Tito Jamin tak Kriminalisasi Peserta Tax Amnesty

Ahad 31 Jul 2016 08:07Administratordibaca 286 kaliSemua Kategori

tribunnews 071

Polri menjamin tak akan mengutak-atik data peserta pengampunan pajak serta tak akan mengkriminalisasi mereka. Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahkan menginstruksikan kepada para kapolda mendukung penuh program pengampunan pajak. 

Instruksi Kapolri disampaikan melalui video conference di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/7). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga hadir dalam acara tersebut. Tito mengatakan, ada beberapa instruksi yang disampaikan kepada para kapolda. 


Tito memerintahkan seluruh aparat kepolisian membantu petugas pajak dalam mewujudkan deklarasi atau repatriasi aset dalam program pengampunan pajak. `'Termasuk tidak boleh mengutak-atik data yang disampaikan wajib pajak kepada petugas pajak,'' katanya. 


Dalam konferensi pers setelah video conference, Tito menegaskan, intinya kepolisian sangat mendukung pengampunan pajak. Ia pun meminta bawahannya tak membocorkan data pengampunan pajak dan bisa membantu membangun suasana kondusif. 


Dengan demikian, calon peserta pengampunan pajak merasa nyaman untuk melakukan deklarasi dan repatriasi. "Polisi harus membantu menciptakan iklim positif kepada wajib pajak," ujar Tito. 


Menteri Keuangan Sri Mulyani sangat mengapresiasi komitmen Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mendukung penuh pengam punan pajak.


`'Saya sangat senang karena Kapolri sangat mendukung dan memberi arahan kepada para kapolda soal pengampunan pajak.''


Menurut Sri, program pengampunan pajak tidak akan berhasil tanpa sinergi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian.


Sebab, wajib pajak sangat butuh kepercayaan bahwa data yang mereka sampaikan saat ikut pengampunan tidak dikriminalisasi. 


`'Perlu unsur kepercayaan bahwa informasi yang mereka sampaikan tidak disalahgunakan," kata Sri. Dengan adanya instruksi dari Kapolri itu, ia meyakini akan menumbuhkan kepercayaan dari calon peserta pengampunan pajak.


Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto mengatakan, Polri menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. 


Langkah ini bertujuan memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi wajib pajak yang mengajukan pengampunan. Ari menegaskan, Polri sebagai penegak hukum harus membuat investor nyaman dan tidak terancam untuk berinvestasi di Indonesia.


"Penyidik juga jangan mencari-cari kesalahan dari para wajib pajak, termasuk mereka yang mengajukan pengampunan pajak," ungkap Ari. Ia menambahkan, pengampunan pajak berlaku sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 mendatang. 


Polri bersama BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ditjen Pajak mengimbau pengusaha atau perseorangan yang memiliki dana simpanan di luar negeri segera merepatriasinya ke Indonesia. `'Kami jamin kerahasiaan datanya. Pembocornya akan kami hukum pidana.''


Proaktif Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengimbau perbankan melakukan jemput bola dengan menyosialisasikan pengampunan pajak ke nasabah. Hal ini membuat nasabah perbankan bisa lebih cepat tahu dan mengerti manfaat pengampunan pajak. 


"Jadi, pasditanya klien atau nasabah bisa memberikan jawaban yang benar," ujar Muliaman. Ia menjelaskan, proaktifnya perbankan penting karena program pengampunan hanya berlangsung selama sembilan bulan yang dibagi menjadi tiga periode. 


Artinya, setiap periode hanya memiliki waktu tiga bulan yang semuanya berakhir pada Maret 2017. Dengan waktu yang sempit, sosialisasi langsung kepada nasabah diharapkan bisa mempercepat pemasukan negara atas dana dari repatriasi ataupun deklarasi.


Muliaman juga meminta perbankan dan lembaga keuangan lainnya bisa memiliki instrumen yang bisa menampung dana pengampunan pajak.


Sebab, kata dia, jangan sampai ketika dana itu ada, lembaga keuangan justru kesulitan memanfaatkan dan menyerap uang tersebut.


Direktur Eksekutif Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI Nanang Hendarsah menyatakan, idealnya dana repatriasi masuk ke pasar keuangan primer dan sektor riil. Ini agar tidak terjadi bubble economy dan benar-benar bermanfaat bagi perekonomian.


"Kalau masuk ke pasar primer, misalnya, dalam penerbitan obligasi korporasi, itu rupiah masuk ke perusahaan untuk ekspansi usaha," ujar Nanang. Namun, jika dana itu masuk pasar sekunder, hanya berputar di satu tempat dan kembali ke BI. 


Untuk itu, BI berencana menerbitkan beberapa Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait penerbitan instrumen pasar keuangan pada Agustus mendatang. Diharapkan dengan adanya PBI ini, instrumen di pasar keuangan akan semakin ragam.


Sementara itu, Direktur PT BRI Sis Apik Wijayanto menargetkan bank pemerintah ini mampu menampung dana pengampunan pajak Rp 60 triliun, baik melalui produk bank maupun nonbank. 


Soal sistem pelayanan pengampunan pajak, kata Sis, relatif mudah. Masyarakat bisa langsung mengisi formulir pengampunan pajak dan kalau perlu konsultasi, tinggal datang ke seluruh gerai atau kantor cabang BRI.

Sumber : republika.co.id (Jakarta, 30 Junli 2016)
Foto : tribunnews.com




BERITA TERKAIT
 

Kapolri Peringatkan Data Pengampunan Pajak tak Boleh Diutak-atikKapolri Peringatkan Data Pengampunan Pajak tak Boleh Diutak-atik

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian telah menginstruksikan kepada jajaran kepolisian di daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan program pengampunan pajak. Instruksi tersebut disampaikan melalui video conference yang juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani di Mabes Polri, Jumat (29/7).selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaUU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri Sama

Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara, tarif uang tebusan untuk UMKM berlaku flat.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Tax Amnesty, Kapolri Tito Keluarkan Tiga InstruksiTax Amnesty, Kapolri Tito Keluarkan Tiga Instruksi

Kapolri Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian mendukung berjalannya tax amnesty yang dimulai sejak 16 Juli 2016 lalu. Bahkan, Tito sudah mengeluarkan tiga instruksi khusus.selengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya

Buruh tolak rencana penurunan PTKPBuruh tolak rencana penurunan PTKP

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karena akan makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.selengkapnya

DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya



 
TAGS # :