TOP BISNIS: Berkah Tax Amnesty hingga Revisi Pajak Migas

Rabu 24 Ags 2016 16:46Administratordibaca 1201 kaliSemua Kategori

okezone 256

Berkah program amnesti pajak memberikan dampak dalam penjualan properti di Kota Pahlawan. Bahkan, kenaikan properti mencapai 30 persen setelah pemberlakuan amnesti pajak di Indonesia.

Gegap gempita penonton memenuhi hall Kalibata City Sabtu malam, 20 Agustus 2016. Keramaian itu terjadi saat Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Riswinandi didampingi Ari Lasso mengundi hadiah utama untuk nasabah Pegadaian konvensional.


Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman hari ini kembali menggelar rapat koordinasi terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di hulu minyak dan gas bumi (Migas).


Ketiga berita tersebut banyak menarik perhatian pembaca Okezonekemarin, Berikut berita selengkapnya:


Amnesti Pajak Dongkrak Penjualan Properti Kelas Premium

Amnesti pajak benar-benar memberikan dampak dalam penjualan properti di Kota Pahlawan. Bahkan, kenaikan properti mencapai 30 persen setelah pemberlakuan amnesti pajak di Indonesia.


Direktur Pakuwon Group Sutandi Purnomosidi menuturkan, memasuki awal semester kedua 2016 ini terus mengalami tren positif di dunia properti. Penjualan properti yang sempat macet pada akhir 2015 sudah tak terjadi lagi. Pemberlakuan amnesti pajak menjadi puncak penjualan properti di Indonesia.


“Kalau dihitung kenaikannya bisa sampai 30 persen. Semua ini tak bisa lepas dari kebijakan pemerintah dalam memberlakukan amnesti pajak,” ujar Sutandi.


Dia mengatakan, untuk tahap awal ini bisa diketahui pada akhir September nanti. Namun, saat ini sudah banyak perubahan terkait tren positif properti yang semakin diminati masyarakat. Pihaknya memprediksi puncak penjualan properti akan terjadi pada tahap kedua pemberlakuan amnesti pajak.


“Hunian yang harganya di atas Rp1 miliar mudah terjual. Para pembeli yang dulu bingung menambah aset, kini mulai dipermudah dengan ada amnesti pajak,” ungkapnya.


Pegadaian Menaburkan Hadiah Emas Murni, Mobil dan Umroh untuk Nasabah

Gegap gempita penonton memenuhi hall Kalibata City Sabtu malam, 20 Agustus 2016. Keramaian itu terjadi saat Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Riswinandi didampingi Ari Lasso mengundi hadiah utama untuk nasabah Pegadaian konvensional berupa satu keping logam mulia 500 gram dan satu keping logam mulia 250 gram untuk nasabah Pegadaian Syariah.


Pada undian “Kemilau Emas Pegadaian” Tahap I Tahun 2016 ini, hadiah LM 500 gram menjadi milik Arief Setiobudi, S.SIT nasabah UPC Cilangkap kantor cabang Pegadaian Cibinong kantor wilayah VIII Jakarta. Sedangkan hadiah LM 250 gram dimenangkan oleh Fitria Montu nasabah UPS Bitungkantor cabang Pegadaian Syariah Istiqlal kantor wilayah V Manado.


Pada kesempatan yang sama juga diundi 2 unit mobil Honda Mobilio, 2 paket umroh, dan ratusan keping emas LM 5 gram untuk nasabah kantor wilayah Pegadaian VIII dan IX Jakarta.


Dengan wajah sumringah Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) menyatakan bahwa pemberian hadiah ini merupakan bentuk apresiasi Pegadaian terhadap nasabah. Pengundian dilakukan berdasarkan poin yang dimiliki nasabah berdasarkan transaksi yang dilakukan.


Setiap nasabah yang melakukan transaksi sebesar Rp 1 juta mendapatkan 1 poin dan berlaku kelipatannya. Oleh karena itu mereka yang semakin banyak bertransaksi akan semakin banyak poin yang diundi dan semakin besar peluang untuk menjadi pemenang.


