Tutup Tahun, Kantor Pajak Buka Hingga Pukul 21.00

Senin 11 Jan 2016 11:42Administratordibaca 514 kaliSemua Kategori

KPP Solo

Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 dan insentif pajak untuk revaluasi aktiva tetap, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melalui Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak di seluruh di Indonesia memperpanjang jam layanan pada hari ini menjadi sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat.

Jenis pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak selama penambahan jam Iayanan dimaksud adalah Iayanan penyampaian SPT dan penyampaian permohonan penilaian kembali aktiva tetap.

 

Sebagaimana diketahui, Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 adalah program yang ditujukan untuk kelompok Wajib Pajak terdaftar yang telah menyampaikan SPT maupun yang belum menyampaikan SPT, serta kelompok orang pribadi atau badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. 

"Melalui program ini, Ditjen Pajak memberikan kesempatan seluas-luasnya dan mendorong Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menyampaikan SPT, membetulkan SPT serta melakukan pembayaran pajak," ujar Mekar Satria Utama Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak dalam keterangan tertulis, Kamis (31/12/2015).

 

Ditjen Pajak akan menghapus sanksi administrasi berupa bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2015, insentif pajak yang diberikan melalui program Tahun Pembinaan Wajib Pajak berakhir pada hari ini.

Selain melayani penyampaian SPT dalam rangka Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, perpanjangan jam layanan hari ini juga ditujukan untuk mengakomodasi para Wajib Pajak yang akan menyampaikan permohonan penilaian kembali aktiva tetap dengan tarif khusus sebesar 3%.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2015, tarif pajak 3% ini hanya berlaku bagi permohonan penilaian aktiva tetap yang disampaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

 

Sumber : Hans Henricus BS Aron - detikfinance
                (Jakarta, Kamis - 31 Des. 15)




BERITA TERKAIT
 

Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

Presiden Serahkan SPT Tahunan PPh Tahun 2015 dengan e-FilingPresiden Serahkan SPT Tahunan PPh Tahun 2015 dengan e-Filing

Presiden Joko Widodo melakukan pengisian dan menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara online di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang pada Kamis (3/2). Tahun ini menjadi kali kedua Presiden menyerahkan SPT Tahunan PPh menggunakan e-filing atau berbasis elektronik.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

Kantor Ditjen Pajak Sediakan Makan Siang dan Buka Sampai Dini HariKantor Ditjen Pajak Sediakan Makan Siang dan Buka Sampai Dini Hari

Periode satu program amnesti pajak berakhir hari ini, Jumat (30/9). Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat, Gatot Subroto pun dipenuhi oleh para wajib pajak (WP) yang ingin mengikuti program amnesti pajak tersebut. Para WP memadati kursi hingga ada sebagian yang duduk di lantai.selengkapnya

Dengan Tax Amnesty, Wajib Pajak yang Belum Laporkan SPT Jadi KetahuanDengan Tax Amnesty, Wajib Pajak yang Belum Laporkan SPT Jadi Ketahuan

Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang digulirkan pemerintah selama satu bulan telah mendapatkan hasil. Hal ini menunjukan dampak positif mengetahui banyaknya pelanggaran dan potensi dana yang masuk dari luar negeri. Dari data Kementerian Keuangan ada 2.216 wajib pajak (WP) yang tidak pernah lapor SPT. Jika dilaporkan, maka WP yang didapatkan dari tarif tebusan sebanyak Rp109,5 miliar.selengkapnya

PMK Tax Amnesty Berlaku Hari Ini, Pemerintah Intensifkan Seluruh Kantor Pelayanan PajakPMK Tax Amnesty Berlaku Hari Ini, Pemerintah Intensifkan Seluruh Kantor Pelayanan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan tentang tax amnesty berlaku mulai hari ini, Senin (18/7/2016). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan mulai hari ini, Senin (18/7/2016) pihaknya sudah mengoperasikan kantor pelayanan pajak bagi peserta yang ingin mengikuti tax amnesty. Aturan soal prosedur dan tata cara dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2016.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Tanah Nganggur Bakal Kena Pajak ProgresifTanah Nganggur Bakal Kena Pajak Progresif

Pemerintah berencana memajaki secara progresif tanah yang tidak digunakan secara produktif. Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.selengkapnya

Janji Pangkas Pajak Jadi Gebrakan Awal Donald TrumpJanji Pangkas Pajak Jadi Gebrakan Awal Donald Trump

Baru saja dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump langsung membuat gebrakan. Diundangnya pada Chief Executive Officer (CEO) dan dijanjikannya pemangkasan pajak secara besar-besaran sebagai langkah Trump.selengkapnya

Rupiah Selasa Pagi Unjuk Gigi di Rp13.312Rupiah Selasa Pagi Unjuk Gigi di Rp13.312

Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta di Jakarta, Selasa mengatakan bahwa mata uang rupiah bergerak menguat terhadap dolar AS sejak hari pertama pasca pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.selengkapnya

Bertemu Para CEO, Trump Janji Pangkas PajakBertemu Para CEO, Trump Janji Pangkas Pajak

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat langkah besar pada awal pemerintahannya.selengkapnya

Trump Berkuasa, TPP Langsung Mati GayaTrump Berkuasa, TPP Langsung Mati Gaya

Pendiri perusahaan riset independen High Frequency Economics, Carl Winberg meyakini bahwa gebrakan pertama Presiden AS Donald Trump adalah keluar dari Trans Pacific Partnerships (TPP).selengkapnya

Menembus tembok pajak GoogleMenembus tembok pajak Google

Masih buntu! Begitulah gambaran upaya Direktorat Jenderal Pajak memajaki Google atas penghasilan yang didapat di Indonesia. Negosiasi yang dilakukan berkali-kali belum membuahkan hasil. Google masih menolak membayar pajak penghasilan yang ditaksir sebesar Rp 5 triliun.selengkapnya

Amnesti Pajak Jadi Jalan PintasAmnesti Pajak Jadi Jalan Pintas

India kini sedang dirundung panik setelah kebijakan penarikan mata uang terbesarnya menjadi bumerang bagi perekonomiannya. Kebijakan amnesti pajak kini menjadi solusi yang ditawarkan.selengkapnya

Mendikbud Inginkan Satuan Kerjanya Bisa Jadi Sumber Penghasil UangMendikbud Inginkan Satuan Kerjanya Bisa Jadi Sumber Penghasil Uang

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menginstruksikan pada satuan kerjanya untuk bisa menjadi sumber penghasil negara bukan pajak.selengkapnya

Tax Amnesty III Bakal Diramaikan Profesional dan UMKMTax Amnesty III Bakal Diramaikan Profesional dan UMKM

Program tax amnesty telah memasuki periode ketiga atau periode terakhir. Sejauh ini, program tax amnesty terbilang cukup sukses dengan tingginya tarif tebusan yang diperoleh.selengkapnya

Suatu saat kartu NPWP bisa jadi kartu e-moneySuatu saat kartu NPWP bisa jadi kartu e-money

Otoritas pajak berharap fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak hanya sekadar kartu identitas saja. Oleh karenany, saat ini Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tengah menyiapkan cara agar NPWP juga bisa dijadikan alat transaksi oleh WP.selengkapnya



 
TAGS # :