Komisi Eropa akan mengenakan retribusi pajak untuk perusahaan digital yang beroperasi di Benua Biru pada Rabu (21/3).
Adapun target mereka adalah raksasa teknologi asal Amerika Serikat seperti Google dan Facebook.
Berdasarkan rancangan proposal yang diterima Reuters pekan lalu, Komisi Eropa akan mengajukan proposal retribusi pajak untuk perusahaan teknologi dengan pendapatan signifikan di Eropa sebesar 3% dari total pendapatan.
Jika proposal itu disetujui, pajak akan dikenakan untuk perusahaan besar yang memiliki pendapatan global tahunan di atas 750 juta euro (US9 juta) dan pendapatan wajib pajak UE di atas 50 juta euro.
Adapun pajak ini didesain sebagai pertimbangan jangka pendek sebelum UE mendapatkan cara untuk meraup laba dari pajak (tax profit).
Untuk dapat dijadikan hukum resmi, proposal pajak ini membutuhkan suara bulat dari Parlemen Eropa dan 28 negara anggota UE. Akan tetapi, negara-negara Benua Biru justru masih terpecah-belah di dalam menanggapi retribusi pajak ini.
Eropa mengajukan proposal ini dengan pertimbangan bahwa AS telah menggaduh Eropa dengan reformasi pajak dan meningkatkan tensi perang dagang. Belum lagi ditambah laporan tentang data pelanggan Facebook yang diakses oleh perusahaan konsultan asal Inggris—yang digunakan Presiden Donald Trump dalam kampanyenya pada Pemilu 2016—juga semakin membuat Eropa panas.
Selain itu, bagi Uni Eropa yang telah mengusahakan pajak digital sejak tahun lalu, mereka masih memandang praktik pajak tradisional telah gagal meraih keuntungan dari raksasa teknologi hingga saat ini. Selama ini, perusahaan teknologi itu tampak mengambil keuntungan dari kurang koordinasinya negara-negara Eropa.
Negara besar di UE juga telah menuduh perusahaan teknologi hanya membayar sedikit pajak untuk kawasan Eropa dengan memilih rute ke beberapa negara anggota berpajak rendah seperti Irlandia dan Luxembourg.
Sumber : bisnis.com (Jakarta, 21 Maret 2018)
Foto : Bisnis
Uni Eropa akan Umumkan Rencana Pajak Perusahaan DigitalUni Eropa akan mengumumkan rencana penerapan pajak terhadap perusahaan raksasa teknologi digital antara 2-6 persen. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Perancis Bruno Le Maire dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Perancis, Le Journal du Dimanche.selengkapnya
Uni Eropa Umumkan Pengenaan Pajak Perusahaan TeknologiUni Eropa akan mengumumkan pengenaan pajak terhadap perusahaan teknologi global seperti Google, Amazon, dan lainnya bulan ini. Rencana itu bertujuan memaksa para raksasa teknologi tersebut agar membayar pajak lebih tinggi.selengkapnya
Raksasa Teknologi Kena Pajak Tiga Persen di EropaRaksasa-raksasa teknologi digital yang yang beroperasi di kawasan Uni Eropa (UE) seperti Alphabet Inc atau Twitter Inc akan dikenai pajak pendapatan bruto sebesar tiga persen.selengkapnya
Trump tegaskan pajak 25% untuk setiap mobil dari Uni EropaPresiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan kembali bakal mengenakan tarif pajak 25% untuk mobil yang berasal dari Uni Eropa.selengkapnya
Trump akan Terapkan Pajak Impor Mobil dari EropaPresiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus menekan sejumlah negara mitra dagang AS. Dia mengancam akan menerapkan pajak impor kepada produsen mobil Eropa, jika Eropa menentang tarif impor baja dan alumunium.selengkapnya
Sri Mulyani Ajak Negara Eropa Manfaatkan Tax HolidayMenteri Keuangan Sri Mulyani berharap semakin banyak negara Eropa yang berinvestasi di Indonesia dan mengajukan tax holiday dalam rangka menanamkan modal.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
