TOP OF THE WEEK: Pemerintah Tak Punya Dana hingga Syarat Ketemu Menkeu

Ahad 14 Ags 2016 09:52Administratordibaca 246 kaliSemua Kategori

okezone 237

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui, pemerintah tidak mempunya dana yang besar untuk membangun infrastruktur. Untuk itu, pemerintah kembali memangkas anggaran Rp133 triliun dalam APBN-P 2016 dan mendorong kesuksesan kebijakan tax amnesty.

Ibu Ani sapaan akrabnya juga meminta agar para sekuritas yang menjadi gateway untuk semaksimal mungkin membantu pemerintah untuk menyukseskan amnesti pajak. Ibu Ani memberi syarat bagi sekuritas yang ingin bertemu langsung dengannya harus punya dana kelolaannya mencapai puluhan triliun.


Namun, masih terdapat banyak keluhan dari investor untuk berinvestasi di daerah meskipun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerapkan program layanan satu pintu dan investasi tiga jam.


Ketiga berita tersebut, merupakan berita-berita yang populer selama akhir pekan kemarin di kanal bisnis Okezone.com. Berikut berita selengkapnya:


Sri Mulyani: Pemerintah Tak Punya Dana

Pemerintah akan memangkas anggaran negara sebesar Rp133 triliun, untuk menyehatkan APBN. Meski dipangkas, namun pembangunan infrastruktur tidak akan disentuh.


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini pemerintah harus memangkas anggaran negara lantaran minim dana. Untuk itu, dia juga melihat bahwa pembangunan infrastruktur tidak harus dibebani ke pemerintah.


"Karena pemerintah tidak punya dana, dan memang tidak semestinya semua infrastruktur dibangun pemerintah," kata dia di BEI.


Menurutnya, pembangunan infrastruktur di negara-negara lain memang kebanyakan mengambil peran swasta alias Public Private Partnership (PPP).


"Kalau di Singapura itu kan mereka kan menggunakan ppp," tambah dia.


Menkeu Sri Mulyani: Kalau Cuma Rp1 Triliun Jangan Ketemu Saya


Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong kesuksesan program amnesti pajak alias tax amnesty.


Sri Mulyani meminta para sekuritas yang menjadi gateway untuk semaksimal mungkin membantu pemerintah untuk menyukseskan amnesti pajak. Dirinya juga mengundang sekuritas yang ingin bertemu langsung dengannya untuk melaporkan hasil dana kelolaan repatriasi.


"Jadi tolong bantu dengan wajah yang baik kalau Anda kenapa potensial investor. Saya ingin lihat di dashboard saya. Kalau ketemu saya, dari gateway bilang sudah dapat sekian banyak partisipan tax amnesty dan sekian puluh triliun yang dikelola," tuturnya di Gedung BEI.


Namun, Sri Mulyani memberi syarat bagi sekuritas yang ingin bertemu langsung dengannya harus punya dana kelolaannya mencapai puluhan triliun.


"Kalau Rp1 triliun enggak usah ketemu saya, itu bukan kelas Anda. Akan saya lihat di dashboard itu. Sekuritas efek yang mana yang paling impresif," katanya.


"Kalau hari ini saya ketemu, saya enggak bisa bedakan, antara yang kelihatannya meyakinkan, batiknya bagus," imbuhnya diikuti gelak tawa dari undangan.

Kepala BKPM Banyak Terima Keluhan dari Investor di Daerah

Investasi di daerah selama ini masih belum terlalu diminati oleh investor. Penyebabnya tak lain adalah karena sulitnya perizinan yang harus diurus langsung oleh investor.


Kini, setelah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerapkan program layanan satu pintu dan investasi tiga jam, ternyata masih terdapat banyak keluhan dari investor untuk berinvestasi di daerah.


Namun, Kepala BKPM Thomas Lembong mengakui maklum atas kondisi ini. Sebab, pemerintah daerah belum sepenuhnya terbiasa dengan aturan-aturan yang diterbitkan oleh BKPM.


"(Sekarang) banyak keluhan (di luar Jawa). Saya harus memaklumi karena baru ada di era Jokowi ada program khusus untuk membangun dari pinggiran," kata Tom di Kantor BKPM.


Tom mengungkapkan, salah satu kendala utama yang dihadapi oleh investor adalah sulitnya menemukan kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Bahkan, alamat kantor pun belum dapat diakses melalui Google.


Untuk itu, perlu kerja sama intensif dengan pemerintah daerah. Tom optimis, kerja sama ini dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi pada daerah-daerah di Indonesia.


"Harus kerja sama dengan pemerintah daerah. Saya yakin akan banyak (infrastruktur) yang terbangun," tutupnya.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 12 Agustus 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

Sri Mulyani: Hubungi Saya Jika Ada yang Halangi Ikut Tax AmnestySri Mulyani: Hubungi Saya Jika Ada yang Halangi Ikut Tax Amnesty

Pemerintah menyatakan menjamin kenyamanan semua wajib pajak yang akan mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merespons kabar pemerintah Singapura yang mencoba menghambat pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

Sri Mulyani: Saya Tidak Peduli Asal Google Dari ManaSri Mulyani: Saya Tidak Peduli Asal Google Dari Mana

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan semua perusahaan baik lokal atau internasional wajib membayar pajak. Sri Mulyani menyebut Google selama ingin beroperasi di Indonesia.selengkapnya

Ini 8 `PR` yang Harus Dikerjakan Menkeu Sri MulyaniIni 8 `PR` yang Harus Dikerjakan Menkeu Sri Mulyani

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai ada delapan 'pekerjaan rumah (PR) bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Pertama tidak lain yakni menggenjot penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah Tak Perlu Tunggu Tax Amnesty untuk APBN-P 2016Pemerintah Tak Perlu Tunggu Tax Amnesty untuk APBN-P 2016

Pemerintah sudah seharusnya mempersiapkan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dan mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tanpa harus menunggu kepastian soal RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. "Saya setuju dan harus segera dan tidak perlu menunggu UU Tax Amnesty," kata Kepala Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), Anggito Abimanyuselengkapnya

Sri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia RayaSri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia Raya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :