TOP OF THE WEEK : Jokowi Dihadang Hama hingga Petugas Pajak Kerap Diintimidasi

Ahad 17 Apr 2016 10:55Administratordibaca 447 kaliSemua Kategori

okezone 027

Topik Panama Papers semakin hangat. Bahkan, kasus ini kini menyeret nama besar dalam Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tidak hanya itu, sejumlah pengusaha juga dikabarkan masuk dalam daftar nama di Panama Papers.

Selain, Panama Papers, ada juga kisah pilu dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pasalnya, dua petugas DJP harus meregang nyawa saat menyampaikan surat sita untuk Wajib Pajak yang menunggak.


Berikut ini tiga berita yang paling banyak dibaca pembaca Bisnis Okezone pada pekan ini, seperti dirangkum (ini hari dan tanggal)

 

1. Harry Azhar Azis Disebut Panama Papers, Ini Respons BPK

Panama Papers dalam satu minggu terakhir telah menjadi buah bibir masyarakat. Menariknya, dalam dokumen ini terdapat nama Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis.


Menanggapi hal ini, Direktur Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK Bahtiar Arif mengungkapkan bahwa Harry Azhar Lubis belum tentu terlibat dalam pengemplangan pajak. Sebab, hal ini belum dapat dibuktikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.


"Apakah setiap orang dalam Panama Papers sudah pasti bersalah, belum tentu," kata Bahtiar Arif di kantor pusat BPK, Jakarta, Rabu (13/3/2016).


BPK pun menegaskan tidak berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap Harry Azhar. Sebab, hal ini adalah hak dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.


"Pemeriksaan BPK adalah keuangan negara. Apakah itu (nama-nama dalam Panama Papers menggunakan) uang negara? Kan bukan," tukas Bahtiar.

2. Petugas Pajak Kerap Dapat Ancaman dan Intimidasi


Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kini telah memiliki 4.551 petugas penyidik dan pemeriksaan pajak. Petugas fungsional ini akan disebar di seluruh daerah Indonesia untuk melakukan penyelidikan data-data perpajakan, baik pajak pribadi maupun pajak badan.


Namun, kabar duka kini datang dari dunia perpajakan. Dua orang pegawai Ditjen Pajak tewas ditikam oleh pemilik usaha jual beli getah karet. Pelaku tidak terima dengan kedatangan kedua pegawai ini dan langsung menghabisi nyawa keduanya. Kejadian ini terjadi di Gunung Sitoli, Sumatera Utara, Selasa (12/4/2016) sore.


Kedua korban diketahui bernama Parado Toga Fransriaono Siahaan, juru sita seksi penagihan pajak, Unit Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga dan Sozanolo Lase merupakan pegawai honorer Kantor Pajak Gunungsitoli. Sedangkan pelaku pembunuhan berinisial AL alias Ama Teti Lahagu.


Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Mekar Satria Utama, kejadian intimidasi terhadap petugas pajak di lapangan ternyata tak hanya terjadi kali ini. Selama ini, petugas pajak yang bertugas di lapangan sering kali menerima ancaman dari wajib pajak yang enggan mematuhi aturan perpajakan.


"Dalam menjalankan tugas Juru Sita Pajak Negara (JPSN) kerap menerima ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak yang tidak kooperatif dengan proses penagihan pajak," kata Mekar dalam keterangan yang diterima Okezone secara tertulis, Selasa (14/2/2016).


Pekerjaan ini pun merupakan salah satu yang memiliki risiko tinggi. Namun, negara sangat membutuhkan tenaga JSPN agar target penerimaan negara sektor pajak dapat tercapai.


"Dalam organisasi Direktorat Jenderal Pajak, JSPN memiliki tugas dan fungsi yang strategis yaitu melakukan penagihan atas tunggakan pajak dalam rangka mengamankan penerimaan Negara, namun memiliki risiko yang tinggi," tukas Mekar.

3. Telat Datang, Jokowi Dihadang Hama Ulat


Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dalam kunjungan ini, kedatangan Jokowi sempat molor selama 30 menit dari jadwal sebelumnya, yaitu pada pukul 10.00 WIB.


