Tito Jamin tak Kriminalisasi Peserta Tax Amnesty

Ahad 31 Jul 2016 08:07Administratordibaca 181 kaliSemua Kategori

tribunnews 071

Polri menjamin tak akan mengutak-atik data peserta pengampunan pajak serta tak akan mengkriminalisasi mereka. Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahkan menginstruksikan kepada para kapolda mendukung penuh program pengampunan pajak. 

Instruksi Kapolri disampaikan melalui video conference di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/7). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga hadir dalam acara tersebut. Tito mengatakan, ada beberapa instruksi yang disampaikan kepada para kapolda. 


Tito memerintahkan seluruh aparat kepolisian membantu petugas pajak dalam mewujudkan deklarasi atau repatriasi aset dalam program pengampunan pajak. `'Termasuk tidak boleh mengutak-atik data yang disampaikan wajib pajak kepada petugas pajak,'' katanya. 


Dalam konferensi pers setelah video conference, Tito menegaskan, intinya kepolisian sangat mendukung pengampunan pajak. Ia pun meminta bawahannya tak membocorkan data pengampunan pajak dan bisa membantu membangun suasana kondusif. 


Dengan demikian, calon peserta pengampunan pajak merasa nyaman untuk melakukan deklarasi dan repatriasi. "Polisi harus membantu menciptakan iklim positif kepada wajib pajak," ujar Tito. 


Menteri Keuangan Sri Mulyani sangat mengapresiasi komitmen Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mendukung penuh pengam punan pajak.


`'Saya sangat senang karena Kapolri sangat mendukung dan memberi arahan kepada para kapolda soal pengampunan pajak.''


Menurut Sri, program pengampunan pajak tidak akan berhasil tanpa sinergi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian.


Sebab, wajib pajak sangat butuh kepercayaan bahwa data yang mereka sampaikan saat ikut pengampunan tidak dikriminalisasi. 


`'Perlu unsur kepercayaan bahwa informasi yang mereka sampaikan tidak disalahgunakan," kata Sri. Dengan adanya instruksi dari Kapolri itu, ia meyakini akan menumbuhkan kepercayaan dari calon peserta pengampunan pajak.


Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto mengatakan, Polri menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. 


Langkah ini bertujuan memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi wajib pajak yang mengajukan pengampunan. Ari menegaskan, Polri sebagai penegak hukum harus membuat investor nyaman dan tidak terancam untuk berinvestasi di Indonesia.


"Penyidik juga jangan mencari-cari kesalahan dari para wajib pajak, termasuk mereka yang mengajukan pengampunan pajak," ungkap Ari. Ia menambahkan, pengampunan pajak berlaku sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 mendatang. 


Polri bersama BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ditjen Pajak mengimbau pengusaha atau perseorangan yang memiliki dana simpanan di luar negeri segera merepatriasinya ke Indonesia. `'Kami jamin kerahasiaan datanya. Pembocornya akan kami hukum pidana.''


Proaktif Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengimbau perbankan melakukan jemput bola dengan menyosialisasikan pengampunan pajak ke nasabah. Hal ini membuat nasabah perbankan bisa lebih cepat tahu dan mengerti manfaat pengampunan pajak. 


"Jadi, pasditanya klien atau nasabah bisa memberikan jawaban yang benar," ujar Muliaman. Ia menjelaskan, proaktifnya perbankan penting karena program pengampunan hanya berlangsung selama sembilan bulan yang dibagi menjadi tiga periode. 


Artinya, setiap periode hanya memiliki waktu tiga bulan yang semuanya berakhir pada Maret 2017. Dengan waktu yang sempit, sosialisasi langsung kepada nasabah diharapkan bisa mempercepat pemasukan negara atas dana dari repatriasi ataupun deklarasi.


Muliaman juga meminta perbankan dan lembaga keuangan lainnya bisa memiliki instrumen yang bisa menampung dana pengampunan pajak.


Sebab, kata dia, jangan sampai ketika dana itu ada, lembaga keuangan justru kesulitan memanfaatkan dan menyerap uang tersebut.


Direktur Eksekutif Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI Nanang Hendarsah menyatakan, idealnya dana repatriasi masuk ke pasar keuangan primer dan sektor riil. Ini agar tidak terjadi bubble economy dan benar-benar bermanfaat bagi perekonomian.


"Kalau masuk ke pasar primer, misalnya, dalam penerbitan obligasi korporasi, itu rupiah masuk ke perusahaan untuk ekspansi usaha," ujar Nanang. Namun, jika dana itu masuk pasar sekunder, hanya berputar di satu tempat dan kembali ke BI. 


Untuk itu, BI berencana menerbitkan beberapa Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait penerbitan instrumen pasar keuangan pada Agustus mendatang. Diharapkan dengan adanya PBI ini, instrumen di pasar keuangan akan semakin ragam.


Sementara itu, Direktur PT BRI Sis Apik Wijayanto menargetkan bank pemerintah ini mampu menampung dana pengampunan pajak Rp 60 triliun, baik melalui produk bank maupun nonbank. 


Soal sistem pelayanan pengampunan pajak, kata Sis, relatif mudah. Masyarakat bisa langsung mengisi formulir pengampunan pajak dan kalau perlu konsultasi, tinggal datang ke seluruh gerai atau kantor cabang BRI.

Sumber : republika.co.id (Jakarta, 30 Junli 2016)
Foto : tribunnews.com




BERITA TERKAIT
 

Kapolri Peringatkan Data Pengampunan Pajak tak Boleh Diutak-atikKapolri Peringatkan Data Pengampunan Pajak tak Boleh Diutak-atik

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian telah menginstruksikan kepada jajaran kepolisian di daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan program pengampunan pajak. Instruksi tersebut disampaikan melalui video conference yang juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani di Mabes Polri, Jumat (29/7).selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaUU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri Sama

Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara, tarif uang tebusan untuk UMKM berlaku flat.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Tax Amnesty, Kapolri Tito Keluarkan Tiga InstruksiTax Amnesty, Kapolri Tito Keluarkan Tiga Instruksi

Kapolri Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian mendukung berjalannya tax amnesty yang dimulai sejak 16 Juli 2016 lalu. Bahkan, Tito sudah mengeluarkan tiga instruksi khusus.selengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan TolKemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan Tol

Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak Suryo Utomo memastikan kajian untuk menarik pajak medsos artis terus dimatangkan. "Kita sedang buat konsep pajaknya. Kita harapkan ini bisa meningkatkan kepatuhan dan penerimaan," kata Suryo di Jakarta, kemarin.selengkapnya

Amnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis PajakAmnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan fokus untuk memperluas basis pajak pada periode ketiga pelaksanaan program amnesti pajak. Masyarakat diimbau agar segera memanfaatkan amnesti pajak lantaran program ini berakhir 2,5 bulan lagi.selengkapnya

Ditjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIMDitjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIM

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah menyiapkan satu kartu multi fungsi yang dapat digabungkan dengan kartu lainnya, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kartu kredit, hingga Surat Izin Mengemudi (SIM). Kartu ini rencananya akan meluncur pada Maret 2017.selengkapnya

Penerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam SejarahPenerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam Sejarah

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengatakan penerimaan pajak tahun 2015-2016 hanya berkisar 80 persen dari target yang telah dicanangkan. Realisasi penerimaan pajak ini dinilainya sebagai yang terendah dalam 10 tahun terakhir.selengkapnya

Agar Tak Kena Sanksi, WP Diimbau Ikut Tax Amnesty Periode IIIAgar Tak Kena Sanksi, WP Diimbau Ikut Tax Amnesty Periode III

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau wajib pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar untuk ikut program amnesti pajak periode tiga.selengkapnya

SENTIMEN PASAR 18 JANUARI: Soroti Perpanjangan Kontrak ONWJ & Penerimaan PajakSENTIMEN PASAR 18 JANUARI: Soroti Perpanjangan Kontrak ONWJ & Penerimaan Pajak

Sejumlah berita dari dalam negeri menjadi perhatian pasar pada perdagangan hari ini, Rabu (18/1/2017).selengkapnya

Periode III Tax Amnesty, DJP akan Garap Wajib Pajak PeroranganPeriode III Tax Amnesty, DJP akan Garap Wajib Pajak Perorangan

Periode III tax amnesty akan berakhir 31 Maret 2017 mendatang. Direktorat Jendral Pajak akan memfokuskan periode terakhir ini untuk menggenjot keterlibatan UMKM dan menyasar pada para Wajib Pajak Perorangan dengan bekerja sama dengan perbankan.selengkapnya

DJP imbau WP ikut amnesti periode tigaDJP imbau WP ikut amnesti periode tiga

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau kepada Wajib Pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar untuk ikut program amnesti pajak periode tiga.selengkapnya

Pemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan PajakPemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki sejumlah strategi untuk menggenjot penerimaan pajak di tahun 2017. Strategi ini berbasis pada Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang berlangsung pada tahun 2016-2017.selengkapnya

DJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib PajakDJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib Pajak

Pemerintah dalam APBN 2017 telah menetapkan penerimaan perpajakan tahun ini sebesar Rp1.498,87 triliun. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan yang mendapatkan mandat mengejar target itu pun mengaku telah memiliki strategi.selengkapnya



 
TAGS # :