UJI MATERI UU PENGAMPUNAN PAJAK: Permohonan Belum Terdaftar

Jumat 22 Jul 2016 19:24Administratordibaca 656 kaliSemua Kategori

bisnis 094

Pimpinan Mahkamah Konstitusi belum dapat memastikan kapan sidang perdana gugatan terhadap uji materi UU Pengampunan Pajak digelar. Tiga permohonan itu baru memiliki nomor pendaftaran dan belum teregistrasi.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengatakan dirinya belum menerima surat pemberitahuan dari panitera mengenai gugatan UU Pengampunan Pajak yang dilayangkan Yayasan Satu Keadilan (YSK) dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI).


“Setiap gugatan yang masuk, kita periksa apakah berkas sudah lengkap atau belum, kalau sudah nanti dicatat dalam registrasi baru diadakan sidang atas judicial review. Kayaknya dalam minggu depan sudah bisa disidangkan tapi saya belum dapat laporannya, ya berarti belum lengkap ,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Kamis (21/7).


Pihak MK, katanya tidak memerlukan waktu lama untuk memproses setiap gugatan UU ataujudicial review ataupun gugatan atas produk legislasi yang masuk.


Berdasarkan data MK, terdapat tiga gugatan terhadap UU No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak.


Gugatan pertama diajukan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) dengan nomor tanda terima 1583/PAN.MK/VII/2016, kemudian gugatan kedua diajukan atas nama Yayasan Satu Keadilan dengan nomor tanda terima 1584/ PAN.MK/VII/2016.


Gugatan ketiga dilayangkan oleh Leni Indrawati, Hariyanto, dan Wahyu Mulyana Putra dengan nomor pendaftaran 1585/PAN.MK/ VII/2016. Ketiga nomor pendaftaran atas uji materi UU Pengampunan Pajak itu belum teregistrasi.


Ketua Yayasan Satu Keadilan Sugeng Teguh Santosa menyatakan telah melengkapi semua berkas gu gatan UU Pengampunan Pajak kepada MK.


Berkas perkara yang diajukan oleh pihak penggugat terdiri atas surat permohonan judicial review, akta badan hukum YSK, surat kuasa, dan salinan draf UU No. 11/2016.


Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan agar masya rakat dan calon peserta program pengampunan pajak tidak terpengaruh dengan adanya gugatan UU Tax Amnesty.


“Kita lihat lah itu menunjukkan bahwa tax amnesty itu ternyata benar dan bagus untuk negeri ini, kenapa? kita lihat indikasinya stock exchange sudah 5.200,” jelasnya.


Indikasi lain, nilai tukar rupiah terhadap dolar juga terus menguat menuju area Rp13.000 per dolar. Kondisi itu memberi keyakinan terhadap program pengampunan pajak yang dilangsungkan pemerintah.


Dalam kesempatan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan pemerintah telah membentuk tim yang diketuai Menteri Koordinator Bi dang Perekonomian Darmin Nasu tion.


Tim tersebut akan berkoordinasi secara intensif untuk merumuskan strategi untuk menangkal argumentasi penggugat dalam judicial review UU Pengampunan Pajak di MK.

“mengkoordinasikan dan meminta pihak-pihak terkait sebagai saksi dalam proses persidangan di MK,” katanya seusai rapat koordinasi membahas gugatan uji materiil UU Pengampunan Pajak di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakar ta, Kamis (14/7).


Ditemui dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku telah biasa menghadapi gugatan UU. Tim yang terbentuk akan menjadi garda terdepan membela UU yang disahkan pada akhir Juni tersebut.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 22 Juli 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Pemerintah Siap Berikan Argumentasi Terkait Gugatan UU Pengampunan Pajak di Mahkamah KonstitusiPemerintah Siap Berikan Argumentasi Terkait Gugatan UU Pengampunan Pajak di Mahkamah Konstitusi

Pemerintah menyakatan kesiapannya menghadapi gugatan uji materi atau Judicial Review Undang-Undang Pengampunan Pajak yang didaftarkan di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

Gugatan UU Tax Amnesty: Mahkamah Konstitusi Belum ResponsGugatan UU Tax Amnesty: Mahkamah Konstitusi Belum Respons

Pihak Mahkamah Konstitusi menyatakan saat ini masih belum ada pergerakan mengenai gugatan atas Undang Undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak.selengkapnya

