Transaksi Broker Terdorong Amnesti Pajak

Jumat 5 Ags 2016 15:14Administratordibaca 266 kaliSemua Kategori

bisnis 126

Kinerja transaksi perusahaan sekuritas berpotensi membaik seiring dengan meningkatnya transaksi saham di lantai bursa pasca-kebijakan amnesti pajak.

Pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy menuturkan kinerja perusahaan sekuritas berpotensi membaik seiring dengan meningkatnya transaksi harian. Pada perdagangan Rabu (27/7), misalnya, total nilai transaksi BEI menembus Rp10,14 triliun.


"Semester II kinerja sekuritas berpotensi meningkat, baik transaksi saham, margin, maupun stockholding karena terdorong kondisi makro, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan tax amnesty," tuturnya, Kamis (4/8).


Investor asing tercatat terus membanjiri lantai bursa. Kemarin, investor asing kembali membukukan net buy Rp1,03 triliun dan mempertebal capaian beli bersih sejak awal tahun menjadi Rp31,02 triliun.


Tren capital inflow terjadi sejak pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak yang disusul oleh reshuffle kabinet. Dana asing mulai merangsek pasar modal Tanah Air sejak 21 Juni 2016 hingga kemarin yang mencapai lebih dari Rp20 triliun.


Bila dilihat dari nilai transaksi, investor asing telah mengguyur lantai bursa Rp390,4 triliun sejak awal tahun atau mewakili 44% dari total transaksi. Sebaliknya, investor domestik telah bertransaksi senilai Rp492,8 triliun yang mewakili 56% dari total transaksi year to date.


Berdasarkan data Bloomberg, transaksi broker sepanjang Januari-Juli 2016 mencapai Rp1.688,07 triliun.  Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari nilai transaksi broker Januari sebesar Rp200,03 triliun, Februari Rp236 triliun, Maret Rp260,27 triliun, April Rp244,61 triliun, Mei Rp218,71 triliun, Juni Rp271,05 triliun, dan Juli sebesar Rp257,36 triliun.


Transaksi broker pada Juli turun 5,05% dibandingkan dengan Juni 2016. Penurunan gross valuekembali terjadi setelah pada Juni transaksi broker melesat 19,31%. Penurunan transaksi diduga terjadi lantaran ada momen puasa dan Lebaran.


Sepanjang bulan lalu, Morgan Stanley Indonesia membukukan nilai transaksi terbesar di antara sekitar 109 perusahaan efek yang terdaftar sebagai Anggota Bursa. Pada Juli, transaksi broker sekuritas asing itu mencapai Rp15,41 triliun.


Transaksi tersebut didominasi oleh perdagangan saham emiten berkode BMRI Rp4,12 triliun, BBRI Rp1,87 triliun, BBCA Rp1,61 triliun, ASII Rp1,6 triliun, dan TLKM sebesar Rp1,5 triliun.


Lima broker yang membukukan nilai transaksi saham terbesar seluruhnya merupakan perusahaan asing. Di bawah Morgan Stanley ada Maybank Kim Eng Securities dengan gross value Rp14,97 triliun, UBS Securities Indonesia Rp13,97 triliun, Credit Suisse Securities Rp13,67 triliun, dan Citigroup Securities Rp12,01 triliun.


Kepala Riset MNC Securities Edwin Sebayang menuturkan turunnya transaksi broker pada Juli dipicu oleh hari perdagangan bursa yang lebih sedikit lantaran libur Idulfitri. Selain itu, secara historis pada periode Ramadan transaksi BEI relatif sepi.


"Bulan lalu, perdagangan saham baru ramai satu minggu setelah libur Lebaran. Lantas meningkat tajam setelah tax amnesty berlaku dan reshuffle, transaksi loncat bahkan sempat sentuh Rp10 triliun," katanya.

Pada Agustus, lanjut Edwin, IHSG yang telah naik signifikan berisiko mengalami koreksi. Faktor pendorongnya, antara lain aksi ambil untung, valuasi saham yang sudah mahal, laporan keuangan emiten.


"Secara historis market bisa turun 4% pada Agustus. Jadi investor istilahnya harus hati-hati dengan kemungkinan itu," imbuhnya.

 

KATALIS POSITIF

Citi Country Officer (CCO) Citigroup Indonesia Batara Sianturi menuturkan sepanjang tahun berjalan Citi Securities masuk dalam top 5 broker di bursa saham Indonesia. Fokus bisnis lini bisnis ini adalah menjalankan kegiatan perantara perdagangan saham, riset, dan trading.


"Kami optimistis banyak katalis yang membuat pasar tumbuh. Kami lihat sekarang indeks sudah 5.300, prediksi Citigrup IHSG 5.700 pada akhir tahun ini," kata Batara, Rabu (4/8).


Pada penutupan perdagangan Kamis (4/8), indeks harga saham gabungan ditutup naik 21,98 poin atau 0,41% ke level 5.373.86. Sepanjang tahun berjalan, IHSG telah membukukan kinerja sebesar 17%.


Menurut Batara, faktor pemangkasan BI Rate, mengalirnya dana repatriasi tax amnesty, dan arus masuk dana investor asing akan semakin menggairahkan lantai bursa pada semester II/2016.

Hasan Ukim, Presiden Direktur Equity Sales Citigroup Securities Indonesia, menuturkan saat ini perusahaan memiliki sekitar 100 nasabah institusi yang mayoritas merupakan korporasi asing yang berbasis di luar negeri.


Sebagai bagian dari Citibank Indonesia yang menjadi salah satu pintu masuk dana repatriasi kebijakan amnesti pajak, Citigroup Securities mengaku siap untuk melayani transaksi saham, termasuk transaksi tutup sendiri (crossing).


"Infrastruktur kami siap untuk melakukan transaksi apa pun, termasuk crossing. Kami ituwindow dari fund manager, kalau mereka dapat uang tax amnesty, kami siap," imbuhnya.


Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistioningsih memproyeksi IHSG pada level 5.350 pada akhir 2016. Secara historis, lanjutnya, dalam tiga dari lima tahun terakhir IHSG selalu mengalami koreksi pada Agustus.


"Proyeksi konservatif kami ada di level 5.350, karena ada pola koreksi pada bulan tertentu semester II, seperti pada Agustus. Tetapi kalau IHSG mampu menyentuh level tertinggi 5.524, akan ada sentimen positif mengarah ke 5.600," kata Lana.


Pada kesempatan terpisah, Head of Research Maybank Asset Management Ivan Chamdani mengatakan merosotnya IHSG pada penutupan tahun lalu didorong oleh foreign outflow yang nilainya mencapai US,7 miliar-US,8 miliar. Dana asing tersebut sekarang mulai masuk lagi ke pasar saham.


"Sepanjang tahun berjalan, foreign inflow sudah US,9 miliar. Masih ada potensi US0 juta-US miliar atau mungkin lebih yang dapat menjadi pendorong IHSG," tuturnya, Kamis (4/8).


Ivan menambahkan saham-saham yang masuk dalam IHSG maupun Jakarta Islamic Index (JII) memiliki rerata geometric mean yang sangat baik. Penilaian rata-rata return geometrik IHSG berada di bawah India, tetapi sejajar dengan Filipina.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 5 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Pasca Kebijakan Tax Amnesty, Transaksi Harian Bursa Naik Rp2 TriliunPasca Kebijakan Tax Amnesty, Transaksi Harian Bursa Naik Rp2 Triliun

Pasca-penerapan kebijakan amnesti pajak, rerata nilai transaksi saham di Bursa Efek Indonesia mengalami kenaikan mencapai Rp2 triliun/hari dalam kurun 1,5 bulan terakhir. Rerata nilai transaksi saham harian mengalami kenaikan signifikan dari Rp6 triliun menjadi Rp8 triliun setelah pemerintah melakukan sosialisasi kebijakan amnesti pajak pada Juli 2016 lalu.selengkapnya

TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Amnesti Pajak akan Tingkatkan Rata-Rata Transaksi Pasar SahamAmnesti Pajak akan Tingkatkan Rata-Rata Transaksi Pasar Saham

Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai bahwa program amnesti pajak akan menjadi salah satu faktor yang mendorong rata-rata nilai transaksi harian di pasar saham domestik meningkat menjadi Rp 6,6-Rp 7 triliun.selengkapnya

Sejak Tax Amnesty, Investor Asing Borong Saham Rp26,12 TriliunSejak Tax Amnesty, Investor Asing Borong Saham Rp26,12 Triliun

Sejak dibahas draft Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) oleh DPR, investor asing terus mengguyur bursa saham dengan pembelian bersih Rp26,12 triliun.selengkapnya

Repatriasi Amnesti Pajak Mulai Dorong Transaksi SahamRepatriasi Amnesti Pajak Mulai Dorong Transaksi Saham

Total nilai penerimaan dana repatriasi sejak pelaksanaan program amnesti pajak (tax amnesty) hingga hari ini, Jumat (26/8/2016), telah mencapai Rp2,53 triliun. Menurut catatan Bisnis.com, peningkatan dana repatriasi mulai menembus Rp2 triliun kemarin (Kamis, 25/8/2016) atau lebih dari 100% dalam waktu 10 hari sejak mencapai nilai Rp1,03 triliun pada 15 Agustus.selengkapnya

Nasabah Diintip Ditjen Pajak, Bukopin Targetkan Transaksi Kartu Kredit Rp6 TriliunNasabah Diintip Ditjen Pajak, Bukopin Targetkan Transaksi Kartu Kredit Rp6 Triliun

Kebijakan pemerintah memperbolehkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melihat data pemilik kartu kredit tak lantas membuat Bank Bukopin khawatir. Mereka tetap mematok target pertumbuhan yang cukup tinggi untuk kepemilikan ataupun transaksi melalui kartu kredit ini. Kepala Divisi Kartu Kredit Bank Bukopin, Muhdan Lubis mengaku tidak khawatir dengan kebijakan pemerintah tersebut.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :