Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui usulan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tentang memindahkan lokasi Bandara Wasior.
Disisi lain,Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berencana akan melakukan penyidikan data pajak terhadap perusahaan berbasis IT yang beroperasi di Indonesia namun masih memiliki induk perusahaan di luar negeri. Di antaranya Yahoo, Twitter, dan Facebook.
Sementara itu, tiga wanita Indonesia masuk dalam daftar 50 pengusaha wanita tersukses di Asia versi Forbes.
Beira-berita tersebut menjadi topik yang hangat bagi para pembaca kanal Bisnis Okezone.com sepanjang pekan kemarin. Berikut berita selengkapnya.
Jokowi: Ini Perintah, Bangun Bandara Wasior!
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui usulan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tentang memindahkan lokasi Bandara Wasior, sekaligus pengembangannya agar dapat dimasuki pesawat-pesawat yang cukup besar, sekelas ATR 72.
Pasalnya, landasan pacu (runway) Bandara Wasior sekarang hanya 600 meter, sehingga hanya pesawat kecil yang dapat memasuki bandara.
"Ini perintah, Bandara Wasior dibangun dimulai dengan runway yang panjang, itu tugas pak Gubernur, Bupati siapkan lahan, agar tahun depan bisa dibangun," kata Jokowi saat peresmian Pelabuhan Wasior, di Teluk Wondama, Papua Barat, Selasa (5/4/2016).
Jokowi pun menyindir Bandara Wasior yang hanya memiliki panjang runway 600 meter. Padahal kata Jokowi, dengan diperbesarkannya bandara, maka pesawat-pesawat besar dapat memasuki Bandara Wasior.
"Masa airportnya runwaynya pendek. Kalau panjang bisa pesawat besar turun," kata Jokowi.
Namun, karena perpanjang runway Bandara Wasior tidak memungkinkan, maka akan dipindahkan dan mencari lokasi baru agar pengembangan bandara dapat maksimal.
3 Kartini Indonesia Tersukses di Asia
Wanita saat ini memang memegang peranan penting dalam membangun perusahaan untuk dapat keluar dari krisis. Berdasarkan data yang dirilis pada Maret 2016, saat ini 24 persen wanita memegang peranan sebagai pebisnis senior di berbagai negara.
Di Indonesia, jumlah wanita yang menjadi pimpinan perusahaan saat ini tak lagi menjadi sesuatu yang langka. Bahkan dari sejumlah pimpinan perusahaan wanita di Indonesia, tiga di antaranya termasuk jajaran pebisnis tersukses di Asia.
Mengutip data majalah Forbes, berikut ini tiga wanita pebisnis asal Indonesia yang sukses di Asia:
1. Shinta Widjaja Kamdani, CEO Sintesa Group
Pada 1999, wanita berusia 49 tahun ini mulai mengambil alih kendali bisnis yang dimiliki oleh keluarga besarnya. Ketika itu, dia melakukan restrukturisasi usaha dengan mengubah nama perusahaan dari Tigakarsa ke Sintesa.
Kini Shinta memiliki 17 unit bisnis, mulai produk konsumen, properti, manufaktur, hingga energi. Pendapatan per tahun yang diperoleh bahkan mencapai USD1,2 miliar. Secara keseluruhan, Shinta kini juga mempekerjakan 6.000 karyawan ke seluruh unit bisnis.Ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Di Asia, Shinta menduduki peringkat 21, sekaligus menjadi wanita Indonesia dengan peringkat tertinggi dalam jajaran wanita tersukses di Asia.
2. Parwati Surjaudaja, Presiden Direktur dan CEO Bank OCBC NISP
Parwati Surjaudaja menjadi salah satu pimpinan perbankan yang berhasil menarik perhatian dunia internasional. Wanita keturunan Fujian, China, ini kini telah menjadi Presiden Direktur Bank OCBC NISP.
Jabatan tersebut telah ia duduki sejak Desember 2008. Mewarisi aset perbankan yang dimiliki oleh kakeknya, kini wanita berusia 51 tahun itu berhasil membawa OCBC NISP sebagai bank dengan total aset ke-12 terbesar di Indonesia mencapai USD 9,2 miliar.
Dalam urutan wanita pebisnis tersukses di Asia, Parwati Surjaudaja menduduki peringkat 40 dan menjadi satu-satunya bankir yang menduduki peringkat teratas pebisnis wanita tersukses di Asia.
3. Wendy Sui Cheng Yap, Co-Founder, Presiden Direktur, dan CEO Nippon Indosari
Melalui industri makanan, Nippon Indosari, Wendy Sui Cheng Yap, putri dari mantan eksekutif Grup Salim Piet Yap berhasil memperoleh pendapatan sebesar USD121,9 juta pada sembilan bulan pertama 2015, naik 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kini, Yap tengah mempersiapkan ekspansi bisnis ke Filipina. Menggandeng perusahaan asal Jepang, Monde Nissin Cooperation, Nippon menginvestasikan dana hingga USD6,8 juta untuk membentuk perusahaan makanan patungan di Filipina.
Saat ini Yap juga terjun dalam bisnis keluarga lainnya seperti pengelolaan sumber daya alam, hingga real estate. Ekspansi bisnis ini telah berhasil membawa nama Yap tercatat pada peringkat 47 perempuan tersukses di Asia.
Ditjen Pajak Kejar Data Yahoo dan Facebook hingga ke Singapura
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berencana akan melakukan penyidikan data pajak terhadap perusahaan berbasis IT yang beroperasi di Indonesia namun masih memiliki induk perusahaan di luar negeri. Di antaranya Yahoo, Twitter, dan Facebook.
Menurut Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, pemerintah akan mengejar data pajak ini hingga ke Singapura. Data ini diperlukan untuk mengetahui berapa potensi pajak dari pendapatan iklan yang diperoleh ketiga perusahaan ini.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan melakukan pemeriksaan terhadap penerimaan iklan dari Google. Pasalnya, saat ini pajak yang dibayarkan oleh Google diperkirakan masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan total penerimaan iklan.
"Inggris, Prancis, Italia selama ini mengejar Google karena pendapatan mereka tidak sebanding dengan penerimaan pajak yang diterima. Di Indonesia mereka dapat banyak bisnis tapi kita enggak yakin berapa pajaknya. Ini akan kita cek," jelas Bambang di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu, 6 April 2016.
Sumber : okezone.com (Jakarta, 11 April 2016)
Foto : okezone.com
Sri Mulyani: Indonesia akan perjuangkan hak pajak yang adil dari perusahaan globalUsai menghadiri pertemuan para pemimpin keuangan G20 di Buenos Aires, Argentina, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membawa beberapa isu terkait perekonomian global dan domestik, termasuk perpajakan.selengkapnya
Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiPemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya
Facebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan IndonesiaFacebook, Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia..? Berikut Penjelasan Mentri Keuangan Indonesia. Gonjang – ganjing tentang pembahasan BUT (Badan Usaha Tetap) yang sampai saat ini belum di dirikan oleh Fb, Twitter, Dan Instagram, membuat mentri keuangan Indonesai Bambang P.S. Brodjonegoro membuat satu pernyataan yang mengatakan jika para raksasa Internetselengkapnya
Di G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan TransparanPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, Indonesia mendukung diterapkannya kebijakan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang.selengkapnya
Presiden Joko Widodo Hadiri Rapat Pimpinan Nasional III Direktorat Jenderal PajakPresiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyempatkan diri hadir di Rapat Pimpinan Nasional III Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengarahan terkait kesiapan Ditjen Pajak mengamankan target penerimaan pada tahun 2016 ini. Sebelumnya, Jokowi juga telah menyampaikan SPT Tahunannya melalui e-filing.selengkapnya
Jokowi Miliki Data Pengusaha yang Simpan Uang di Luar NegeriPresiden Joko Widodo mengajak para pengusaha untuk memanfaatkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak yang telah ditetapkan pemerintah.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
