Tunggu Aturan Baru, Pengusaha Usul Perpu Perpanjangan Tax Amnesty

Kamis 25 Ags 2016 07:06Administratordibaca 326 kaliSemua Kategori

katadata 103

Kalangan pengusaha mengakui belum mengikuti program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) karena masih membutuhkan waktu untuk mempelajarinya dan menunggu tambahan aturan baru dari pemerintah. Selain itu, pengusaha mengusulkan perpanjangan waktu pelaksanaan program tersebut yang direncanakan rampung akhir Maret tahun depan.
 

Sekretaris Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Chris Kanter mengungkapkan, para wajib pajak masih membutuhkan sosialisasi dari pemerintah untuk memahami seluk-beluk program amnesti pajak yang baru berjalan efektif sejak 18 Juli lalu.


Sementara itu, peraturan teknis yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru terbit ketika program itu mulai berjalan. Saat ini, pemerintah telah merilis empat PMK, yaitu PMK No. 118/2016 tentang pelaksanaan UU Pengampunan Pajak dan PMK 119/2016 tentang tentang tata cara repatriasi dana dan penempatannya pada instrumen investasi di pasar keuangan. Selain itu, PMK 122 tentang tata cara repatriasi dana dan investasinya di luar pasar keuangan serta PMK 123 yang merevisi PMK 119.

Namun, menurut Chris, aturan itu masih belum cukup. “Banyak pemilik aset besar butuh aturan-aturan lain," katanya kepada Katadata, Selasa (23/8). Salah satunya adalah peraturan mengenai perusahaan cangkang (special purpose vehicle / SPV).


Ia menjelaskan, banyak wajib pajak beraset besar yang memiliki perusahaan cangkang di luar negeri . Beberapa di antaranya tertera dalam dokumen rahasia "Panama Papers" milik perusahaan jasa keuangan Mossack Fonseca yang bocor beberapa waktu lalu. Jika peraturan teknis itu terbit, menurut Chris, para pengusaha bisa mempelajarinya sehingga bersedia mengikuti program pengampunan pajak.


Pada Jumat (19/8) pekan lalu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, pemerintah tengah menggodok PMK bagi perusahaan cangkang agar memudahkan para wajib pajak mendeklarasikan sekaligus repatriasi hartanya. Aturan itu direncanakan akan terbit dalam satu hingga dua minggu ke depan.


Menurut Robert, struktur pembentukan SPV milik warga Indonesia ini beragam. Misalnya, ada yang menggunakan nomine satu lapis atau atas nama satu pihak dan bisa langsung balik nama. Namun, ada pula yang menerapkan sistem nomine berlapis-lapis. Alhasil, sulit menutup perusahaan cangkang tersebut untuk kemudian hartanya dibawa masuk ke Indonesia.


Melihat kondisi tersebut, Chris mengusulkan perpanjangan waktu pelaksanaan pengampunan pajak, khususnya periode triwulan pertama yang menawarkan tarif tebusan rendah dan rampung pada akhir September nanti. “Bagusnya ditambah dua bulan lagi tahap pertama, sampai November,” kata dia.


Apalagi, menurut dia, beberapa peraturan pelaksana baru rampung Agustus ini dan membutuhkan waktu sosialisasi. Contohnya, PMK tentang pengalihan dana repatriasi ke instrumen sektor riil, seperti tanah, bangunan dan emas.


Selain itu, pemilik aset besar butuh waktu untuk mencairkan dananya yang ditempatkan di instrumen-instrumen investasi di luar negeri. “Prosesnya tidak sebentar,” ucap Chris. Jadi, dia memperkirakan, jika periode pertama tax amnesty hanya sampai akhir September maka pemerintah akan kesulitan memperoleh jumlah signifikan dari program itu.


Persoalannya, periodesasi amnesti pajak yang terbagi dalam tiga triwulan itu sudah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pad akhir JUni lalu. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku siap membuat peraturan pelaksanaan amnesti pajak, namun tidak bisa jika diminta mengubah UU.


“Kalau Anda minta PMK diubah, saya confident. Tapi tidak bisa setiap menit saya ganti. Yang tidak bisa saya ganti adalah undang-undang yang sudah diketok (DPR),” katanya.


Karena itulah, Chris menyarankan, pemerintah menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (perpu). Tujuannya agar dapat memperpanjang masa pemberlakuan amnesti pajak.


Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Texation Analysis (CITA) Jakarta, Yustinus Prastowo, menandang usulan perpu itu dapat dipertimbangkan oleh pemerintah. Meskipun dia pesimistis perpanjangan masa tax amnesty bakal meningkatkan peroleh dana. “Setidaknya akan lebih baik (dengan perpu)."


Berdasarkan situs Ditjen Pajak, hingga Selasa (23/8), jumlah harta dalam program amnesti pajak mencapai Rp 53,1 triliun. Jumlah itu terdiri atas deklarasi harta, baik di dalam dan luar negeri, sebesar Rp 51,4 triliun dan repatriasi harta Rp 1,71 triliun. Padahal, pemerintah menargetkan deklarasi dan repatriasi dana dari hasil amnesti pajak masing-masing sebesar Rp 4.000 triliun dan Rp 1.000 triliun.


