Tommy Soeharto ikut Tax Amnesty, Berapa Hartanya?

Kamis 15 Sep 2016 20:38Administratordibaca 887 kaliSemua Kategori

antara 236

Hutomo Mandala Putra atau akrab dipanggil Tommy Soeharto menyambangi Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Perusahaan Masuk Bursa. Kehadiran Tommy untuk mendaftarkan diri pada program pengampunan pajak / tax amnesty.

Tommy yang dijadwalkan hadir pukul 10.00 WIB, tiba terlambat pada 10.45 WIB. Anak mantan Presiden Soeharto itu tiba di kantor pajak menggunakan mobil Range Rover berwarna hitam.


Turun dari mobil, Tommy yang mengenakan batik warna cokelat lengan panjang dan celana hitam tanpa disambut dari pegawai pajak langsung bergegas ke arah lift.


Sesaat bertemu para pewarta, Tommy langsung melempar senyuman yang khas. "Nanti, nanti saja," ujar Tommy sembari melempar senyuman di kantor pajak, Kamis (15/9/2016).


Ketika ditanya mengenai agendanya ke kantor pajak, Tommy tidak banyak memberikan keterangan terkait kedatangannya ke kantor pajak. "Saya mau melaporkan dulu," ungkap Tommy kembali tersenyum.


Sebelumnya diberitakan harta yang sudah masuk ke program tax amnesty sudah mencapai Rp 11,2 triliun. Angka tersebut baru mencapai 6,8% dari target program pengampunan pajak sebesar Rp 165 triliun.


Periode tax amnesty dimulai dari Juli 2016 sampai Maret 2017. Dalam periode tersebut dibagi ke dalam tiga tahap denda yakni tiga bulan pertama sebanyak 2%, tahap kedua 3%, dan tahap terakhir 5%.

Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 15 September 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Tommy Soeharto Sambangi Kantor Pajak ikut Tax AmnestyTommy Soeharto Sambangi Kantor Pajak ikut Tax Amnesty

Hutomo Mandala Putra atau lebih dikenal Tommy Soeharto, hari ini menyambangi Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak Besar IV, Sudirman, Jakarta. Maksud kedatangannya untuk melaporkan hartanya dalam rangka mengikuti program pengampunan pajak atau Tax Amnesty.selengkapnya

Sambangi Kantor Pajak, Tommy Soeharto Ikut Tax AmnestySambangi Kantor Pajak, Tommy Soeharto Ikut Tax Amnesty

Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto menyambangi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Sudirman, Jakarta. Ia mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Tommy Soeharto Akui Harta yang Dilaporkan ke Kantor Pajak Bukan Milik PribadiTommy Soeharto Akui Harta yang Dilaporkan ke Kantor Pajak Bukan Milik Pribadi

Hutomo Mandala Putro atau biasa dikenal Tommy Soeharto mengaku dana yang dilaporkan dalam program Tax Amnesty bukan milik pribadi.selengkapnya

Tommy Soeharto: Tak Perlu Ragu ikut Program Tax AmnestyTommy Soeharto: Tak Perlu Ragu ikut Program Tax Amnesty

Putra Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, Hutomo Mandala Putra, hari ini menyambangi kantor wilayah (Kanwil) Pajak Besar IV, Sudirman, Jakarta. Maksud kedatangan pria yang lebih dikenal dengan nama Tommy Soeharto ini, dalam rangka mengikuti program Tax Amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Tommy Soeharto Ikut Tax Amnesty, Laporkan Aset yang TercecerTommy Soeharto Ikut Tax Amnesty, Laporkan Aset yang Tercecer

Pengusaha nasional Hutomo Mandala Putra, atay yang biasa dipanggil Tommy Soeharto, hari ini, Kamis, 15 September 2016, telah melaporkan hartanya dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty. Dia menjadi peserta di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan.selengkapnya

Ikut tax Amnesty, Tommy Soeharto Rahasiakan Uang yang DilaporkanIkut tax Amnesty, Tommy Soeharto Rahasiakan Uang yang Dilaporkan

Hutomo Mandala Putra atau lebih dikenal sebagai Tommy Soeharto melaporkan harta kekayaannya ke kantor pajak, sebagai bagian dari program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DJP: proses pemeriksaan WP melalui validasi dataDJP: proses pemeriksaan WP melalui validasi data

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang belum melapor harta dengan benar melalui validasi data dan berlangsung secara profesional.selengkapnya

DJP: tujuh WP kurang bayar Rp5,7 miliarDJP: tujuh WP kurang bayar Rp5,7 miliar

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menemukan sebanyak tujuh Wajib Pajak tercatat kurang bayar senilai Rp5,7 miliar setelah melakukan pemeriksaan pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 mulai September lalu.selengkapnya

`Presiden Sepakat bahwa `Tax Amnesty` Hanya Sekali...``Presiden Sepakat bahwa `Tax Amnesty` Hanya Sekali...`

Setelah program pengampunan pajak atau tax amnesty usai, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan lebih gencar mengambil langkah penegakan hukum dengan menindak wajib pajak yang melanggar.selengkapnya

Orang Kaya di Singapura Bakal Bayar Pajak Lebih TinggiOrang Kaya di Singapura Bakal Bayar Pajak Lebih Tinggi

Singapura akan memastikan sistem perpajakannya berdasar pada kinerja ekonomi yang solid dan prinsip bahwa wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih tinggi pula.selengkapnya

Pelajari Perpajakan, Komisi XI DPR & Dirjen Pajak Diam-diam Pelesiran ke Australia & EkuadorPelajari Perpajakan, Komisi XI DPR & Dirjen Pajak Diam-diam Pelesiran ke Australia & Ekuador

Tanpa banyak hiruk pikuk, Komisi XI DPR ternyata melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Australia dan Ekuador terkait pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP.selengkapnya

Laporlah sebelum Pajak menjemputmuLaporlah sebelum Pajak menjemputmu

Batas akhir tahun 2017 yang makin dekat membuat Kementerian Keuangan bergerak cepat menjaring minat wajib pajak (WP) agar mengungkapkan harta tersembunyi secara sukarela. Itu sebabnya, Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan membebaskan sanksi pajak kepada Wajib Pajak (WP) yang sudah ikut tax amnesty maupun yang belum ikut. Langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan ini dinilai pengusaha tidak akan mampu mendongkrak penerimaan pajak yang ditargetkan Rp 1.283,6 triliun hingga akhir 2017.selengkapnya

Sri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise PapersSri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise Papers

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya akan terus melakukan verifikasi terhadap data dalam Paradise Papers. Dalam dokumen tersebut, memuat sekitar 13,4 juta nama yang diam-diam berinvestasi di negara lain, termasuk warga negara Indonesia.selengkapnya

Perusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split TransparanPerusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split Transparan

Indonesian Petroleum Association (IPA) menginginkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pajak bagi hasil produksi minyak dan gas bumi (migas) gross split‎ jelas dan transparan. Saat ini PP gross split masih dalam proses penerbitan.selengkapnya

Pengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 PersenPengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik langkah Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menghapus denda bagi para peserta pengampunan pajak (tax amnesty) maupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya



 
TAGS # :