UJI MATERI TAX AMNESTY: Hakim Konstirusi Pertanyakan Legal Standing Pemohon

Kamis 15 Sep 2016 10:50Administratordibaca 204 kaliSemua Kategori

bisnis 171

Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sidang uji materi terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Dalam sidang tersebut hakim konstitusi mempermasalahkan legal standing salah satu pemohon yakni Partai Buruh.

Hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna mengatakan, dalam uraiannya, penasihat hukum pemohon tak pernah menjelaskan secara gamblang soal peranan Ketua dan Sekretaris Jenderal partai tersebut. Tak hanya itu, mereka juga dianggap tak menjelaskan kerugian konstitutional yang dialami oleh pemohon.


“Memang benar dalam permohonan itu mewakili partai. Namun dalam anggaran rumah tangganya, tidak pernah disebutkan secara implisit soal wewenang Ketua dan Sekretaris Jenderal (Sekjen),”  katanya dalam sidang di MK, Rabu (14/9/2016).


Meski mendapat beberapa masukan , namun hakim akan membawa permohonan tersebut ke rapat pleno para hakim.  Rapat itu dimaksudkan untuk menentukan sebuah permohonan akan ditindaklanjuti atau tidak.


Sidang yang berlangsung kemarin merupakan lanjutan sidang sebelumnya. Dalam sidang pedana dua minggu lalu, pemohon yang terdiri dari organisasi buruh mulai dari Partai Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) , dan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) meminta majelis hakim untuk menyatakan pasal-pasal dalam UU Tax Amnesty tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.


Adapun waktu itu, majelis hakim konstitusi meminta para pemohon untuk memperjelas kedudukan hukum mereka, pasalnya meski sudah berbentuk badan hukum kerugian konstitusional mereka tidak jelas.


UU Tax Amnesty sudah disahkan sejak Juli 2016 lalu.  Tujuan pemberlakuan undang-undang tersebut untuk menarik dana yang disimpan di luar negeri. Pemerintah menargetkan mampu menarik dana senilai Rp165 triliun.


Namun demikian, dikutip dari  pajak.go.id/statistik-amnesti hingga tanggal 14 September 2016 pukul 15.28  wib, jumlah uang tebusan yang masuk masih Rp10,6 triliun atau 6,4% dari target pemerintah.  Sementara itu untuk deklarasi harta, deklarator dalam negeri masih mendominasi dengan nilai Rp327 triliun, deklarasi dari luar negeri senilai Rp108 triliun,dan repratriasi Rp22 triliun.  


Tak Adil


Sementara itu Presiden KSPI Said Iqbal selaku pemohon uji materi  menegaskan, kebijakan tersebut telah merugikan buruh. UU  Tax Amnesty menurutnya sangat tidak adil terutama bagi kaum buruh. Buruh, kata dia, selalu dituntut untuk membayar pajak, bahkan mereka membayar pajak sebelum gaji diterima artinya dipotong langsung oleh perusahaan.


Perlakuan berbeda justru didapatkan korporasi dan pengusaha, mereka yang beberapa diantaranya terindikasi melakukan pengemplangan pajak justru mendapat karpet merah, mereka diberikan hak istimewa dan diampuni hingga asal-usul pidananya pun turut dihapus.


“Artinya dalam hal ini penegakan hukum telah dibarter dengan uang tebusan yang rendah demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang tidak pernah menguntungkan buruh,’ katanya.


Dia menambahkan, sebagai buruh yang selalu mambayar pajak, juga ingin mengetahui pajak yang sudah dibayar. Namun demikian akses untuk mendapatkan informasi tersebut tidak bisa dilakukan. Karena itu dia menilai undang-undang Tax Amnesty tersebut hanya menguntungkan korporasi.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 14 September 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Menkeu: Pemohon Uji Materi Amnesti Pajak tidak Berkedudukan HukumMenkeu: Pemohon Uji Materi Amnesti Pajak tidak Berkedudukan Hukum

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan bahwa para pemohon uji materi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan uji materi ketentuan tersebut di Mahkamah Konstitusi.selengkapnya

Tahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangTahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-Undang

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya

Menkeu dan Menkumham Hadiri‎ Sidang Uji Materi UU Tax AmnestyMenkeu dan Menkumham Hadiri‎ Sidang Uji Materi UU Tax Amnesty

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly serta Dirjen Pajak Ken ‎Dwijugiasteadi menghadiri langsung sidang uji materi (judicial review) Undang-Undang Tax Amnesty di Mahkamah Konstitusi pada Selasa (20/9/2016).selengkapnya

Uji Materi Tax Amnesty: Dirjen Pajak Optimis Hakim Tolak PengajuanUji Materi Tax Amnesty: Dirjen Pajak Optimis Hakim Tolak Pengajuan

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi mengaku optimis hakim menolak uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak.selengkapnya

