UKM Tidak Hanya Butuh Pengampunan

Selasa 18 Okt 2016 11:38Ajeng Widyadibaca 193 kaliSemua Kategori

BISNIS 1010

“Karena menghitungnya dari sales jadi membayar 1% ke kantor pajak itu berat. Apalagi margin kami tidak terlalu besar.”

Keluhan itu terlontar dari Murni, salah satu penjual di Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat, di sela-sela aksi ‘blusukan’ Dirjen Pajak dan jajarannya untuk menyosialisasikan kebijakan pengampunan pajak, Senin siang (17/10).

Baginya, pedagang atau pengusaha yang termasuk dalam usaha kecil dan menengah (UKM) tidak hanya membutuhkan pengampunan pajak, tetapi juga kemudahan, kepastian, serta keadilan dalam urusan perpajakan kedepannya.

Salah satu keadilan yang dikeluhkan itu terkait dengan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46/2013. Dia mencontohkan dari total omzet Rp100 juta per bulan atau Rp1,2 miliar per tahun, wajib pajak (WP) harus membayar pajak 1%-nya atau sekitar Rp12 juta per tahun.

Murni menjelaskan keuntungan atau penghasilan yang didapat dari omzet itu hanya 5% atau sekitar Rp60 juta. Jika menggunakan tarif normal — dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh)—basis penghitungan pajak hanya sekitar Rp6 juta. PTKP saat ini senilai Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan.

Dengan layer pertama tarif pajak WP orang pribadi 5% dari penghasilan kena pajak, WP tersebut sebenarnya hanya membayar sekitar Rp300.000. Artinya, ada rentang perbedaan yang cukup besar yakni Rp12 juta versus Rp300.000 juta.

Selain menyosialisasikan amnesti pajak, pihaknya meminta agar edukasi pentingnya membayar pajak dan kemudahan fasilitas yang diberikan lebih didahulukan. Pasalnya, dia mengklaim sebetulnya para pedagang bukannya tidak ingin membayar pajak tapi mengeluhkan kerumitan administrasi.

Murni menilai sosialisasi yang lakukan lewat ‘blusukan’ kemarin tidak terlalu efektif. Pihaknya juga meminta agar Ditjen Pajak (DJP) mengundang secara pribadi seluruh WP secara tertulis dan tidak mengganggu jam efektif perdagangan. Apalagi, mayoritas yang ada di pasar Tanah Abang hanyalah karyawan penjaga bukan pemilik langsung.

“Enggak ada yang tahu kan ini. Jalan-jalan ke liling, foto, segitu saja,” celetuknya.

Dari pantauan Bisnis, banyak pedagang yang tidak mengetahui siapa dan apa keperluan beberapa rombongan kemarin melakukan ‘blusukan’. Memang ada beberapa yang mendekat mencari tahu dan meminta selfie. Namun, pedagang dan pengunjung yang ada mayoritas melanjutkan transaksi jual-belinya.

Namun, ada juga pedagang yang menyatakan sudah meminta pengampunan pajak. Ada pula yang antusias menjawab akan mengikutinya. “Pasti ikut . Saya lagi kumpulin data, paling minggu ini saya mau submit,” ujar Wendy, salah satu pemilik kios grosir baju.

Kakanwil DJP Jakarta Pusat Wahju K. Tumakaka mengakui hasil kunjungan langsung di lapangan kemarin memang banyak pedagang yang mengeluhkan terkait tarif 1% yang diatur dalam PP 46/2013 ini. Bahkan, ada yang meminta caranya agar tidak terlalu membebankan.

“Opsinya mereka bisa pakai pembukuan, tapi pembukuan buat mereka merepotkan juga,” tuturnya.

Wahju tidak menjelaskan ada atau tidaknya rencana penyempurnaan payung hukum tersebut.

Namun, dia menilai secara aturan kasus seperti ini sudah bisa sedikit teratasi dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, sesuai pasal 14 UU PPh.

“Kalau pemerintah memutuskan itu bisa.”

ANTUSIAS

Kendati mengungkapkan keluhan, sambungnya, mayoritas pedagang sangat antusias mengikuti kebijakan pengampunan pajak. Kesadaran yang dinilai sudah tinggi sehingga dari DJP akan memfasilitasi pelayanan dan penyuluhan agar para pedagang mengeksekusi antusiasnya.

Pasalnya, pemetaan dan penanganan kewajiban pajak seluruh pedagang di Pasar Tanah Abang tidak sederhana. Hal ini dikarenakan Tanah Abang – yang menjadi tanggung jawab Kanwil DJP Jakarta Pusat – hanya sebagai tempat usaha. Sementara, nomor pokok wajib pajak (NPWP) tetap sesuai tempat asal WP.

Data yang dimiliki sejauh ini, 80% NPWP pedagang di kawasan tersebut bisa ditelusuri karena bukan penyewa. Sayangnya, sebanyak 20% masih belum pasti karena masih sebagai penyewa.

Sejauh ini, ada 24.000 total pedagang di semua blok Pasar Tanah Abang.

Untuk memfasilitasi para WP menyampaikan surat pernyataan harta (SPH), Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan akan membuka counter pelayanan pembuatan NPWP dan penyampaian SPH di seluruh lantai kawasan tersebut sehingga WP tidak harus pergi ke KPP atau Kanwil.

Pihaknya mengaku tidak akan fokus pada pengejaran uang tebusan dari WP kelompok UKM. Menurutnya, penambahan WP sebagai basis pajak baru akan lebih berarti, terlebih UKM banyak di Tanah Air.

Dengan basis pajak yang lebih besar, penerimaan negara akan secara otomatis mengikuti.

“Yang penting semua yang informal menjadi formal. Orang bayar Rp10.000 dengan orang yang bayar Rp1 triliun, kalau benar, lengkap, dan jelas, haknya sama terhadap Republik ini,” tegasnya.

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan momentum tax amnesty memang seharusnya menjadi awal perbaikan beberapa regulasi termasuk yang menyangkut UKM.

Pihaknya memandang memang perlu adanya stratifikasi tarif yang ada di PP 46/2013. Dia mengusulkan adanya lapisan tarif dengan omzet hingga Rp300 juta tidak dikenai pajak. Untuk omzet di atas Rp300 juta hingga Rp1,8 miliar dikenai tarif 0,5%. Sisanya, di atas itu, bisa menggunakan tarif 1%.

“Sekarang kan semua yang ada omzet dihajar 1%. Nah ke depannya harus ada batasan periode pemakaian PP 46/2013 dua tahun saja. Harus difasilitasi soal pembukuan, software pembukuan,” katanya.

Ya, momentum tax amnesty memang seharusnya menjadi langkah awal untuk berbenah, termasuk regulasi pajak yang berkaitan dengan UKM. Bisnis mencatat, revisi aturan ini sudah muncul sejak dulu. Sayang, hingga saat ini belum tereksekusi.

Sumber : bisnis.com (18 Oktober 2016)

Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Sri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar PajakSri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar Pajak

Mantan Menteri Keuangan RI era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sri Mulyani, yang kini menjabat sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank mengemukakan, pihaknya mengetahui pasti tidak ada satupun pihak yang suka membayar pajak. Menurut dia, keengganan banyak pihak membayar pajak lantaran mereka takut jika uang pajak yang telah mereka bayarkan, terbuang-buang begitu sajaselengkapnya

Sejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera MembayarSejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera Membayar

Bukan hanya Direktur Utama PT. Kobatin, Komarudin Md Top yang disandera terkait tunggakan pajak dan sanksinya senilai sekitar Rp 38 Miliar oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka, Rabu (25/5/2016) sore, namun pihak tersebut mengakui masih ada beberapa penunggak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lagi yang melakukan hal serupa.selengkapnya

Menkeu: Tidak Ada yang Happy Bayar PajakMenkeu: Tidak Ada yang Happy Bayar Pajak

Pemerintah terus mendorong adanya penerapan tax amnesty tahun ini, agar memberikan ruang bagi masyarakat yang masih lalai dalam membayar pajak. Pasalnya, tidak semua pengemplang pajak adalah perusahaan atau pribadi yang bermodal besar. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pengemplang pajak yang umum tidaklah selalu besar. Menurutnya masyarakat kelas menengah dan kecil juga ada yangselengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Hanya Sedikit Pegawai Pajak yang Tidak `Bersih`Sri Mulyani Sebut Hanya Sedikit Pegawai Pajak yang Tidak `Bersih`

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pembersihan terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Tertangkapnya salah satu pegawai pajak pun menjadi pembelajaran bagi Sri Mulyani untuk lebih tegas dalam melakukan reformasi.selengkapnya

Sri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia RayaSri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia Raya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :