TOP REVIEW: Kejar Pajak Selebgram

Ahad 16 Okt 2016 14:58Administratordibaca 243 kaliSemua Kategori

okezone 363

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus menggali potensi serta memperluas basis penerimaan pajak yang selama ini tak tersentuh.

Setelah mengeluarkan program pengampunan pajak (tax amnesty), Ditjen Pajak kini tengah berencana akan memungut pajak bagi pengguna akun media sosial atau para selebgram yang menjual mempromosikan produk di media sosial. Media sosial yang dimaksud di antaranya adalah Instagram, Facebook atau yang lainnya.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan, pemungutan pajak ini tidak jauh berbeda dengan pungutan pajak bagi pengusaha lainnya. Tarif pajak yang dikenakan adalah sesuai dengan ketentuan mengenai pajak penghasilan.


"Kalau ada keuntungan ya kena pajak. Itu saja. Tarif normal saja, pajak penghasilan (berdasarkan) keuntungannya kan," kata Ken di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 12 Oktober 2016.


Menurut Ken, aturan ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Hanya saja, Ken memastikan bahwa dengan rencana pemungutan ini tidak berarti bahwa pemerintah menghambat pengembangan bisnis UMKM.


"Mereka menggunakan haknya boleh dong. Tapi ini untuk yang di atas PTKP," kata Ken.


Menurut Ken, pungutan pajak ini akan tetap dilakukan sesuai dengan pungutan wajib pajak sektor UMKM lainnya. Ken pun mengaku tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pungutan pajak ini.


"Pajak itu prinsipnya bayar-bayar, kalau enggak-enggak. Kan ada output, sudah online, pemotongan pungutan itu terdata," sambung Ken


Menurut Ken, salah satu cara yang akan dilakukan adalah dengan cara melihat akun para penjual di berbagai media sosial. Ditjen pun kini telah memiliki data terkait pungutan pajak bagi pemilik akun ini.


"Coba kamu buka Google atau di Youtube, itu jualan kan gampang saya tinggal lihat yang jualan alamatnya mana dan NPWP-nya berapa, selesai deh. Itu sudah link ke saya semua," jelasnya.


Kendati demikian, Ken pun tidak menutup kemungkinan para penjual online ini untuk ikut tax amnesty. Sebab, hal ini adalah hak bagi setiap wajib pajak.


"Loh kan haknya doi kalau enggak ikut ya. Penghasilannya dia sebagai WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi)," tutupnya.


Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengutarakan, adapun sasaran masyakarat dalam pungutan pajak ini adalah kalangan yang selama ini tidak melaporkan hasil penjualan dalam surat pemberitahuan (SPT). Hal ini pun selama ini masih kurang diawasi oleh Ditjen Pajak.


"Jadi untuk yang selama ini tidak lapor. Kalau yang lainnya nanti kita lihat," ujarnya kepada Okezone, Jakarta, Kamis 13 Oktober 2016.


Namun, rencana ini masih dalam proses penggodokan. Belum dipastikan pajak apa saja yang akan dikenal oleh para penjual dari sektor online ini.


"Nanti tunggu saja," imbuhnya.


Dia menjelaskan, siapapun yang mendapat penghasilan dengan cara apa pun akan dikenakan pajak. Begitu juga bagi pengguna akun media sosial yang melakukan endorse di Youtube dan Instagram.


"Mau OL-shop (online shop), youtubers atau selebgram, atau Twitter, atau Facebook, misalnya banyak yang nitip untuk jualan, ini harus laporkan pajaknya dari SPT," ujar Yoga di Malang.


Namun, lanjut Hestu, saat ini Ditjen Pajak sedang melihat bagaimana sistem pengenaan dalam assessment. Walaupun biasanya ada wajib pajak yang membayar, akan tetapi tidak semuanya yang dilaporkan.


"Nah di situ enggak semuanya tertib melakukan penghasilannya enggak baik. Nah mekanismenya dibuat, mengawasi lebih baik. Walaupun sistem assessment ya mereka tetep bayar, nanti ada dibuat mekanisme melalui peraturan tau apa gitu biar mereka tertib," ujar Hestu.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 15 Oktober 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Kejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri MulyaniKejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan tiga tindakan untuk mengejar target-target Presiden Joko Widodo yang menurut dia cukup ambisius. Target yang dimaksudnya, penerimaan negara dan target penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya

Genjot Tax Amnesty, Ini yang Dilakukan Ditjen PajakGenjot Tax Amnesty, Ini yang Dilakukan Ditjen Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terus mendorong dana repatriasi dan wajib pajak (WP) baru di program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Tanah Nganggur Bakal Kena Pajak ProgresifTanah Nganggur Bakal Kena Pajak Progresif

Pemerintah berencana memajaki secara progresif tanah yang tidak digunakan secara produktif. Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.selengkapnya

Janji Pangkas Pajak Jadi Gebrakan Awal Donald TrumpJanji Pangkas Pajak Jadi Gebrakan Awal Donald Trump

Baru saja dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump langsung membuat gebrakan. Diundangnya pada Chief Executive Officer (CEO) dan dijanjikannya pemangkasan pajak secara besar-besaran sebagai langkah Trump.selengkapnya

Rupiah Selasa Pagi Unjuk Gigi di Rp13.312Rupiah Selasa Pagi Unjuk Gigi di Rp13.312

Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta di Jakarta, Selasa mengatakan bahwa mata uang rupiah bergerak menguat terhadap dolar AS sejak hari pertama pasca pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.selengkapnya

Bertemu Para CEO, Trump Janji Pangkas PajakBertemu Para CEO, Trump Janji Pangkas Pajak

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat langkah besar pada awal pemerintahannya.selengkapnya

Trump Berkuasa, TPP Langsung Mati GayaTrump Berkuasa, TPP Langsung Mati Gaya

Pendiri perusahaan riset independen High Frequency Economics, Carl Winberg meyakini bahwa gebrakan pertama Presiden AS Donald Trump adalah keluar dari Trans Pacific Partnerships (TPP).selengkapnya

Menembus tembok pajak GoogleMenembus tembok pajak Google

Masih buntu! Begitulah gambaran upaya Direktorat Jenderal Pajak memajaki Google atas penghasilan yang didapat di Indonesia. Negosiasi yang dilakukan berkali-kali belum membuahkan hasil. Google masih menolak membayar pajak penghasilan yang ditaksir sebesar Rp 5 triliun.selengkapnya

Amnesti Pajak Jadi Jalan PintasAmnesti Pajak Jadi Jalan Pintas

India kini sedang dirundung panik setelah kebijakan penarikan mata uang terbesarnya menjadi bumerang bagi perekonomiannya. Kebijakan amnesti pajak kini menjadi solusi yang ditawarkan.selengkapnya

Mendikbud Inginkan Satuan Kerjanya Bisa Jadi Sumber Penghasil UangMendikbud Inginkan Satuan Kerjanya Bisa Jadi Sumber Penghasil Uang

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menginstruksikan pada satuan kerjanya untuk bisa menjadi sumber penghasil negara bukan pajak.selengkapnya

Tax Amnesty III Bakal Diramaikan Profesional dan UMKMTax Amnesty III Bakal Diramaikan Profesional dan UMKM

Program tax amnesty telah memasuki periode ketiga atau periode terakhir. Sejauh ini, program tax amnesty terbilang cukup sukses dengan tingginya tarif tebusan yang diperoleh.selengkapnya

Suatu saat kartu NPWP bisa jadi kartu e-moneySuatu saat kartu NPWP bisa jadi kartu e-money

Otoritas pajak berharap fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak hanya sekadar kartu identitas saja. Oleh karenany, saat ini Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tengah menyiapkan cara agar NPWP juga bisa dijadikan alat transaksi oleh WP.selengkapnya



 
TAGS # :