“Pengundian ini dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun. Untuk periode berikutnya akan dilakukan pada bulan Desember 2016 dari transaksi dari tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 30 November 2016,” jelasnya.


Lebih lanjut Riswinandi mengucapkan selamat kepada para pemenang dan berharap kegiatan ini semakin mendekatkan Pegadaian dengan nasabah. Selain di Jakarta, pengundian juga dilakukan di 10 lokasi lain di seluruh Indonesia


Sementara itu humas PT Pegadaian (Persero) Basuki Tri Andayani menyampaikan bahwa para pemenang tidak dipungut biaya, karena pajak dan biaya administrasi ditanggung Pegadaian.


“Jika terdapat pihak-pihak yang menyampaikan informasi melelaui telepon atau sms bahwa penerima mendapatkan hadiah dan dimintai uang, agar diabaikan saja. Bisa dipastikan bahwa itu adalah penipuan,” jelasnya.


Bahas Revisi PP 79, Menko Luhut Panggil Dirjen Migas

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman hari ini kembali menggelar rapat koordinasi terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di hulu minyak dan gas bumi (Migas).


Pantauan Okezone, di Gedung BPPT atau Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, telah hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) IGN Wiratmaja Puja, dan Staf Khusus Menteri ESDM Jaffe Suardin.


Dirjen Migas IGN Wiratmaja Puja mengatakan, hari ini pihaknya akan mengupdate soal revisi PP No.79/2016 kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang sekaligus menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM. Wirat menyebut ada tiga poin utama yang dibahas. Namun dirinya tidak merinci apa saja tiga poin tersebut.


"Nanti ya saya sudah telat. Intinya hari ini saya akan laporkan soal PP 79/2010. Ada tiga pon yang akan dibahas," singkat Wirat.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 24 Agustus 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

Amnesti Pajak Dongkrak Penjualan Properti Kelas PremiumAmnesti Pajak Dongkrak Penjualan Properti Kelas Premium

Amnesti pajak benarbenar memberikan dampak dalam penjualan properti di Kota Pahlawan. Bahkan, kenaikan properti mencapai 30persen setelah pemberlakuan amnesti pajak di Indonesia.selengkapnya

Dirjen Pajak Akan Atur Pegawai yang Bisa Akses Data NasabahDirjen Pajak Akan Atur Pegawai yang Bisa Akses Data Nasabah

Selain pegawainya yang dipilih, data nasabah yang bisa dibuka semestinya berdasarkan profil risiko terkait peluang menghindari pajak.selengkapnya

Wajib Pajak Kendaraan di Kaltim Bisa Bayar Kewajiban di PegadaianWajib Pajak Kendaraan di Kaltim Bisa Bayar Kewajiban di Pegadaian

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan kerja sama dengan Pegadaian dalam rangka mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor.selengkapnya

Pegadaian Setor Pajak Rp 1,6 TPegadaian Setor Pajak Rp 1,6 T

PT Pegadaian (Persero) meraih penghargaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai Wajib Pajak (WP) yang berkontribusi signifikan bagi penerimaan pajak tahun 2017. Selama periode itu, PT Pegadaian telah menyetor pajak sebesar Rp 1,6 triliun.selengkapnya

Pajak Salah Satu yang Utama dalam Pembangunan BangsaPajak Salah Satu yang Utama dalam Pembangunan Bangsa

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta, menghadiri undangan acara pelantikan pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pajak ( IAI KAPj ) periode 2016-2018 dengam tema Kupas Tuntas Tax Amnesty Dalam Membangun Perekonomian Indonesia, di Balai Kartini, Jakarta, Selasa 3 Mei 2016.selengkapnya

Ditjen Pajak akan surati lembaga keuangan yang belum lapor data nasabahDitjen Pajak akan surati lembaga keuangan yang belum lapor data nasabah

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, sudah 81% lembaga keuangan yang melaporkan data nasabah kepada Ditjen Pajak dalam rangka pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :