Transaksi Broker Terdorong Amnesti Pajak

Jumat 5 Ags 2016 15:14Administratordibaca 239 kaliSemua Kategori

bisnis 126

Kinerja transaksi perusahaan sekuritas berpotensi membaik seiring dengan meningkatnya transaksi saham di lantai bursa pasca-kebijakan amnesti pajak.

Pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy menuturkan kinerja perusahaan sekuritas berpotensi membaik seiring dengan meningkatnya transaksi harian. Pada perdagangan Rabu (27/7), misalnya, total nilai transaksi BEI menembus Rp10,14 triliun.


"Semester II kinerja sekuritas berpotensi meningkat, baik transaksi saham, margin, maupun stockholding karena terdorong kondisi makro, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan tax amnesty," tuturnya, Kamis (4/8).


Investor asing tercatat terus membanjiri lantai bursa. Kemarin, investor asing kembali membukukan net buy Rp1,03 triliun dan mempertebal capaian beli bersih sejak awal tahun menjadi Rp31,02 triliun.


Tren capital inflow terjadi sejak pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak yang disusul oleh reshuffle kabinet. Dana asing mulai merangsek pasar modal Tanah Air sejak 21 Juni 2016 hingga kemarin yang mencapai lebih dari Rp20 triliun.


Bila dilihat dari nilai transaksi, investor asing telah mengguyur lantai bursa Rp390,4 triliun sejak awal tahun atau mewakili 44% dari total transaksi. Sebaliknya, investor domestik telah bertransaksi senilai Rp492,8 triliun yang mewakili 56% dari total transaksi year to date.


Berdasarkan data Bloomberg, transaksi broker sepanjang Januari-Juli 2016 mencapai Rp1.688,07 triliun.  Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari nilai transaksi broker Januari sebesar Rp200,03 triliun, Februari Rp236 triliun, Maret Rp260,27 triliun, April Rp244,61 triliun, Mei Rp218,71 triliun, Juni Rp271,05 triliun, dan Juli sebesar Rp257,36 triliun.


Transaksi broker pada Juli turun 5,05% dibandingkan dengan Juni 2016. Penurunan gross valuekembali terjadi setelah pada Juni transaksi broker melesat 19,31%. Penurunan transaksi diduga terjadi lantaran ada momen puasa dan Lebaran.


Sepanjang bulan lalu, Morgan Stanley Indonesia membukukan nilai transaksi terbesar di antara sekitar 109 perusahaan efek yang terdaftar sebagai Anggota Bursa. Pada Juli, transaksi broker sekuritas asing itu mencapai Rp15,41 triliun.


Transaksi tersebut didominasi oleh perdagangan saham emiten berkode BMRI Rp4,12 triliun, BBRI Rp1,87 triliun, BBCA Rp1,61 triliun, ASII Rp1,6 triliun, dan TLKM sebesar Rp1,5 triliun.


Lima broker yang membukukan nilai transaksi saham terbesar seluruhnya merupakan perusahaan asing. Di bawah Morgan Stanley ada Maybank Kim Eng Securities dengan gross value Rp14,97 triliun, UBS Securities Indonesia Rp13,97 triliun, Credit Suisse Securities Rp13,67 triliun, dan Citigroup Securities Rp12,01 triliun.


Kepala Riset MNC Securities Edwin Sebayang menuturkan turunnya transaksi broker pada Juli dipicu oleh hari perdagangan bursa yang lebih sedikit lantaran libur Idulfitri. Selain itu, secara historis pada periode Ramadan transaksi BEI relatif sepi.


"Bulan lalu, perdagangan saham baru ramai satu minggu setelah libur Lebaran. Lantas meningkat tajam setelah tax amnesty berlaku dan reshuffle, transaksi loncat bahkan sempat sentuh Rp10 triliun," katanya.

Pada Agustus, lanjut Edwin, IHSG yang telah naik signifikan berisiko mengalami koreksi. Faktor pendorongnya, antara lain aksi ambil untung, valuasi saham yang sudah mahal, laporan keuangan emiten.


"Secara historis market bisa turun 4% pada Agustus. Jadi investor istilahnya harus hati-hati dengan kemungkinan itu," imbuhnya.

 

KATALIS POSITIF

Citi Country Officer (CCO) Citigroup Indonesia Batara Sianturi menuturkan sepanjang tahun berjalan Citi Securities masuk dalam top 5 broker di bursa saham Indonesia. Fokus bisnis lini bisnis ini adalah menjalankan kegiatan perantara perdagangan saham, riset, dan trading.


"Kami optimistis banyak katalis yang membuat pasar tumbuh. Kami lihat sekarang indeks sudah 5.300, prediksi Citigrup IHSG 5.700 pada akhir tahun ini," kata Batara, Rabu (4/8).


Pada penutupan perdagangan Kamis (4/8), indeks harga saham gabungan ditutup naik 21,98 poin atau 0,41% ke level 5.373.86. Sepanjang tahun berjalan, IHSG telah membukukan kinerja sebesar 17%.


Menurut Batara, faktor pemangkasan BI Rate, mengalirnya dana repatriasi tax amnesty, dan arus masuk dana investor asing akan semakin menggairahkan lantai bursa pada semester II/2016.

Hasan Ukim, Presiden Direktur Equity Sales Citigroup Securities Indonesia, menuturkan saat ini perusahaan memiliki sekitar 100 nasabah institusi yang mayoritas merupakan korporasi asing yang berbasis di luar negeri.


Sebagai bagian dari Citibank Indonesia yang menjadi salah satu pintu masuk dana repatriasi kebijakan amnesti pajak, Citigroup Securities mengaku siap untuk melayani transaksi saham, termasuk transaksi tutup sendiri (crossing).


"Infrastruktur kami siap untuk melakukan transaksi apa pun, termasuk crossing. Kami ituwindow dari fund manager, kalau mereka dapat uang tax amnesty, kami siap," imbuhnya.


Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistioningsih memproyeksi IHSG pada level 5.350 pada akhir 2016. Secara historis, lanjutnya, dalam tiga dari lima tahun terakhir IHSG selalu mengalami koreksi pada Agustus.


"Proyeksi konservatif kami ada di level 5.350, karena ada pola koreksi pada bulan tertentu semester II, seperti pada Agustus. Tetapi kalau IHSG mampu menyentuh level tertinggi 5.524, akan ada sentimen positif mengarah ke 5.600," kata Lana.


Pada kesempatan terpisah, Head of Research Maybank Asset Management Ivan Chamdani mengatakan merosotnya IHSG pada penutupan tahun lalu didorong oleh foreign outflow yang nilainya mencapai US,7 miliar-US,8 miliar. Dana asing tersebut sekarang mulai masuk lagi ke pasar saham.


"Sepanjang tahun berjalan, foreign inflow sudah US,9 miliar. Masih ada potensi US0 juta-US miliar atau mungkin lebih yang dapat menjadi pendorong IHSG," tuturnya, Kamis (4/8).


Ivan menambahkan saham-saham yang masuk dalam IHSG maupun Jakarta Islamic Index (JII) memiliki rerata geometric mean yang sangat baik. Penilaian rata-rata return geometrik IHSG berada di bawah India, tetapi sejajar dengan Filipina.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 5 Agustus 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Pasca Kebijakan Tax Amnesty, Transaksi Harian Bursa Naik Rp2 TriliunPasca Kebijakan Tax Amnesty, Transaksi Harian Bursa Naik Rp2 Triliun

Pasca-penerapan kebijakan amnesti pajak, rerata nilai transaksi saham di Bursa Efek Indonesia mengalami kenaikan mencapai Rp2 triliun/hari dalam kurun 1,5 bulan terakhir. Rerata nilai transaksi saham harian mengalami kenaikan signifikan dari Rp6 triliun menjadi Rp8 triliun setelah pemerintah melakukan sosialisasi kebijakan amnesti pajak pada Juli 2016 lalu.selengkapnya

Amnesti Pajak akan Tingkatkan Rata-Rata Transaksi Pasar SahamAmnesti Pajak akan Tingkatkan Rata-Rata Transaksi Pasar Saham

Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai bahwa program amnesti pajak akan menjadi salah satu faktor yang mendorong rata-rata nilai transaksi harian di pasar saham domestik meningkat menjadi Rp 6,6-Rp 7 triliun.selengkapnya

Sejak Tax Amnesty, Investor Asing Borong Saham Rp26,12 TriliunSejak Tax Amnesty, Investor Asing Borong Saham Rp26,12 Triliun

Sejak dibahas draft Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) oleh DPR, investor asing terus mengguyur bursa saham dengan pembelian bersih Rp26,12 triliun.selengkapnya

Repatriasi Amnesti Pajak Mulai Dorong Transaksi SahamRepatriasi Amnesti Pajak Mulai Dorong Transaksi Saham

Total nilai penerimaan dana repatriasi sejak pelaksanaan program amnesti pajak (tax amnesty) hingga hari ini, Jumat (26/8/2016), telah mencapai Rp2,53 triliun. Menurut catatan Bisnis.com, peningkatan dana repatriasi mulai menembus Rp2 triliun kemarin (Kamis, 25/8/2016) atau lebih dari 100% dalam waktu 10 hari sejak mencapai nilai Rp1,03 triliun pada 15 Agustus.selengkapnya

Nasabah Diintip Ditjen Pajak, Bukopin Targetkan Transaksi Kartu Kredit Rp6 TriliunNasabah Diintip Ditjen Pajak, Bukopin Targetkan Transaksi Kartu Kredit Rp6 Triliun

Kebijakan pemerintah memperbolehkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melihat data pemilik kartu kredit tak lantas membuat Bank Bukopin khawatir. Mereka tetap mematok target pertumbuhan yang cukup tinggi untuk kepemilikan ataupun transaksi melalui kartu kredit ini. Kepala Divisi Kartu Kredit Bank Bukopin, Muhdan Lubis mengaku tidak khawatir dengan kebijakan pemerintah tersebut.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 TriliunOJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 Triliun

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengatakan dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal hingga akhir Februari 2017 telah mencapai Rp 9 triliun. "Kami lihat ada sekitar Rp9 triliun, ada yang masuk ke saham, masuk ke reksadana, ada yang masuk ke KPD, terus ada yang di obligasi pemerintah," kata Nurhaida di Jakarta, Jumat (10/3).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya

Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya



 
TAGS # :