan.co.id




BERITA TERKAIT
 

Dana Repatriasi: Bank Mandiri Bakal Luncurkan Produk Non Keuangan BaruDana Repatriasi: Bank Mandiri Bakal Luncurkan Produk Non Keuangan Baru

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berencana meluncurkan produk nonkeuangan baru yang akan digunakan sebagai instrument penampung dana repatriasi dalam program amnesti pajak.selengkapnya

Bank Mandiri Siap Dukung Amnesti Pajak Melalui Pengelolaan Dana RepatriasiBank Mandiri Siap Dukung Amnesti Pajak Melalui Pengelolaan Dana Repatriasi

Kebijakan Pengampunan Pajak yang disahkan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sedang gencar disosialisasikan kepada masyarakat.selengkapnya

TAX AMNESTY: Lambat Disalurkan, Dana Repatriasi Bisa Jadi Beban BankTAX AMNESTY: Lambat Disalurkan, Dana Repatriasi Bisa Jadi Beban Bank

Bank penampung hasil pengampunan pajak (tax amnesty) diminta secepat mungkin menyalurkan dana repatriasi. Pasalnya jika terlalu lamban, sumber likuiditas tersebut malah jadi beban.selengkapnya

9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty9 Bank akan Kelola Dana Repatriasi Pajak dari Kebijakan Tax Amnesty

Sembilan bank dipersiapkan pemerintah jadi bank persepsi pengampunan pajak. Selain bank BUMN, bank swasta dan bank syariah juga dilibatkan.selengkapnya

Bank Mandiri Siap Kelola Dana RepatriasiBank Mandiri Siap Kelola Dana Repatriasi

PT Bank Mandiri Tbk bersiap untuk menampung dana repatriasi dari program pengampunan pajak atau tax amnesty. Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rohan Hafas mengatakan pihaknya akan membawa anak usahanya Mandiri Manajemen Investasi dan Mandiri Sekuritas sebagai pilihan instrumen penempatan dana.selengkapnya

Bank Syariah Bisa Tampung Dana Pengampunan PajakBank Syariah Bisa Tampung Dana Pengampunan Pajak

Penerapan Undang-Undang Pengampunan Pajak dinilai memungkinkan aneka instrumen keuangan syariah terlibat. Selain instrumen investasi syariah bisa menampung dana repatriasi, bank syariah juga bisa menjadi bank persepsi. Pemerintah mensyaratkan bank persepsi penerapan pengampunan pajak merupakan bank BUKU IV dan III yang berbadan hukum Indonesia.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya

Bos Sampoerna (HMSP) Minta Sri Mulyani Tinjau Rencana Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022Bos Sampoerna (HMSP) Minta Sri Mulyani Tinjau Rencana Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kenaikan tarif cukai pada 2022. HMSP menilai semenjak pandemi, kinerja industri hasil tembakau (IHT) dilaporkan merosot hampir 10% selama 2020.selengkapnya

Pemerintah Didorong Realisasikan Pajak Karbon Biar RI Punya Daya SaingPemerintah Didorong Realisasikan Pajak Karbon Biar RI Punya Daya Saing

Pemerintah didorong segera merealisasikan penerapan nilai ekonomi karbon caranya dengan menerapkan pajak. Tujuannya untuk menjaga daya saing industri Indonesia di dunia.selengkapnya

Pemerintah Mau Tarik Pajak Karbon 2022, Pengamat Sarankan SosialisasiPemerintah Mau Tarik Pajak Karbon 2022, Pengamat Sarankan Sosialisasi

Pemerintah berencana mau menarik pajak karbon pada 2022. Sebelum menerapkan itu, pemerintah dinilai perlu melakukan sosialisasi.selengkapnya



 
TAGS # :