TOP REVIEW: Berburu Tax Amnesty, Suami Sri Mulyani Cemburu dan Pak Ken pun Tifus

Ahad 4 Sep 2016 07:51Administratordibaca 277 kaliSemua Kategori

antara 226

Program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty terus digalakkan pemerintah meskipun banyak nada sumir atas pelaksanaannya. Apalagi dana tebusan tax amnesty hingga saat ini baru mencapai Rp3,69 triliun.

Selain itu, dua ujung tombak dari program tax amnesty ini mencurahkan hatinya soal tax amnesty. Bahkan, Dirjen Pajak Pajak Ken Dwijugiasteadi terserang penyakit tifus, dan harus rela beristirahat dalam pengawalan kebijakan yang diterapkan pada Juli 2016 hingga Maret 2017.


Sakit tipus yang dialami Ken terungkap saat Komisi XI DPR RI kembali melanjutkan rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain  menanyakan perihal klarifikasi pemangkasan anggaran pada APBNP 2016, Komisi VI DPR RI menanyakan progres kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty)
.

Namun, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi tidak hadir di dalam Ruang Rapat Komisi XI DPR RI. Sebelum menanyakan mengenai progres tax amnesty, Anggota Komisi XI Andreas Eddy Susetyo menanyakan ke mana Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi.


"Pak Ken Sakit Tifus," seru barisan Kementerian Keuangan.


"Oh mudah-mudahan tidak lama ya Bu," jawab Andreas di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu 31 Agustus 2018.


Meskipun baru sembuh dari sakit tipus, Presiden Jokowi memanggil Ken di Istana Kepresidenan guna membahas progres tax amnesty hingga gugatan tax amnesty di Mahkamah Konstitusi (MK).


"Saya sudah kena tax amnesty, tifus saja," kata Ken di Komplek Istana, Jakarta, Kamis 1 September 2016.


Ken mengaku, kedatangannya saat ini di Istana Kepresidenan masih belum diketahui soal apa. Padahal, belakangan ini santer dikabarkan mengenai sidang uji materi UU pengampunan pajak.


"Belum tahu soal apa, dipanggil Presiden ya datang saja," tandasnya.


Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku program tax amnesty ini membuat suaminya cemburu. Pasalnya, Ibu Ani sapaan akrabnya mengaku UU Tax Amnesty selalu ia bawa ketika tidur. Selain UU Tax Amnesty, RAPBN 2017 juga menjadi salah satu fokus Sri Mulyani. UU ini juga tak jarang dibawa Sri Mulyani hingga ia terlelap.


"Semenjak saya jadi Menteri Keuangan, ada dua UU yang setiap hari tidur bersama saya, jadi bantal saya. UU APBN dan UU Tax Amnesty. Dia lebih dekat dari suami saya," kata Sri Mulyani di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok.


Ketika suami Sri Mulyani masih berada di Amerika Serikat, UU inilah yang menjadi teman tidurnya setiap malam. Bahkan, ketika suaminya telah kembali ke Indonesia, ia mengaku sering dicemburui sang suami karena dirinya sangat memprioritaskan UU tersebut.


"Dan sekarang dia cemburu dengan UU itu karena terus saya lihat," tutur Sri Mulyani yang disambut gelak tawa para hadirin.


Namun, Sri Mulyani tidak mempersoalkan hal tersebut. Sebab, menurutnya, hal ini adalah kewajiban yang harus terus dilakukan.


"Ini adalah kewajiban dan saya tidak keberatan," tutupnya.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 3 September 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Sri Mulyani: Hubungi Saya Jika Ada yang Halangi Ikut Tax AmnestySri Mulyani: Hubungi Saya Jika Ada yang Halangi Ikut Tax Amnesty

Pemerintah menyatakan menjamin kenyamanan semua wajib pajak yang akan mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merespons kabar pemerintah Singapura yang mencoba menghambat pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

Soal Tax Amnesty, Sri Mulyani: Saya Akan Lihat dengan Hati-HatiSoal Tax Amnesty, Sri Mulyani: Saya Akan Lihat dengan Hati-Hati

Pemerintah saat ini telah mulai menjalankan UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Namun, meskipun Menteri Keuangan berganti, Bambang PS Brodjonegoro mengharapkan program ini tetap akan berjalan hingga akhir Maret mendatang.selengkapnya

Banyak Pasangan Bertengkar, Ken Dituding Pro Suami soal Tax AmnestyBanyak Pasangan Bertengkar, Ken Dituding Pro Suami soal Tax Amnesty

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengutarakan bahwa hingga saat ini terdapat beberapa wanita yang menanyakan perihal harta kekayaan suami kepada dirinya. Pertanyaan ini juga berkaitan dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Ini yang Banyak Ditanyakan ke Sri Mulyani tentang Tax AmnestyIni yang Banyak Ditanyakan ke Sri Mulyani tentang Tax Amnesty

Walau telah menginjak bulan kedua, pemerintah masih berulang kali melakukan sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, mayoritas masyarakat menanyakan soal harta, yakni sebesar 10 ribu penanya.selengkapnya

Sri Mulyani: Saya Tidak Peduli Asal Google Dari ManaSri Mulyani: Saya Tidak Peduli Asal Google Dari Mana

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan semua perusahaan baik lokal atau internasional wajib membayar pajak. Sri Mulyani menyebut Google selama ingin beroperasi di Indonesia.selengkapnya

Sri Mulyani Jadi Menteri Keuangan, Tarif Tebusan Tax Amnesty NaikSri Mulyani Jadi Menteri Keuangan, Tarif Tebusan Tax Amnesty Naik

Reshuffle kabinet yang memasukkan Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan memberi efek positif bagi program pengampunan pajak atau tax amnesty .selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya

Buruh tolak rencana penurunan PTKPBuruh tolak rencana penurunan PTKP

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karena akan makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.selengkapnya

DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya



 
TAGS # :