Menurut Jokowi, alasan keterlambatan tiba di lokasi acara adalah karena secara dadakan beliau turun untuk melihat ladang bawang di sekitar lokasi acara.

"Tadi saya turun liat sawah (ladang bawang). Jaraknya 6 km dari sini," kata Jokowi dalam acara peresmian program sinergi aksi untuk ekonomi rakyat di Sub Terminal Agropolitan Desa Larangan, Brebes, Senin (11/4/2016).


Menariknya, dalam blusukan tersebut Jokowi menemukan bibit bawang yang masih mahal. Bahkan, para petani mengeluh bahwa bibit tersebut memiliki ulat. "Saya sudah lihat. Dari laporan petani, bibit harganya mahal. Di dalamnya ada hama ulat. Saya cek, saya buka. Betul, ada hama ulat. Ada semuanya," tegas Jokowi.


Untuk itu, Jokowi menegaskan Kementerian Pertanian untuk dapat segera mengatasi hal ini. Pasalnya, hal ini telah menjadi persolan klasik yang tak kunjung dapat diselesaikan. "Artinya saya tahu, kalau yang ngomong rakyat pasti betul. Sudah saya cek, betul. Saya sudah dengar ini," tukasnya.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 17 April 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

Pemerintah Kejar Terus Nama dalam Panama PapersPemerintah Kejar Terus Nama dalam Panama Papers

‎Pemerintah kembali akan melakukan pengejaran terhadap para pengemplang pajak yang namanya tercantum dalam Panama Papers. Sebab banyak wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak secara benar tercantum dalam laporan tersebut.selengkapnya

Nama dalam Panama Papers Dinilai Ingin Jegal Tax AmnestyNama dalam Panama Papers Dinilai Ingin Jegal Tax Amnesty

Pemerintah diminta waspada dan tegas, lantaran disinyalir ada beberapa nama-nama penting dan pejabat yang tercantum dalam daftar Panama Papers akan berupaya menjegal kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Pengamat ekonomi, Dahnil Simanjuntak menerangkan kemungkinan motifnya, mereka ingin tetap menyimpan uang di Singapura atau negara tax heavens agar tidak diusut oleh aparat penyidik.selengkapnya

Jokowi Sudah Punya Nama-Nama Sebelum Panama Papers BocorJokowi Sudah Punya Nama-Nama Sebelum Panama Papers Bocor

residen Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memiliki data-data warga negara Indonesia (WNI) yang menyimpan uangnya di luar negeri untuk menghindari pajak sebelum pada akhirnya data-data tersebut bocor melalui Panama Papers. "Sebelum Panama pun saya sudah punya satu bundle nama-nama," kata Jokowi dalam rapat kerja bersama para kepala daerah hasil pilkada serentak 2015, di Istana Negara, Jakartaselengkapnya

Ada Orang RI di Daftar Panama Papers yang Belum Lapor PajakAda Orang RI di Daftar Panama Papers yang Belum Lapor Pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan telah menelusuri data dari nama-nama orang Indonesia yang terseret dalam daftar Panama Papers. Hasilnya, ada beberapa dari nama pebisnis dan politikus Indonesia yang masuk dalam daftar Panama Papers yang belum pernah melaporkan pajak atas aset maupun harta kekayaannya.selengkapnya

Awal Mei, ICIJ Buka Data 200 Ribu Perusahaan dalam Panama PapersAwal Mei, ICIJ Buka Data 200 Ribu Perusahaan dalam Panama Papers

Ini merupakan bank data terbesar yang pernah dirilis ke publik, dengan menampilkan ratusan ribu perusahaan cangkang berikut nama para pemiliknya di sejumlah negara suaka pajak (tax havens).selengkapnya

Ini Sebab Artis Bisa Dapat Tagihan Pajak dalam Jumlah BesarIni Sebab Artis Bisa Dapat Tagihan Pajak dalam Jumlah Besar

Para pekerja seni dan artis di Indonesia sering mengeluhkan masih ditagih kewajiban pajak dalam jumlah yang besar. Padahal setiap honor yang didapatkan usai menyelesaikan sebuah pekerjaan sudah dipotong pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :