TOP BISNIS: Berkah Tax Amnesty hingga Revisi Pajak Migas

Rabu 24 Ags 2016 16:46Administratordibaca 285 kaliSemua Kategori

okezone 256

Berkah program amnesti pajak memberikan dampak dalam penjualan properti di Kota Pahlawan. Bahkan, kenaikan properti mencapai 30 persen setelah pemberlakuan amnesti pajak di Indonesia.

Gegap gempita penonton memenuhi hall Kalibata City Sabtu malam, 20 Agustus 2016. Keramaian itu terjadi saat Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Riswinandi didampingi Ari Lasso mengundi hadiah utama untuk nasabah Pegadaian konvensional.


Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman hari ini kembali menggelar rapat koordinasi terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di hulu minyak dan gas bumi (Migas).


Ketiga berita tersebut banyak menarik perhatian pembaca Okezonekemarin, Berikut berita selengkapnya:


Amnesti Pajak Dongkrak Penjualan Properti Kelas Premium

Amnesti pajak benar-benar memberikan dampak dalam penjualan properti di Kota Pahlawan. Bahkan, kenaikan properti mencapai 30 persen setelah pemberlakuan amnesti pajak di Indonesia.


Direktur Pakuwon Group Sutandi Purnomosidi menuturkan, memasuki awal semester kedua 2016 ini terus mengalami tren positif di dunia properti. Penjualan properti yang sempat macet pada akhir 2015 sudah tak terjadi lagi. Pemberlakuan amnesti pajak menjadi puncak penjualan properti di Indonesia.


“Kalau dihitung kenaikannya bisa sampai 30 persen. Semua ini tak bisa lepas dari kebijakan pemerintah dalam memberlakukan amnesti pajak,” ujar Sutandi.


Dia mengatakan, untuk tahap awal ini bisa diketahui pada akhir September nanti. Namun, saat ini sudah banyak perubahan terkait tren positif properti yang semakin diminati masyarakat. Pihaknya memprediksi puncak penjualan properti akan terjadi pada tahap kedua pemberlakuan amnesti pajak.


“Hunian yang harganya di atas Rp1 miliar mudah terjual. Para pembeli yang dulu bingung menambah aset, kini mulai dipermudah dengan ada amnesti pajak,” ungkapnya.


Pegadaian Menaburkan Hadiah Emas Murni, Mobil dan Umroh untuk Nasabah

Gegap gempita penonton memenuhi hall Kalibata City Sabtu malam, 20 Agustus 2016. Keramaian itu terjadi saat Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Riswinandi didampingi Ari Lasso mengundi hadiah utama untuk nasabah Pegadaian konvensional berupa satu keping logam mulia 500 gram dan satu keping logam mulia 250 gram untuk nasabah Pegadaian Syariah.


Pada undian “Kemilau Emas Pegadaian” Tahap I Tahun 2016 ini, hadiah LM 500 gram menjadi milik Arief Setiobudi, S.SIT nasabah UPC Cilangkap kantor cabang Pegadaian Cibinong kantor wilayah VIII Jakarta. Sedangkan hadiah LM 250 gram dimenangkan oleh Fitria Montu nasabah UPS Bitungkantor cabang Pegadaian Syariah Istiqlal kantor wilayah V Manado.


Pada kesempatan yang sama juga diundi 2 unit mobil Honda Mobilio, 2 paket umroh, dan ratusan keping emas LM 5 gram untuk nasabah kantor wilayah Pegadaian VIII dan IX Jakarta.


Dengan wajah sumringah Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) menyatakan bahwa pemberian hadiah ini merupakan bentuk apresiasi Pegadaian terhadap nasabah. Pengundian dilakukan berdasarkan poin yang dimiliki nasabah berdasarkan transaksi yang dilakukan.


Setiap nasabah yang melakukan transaksi sebesar Rp 1 juta mendapatkan 1 poin dan berlaku kelipatannya. Oleh karena itu mereka yang semakin banyak bertransaksi akan semakin banyak poin yang diundi dan semakin besar peluang untuk menjadi pemenang.


“Pengundian ini dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun. Untuk periode berikutnya akan dilakukan pada bulan Desember 2016 dari transaksi dari tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 30 November 2016,” jelasnya.


Lebih lanjut Riswinandi mengucapkan selamat kepada para pemenang dan berharap kegiatan ini semakin mendekatkan Pegadaian dengan nasabah. Selain di Jakarta, pengundian juga dilakukan di 10 lokasi lain di seluruh Indonesia


Sementara itu humas PT Pegadaian (Persero) Basuki Tri Andayani menyampaikan bahwa para pemenang tidak dipungut biaya, karena pajak dan biaya administrasi ditanggung Pegadaian.


“Jika terdapat pihak-pihak yang menyampaikan informasi melelaui telepon atau sms bahwa penerima mendapatkan hadiah dan dimintai uang, agar diabaikan saja. Bisa dipastikan bahwa itu adalah penipuan,” jelasnya.


Bahas Revisi PP 79, Menko Luhut Panggil Dirjen Migas

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman hari ini kembali menggelar rapat koordinasi terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di hulu minyak dan gas bumi (Migas).


Pantauan Okezone, di Gedung BPPT atau Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, telah hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) IGN Wiratmaja Puja, dan Staf Khusus Menteri ESDM Jaffe Suardin.


Dirjen Migas IGN Wiratmaja Puja mengatakan, hari ini pihaknya akan mengupdate soal revisi PP No.79/2016 kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang sekaligus menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM. Wirat menyebut ada tiga poin utama yang dibahas. Namun dirinya tidak merinci apa saja tiga poin tersebut.


"Nanti ya saya sudah telat. Intinya hari ini saya akan laporkan soal PP 79/2010. Ada tiga pon yang akan dibahas," singkat Wirat.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 24 Agustus 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

Amnesti Pajak Dongkrak Penjualan Properti Kelas PremiumAmnesti Pajak Dongkrak Penjualan Properti Kelas Premium

Amnesti pajak benarbenar memberikan dampak dalam penjualan properti di Kota Pahlawan. Bahkan, kenaikan properti mencapai 30persen setelah pemberlakuan amnesti pajak di Indonesia.selengkapnya

Bisa Intip Transaksi Kartu Kredit, Ini yang Dilakukan Ditjen PajakBisa Intip Transaksi Kartu Kredit, Ini yang Dilakukan Ditjen Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak)Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekarang sudah bisa mengakses data transaksi kartu kredit. Ini berlaku setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016. Apa yang akan dilakukan Ditjen Pajak dengan data tersebut? Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Mekar Satria Utama, menyatakan bahwa data itu akan menjadiselengkapnya

Kejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri MulyaniKejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan tiga tindakan untuk mengejar target-target Presiden Joko Widodo yang menurut dia cukup ambisius. Target yang dimaksudnya, penerimaan negara dan target penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

Pemerintah Finalisasi Revisi Aturan Cost Recovery dan Pajak Hulu MigasPemerintah Finalisasi Revisi Aturan Cost Recovery dan Pajak Hulu Migas

Pemerintah sedang menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Aturan ini berisi tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi (migas). Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan revisi aturan tersebut sudah hampir final. Kemungkinan pekan depanselengkapnya

Pajak Salah Satu yang Utama dalam Pembangunan BangsaPajak Salah Satu yang Utama dalam Pembangunan Bangsa

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta, menghadiri undangan acara pelantikan pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pajak ( IAI KAPj ) periode 2016-2018 dengam tema Kupas Tuntas Tax Amnesty Dalam Membangun Perekonomian Indonesia, di Balai Kartini, Jakarta, Selasa 3 Mei 2016.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan TolKemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan Tol

Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak Suryo Utomo memastikan kajian untuk menarik pajak medsos artis terus dimatangkan. "Kita sedang buat konsep pajaknya. Kita harapkan ini bisa meningkatkan kepatuhan dan penerimaan," kata Suryo di Jakarta, kemarin.selengkapnya

Amnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis PajakAmnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan fokus untuk memperluas basis pajak pada periode ketiga pelaksanaan program amnesti pajak. Masyarakat diimbau agar segera memanfaatkan amnesti pajak lantaran program ini berakhir 2,5 bulan lagi.selengkapnya

Ditjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIMDitjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIM

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah menyiapkan satu kartu multi fungsi yang dapat digabungkan dengan kartu lainnya, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kartu kredit, hingga Surat Izin Mengemudi (SIM). Kartu ini rencananya akan meluncur pada Maret 2017.selengkapnya

Penerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam SejarahPenerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam Sejarah

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengatakan penerimaan pajak tahun 2015-2016 hanya berkisar 80 persen dari target yang telah dicanangkan. Realisasi penerimaan pajak ini dinilainya sebagai yang terendah dalam 10 tahun terakhir.selengkapnya

Agar Tak Kena Sanksi, WP Diimbau Ikut Tax Amnesty Periode IIIAgar Tak Kena Sanksi, WP Diimbau Ikut Tax Amnesty Periode III

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau wajib pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar untuk ikut program amnesti pajak periode tiga.selengkapnya

SENTIMEN PASAR 18 JANUARI: Soroti Perpanjangan Kontrak ONWJ & Penerimaan PajakSENTIMEN PASAR 18 JANUARI: Soroti Perpanjangan Kontrak ONWJ & Penerimaan Pajak

Sejumlah berita dari dalam negeri menjadi perhatian pasar pada perdagangan hari ini, Rabu (18/1/2017).selengkapnya

Periode III Tax Amnesty, DJP akan Garap Wajib Pajak PeroranganPeriode III Tax Amnesty, DJP akan Garap Wajib Pajak Perorangan

Periode III tax amnesty akan berakhir 31 Maret 2017 mendatang. Direktorat Jendral Pajak akan memfokuskan periode terakhir ini untuk menggenjot keterlibatan UMKM dan menyasar pada para Wajib Pajak Perorangan dengan bekerja sama dengan perbankan.selengkapnya

DJP imbau WP ikut amnesti periode tigaDJP imbau WP ikut amnesti periode tiga

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau kepada Wajib Pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar untuk ikut program amnesti pajak periode tiga.selengkapnya

Pemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan PajakPemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki sejumlah strategi untuk menggenjot penerimaan pajak di tahun 2017. Strategi ini berbasis pada Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang berlangsung pada tahun 2016-2017.selengkapnya

DJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib PajakDJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib Pajak

Pemerintah dalam APBN 2017 telah menetapkan penerimaan perpajakan tahun ini sebesar Rp1.498,87 triliun. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan yang mendapatkan mandat mengejar target itu pun mengaku telah memiliki strategi.selengkapnya



 
TAGS # :