TOP OF THE WEEK: Berantas Kartel hingga WNI Berburu Tax Amnesty di AS

Ahad 14 Ags 2016 18:29Administratordibaca 265 kaliSemua Kategori

okezone 238

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan menteri-menteri ekonomi Jokowi-JK. Terdapat beberapa keputusan dalam rakor, salah satunya membereskan praktik kartel yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberi pesan kepada Dirjen Anggaran terkait rencana pemangkasan anggaran Rp133 triliun yang diminta Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bambang pun menyarankan anggaran yang dipotong adalah yang sudah pasti tidak bisa dijalankan tahun ini.


Program pengampunan pajak atau tax amnesty ternyata telah mulai dilirik oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang menetap di luar negeri. Salah satunya adalah di Amerika Serikat (AS).


Ketiga berita tersebut, merupakan berita-berita yang populer selama akhir pekan kemarin di kanal bisnis Okezone.com. Berikut berita selengkapnya:


Rapat 3 Jam dengan Menteri Ekonomi, Polri Siap Berantas Kartel

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengadakan rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Rakor pun berlangsung kurang lebih tiga jam.


Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, pada intinya rakor ini dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, berusaha untuk mendorong peningkatan penerimaan negara, termasuk untuk Kepolisian untuk melakukan langkah-langkah membantu penegakan hukum penyelundupan.


"Misalnya kemudian di Pantai Timur maupun daerah lain perbatasan Kalimantan. Artinya ada potensi penerimaan negara," ucapnya saat konferensi pers di Mabes Polri.


Kemudian, pihaknya juga sepakat untuk mendukung dalam rangka menciptakan iklim investasi, yang sedang disusun oleh Kepala BKPM. Termasuk memberikan jaminan keamanan bagi investor yang berinvestasi dan berusaha di Indonesia.


"Tadi seluruh Kapolda, Kapolres, kemudian jajaran Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, KPPU, dan seluruh Kakanwil Bea Cukai serta kantor Bea Cukai seluruh wilayah Indonesia mengikuti acara ini," tuturnya.


Berikutnya, masih kata Tito, dalam rangka untuk menekan inflasi, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita bersama Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi dan Ketua KPPU Syarkawi Rauf sudah menjelaskan beberapa kebijakan dalam rangka untuk menjaga stabilitas harga dan memelihara kondisi persaingan usaha yang sehat.


"Kartel-kartel kita akan awasi dan memonitor dan lakukan penegakan hukum terhadap kartel-kartel dan spekulan-spekulan yang memainkan harga. Kita juga akan membantu stabilitas harga ini dengan mengamankan supply, produksi maupun distribusi," terang Tito.


Terakhir, pihaknya akan siap membantu Kemendag dan Kementan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasi pasar (OP). Untuk itu, seluruh jajaran Kepolisian akan dikerahkan guna membantu agar operasi pasar berlangsung dengan lancar dan tertib.


"Kita Kepolisian akan amankan, kita instruksikan seluruh jajaran untuk membantu agar operasi pasar berlangsung, tidak boleh dihalang-halangi. Yang menghalang-halangi kita akan proses penegakan hukum," pungkasnya.

Sri Mulyani Pangkas Anggaran, Ini Pesan Mantan Menkeu


Pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran belanja pemerintah dan dana transfer ke daerah sebanyak Rp133,8 triliun pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.


Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro ternyata sudah memberi pesan kepada Dirjen Anggaran terkait rencana pemangkasan anggaran tersebut. Dia menyarankan anggaran yang dipotong adalah yang sudah pasti tidak bisa dijalankan tahun ini.


"Yang pasti kami sudah kasih message kepada Dirjen Anggaran, saya kasih, kami Bappenas sudah beri pesan pemotongan atau self blocking kementerian yang pasti tidak bisa 100 persen tereksekusi," kata Bambang di kantornya.


Dia juga menyarankan untuk tidak menyentuh belanja prioritas dan penghematan dari lelang. Bambang mencontohkan pada Kementerian PUPR banyak self blocking dari penghematan.


"Meski itu pemotongan belanja barang dan dinas harus disesuaikan tugas fungsi, karena ada sifatnya pelayanan jadi porsinya belanja dinas jadi harus ada proporsi belanja dinas sebagai penunjang sebagai funsgi kementerian dan proporsi sebagai fungsi utama, maka kami self blocking semoga tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi di kuartal II," tukas Bambang yang pernah menjadi menteri keuangan.

Sekadar informasi, pemotongan anggaran dalam APBN-P 2016 terdiri dari anggaran belanja pemerintah sebesar Rp65 triliun, sementara dana transfer ke daerah dibabat hingga Rp68,8 triliun.


WNI di Amerika Mulai Berburu Tax Amnesty

Program pengampunan pajak atau tax amnesty ternyata telah mulai dilirik oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang menetap di luar negeri. Salah satunya adalah di Amerika Serikat (AS).


Menurut Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak Kementerian Keuangan Puspita Wulandari, WNI dI AS telah banyak yang menanyakan program ini kepada pemerintah. Utamanya adalah bagi WNI yang telah memiliki rumah atau harta benda lainnya di AS.


"Banyak WNI di Amerika yang tanya. Mereka beli rumah di sana lalu mereka belum lapor itu bagaimana. Kita sampaikan bahwa harus ikut program tax amnesty, deklarasi aset," kata Puspita dalam acara diskusi tax amnesty di Kampus UI Salemba.


Diharapkan, WNI di luar negeri akan semakin aktif untuk bertanya kepada pemerintah atau kedutaan besar Indonesia mengenai program pengampunan pajak. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari tingginya denda yang harus dibayarkan apabila tidak melaporkan harta apabila program pengampunan pajak ini berakhir.


"Ini adalah serial serangkaian reform. Reform itu sekali. Ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi sekarang atau tidak sama sekali," imbuhnya.


Diharapkan, WNI di luar negeri dapat berpartisipasi untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tax amnesty adalah satu-satunya jembatan bagi WNI di luar negeri untuk berkontribusi tanpa harus mengalihkan aset.

"Karena selama ini struktur ekonomi Indonesia didominasi oleh komoditas. Ketika komoditas down ekonomi itu langsung jatuh. Jadi butuh dukungan melalui tax amnesty untuk membangun proyek agar ekonomi Indonesia tak bergantung kepada komoditas," tutupnya.

Sumber : okezone.com (Jaakrta, 14 Agustus 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

Menteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarMenteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus Dikejar

Periode I program pengampunan pajak alias tax amnesty terbilang berjalan sukses. Sebab perolehan dana tebusan telah mencapai lebih dari setengah dari target Rp165 triliun.selengkapnya

Pemasukan Berkurang, Pemerintah Pangkas Anggaran Untuk Sejumlah Kementerian dan LembagaPemasukan Berkurang, Pemerintah Pangkas Anggaran Untuk Sejumlah Kementerian dan Lembaga

Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menganggap wajar adanya pemotongan anggaran di sejumlah Kementerian dan Lembaga. Dikatakannya, pemangkasan anggaran di Kementerian dan Lembaga harus dilakukan karena pemasukan negara melalui pajak tidak tercapai seperti yang ditargetkan pemerintah. "Jadi memang pemangkasan anggaran ini sudah tentunya harus dilaksanakan.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Jadi Menteri PPN, Bambang Siap Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi NegaraJadi Menteri PPN, Bambang Siap Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Negara

Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yang baru saja dilantik, telah menempati ruang kerjanya di Gedung Bappenas atau PPN.selengkapnya

Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

DPR Minta Menteri Susi Tidak Potong Anggaran untuk NelayanDPR Minta Menteri Susi Tidak Potong Anggaran untuk Nelayan

Anggota Komisi IV Fadholi mengaku tidak mengerti dasar Kementerian Kelautan dan Perikanan memangkas anggaran untuk pengadaan dan pemberdayaan nelayan dalam pembahasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjjiastuti di gedung DPR Jakarta, Rabu (8/6/2016)‎.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Bea Cukai Dan Australian Border Force Bahas Isu Kepabeanan TerkiniBea Cukai Dan Australian Border Force Bahas Isu Kepabeanan Terkini

