TOP OF THE WEEK: Pemerintah Tak Punya Dana hingga Syarat Ketemu Menkeu

Ahad 14 Ags 2016 09:52Administratordibaca 256 kaliSemua Kategori

okezone 237

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui, pemerintah tidak mempunya dana yang besar untuk membangun infrastruktur. Untuk itu, pemerintah kembali memangkas anggaran Rp133 triliun dalam APBN-P 2016 dan mendorong kesuksesan kebijakan tax amnesty.

Ibu Ani sapaan akrabnya juga meminta agar para sekuritas yang menjadi gateway untuk semaksimal mungkin membantu pemerintah untuk menyukseskan amnesti pajak. Ibu Ani memberi syarat bagi sekuritas yang ingin bertemu langsung dengannya harus punya dana kelolaannya mencapai puluhan triliun.


Namun, masih terdapat banyak keluhan dari investor untuk berinvestasi di daerah meskipun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerapkan program layanan satu pintu dan investasi tiga jam.


Ketiga berita tersebut, merupakan berita-berita yang populer selama akhir pekan kemarin di kanal bisnis Okezone.com. Berikut berita selengkapnya:


Sri Mulyani: Pemerintah Tak Punya Dana

Pemerintah akan memangkas anggaran negara sebesar Rp133 triliun, untuk menyehatkan APBN. Meski dipangkas, namun pembangunan infrastruktur tidak akan disentuh.


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini pemerintah harus memangkas anggaran negara lantaran minim dana. Untuk itu, dia juga melihat bahwa pembangunan infrastruktur tidak harus dibebani ke pemerintah.


"Karena pemerintah tidak punya dana, dan memang tidak semestinya semua infrastruktur dibangun pemerintah," kata dia di BEI.


Menurutnya, pembangunan infrastruktur di negara-negara lain memang kebanyakan mengambil peran swasta alias Public Private Partnership (PPP).


"Kalau di Singapura itu kan mereka kan menggunakan ppp," tambah dia.


Menkeu Sri Mulyani: Kalau Cuma Rp1 Triliun Jangan Ketemu Saya


Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong kesuksesan program amnesti pajak alias tax amnesty.


Sri Mulyani meminta para sekuritas yang menjadi gateway untuk semaksimal mungkin membantu pemerintah untuk menyukseskan amnesti pajak. Dirinya juga mengundang sekuritas yang ingin bertemu langsung dengannya untuk melaporkan hasil dana kelolaan repatriasi.


"Jadi tolong bantu dengan wajah yang baik kalau Anda kenapa potensial investor. Saya ingin lihat di dashboard saya. Kalau ketemu saya, dari gateway bilang sudah dapat sekian banyak partisipan tax amnesty dan sekian puluh triliun yang dikelola," tuturnya di Gedung BEI.


Namun, Sri Mulyani memberi syarat bagi sekuritas yang ingin bertemu langsung dengannya harus punya dana kelolaannya mencapai puluhan triliun.


"Kalau Rp1 triliun enggak usah ketemu saya, itu bukan kelas Anda. Akan saya lihat di dashboard itu. Sekuritas efek yang mana yang paling impresif," katanya.


"Kalau hari ini saya ketemu, saya enggak bisa bedakan, antara yang kelihatannya meyakinkan, batiknya bagus," imbuhnya diikuti gelak tawa dari undangan.

Kepala BKPM Banyak Terima Keluhan dari Investor di Daerah

Investasi di daerah selama ini masih belum terlalu diminati oleh investor. Penyebabnya tak lain adalah karena sulitnya perizinan yang harus diurus langsung oleh investor.


Kini, setelah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerapkan program layanan satu pintu dan investasi tiga jam, ternyata masih terdapat banyak keluhan dari investor untuk berinvestasi di daerah.


Namun, Kepala BKPM Thomas Lembong mengakui maklum atas kondisi ini. Sebab, pemerintah daerah belum sepenuhnya terbiasa dengan aturan-aturan yang diterbitkan oleh BKPM.


"(Sekarang) banyak keluhan (di luar Jawa). Saya harus memaklumi karena baru ada di era Jokowi ada program khusus untuk membangun dari pinggiran," kata Tom di Kantor BKPM.


Tom mengungkapkan, salah satu kendala utama yang dihadapi oleh investor adalah sulitnya menemukan kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Bahkan, alamat kantor pun belum dapat diakses melalui Google.


Untuk itu, perlu kerja sama intensif dengan pemerintah daerah. Tom optimis, kerja sama ini dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi pada daerah-daerah di Indonesia.


"Harus kerja sama dengan pemerintah daerah. Saya yakin akan banyak (infrastruktur) yang terbangun," tutupnya.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 12 Agustus 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

Sri Mulyani: Hubungi Saya Jika Ada yang Halangi Ikut Tax AmnestySri Mulyani: Hubungi Saya Jika Ada yang Halangi Ikut Tax Amnesty

Pemerintah menyatakan menjamin kenyamanan semua wajib pajak yang akan mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merespons kabar pemerintah Singapura yang mencoba menghambat pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

Sri Mulyani: Saya Tidak Peduli Asal Google Dari ManaSri Mulyani: Saya Tidak Peduli Asal Google Dari Mana

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan semua perusahaan baik lokal atau internasional wajib membayar pajak. Sri Mulyani menyebut Google selama ingin beroperasi di Indonesia.selengkapnya

Ini 8 `PR` yang Harus Dikerjakan Menkeu Sri MulyaniIni 8 `PR` yang Harus Dikerjakan Menkeu Sri Mulyani

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai ada delapan 'pekerjaan rumah (PR) bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Pertama tidak lain yakni menggenjot penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah Tak Perlu Tunggu Tax Amnesty untuk APBN-P 2016Pemerintah Tak Perlu Tunggu Tax Amnesty untuk APBN-P 2016

Pemerintah sudah seharusnya mempersiapkan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dan mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tanpa harus menunggu kepastian soal RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. "Saya setuju dan harus segera dan tidak perlu menunggu UU Tax Amnesty," kata Kepala Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), Anggito Abimanyuselengkapnya

Sri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia RayaSri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia Raya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya



 
TAGS # :