UKM Tidak Hanya Butuh Pengampunan

Selasa 18 Okt 2016 11:38Ajeng Widyadibaca 89 kaliSemua Kategori

BISNIS 1010

“Karena menghitungnya dari sales jadi membayar 1% ke kantor pajak itu berat. Apalagi margin kami tidak terlalu besar.”

Keluhan itu terlontar dari Murni, salah satu penjual di Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat, di sela-sela aksi ‘blusukan’ Dirjen Pajak dan jajarannya untuk menyosialisasikan kebijakan pengampunan pajak, Senin siang (17/10).

Baginya, pedagang atau pengusaha yang termasuk dalam usaha kecil dan menengah (UKM) tidak hanya membutuhkan pengampunan pajak, tetapi juga kemudahan, kepastian, serta keadilan dalam urusan perpajakan kedepannya.

Salah satu keadilan yang dikeluhkan itu terkait dengan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46/2013. Dia mencontohkan dari total omzet Rp100 juta per bulan atau Rp1,2 miliar per tahun, wajib pajak (WP) harus membayar pajak 1%-nya atau sekitar Rp12 juta per tahun.

Murni menjelaskan keuntungan atau penghasilan yang didapat dari omzet itu hanya 5% atau sekitar Rp60 juta. Jika menggunakan tarif normal — dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh)—basis penghitungan pajak hanya sekitar Rp6 juta. PTKP saat ini senilai Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan.

Dengan layer pertama tarif pajak WP orang pribadi 5% dari penghasilan kena pajak, WP tersebut sebenarnya hanya membayar sekitar Rp300.000. Artinya, ada rentang perbedaan yang cukup besar yakni Rp12 juta versus Rp300.000 juta.

Selain menyosialisasikan amnesti pajak, pihaknya meminta agar edukasi pentingnya membayar pajak dan kemudahan fasilitas yang diberikan lebih didahulukan. Pasalnya, dia mengklaim sebetulnya para pedagang bukannya tidak ingin membayar pajak tapi mengeluhkan kerumitan administrasi.

Murni menilai sosialisasi yang lakukan lewat ‘blusukan’ kemarin tidak terlalu efektif. Pihaknya juga meminta agar Ditjen Pajak (DJP) mengundang secara pribadi seluruh WP secara tertulis dan tidak mengganggu jam efektif perdagangan. Apalagi, mayoritas yang ada di pasar Tanah Abang hanyalah karyawan penjaga bukan pemilik langsung.

“Enggak ada yang tahu kan ini. Jalan-jalan ke liling, foto, segitu saja,” celetuknya.

Dari pantauan Bisnis, banyak pedagang yang tidak mengetahui siapa dan apa keperluan beberapa rombongan kemarin melakukan ‘blusukan’. Memang ada beberapa yang mendekat mencari tahu dan meminta selfie. Namun, pedagang dan pengunjung yang ada mayoritas melanjutkan transaksi jual-belinya.

Namun, ada juga pedagang yang menyatakan sudah meminta pengampunan pajak. Ada pula yang antusias menjawab akan mengikutinya. “Pasti ikut . Saya lagi kumpulin data, paling minggu ini saya mau submit,” ujar Wendy, salah satu pemilik kios grosir baju.

Kakanwil DJP Jakarta Pusat Wahju K. Tumakaka mengakui hasil kunjungan langsung di lapangan kemarin memang banyak pedagang yang mengeluhkan terkait tarif 1% yang diatur dalam PP 46/2013 ini. Bahkan, ada yang meminta caranya agar tidak terlalu membebankan.

“Opsinya mereka bisa pakai pembukuan, tapi pembukuan buat mereka merepotkan juga,” tuturnya.

Wahju tidak menjelaskan ada atau tidaknya rencana penyempurnaan payung hukum tersebut.

Namun, dia menilai secara aturan kasus seperti ini sudah bisa sedikit teratasi dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, sesuai pasal 14 UU PPh.

“Kalau pemerintah memutuskan itu bisa.”

ANTUSIAS

Kendati mengungkapkan keluhan, sambungnya, mayoritas pedagang sangat antusias mengikuti kebijakan pengampunan pajak. Kesadaran yang dinilai sudah tinggi sehingga dari DJP akan memfasilitasi pelayanan dan penyuluhan agar para pedagang mengeksekusi antusiasnya.

