Pimpinan Mahkamah Konstitusi belum dapat memastikan kapan sidang perdana gugatan terhadap uji materi UU Pengampunan Pajak digelar. Tiga permohonan itu baru memiliki nomor pendaftaran dan belum teregistrasi.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengatakan dirinya belum menerima surat pemberitahuan dari panitera mengenai gugatan UU Pengampunan Pajak yang dilayangkan Yayasan Satu Keadilan (YSK) dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI).
“Setiap gugatan yang masuk, kita periksa apakah berkas sudah lengkap atau belum, kalau sudah nanti dicatat dalam registrasi baru diadakan sidang atas judicial review. Kayaknya dalam minggu depan sudah bisa disidangkan tapi saya belum dapat laporannya, ya berarti belum lengkap ,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Kamis (21/7).
Pihak MK, katanya tidak memerlukan waktu lama untuk memproses setiap gugatan UU ataujudicial review ataupun gugatan atas produk legislasi yang masuk.
Berdasarkan data MK, terdapat tiga gugatan terhadap UU No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak.
Gugatan pertama diajukan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) dengan nomor tanda terima 1583/PAN.MK/VII/2016, kemudian gugatan kedua diajukan atas nama Yayasan Satu Keadilan dengan nomor tanda terima 1584/ PAN.MK/VII/2016.
Gugatan ketiga dilayangkan oleh Leni Indrawati, Hariyanto, dan Wahyu Mulyana Putra dengan nomor pendaftaran 1585/PAN.MK/ VII/2016. Ketiga nomor pendaftaran atas uji materi UU Pengampunan Pajak itu belum teregistrasi.
Ketua Yayasan Satu Keadilan Sugeng Teguh Santosa menyatakan telah melengkapi semua berkas gu gatan UU Pengampunan Pajak kepada MK.
Berkas perkara yang diajukan oleh pihak penggugat terdiri atas surat permohonan judicial review, akta badan hukum YSK, surat kuasa, dan salinan draf UU No. 11/2016.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan agar masya rakat dan calon peserta program pengampunan pajak tidak terpengaruh dengan adanya gugatan UU Tax Amnesty.
“Kita lihat lah itu menunjukkan bahwa tax amnesty itu ternyata benar dan bagus untuk negeri ini, kenapa? kita lihat indikasinya stock exchange sudah 5.200,” jelasnya.
Indikasi lain, nilai tukar rupiah terhadap dolar juga terus menguat menuju area Rp13.000 per dolar. Kondisi itu memberi keyakinan terhadap program pengampunan pajak yang dilangsungkan pemerintah.
Dalam kesempatan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan pemerintah telah membentuk tim yang diketuai Menteri Koordinator Bi dang Perekonomian Darmin Nasu tion.
Tim tersebut akan berkoordinasi secara intensif untuk merumuskan strategi untuk menangkal argumentasi penggugat dalam judicial review UU Pengampunan Pajak di MK.
“mengkoordinasikan dan meminta pihak-pihak terkait sebagai saksi dalam proses persidangan di MK,” katanya seusai rapat koordinasi membahas gugatan uji materiil UU Pengampunan Pajak di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakar ta, Kamis (14/7).
Ditemui dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku telah biasa menghadapi gugatan UU. Tim yang terbentuk akan menjadi garda terdepan membela UU yang disahkan pada akhir Juni tersebut.
Sumber : bisnis.com (Jakarta, 22 Juli 2016)
Foto : bisnis.com
Pemerintah menyakatan kesiapannya menghadapi gugatan uji materi atau Judicial Review Undang-Undang Pengampunan Pajak yang didaftarkan di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya
Pihak Mahkamah Konstitusi menyatakan saat ini masih belum ada pergerakan mengenai gugatan atas Undang Undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak.selengkapnya
Pemerintah serius menanggapi gugatan uji materi UU Pengampunan Pajak yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah berkukuh tax amnesty berlaku untuk semua wajib pajak dan tidak diskriminatif seperti yang dipersepsikan oleh para pemohon uji materi.selengkapnya
Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pembuka terkait gugatanjudicial review atas Undang-undang No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak pada Rabu (31/8/2016) siang.selengkapnya
Argumentasi keadilan, terutama yang mendasari pengajuan gugatan uji materi beberapa kelompok ke Mahkamah Konstitusi, dinilai tidak relevan terhadap kebijakan pengampunan pajak.selengkapnya
Sidang perdana uji materi Undang-Undang (UU) pengampunan pajak (tax amnesty) ditunda. Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemohon untuk memperbaiki gugatan terkait penjelasan legal standing atau kedudukan hukum pemohon.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya