UKM Tidak Hanya Butuh Pengampunan

Selasa 18 Okt 2016 11:38Ajeng Widyadibaca 201 kaliSemua Kategori

BISNIS 1010

“Karena menghitungnya dari sales jadi membayar 1% ke kantor pajak itu berat. Apalagi margin kami tidak terlalu besar.”

Keluhan itu terlontar dari Murni, salah satu penjual di Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat, di sela-sela aksi ‘blusukan’ Dirjen Pajak dan jajarannya untuk menyosialisasikan kebijakan pengampunan pajak, Senin siang (17/10).

Baginya, pedagang atau pengusaha yang termasuk dalam usaha kecil dan menengah (UKM) tidak hanya membutuhkan pengampunan pajak, tetapi juga kemudahan, kepastian, serta keadilan dalam urusan perpajakan kedepannya.

Salah satu keadilan yang dikeluhkan itu terkait dengan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46/2013. Dia mencontohkan dari total omzet Rp100 juta per bulan atau Rp1,2 miliar per tahun, wajib pajak (WP) harus membayar pajak 1%-nya atau sekitar Rp12 juta per tahun.

Murni menjelaskan keuntungan atau penghasilan yang didapat dari omzet itu hanya 5% atau sekitar Rp60 juta. Jika menggunakan tarif normal — dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh)—basis penghitungan pajak hanya sekitar Rp6 juta. PTKP saat ini senilai Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan.

Dengan layer pertama tarif pajak WP orang pribadi 5% dari penghasilan kena pajak, WP tersebut sebenarnya hanya membayar sekitar Rp300.000. Artinya, ada rentang perbedaan yang cukup besar yakni Rp12 juta versus Rp300.000 juta.

Selain menyosialisasikan amnesti pajak, pihaknya meminta agar edukasi pentingnya membayar pajak dan kemudahan fasilitas yang diberikan lebih didahulukan. Pasalnya, dia mengklaim sebetulnya para pedagang bukannya tidak ingin membayar pajak tapi mengeluhkan kerumitan administrasi.

Murni menilai sosialisasi yang lakukan lewat ‘blusukan’ kemarin tidak terlalu efektif. Pihaknya juga meminta agar Ditjen Pajak (DJP) mengundang secara pribadi seluruh WP secara tertulis dan tidak mengganggu jam efektif perdagangan. Apalagi, mayoritas yang ada di pasar Tanah Abang hanyalah karyawan penjaga bukan pemilik langsung.

“Enggak ada yang tahu kan ini. Jalan-jalan ke liling, foto, segitu saja,” celetuknya.

Dari pantauan Bisnis, banyak pedagang yang tidak mengetahui siapa dan apa keperluan beberapa rombongan kemarin melakukan ‘blusukan’. Memang ada beberapa yang mendekat mencari tahu dan meminta selfie. Namun, pedagang dan pengunjung yang ada mayoritas melanjutkan transaksi jual-belinya.

Namun, ada juga pedagang yang menyatakan sudah meminta pengampunan pajak. Ada pula yang antusias menjawab akan mengikutinya. “Pasti ikut . Saya lagi kumpulin data, paling minggu ini saya mau submit,” ujar Wendy, salah satu pemilik kios grosir baju.

Kakanwil DJP Jakarta Pusat Wahju K. Tumakaka mengakui hasil kunjungan langsung di lapangan kemarin memang banyak pedagang yang mengeluhkan terkait tarif 1% yang diatur dalam PP 46/2013 ini. Bahkan, ada yang meminta caranya agar tidak terlalu membebankan.

“Opsinya mereka bisa pakai pembukuan, tapi pembukuan buat mereka merepotkan juga,” tuturnya.

Wahju tidak menjelaskan ada atau tidaknya rencana penyempurnaan payung hukum tersebut.

Namun, dia menilai secara aturan kasus seperti ini sudah bisa sedikit teratasi dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, sesuai pasal 14 UU PPh.

“Kalau pemerintah memutuskan itu bisa.”

ANTUSIAS

Kendati mengungkapkan keluhan, sambungnya, mayoritas pedagang sangat antusias mengikuti kebijakan pengampunan pajak. Kesadaran yang dinilai sudah tinggi sehingga dari DJP akan memfasilitasi pelayanan dan penyuluhan agar para pedagang mengeksekusi antusiasnya.

Pasalnya, pemetaan dan penanganan kewajiban pajak seluruh pedagang di Pasar Tanah Abang tidak sederhana. Hal ini dikarenakan Tanah Abang – yang menjadi tanggung jawab Kanwil DJP Jakarta Pusat – hanya sebagai tempat usaha. Sementara, nomor pokok wajib pajak (NPWP) tetap sesuai tempat asal WP.

Data yang dimiliki sejauh ini, 80% NPWP pedagang di kawasan tersebut bisa ditelusuri karena bukan penyewa. Sayangnya, sebanyak 20% masih belum pasti karena masih sebagai penyewa.

Sejauh ini, ada 24.000 total pedagang di semua blok Pasar Tanah Abang.

Untuk memfasilitasi para WP menyampaikan surat pernyataan harta (SPH), Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan akan membuka counter pelayanan pembuatan NPWP dan penyampaian SPH di seluruh lantai kawasan tersebut sehingga WP tidak harus pergi ke KPP atau Kanwil.

Pihaknya mengaku tidak akan fokus pada pengejaran uang tebusan dari WP kelompok UKM. Menurutnya, penambahan WP sebagai basis pajak baru akan lebih berarti, terlebih UKM banyak di Tanah Air.

Dengan basis pajak yang lebih besar, penerimaan negara akan secara otomatis mengikuti.

“Yang penting semua yang informal menjadi formal. Orang bayar Rp10.000 dengan orang yang bayar Rp1 triliun, kalau benar, lengkap, dan jelas, haknya sama terhadap Republik ini,” tegasnya.

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan momentum tax amnesty memang seharusnya menjadi awal perbaikan beberapa regulasi termasuk yang menyangkut UKM.

Pihaknya memandang memang perlu adanya stratifikasi tarif yang ada di PP 46/2013. Dia mengusulkan adanya lapisan tarif dengan omzet hingga Rp300 juta tidak dikenai pajak. Untuk omzet di atas Rp300 juta hingga Rp1,8 miliar dikenai tarif 0,5%. Sisanya, di atas itu, bisa menggunakan tarif 1%.

“Sekarang kan semua yang ada omzet dihajar 1%. Nah ke depannya harus ada batasan periode pemakaian PP 46/2013 dua tahun saja. Harus difasilitasi soal pembukuan, software pembukuan,” katanya.

Ya, momentum tax amnesty memang seharusnya menjadi langkah awal untuk berbenah, termasuk regulasi pajak yang berkaitan dengan UKM. Bisnis mencatat, revisi aturan ini sudah muncul sejak dulu. Sayang, hingga saat ini belum tereksekusi.

Sumber : bisnis.com (18 Oktober 2016)

Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Sri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar PajakSri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar Pajak

Mantan Menteri Keuangan RI era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sri Mulyani, yang kini menjabat sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank mengemukakan, pihaknya mengetahui pasti tidak ada satupun pihak yang suka membayar pajak. Menurut dia, keengganan banyak pihak membayar pajak lantaran mereka takut jika uang pajak yang telah mereka bayarkan, terbuang-buang begitu sajaselengkapnya

Sejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera MembayarSejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera Membayar

Bukan hanya Direktur Utama PT. Kobatin, Komarudin Md Top yang disandera terkait tunggakan pajak dan sanksinya senilai sekitar Rp 38 Miliar oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka, Rabu (25/5/2016) sore, namun pihak tersebut mengakui masih ada beberapa penunggak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lagi yang melakukan hal serupa.selengkapnya

Menkeu: Tidak Ada yang Happy Bayar PajakMenkeu: Tidak Ada yang Happy Bayar Pajak

Pemerintah terus mendorong adanya penerapan tax amnesty tahun ini, agar memberikan ruang bagi masyarakat yang masih lalai dalam membayar pajak. Pasalnya, tidak semua pengemplang pajak adalah perusahaan atau pribadi yang bermodal besar. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pengemplang pajak yang umum tidaklah selalu besar. Menurutnya masyarakat kelas menengah dan kecil juga ada yangselengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Hanya Sedikit Pegawai Pajak yang Tidak `Bersih`Sri Mulyani Sebut Hanya Sedikit Pegawai Pajak yang Tidak `Bersih`

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pembersihan terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Tertangkapnya salah satu pegawai pajak pun menjadi pembelajaran bagi Sri Mulyani untuk lebih tegas dalam melakukan reformasi.selengkapnya

Sri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia RayaSri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia Raya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabut

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya

Darmin akan libatkan koperasi di reformasi agrariaDarmin akan libatkan koperasi di reformasi agraria

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah menyiapkan skema pengembangan dan perbaikan ekonomi rakyat di industri pertanian.selengkapnya

Darmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di AgustusDarmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di Agustus

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Hal ini diungkapkan oleh Darmin dalam sambutan di kongres Koperasi ke-3 di Makassar pada Kamis (13/07).selengkapnya

IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%

International Monetery Fund (IMF) menilai bahwa bila sebuah negara ingin melakukan percepatan pertumbuhan, ada rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB minimum yang perlu dicapai. Yakni 15% dari produk domestik bruto (PDB).selengkapnya



 
TAGS # :