Buruh Berharap Hakim MK Kabulkan Gugatan UU Tax AmnestyBuruh Berharap Hakim MK Kabulkan Gugatan UU Tax Amnesty

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berharap gugatan untuk segera dicabutnya Undang-Undang (UU) pengampunan pajak (tax amnesty) akan bisa dimenangkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pihaknya telah menggugat Undang-Undang (UU) pengampunan pajak (tax amnesty) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada beberapa waktu lalu.selengkapnya

Sidang Lanjutan Judicial Reviews Tax Amnesty Tunggu Keputusan HakimSidang Lanjutan Judicial Reviews Tax Amnesty Tunggu Keputusan Hakim

Sidang lanjutan gugatan Undang Undang Tax Amnesty atau Amnesti Pajak belum dijadwalkan. Saat ini hasil sidang perbaikan yang digelar pada 24 Agustus lalu tengah di bahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Jokowi: Saatnya Pengusaha Pakai Dana Repatriasi untuk InvestasiJokowi: Saatnya Pengusaha Pakai Dana Repatriasi untuk Investasi

“Saya ajak, jangan pegang uang (saja) tapi investasikan. Ini saatnya percaya saya. Jangan sampai nanti yang ambil, manfaatkan peluang itu (investor) asing. Jangan salahkan saya,”selengkapnya

Babak Akhir Amnesti Pajak, Yuk Manfaatkan!Babak Akhir Amnesti Pajak, Yuk Manfaatkan!

Pemerintah resmi menggelar sosialisasi terakhir program amnesti pajak sebulan sebelum program tersebut berakhir 31 Maret 2017. Pemerintah pun berharap wajib pajak (WP) yang belum ikut atau sudah ikut tapi belum melaporkan hartanya secara jujur untuk memanfaatkan babak akhir amnesti pajak.selengkapnya

Satu dari Empat Orang Terkaya Indonesia Tak Ikut Tax AmnestySatu dari Empat Orang Terkaya Indonesia Tak Ikut Tax Amnesty

“Memang ada satu yang merasa, ‘kan saya sudah bayar semua’. Sudah buka (data ke ditjen pajak) dan bayar besar sekali. Dia tidak mau minta (amnesti),” kata Sofjan Wanandi.selengkapnya

Tiru Donald Trump, Pengusaha Minta Sri Mulyani Potong Tarif PajakTiru Donald Trump, Pengusaha Minta Sri Mulyani Potong Tarif Pajak

Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendesak pemerintah memangkas tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari saat ini sebesar 25 persen. Pengurangan tarif tersebut harus dilakukan pemerintah karena sejalan dengan upaya negara lain meningkatkan daya saing perekonomian nasional.selengkapnya

Jelang AEoI,Jokowi Siapkan Perpu Keterbukaan PajakJelang AEoI,Jokowi Siapkan Perpu Keterbukaan Pajak

Presiden Joko Widodo memperingatkan para pengemplang pajak untuk sadar. Pada Juni 2018, masuk era keterbukaan informasi data pajak atau Automatic Exchange of Information (AEoI).selengkapnya

PT EK Prima Klaim Tak Memiliki Masalah PajakPT EK Prima Klaim Tak Memiliki Masalah Pajak

PT EK Prima Ekspor Indonesia mengklaim tak memiliki persoalan pajak seperti yang diungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dibuktikan dengan keberanian PT EK Prima Ekspor Indonesia mengajukan restitusi pajak garmen sebesar Rp 3,5 miliar.selengkapnya

Menkeu Siapkan Aturan untuk Pengusaha Mangkir TAMenkeu Siapkan Aturan untuk Pengusaha Mangkir TA

Program tax amnesty (TA)pengampunan pajak akan berakhir pada, berakhir pada31 Maret 2017. Apa sanksi untukUntuk pengusaha yang tak ikut program ini?selengkapnya

Djarot: Reklame LED di Jakarta Akan Bebas PajakDjarot: Reklame LED di Jakarta Akan Bebas Pajak

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan nantinya Pemprov DKI tidak akan lagi memakai reklame berukuran besar. Nantinya reklame tersebut akan diganti menjadi reklame LED.selengkapnya

Tax Amnesty Cetak Rekor, Menkeu: Ada Pengusaha Kaya Belum IkutTax Amnesty Cetak Rekor, Menkeu: Ada Pengusaha Kaya Belum Ikut

Total nilai deklarasi harta Rp 4.419 triliun, melebihi target pemerintah yang sebesar Rp 4.000 triliun atau setara 34,4 persen dari PDB. "Banyak negara yang ingin lihat," kata Sri.selengkapnya

TA Tinggal Sebulan, Jokowi Ucapkan Terima KasihTA Tinggal Sebulan, Jokowi Ucapkan Terima Kasih

Tak terasa program amnesti (pengampunan) pajak, atau tax amnesty (TA) tinggal sebulan lagi. Presiden Joko Widodo ucapkan terima kasih kepada seluruh petugas pajak.selengkapnya



 
TAGS # :