Alhasil, penerimaan negara dari dana tebusan kebijakan tersebut saat ini baru sebesar Rp 1,06 triliun. Jumlahnya baru 0,6 persen dari target penerimaan negara dari program tersebut pada tahun ini sebesar Rp 165 triliun.

Sumber : katadata.co.id (24 Agustus 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Dana Repatriasi yang Masuk Baru Rp10 T, Ditjen Pajak: Butuh WaktuDana Repatriasi yang Masuk Baru Rp10 T, Ditjen Pajak: Butuh Waktu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat hingga awal November 2016 jumlah repatriasi sudah mencapai Rp143 triliun. Namun hingga akhir Oktober, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut dana repatriasi yang masuk ke Indonesia baru Rp10 triliun.selengkapnya

Tahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangTahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-Undang

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya

Jumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 TriliunJumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 Triliun

Realisasi dana tebusan yang masuk dari program pengampunan pajak atau tax amnesty siang ini sebesar Rp17,01 triliun. Angka ini masih sangat rendah dibanding target Rp165 triliun.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

Miris, dari 1.200 Wajib Pajak Besar di Indonesia, Baru 51 yang Ikut Amnesti PajakMiris, dari 1.200 Wajib Pajak Besar di Indonesia, Baru 51 yang Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga Jumat (2/9/2016) kemarin mencatat baru 51 wajib pajak besar orang pribadi ‎yang mengikuti program amnesti pajak.selengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan PajakPemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki sejumlah strategi untuk menggenjot penerimaan pajak di tahun 2017. Strategi ini berbasis pada Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang berlangsung pada tahun 2016-2017.selengkapnya

DJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib PajakDJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib Pajak

Pemerintah dalam APBN 2017 telah menetapkan penerimaan perpajakan tahun ini sebesar Rp1.498,87 triliun. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan yang mendapatkan mandat mengejar target itu pun mengaku telah memiliki strategi.selengkapnya

Amnesti Pajak Incar ProfesionalAmnesti Pajak Incar Profesional

Babak akhir program amnesti pajak sudah di depan mata. Pemerintah terus mencari strategi demi menyukseskan program yang digadang-gadang bisa meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan ini.selengkapnya

Menkeu Ani Sebut RI Juara Dunia Negara BerkembangMenkeu Ani Sebut RI Juara Dunia Negara Berkembang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga di dunia, Indonesia adalah negara berkembang (emerging markets) terbaik di dunia.selengkapnya

Trump Ancam Kenakan Pajak 35 Persen Bagi Perusahaan Mobil JermanTrump Ancam Kenakan Pajak 35 Persen Bagi Perusahaan Mobil Jerman

Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan perusahaan mobil Jerman terkait pajak impor sebesar 35 persen. Rencana ini memicu adanya teguran keras dari Berlin dan memukul saham produsen mobil.selengkapnya

Periode Akhir, Amnesti Pajak Incar ProfesionalPeriode Akhir, Amnesti Pajak Incar Profesional

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kalangan profesional yang belum melaporkan harta maupun aset untuk kepentingan perpajakan, untuk segera ikut amnesti pajak di tahap ketiga.selengkapnya

Setelah Ditendang, JPM Kerek Peringkat IndonesiaSetelah Ditendang, JPM Kerek Peringkat Indonesia

Bank Indonesia memandang cukup beralasan bila bank investasi JP Morgan (JPM) menaikkan peringkat ekuitas Indonesia dari rendah (underweight) menjadi netral (neutral).selengkapnya

Ditjen Pajak Yakin di Periode III Tax Amnesty Target Akan TercapaiDitjen Pajak Yakin di Periode III Tax Amnesty Target Akan Tercapai

Program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II telah berakhir. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan dengan yakin jika masyarakat sudah mengerti akan pentingnya membayar pajak sejak ada program tax amnesty.selengkapnya

Jika Trump Bikin Ulah, Ini Tindakan Sri MulyaniJika Trump Bikin Ulah, Ini Tindakan Sri Mulyani

Ya, Menkeu Mulyani pantas gundah. Trump dalam beberapa kampanye, seringkali mengulas soal proteksionis perdagangan AS. Dirinya bahkan berancang-ancang mematok bea masuk yang tinggi bagi produk asing.selengkapnya

Inilah Bentuk Kerja Sama PT ANTM-PT PosInilah Bentuk Kerja Sama PT ANTM-PT Pos

Sebagai langkah awal, sebanyak 109 Kantor Pos direncanakan akan menjadi saluran bagi masyarakat untuk mendapatkan emas logam mulia selain melalui 13 butik emas yang sudah dimiliki Antam. 109 Kantor Pos tersebut tersebar di Pulau Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, demikian mengutip keterbukaan informasi di BEI, Senin (16/1/2017).selengkapnya



 
TAGS # :