Guna memperkuat kerja sama yang telah terjalin antara institusi kepabeanan Indonesia dan Australia, pada 20-21 November 2017 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Australian Border Force (ABF) kembali menyelenggarakan pertemuan tahunan, 17th Customs-to-Customs Talks, di Melbourne, Australia. Dalam pertemuan ini, kedua instansi kepabeanan membahas beberapa isu kepabeanan terkini.selengkapnya

India dan Tiongkok Bisa Jadi Contoh Penerapan Pajak E-CommerceIndia dan Tiongkok Bisa Jadi Contoh Penerapan Pajak E-Commerce

Peneliti perpajakan merekomendasikan India dan Tiongkok untuk dijadikan contoh penerapan pajak e-commerce. Di kedua negara itu, jenis pajak yang ditarik dari e-commerce adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bukan Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

Ditjen Pajak Paparkan Pedoman Penilaian Harta TersembunyiDitjen Pajak Paparkan Pedoman Penilaian Harta Tersembunyi

Pemerintah mendorong wajib pajak untuk mendeklarasikan harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak maupun Surat Penyertaan Harta (SPH) sebelum ketahuan Direktorat Jenderal Pajak. Atas harta tersebut hanya akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) final, tanpa denda. Adapun Ditjen Pajak sudah mengeluarkan Surat Edaran sebagai pedoman untuk menilai harta yang dimaksud.selengkapnya

Perluas Basis Data Perpajakan, DJP Gandeng Go-JekPerluas Basis Data Perpajakan, DJP Gandeng Go-Jek

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan menggandeng perusahaan aplikasi Go-Jek untuk menambah basis data perpajakan dan memetakan potensi digital ekonomi yang saat ini sedang berkembang pesat.selengkapnya

Malang Tambah Layanan Inovasi Bayar Pajak Drive ThruMalang Tambah Layanan Inovasi Bayar Pajak Drive Thru

Malang kembali menambah layanan inovasi bayar pajak dengan sistem Drive Thru/atau Layanan Tanpa Turun. Peresmian layanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Utara menjadi yang kedua di Malang.selengkapnya

Sudah Diampuni Pajaknya, Tapi Masih Banyak WP Sembunyikan HartaSudah Diampuni Pajaknya, Tapi Masih Banyak WP Sembunyikan Harta

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku masih banyak para peserta program pengampunan pajak (tax amnesty) pada tahun lalu yang belum melaporkan seluruh harta kekayaannya di dalam Surat Pernyataan Harta (SPH). Kondisi ini yang menjadi salah satu pendorong lahirnya aturan pembebasan sanksi 200 persen.selengkapnya

DJP: Tak Ada Alasan Singapura Ogah Tukar Data Pajak dengan RIDJP: Tak Ada Alasan Singapura Ogah Tukar Data Pajak dengan RI

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis Indonesia akan lulus penilaian atas syarat peraturan, serta keamanan dan perlindungan data dalam menyongsong implementasi pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) di September 2018. Oleh karena itu, hal tersebut tidak seharusnya jadi alasan bagi Singapura.selengkapnya

Uang Pajak Terserap untuk Venue Asian Games, Sri Mulyani SenangUang Pajak Terserap untuk Venue Asian Games, Sri Mulyani Senang

Total anggaran untuk venue Asian Games 2018 mencapai Rp 2,75 triliun. Dana tersebut dibagi dua tahap yakni di 2017 Rp 2,6 triliun dan tahun depan Rp 150 miliar.selengkapnya

Tak ada pemeriksaan saat penilaian hartaTak ada pemeriksaan saat penilaian harta

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 118/2016 dengan PMK No 165/2017. Revisi beleid ini salah satunya memberi kesempatan kedua bagi Wajib Pajak (WP) peserta amnesti pajak ataupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya, sehingga bisa terbebas dari sanksi.selengkapnya

Pengusaha ingin DItjen Pajak lebih bersahabatPengusaha ingin DItjen Pajak lebih bersahabat

Menjelang pergantian Direktur Jenderal pajak akhir bulan ini, banyak harapan dan pekerjaan rumah yang menunggu untuk dipenuhi.selengkapnya



 
TAGS # :