Pasalnya, pemetaan dan penanganan kewajiban pajak seluruh pedagang di Pasar Tanah Abang tidak sederhana. Hal ini dikarenakan Tanah Abang – yang menjadi tanggung jawab Kanwil DJP Jakarta Pusat – hanya sebagai tempat usaha. Sementara, nomor pokok wajib pajak (NPWP) tetap sesuai tempat asal WP.

Data yang dimiliki sejauh ini, 80% NPWP pedagang di kawasan tersebut bisa ditelusuri karena bukan penyewa. Sayangnya, sebanyak 20% masih belum pasti karena masih sebagai penyewa.

Sejauh ini, ada 24.000 total pedagang di semua blok Pasar Tanah Abang.

Untuk memfasilitasi para WP menyampaikan surat pernyataan harta (SPH), Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan akan membuka counter pelayanan pembuatan NPWP dan penyampaian SPH di seluruh lantai kawasan tersebut sehingga WP tidak harus pergi ke KPP atau Kanwil.

Pihaknya mengaku tidak akan fokus pada pengejaran uang tebusan dari WP kelompok UKM. Menurutnya, penambahan WP sebagai basis pajak baru akan lebih berarti, terlebih UKM banyak di Tanah Air.

Dengan basis pajak yang lebih besar, penerimaan negara akan secara otomatis mengikuti.

“Yang penting semua yang informal menjadi formal. Orang bayar Rp10.000 dengan orang yang bayar Rp1 triliun, kalau benar, lengkap, dan jelas, haknya sama terhadap Republik ini,” tegasnya.

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan momentum tax amnesty memang seharusnya menjadi awal perbaikan beberapa regulasi termasuk yang menyangkut UKM.

Pihaknya memandang memang perlu adanya stratifikasi tarif yang ada di PP 46/2013. Dia mengusulkan adanya lapisan tarif dengan omzet hingga Rp300 juta tidak dikenai pajak. Untuk omzet di atas Rp300 juta hingga Rp1,8 miliar dikenai tarif 0,5%. Sisanya, di atas itu, bisa menggunakan tarif 1%.

“Sekarang kan semua yang ada omzet dihajar 1%. Nah ke depannya harus ada batasan periode pemakaian PP 46/2013 dua tahun saja. Harus difasilitasi soal pembukuan, software pembukuan,” katanya.

Ya, momentum tax amnesty memang seharusnya menjadi langkah awal untuk berbenah, termasuk regulasi pajak yang berkaitan dengan UKM. Bisnis mencatat, revisi aturan ini sudah muncul sejak dulu. Sayang, hingga saat ini belum tereksekusi.

Sumber : bisnis.com (18 Oktober 2016)

Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Sri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar PajakSri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar Pajak

Mantan Menteri Keuangan RI era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sri Mulyani, yang kini menjabat sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank mengemukakan, pihaknya mengetahui pasti tidak ada satupun pihak yang suka membayar pajak. Menurut dia, keengganan banyak pihak membayar pajak lantaran mereka takut jika uang pajak yang telah mereka bayarkan, terbuang-buang begitu sajaselengkapnya

Sejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera MembayarSejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera Membayar

Bukan hanya Direktur Utama PT. Kobatin, Komarudin Md Top yang disandera terkait tunggakan pajak dan sanksinya senilai sekitar Rp 38 Miliar oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka, Rabu (25/5/2016) sore, namun pihak tersebut mengakui masih ada beberapa penunggak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lagi yang melakukan hal serupa.selengkapnya

Menkeu: Tidak Ada yang Happy Bayar PajakMenkeu: Tidak Ada yang Happy Bayar Pajak

Pemerintah terus mendorong adanya penerapan tax amnesty tahun ini, agar memberikan ruang bagi masyarakat yang masih lalai dalam membayar pajak. Pasalnya, tidak semua pengemplang pajak adalah perusahaan atau pribadi yang bermodal besar. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pengemplang pajak yang umum tidaklah selalu besar. Menurutnya masyarakat kelas menengah dan kecil juga ada yangselengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Hanya Sedikit Pegawai Pajak yang Tidak `Bersih`Sri Mulyani Sebut Hanya Sedikit Pegawai Pajak yang Tidak `Bersih`

