UKM dan Pengusaha Masih Jadi Target Tax Amnesty Periode 2

Selasa 11 Okt 2016 14:44Admindibaca 352 kaliSemua Kategori

ANTARA 1003

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan Wajib Pajak Besar dan WP Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) akan tetap diprioritaskan pada pelaksanaan periode tahap kedua program kebijakan pengampunan pajak, atau tax amnesty pemerintah.

“Masih banyak potensi WP yang kami harapkan ikut tax amnesty periode kedua. Baik WP Besar dan UMKM,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama melalui pesan singkatnya kepada VIVA.co.id, Rabu 11 Oktober 2016.

Pada periode akhir tahap pertama, para pengusaha kelas kakap yang masuk dalam kategori WP Besar memang berbondong-bondong mengikuti tax amnesty periode pertama tarif tebusan terendah. Mereka merasa terpanggil, untuk membangkitkan perekonomian nasional melalui program tersebut.

Sebut saja nama-nama seperti Sofjan Wanandi, James Riady, Thohir Bersaudara (Erick Thohir dan Garibaldi ‘Boy’ Thohir, Murdaya Poo, Jhonny Darmawan, Tommy Soeharto, mantan Kepala Badan Intilijen Negara AM, Hendroprioyono, hingga calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Meski begitu, partisipasi dari WP UMKM sampai saat ini masih relatif minim. Berdasarkan data DJP hingga pukul 11.11 WIB hari ini, komposisi uang tebusan yang berasal dari WP Orang Pribadi UMKM dan WP UMKM masing-masing baru mencapai Rp2,97 triliun dan Rp195 miliar.

Padahal, pemerintah melalui otoritas pajak telah melakukan berbagai kemudahan dari sisi administratif bagi para pelaku UMKM. Apalagi, tarif uang tebusan yang dikenakan bagi pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar terbilang rendah, sebesar 0,5 persen hingga akhir periode.

“Kami akan sosialisasikan terus, dan bekerja sama dengan asosiasi pengusaha. Terutama untuk memberikan bimbingan teknis kepada pengusaha UMKM untuk memanfaatkan tax amnesty,” tegas Hestu.

Sebagai informasi, Asosiasi Pengusaha Indonesia mengakui bahwa masih ada potensi besar dari para WP Besar untuk ikut berpartisipasi dalam periode kedua pelaksanaan tax amnesty. Setidaknya, masih ada 30 persen WP yang diyakini bakal ikut serta dalam program tax amnesty.

Sumber : viva.co.id (11 Oktober 2016)

Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Pemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax AmnestyPemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax Amnesty

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih alot. Misalnya terkait skema hingga tarif tebusan kebijakan tax amnesty ini masih diperdebatkan DPR dengan perwakilan pemerintah, dan belum menemui titik kesepakatan. Bahkan, memasuki pekan kedua Juni ini, Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Supriyatno mengatakan beberapa hal teknis masih dibahas. Pemerintah, kata dia, mengajukanselengkapnya

Ditjen Pajak Sebut 32.000 UMKM ikut Tax Amnesty Periode KeduaDitjen Pajak Sebut 32.000 UMKM ikut Tax Amnesty Periode Kedua

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat hingga Oktober 2016, sebanyak 32.000 Wajib Pajak UMKM yang telah mengikuti program Tax Amnesty periode kedua. Dari jumlah tersebut, uang tebusan yang berhasil diraih mencapai Rp 716,33 miliar.selengkapnya

Akhir Periode Tax Amnesty, Sri Mulyani Sisir UKM dan ProfesiAkhir Periode Tax Amnesty, Sri Mulyani Sisir UKM dan Profesi

Program pengampunan pajak, atau tax amnesty sebentar lagi akan berakhir pada Maret 2017. Pemerintah, saat ini, lebih memfokuskan untuk menarik pada wajib pajak usaha kecil menengah, atau UKM dan profesi untuk ikut serta program tersebut.selengkapnya

Tax Amnesty Periode II, Tebusan dari UMKM Tembus Rp 1 TriliunTax Amnesty Periode II, Tebusan dari UMKM Tembus Rp 1 Triliun

Tak sia-sia upaya Direktorat Jenderal Pajak mendekati pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Sejak periode II program tersebut digulirkan pada awal Oktober lalu hingga akhir November, duit tebusan dari UMKM telah menembus Rp 1 triliun.selengkapnya

