Tuntutan Transparansi atas Perusahaan Multinasional

Kini kita berada pada era transparansi sektor pajak. Transparansi pajak pada hakikatnya mencakup tiga dimensi (Owens, 2013). Pertama, akses otoritas atas informasi yang berkaitan dengan pajak. Kedua, terbukanya data pembayaran pajak dari suatu perusahaan kepada publik, misalkan dalam Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Ketiga, adanya transparansi pemerintah dalam pengelolaan sektor pajak.

Ketiga dimensi tersebut mendorong perubahan regulasi pajak di banyak negara. Transparansi memaksa otoritas, wajib pajak, hingga pihak ketiga (tax intermediaries) untuk saling terbuka. Tujuannya sederhana, yakni meningkatkan kepatuhan pajak, menjamin pengelolaan pajak yang berintegritas, dan pada akhirnya menciptakan rasa saling percaya (mutual trust) antara stakeholders di sektor pajak.

Dalam mencegah aktivitas penghindaran dan pengelakan pajak, akses informasi yang dimiliki otoritas menjadi kunci penting. Sudah sejak lama, aktivitas-aktivitas tersebut berlindung di balik aspek kerahasiaan atau disebabkan ketidakmampuan otoritas mengakses informasi yang berada di luar yurisdiksinya. Padahal, ketersediaan informasi memungkinkan otoritas pajak memetakan potensi penerimaan, membantu pemeriksaan, hingga dalam hal penagihan pajak.

Salah satu upaya mewujudkan transparansi dapat dilihat dari tuntutan untuk semakin terbukanya perilaku bisnis perusahaan multinasional. Adanya entitas dalam grup yang beroperasi di negara yang berbeda-beda telah memungkinkan perusahaan multinasional mengoptimalkan after tax profit dengan memanfaatkan perbedaan sistem pajak (Eden, 1998).

Salah satu skema yang kerap dipergunakan adalah manipulasi transfer pricing. Memang benar bahwa transfer pricing awalnya adalah sesuatu yang netral dan tidak terelakkan dari terintegrasinya entitas-entitas bisnis dalam grup perusahaan multinasional. Namun, adanya hubungan istimewa jelas menggoda perusahaan multinasional untuk menetapkan harga, skema transaksi, serta struktur usaha yang artifisial.

Praktik manipulasi transfer pricing jelas merugikan negara karena menggerus basis penerimaan pajak penghasilan badan. Padahal, 20%-30% dari penerimaan pajak di banyak negara berkembang berasal darinya (UNCTAD, 2015). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika aktivitas penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (base erosion and profit shifting/ BEPS), termasuk manipulasi transfer pricing, justru memberikan dampak yang lebih besar di negara-negara berkembang (Crivelli, et.al., 2015).

Guna mencegah hal tersebut, banyak pemerintah mewajibkan perusahaan multinasional mendokumentasikan kewajaran dari transaksi yang dilakukan kepada afiliasinya. Dokumentasi transfer pricing (TP Doc) dijadikan sarana untuk membuktikan kewajaran sekaligus membantu otoritas pajak dalam melakukan pemeriksaan. Saat ini, sudah lebih dari 70 negara memiliki aturan TP Doc (World Bank, 2016).

Sayangnya, praktik manipulasi transfer pricing masih marak karena berbagai sebab. Pertama, TP Doc tidak memiliki standar global tentang format dan isinya. Kedua, TP Doc biasanya hanya untuk melihat kewajaran dari transaksi afiliasi yang dilakukan, tetapi tidak memberikan gambaran lengkap tentang kontribusi serta substansi ekonomi tiap entitas dalam grup. Akibatnya, praktik pengalihan laba sulit dideteksi.

Melalui Proyek Anti-BEPS, OECD dan G20 kemudian merilis laporan tentang diperlukannya format baru TP Doc, terutama dari Rencana Aksi ke-13. Format baru tersebut mencakup tiga hal. Pertama, master file yang mencakup informasi tentang struktur kepemilikan, penjelasan singkat mengenai fungsi, aset dan risiko yang diemban masing-masing entitas dalam grup, hingga kepemilikan harta tidak berwujud.

Kedua, local file yang menjelaskan khusus tentang kewajaran transaksi afiliasi yang dilakukan wajib pajak. Terakhir, country by country reporting (CbCR) yang berupa paparan informasi keuangan, pembayaran pajak hingga jumlah karyawan di tiap entitas dalam grup.

Adanya format baru ini jelas dapat meningkatkan kepatuhan bagi perusahaan multinasional terutama dalam pengalokasian laba sesuai dengan kontribusi masing-masing entitas. Informasi yang semakin banyak tersedia, terutama CbCR, memungkinkan otoritas pajak melakukan penilaian risiko terkait dengan manipulasi transfer pricing sekaligus praktik BEPS lainnya (OECD, 2015). Bagi wajib pajak, format baru ini juga harus dimaknai sebagai kesempatan untuk memberikan narasi yang lebih lengkap tentang kewajaran harga, skema transaksi, hingga struktur bisnis.

Di Indonesia, format baru tersebut diadopsi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 213/2016 yang baru saja terbit akhir 2016. Peraturan tersebut sekaligus sebagai wujud dari komitmen Indonesia atas standar minimum yang digaungkan dalam Proyek Anti-BEPS.

EFEKTIVITAS PENCEGAHAN

Lantas, apakah format baru dokumentasi transfer pricing ini efektif mencegah praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional? Jawabannya ya. Akan tetapi, lebih bagus lagi jika kewajiban dokumentasi transfer pricing diperkuat dengan kewajiban pelaporan perencanaan pajak yang agresif atau sering disebut dengan Mandatory Disclosure Rule (MDR).

MDR adalah Rencana Aksi ke-12 dari Proyek Anti-BEPS yang juga berdiri di atas elemen transparansi. Aturan ini memaksa baik wajib pajak maupun tax promotor untuk melaporkan skema perencanaan pajak yang agresif, aturan pajak yang dipergunakan, hingga nilai pajak yang bisa dihemat.

Sedikit berbeda dengan TP Doc, MDR lebih menitikberatkan pada sisi penawaran atau penyebab maraknya aktivitas tersebut. Pertama, penawaran skema pajak yang agresif diharapkan menurun dengan adanya kewajiban pelaporan oleh tax promotor karena adanya efek deterrence.

Kedua, perencanaan pajak yang agresif sesungguhnya berasal dari kelemahan atau celah-celah dalam hukum pajak. Adanya MDR akan memungkinkan pemerintah untuk dapat secara cepat merevisi regulasi yang biasanya dipergunakan dalam perencanaan pajak agresif.

Sebagai penutup, transparansi pajak merupakan suatu keniscayaan. Adanya ketakutan tentang dampaknya bagi investasi sebenarnya sudah tidak relevan lagi karena transparansi adalah gerakan global. Adanya kekhawatiran tentang biaya kepatuhan dan kerahasiaan, agaknya juga melupakan bahwa transparansi justru memberikan kesempatan untuk membuktikan siapa yang patuh dan siapa yang tidak.


Sumber : bisnis.com (23 Januari 2017)

Foto : bisnis