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pembersihan terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Tertangkapnya salah satu pegawai pajak pun menjadi pembelajaran bagi Sri Mulyani untuk lebih tegas dalam melakukan reformasi.selengkapnya

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DUGAAN SUAP: KPK Periksa 2 Pegawai Ditjen PajakDUGAAN SUAP: KPK Periksa 2 Pegawai Ditjen Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dua pegawai pajak terkait dengan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri Ditjen Pajak perihal masalah pajak PT EKP.selengkapnya

Kekurangan Target Pencapaian Pajak Tahun Ini Diprediksi Rp 219 Triliun LebihKekurangan Target Pencapaian Pajak Tahun Ini Diprediksi Rp 219 Triliun Lebih

Selisih antara realisasi penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) dengan target tahun ini atawa shortfall penerimaan perpajakan terancam melebar dari perkiraan pemerintah yang sebesar Rp 219 triliun.selengkapnya

Bankir Pilih Ikut Tax Amnesty Atau DiperiksaBankir Pilih Ikut Tax Amnesty Atau Diperiksa

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seluruh bankir ikut menyukseskan Tax Amnesty. Selama ini, masih banyak bankir yang belum ikut program tersebut.selengkapnya

Usai Periode III Tax Amnesty, Pembayaran Pajak Bersifat MengancamUsai Periode III Tax Amnesty, Pembayaran Pajak Bersifat Mengancam

Pemerintah menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama negara sekarang ini. Bahkan untuk memperluas basis pajak, pemerintah pun memberikan suatu pengampunan pajak berupa program tax amnesty.selengkapnya

Sri Mulyani: Shortfall Pajak Tahun Ini Sedikit MelesetSri Mulyani: Shortfall Pajak Tahun Ini Sedikit Meleset

Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan kekurangan penerimaan pajak (shortfall) tahun ini sedikit meleset dari target. Adapun target shortfall pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) sebesar Rp219 triliun.selengkapnya

TAX AMNESTY: Kanwil Pajak Suluttenggomalu Dorong Partisipasi PublikTAX AMNESTY: Kanwil Pajak Suluttenggomalu Dorong Partisipasi Publik

Partisipasi masyarakat dalam menyukseskan Tax Amnesty diharapkan lebih ditingkatkan, seiring baru 7.670 peserta atau baru sekitar 1% dari total wajib pajak yang ada di wilayah Suluttenggomalut.selengkapnya

Mengerikan, Sri Mulyani Ancam Komisaris dan Direksi BankMengerikan, Sri Mulyani Ancam Komisaris dan Direksi Bank

Para bankir yang tergabung dalam Ikatan Bankir Indonesia (IBI) mendapat kritikan pedas dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani menyebut banyak bankir utamanya komisaris dan direksi bank yang belum mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) sampai saat ini.selengkapnya

Sri Mulyani Akui Banyak Bankir Belum Bayar PajakSri Mulyani Akui Banyak Bankir Belum Bayar Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri perayaan ulang tahun ke-11 Ikatan Bankir Indonesia (IBI) hari ini. Dirinya pun senang bahwa IBI berkomitmen menjadi bankir profesional, memiliki skill dan bersertifikasi. Namun, Mantan Direktur Bank Dunia ini menyayangkan masih banyaknya bankir yang tak patuh membayar pajak.selengkapnya

Ini Bentuk Komitmen Ditjen Pajak Melawan KorupsiIni Bentuk Komitmen Ditjen Pajak Melawan Korupsi

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berkomitmen melawan korupsi. Salah satu bentuk komitmen itu diwujudkan dalam upaya melakukan reformasi birokrasi dan sistem whistleblowing.selengkapnya

Menkeu Jamin Defisit Anggaran 2016 Tak Lebih dari 2,7%Menkeu Jamin Defisit Anggaran 2016 Tak Lebih dari 2,7%

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan kekurangan penerimaan pajak atau shortfall hingga akhir tahun sedikit meleset dari proyeksi awal di angka Rp219 triliun, Meski begitu, defisit anggaran dijamin tetap di kisaran 2,7 persen.selengkapnya



 
TAGS # :