Tax Amnesty Bulan Pertama Periode Kedua Masih Sepi PeminatTax Amnesty Bulan Pertama Periode Kedua Masih Sepi Peminat

Uang tebusan yang berasal dari program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty hingga 31 Oktober 2016 telah mencapai Rp94,1 triliun. Meski begitu, realisasi tersebut hanya meningkat sekitar Rp900 miliar dari capaian pada akhir periode pertama, di mana realisasinya mencapai Rp93,2 triliun.selengkapnya

Amnesti Pajak Periode II Fokus kepada Dana Repatriasi dan UKMAmnesti Pajak Periode II Fokus kepada Dana Repatriasi dan UKM

Fokus amnesti pajak periode kedua cenderung untuk mengejar dana repatriasi dengan menyasar perusahaan-perusahaan ketimbang perseorangan seperti periode pertama. Selain itu, pemerintah pun mulai gencar menyosialisasikan program tersebut kepada usaha kecil dan menengah.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ditjen Pajak terbitkan tata cara penangkal transfer pricingDitjen Pajak terbitkan tata cara penangkal transfer pricing

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan sebagai tata cara pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213/PMK.03/2016 agar perusahaan-perusahaan tidak bisa lagi menghindari pajak dengan mengunakan harga transfer atau transfer pricing.selengkapnya

Bukalapak ingin keadilan di pajak e-commerceBukalapak ingin keadilan di pajak e-commerce

Laiknya para pebisnis online yang lain, Bukalapak juga memberi respon terkait rencana penerapan pajak e-commerce yang tengah digodok Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Pelaku e-commerce dukung pajak e-commercePelaku e-commerce dukung pajak e-commerce

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana meringankan beban pajak bagi pelaku UKM yang menjajakan produk lokal ketimbang barang impor di platform e-commerce.selengkapnya

Tokopedia syaratkan mitra harus bayar pajakTokopedia syaratkan mitra harus bayar pajak

Tokopedia beri tanggapan mengenai rencana pemerintah yang akan menerapkan pajak e-commerce terutama tarif PPh final yang lebih ringan bagi UKM yang menjajakan produk lokal dibandingkan produk impor.selengkapnya

Aturan Pajak E-Commerce, Pengumpulan Data Ditargetkan Rampung FebruariAturan Pajak E-Commerce, Pengumpulan Data Ditargetkan Rampung Februari

Pembahasan aturan untuk kegiatan perdagangan elektronik atau e-commerce kini sampai pada tahap pengumpulan data dalam rangka menentukan kerangka kebijakan. Melalui rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (15/1/2018), disebutkan teknis pengumpulan data akan melibatkan Badan Pusat Statistik ( BPS) bersama kementerian terkait.selengkapnya

Imbangi E-Commerce Asing, Sri Mulyani Siapkan Insentif bagi UMKMImbangi E-Commerce Asing, Sri Mulyani Siapkan Insentif bagi UMKM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana memberikan insentif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pembahasan aturan pajak e-commerce. Insentif itu diberikan dalam rangka mendukung perkembangan UMKM sekaligus mengantisipasi ekspansi pelaku e-commerce dari luar negeri.selengkapnya

Pajak Kendaraan Naik Tiap Tahun, Gaikindo Angkat TanganPajak Kendaraan Naik Tiap Tahun, Gaikindo Angkat Tangan

Setiap tahun, pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menekan laju populasi kendaraan di Indonesia.selengkapnya

Pemerintah tengah benahi data dan pajak e-commercePemerintah tengah benahi data dan pajak e-commerce

Pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijkan untuk mengoptimalkan road map e-commerce Indonesia. Salah satu mengenai rencana Kementerian Keuangan yang akan menarik PPh lebih kecil bagi UMKM lokal yang ada di e-commerce ketimbang produk impor.selengkapnya

Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini akan mencakup kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) yang gagal merealisasikan komitmen repatriasi alias pemulangan harta dari luar negeri ke dalam negeri tidak terancam denda 200%. Tapi, harus membayar pajak penghasilan atas harta terkait ditambah dengan sanksi administrasi 2% per bulan yang dihitung sejak 1 Januari 2017.selengkapnya



 
TAGS # :