Pemohon Uji Materi UU Tax Amnesty Diminta Perbaiki GugatanPemohon Uji Materi UU Tax Amnesty Diminta Perbaiki Gugatan

Sidang perdana uji materi Undang-Undang (UU) pengampunan pajak (tax amnesty) ditunda. Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemohon untuk memperbaiki gugatan terkait penjelasan legal standing atau kedudukan hukum pemohon.selengkapnya

GUGATAN UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tax Amnesty Tidak DiskriminatifGUGATAN UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tax Amnesty Tidak Diskriminatif

Pemerintah serius menanggapi gugatan uji materi UU Pengampunan Pajak yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah berkukuh tax amnesty berlaku untuk semua wajib pajak dan tidak diskriminatif seperti yang dipersepsikan oleh para pemohon uji materi.selengkapnya

Pemerintah dan DPR Minta Mahkamah Tolak Uji Materi Tax AmnestyPemerintah dan DPR Minta Mahkamah Tolak Uji Materi Tax Amnesty

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat kompak meminta Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang diajukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan kelompok masyarakat lainnya. Pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugatnya.selengkapnya

GUGATAN TAX AMNESTY: MK Akan Gelar Sidang Perdana Pukul 2 SiangGUGATAN TAX AMNESTY: MK Akan Gelar Sidang Perdana Pukul 2 Siang

Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pembuka terkait gugatanjudicial review atas Undang-undang No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak pada Rabu (31/8/2016) siang.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DJP: proses pemeriksaan WP melalui validasi dataDJP: proses pemeriksaan WP melalui validasi data

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang belum melapor harta dengan benar melalui validasi data dan berlangsung secara profesional.selengkapnya

DJP: tujuh WP kurang bayar Rp5,7 miliarDJP: tujuh WP kurang bayar Rp5,7 miliar

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menemukan sebanyak tujuh Wajib Pajak tercatat kurang bayar senilai Rp5,7 miliar setelah melakukan pemeriksaan pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 mulai September lalu.selengkapnya

`Presiden Sepakat bahwa `Tax Amnesty` Hanya Sekali...``Presiden Sepakat bahwa `Tax Amnesty` Hanya Sekali...`

Setelah program pengampunan pajak atau tax amnesty usai, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan lebih gencar mengambil langkah penegakan hukum dengan menindak wajib pajak yang melanggar.selengkapnya

Orang Kaya di Singapura Bakal Bayar Pajak Lebih TinggiOrang Kaya di Singapura Bakal Bayar Pajak Lebih Tinggi

Singapura akan memastikan sistem perpajakannya berdasar pada kinerja ekonomi yang solid dan prinsip bahwa wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih tinggi pula.selengkapnya

Pelajari Perpajakan, Komisi XI DPR & Dirjen Pajak Diam-diam Pelesiran ke Australia & EkuadorPelajari Perpajakan, Komisi XI DPR & Dirjen Pajak Diam-diam Pelesiran ke Australia & Ekuador

Tanpa banyak hiruk pikuk, Komisi XI DPR ternyata melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Australia dan Ekuador terkait pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP.selengkapnya

Laporlah sebelum Pajak menjemputmuLaporlah sebelum Pajak menjemputmu

Batas akhir tahun 2017 yang makin dekat membuat Kementerian Keuangan bergerak cepat menjaring minat wajib pajak (WP) agar mengungkapkan harta tersembunyi secara sukarela. Itu sebabnya, Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan membebaskan sanksi pajak kepada Wajib Pajak (WP) yang sudah ikut tax amnesty maupun yang belum ikut. Langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan ini dinilai pengusaha tidak akan mampu mendongkrak penerimaan pajak yang ditargetkan Rp 1.283,6 triliun hingga akhir 2017.selengkapnya

Sri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise PapersSri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise Papers

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya akan terus melakukan verifikasi terhadap data dalam Paradise Papers. Dalam dokumen tersebut, memuat sekitar 13,4 juta nama yang diam-diam berinvestasi di negara lain, termasuk warga negara Indonesia.selengkapnya

Perusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split TransparanPerusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split Transparan

Indonesian Petroleum Association (IPA) menginginkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pajak bagi hasil produksi minyak dan gas bumi (migas) gross split‎ jelas dan transparan. Saat ini PP gross split masih dalam proses penerbitan.selengkapnya

Pengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 PersenPengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik langkah Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menghapus denda bagi para peserta pengampunan pajak (tax amnesty) maupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya



 
TAGS # :