Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK: Panama Papers Harus Ditindaklanjuti

Selasa 12 Apr 2016 11:05Administratordibaca 829 kaliSemua Kategori

bisnis 011

Sejak dibongkar oleh International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) bersama ribuan media di seluruh dunia pekan lalu, Dokumen Panama alias Panama Papers menghenyakkan konstelasi ekonomi politik dunia.

Perdana Menteri Islandia Sigmundur Davio Gunnlaugsson harus mundur karena nama istrinya masuk dan Perdana Menteri Inggris David Cameron harus sibuk membuat klarifikasi karena nama ayahnya tercatat dalam daftar tersebut.


Dua tindakan yang diduga dilakukan oleh ribuan nama yang terdaftar dalam dokumen tersebut adalah penghindaran pajak dan tindak pencucian uang. Lantas, bagaimana kira-kira Dokumen Panama bisa dimanfaatkan oleh otoritas berwenang mengambil tindakan?


Bisnis berkesempatan mewawancarai Agus Santoso, Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berikut petikannya.


Apa langkah PPATK dalam merespons Panama Papers?


PPATK sudah membentuk tim untuk pemetaan dan pengelompokan nama-nama tersebut, antara lain untuk melihat nama-nama yang terkait dengan laporan hasil analisis (LHA) penghindaran pajak, nama-nama yang pernah ada laporan kegiatan transaksi mencurigakan (LKTM), nama-nama political exposed persons (PEPs) dan profesi-profesi yang mungkin menjadi gate keeper.


PPATK sendiri sudah tahu lama yang seperti ini, tapi sejak 2012 misalnya, saya tahu orang yang melarikan pajak atau buronan, dua itu. Orang yang sudah diputus bersalah seperti kasus BLBI, mereka menyimpan ya di tax havens.


Apakah perusahaan offshore cenderung digunakan untuk tindak pidana pencucian uang?


Ya mungkin belum tentu. Yang jelas dengan di sana itu menjadi lebih mudah. Karena yang membuat kan negara-negara maju. Satu sisi, itu memudahkan. Saya orang Indonesia dan dalam forum-forum bilateral atau internasional, ini memang berstandar ganda. Karena ketika melihatoffshore atau tax haven jurisdiction ini memudahkan dan sangat menjaga kerahasiaan, sekresi.


Saya sempat bilang, FATF bilang miliaran dolar AS itu uang haram (illicit money), di satu sisi dia melindungi dan membiarkan. Sementara itu Indonesia harus transparan dan sebagainya. Itu yang saya suka komplain ke mereka.


Kalau kita melihat sendiri kecenderungan di Indonesia, ada memang menghindari pajak. Saya lihat dia menjual barang lebih rendah ke perusahaan yang dibuka di offshore, transfer pricingsehingga, Indonesia pajaknya jadi berkurang. Karena dia seolah jual ke anak perusahaan. Lalu dia jual lagi ke negara lain dengan harga tinggi karena itu memang tidak membayar pajak. Tapi itukan proses di sebelah sana, kalau di sini jelas pajaknya kurang.


Lalu, misalnya praktik seolah-olah perusahaan ini rugi karena terus mencicil utang. Padahal utangnya dari anak atau induk perusahaannya sendiri. Lalu di sini, komponen biayanya itu adalah pembayaran utang, sehingga labanya kecil jadi tidak membayar pajak atau pajaknya ditunda dan lain-lain.


Nah, juga kita juga melihat PEPS seperti pejabat, itu kalau dia punya di luar, kenapa? Itu kankecenderungannya kalau seorang pejabat punya offshore di tax havens, kita menduganya menyembunyikan sesuatu. Karena apa dan untuk apa pejabat punya duit di situ? Kita dugaannya itu uang korupsi yang dilarikan atau dia mendapat komisi di luar dari proyek-proyek yang ada di Indonesia, dia dapat komisi dan tidak dibayar di LN.


Selain itu, profesi-profesi tertentu. Pengacara, kita boleh menduga juga. Ini dugaan ya. Apakah mereka menjadi gate keeper atau apa, misalnya memfasilitasi kejahatan dengan cara menyamarkan, menyembunyikan. Sehingga menurut saya, ya memang seperti ini harus dilaporkan. Kan profesi mulia, pengacara kan komponen dari penegakan hukum, kok menjadi sarana kejahatan?


Kemampuan aparat untuk membuktikan nama-nama tersebut melakukan penghindaran pajak?


Panama Papers atau temuan lainnya harus ditangkap sebagai indikasi ya. Harusnya bisa ditindaklanjuti. Nanti kalau verifikasi aparat ya, bukan PPATK diproses penyelidikan dan penyidikan. Kalau PPATK cuma melihat dokumen dan kami cenderung berhenti ketika uangnya keluar. Tapi kami mengetahui itu. Kalau sudah menarik kembali, kami bisa meminta pertukaran informasi melalui the Egmont Group (EG). Karena PPATK di dunia kan sambung-menyambung. Artinya bisa sharing informasi.


Tapi kalau untuk verifikasi, itu tugas penyidik. Selama ini, prakteknya membuktikan uang yang sudah ada di luar negeri itu mau balik ke Indonesia susah. Harus memakai Mutual Legal Assistance (MLA), kemudian otoritas sentral kita, Kementerian Hukum dan HAM, harus bergerak untuk membangun MLA. Tapi kenyataannya itu memang agak susah. Agak susah karena sistem hukum yang berbeda. Kita memakai sistem Eropa Kontinental, mereka memakai Anglo-Saxon.

Bagaimana dukungan dari sisi regulasi?


PPATK sudah sejak 2 tahun yang lalu mendorong Otoritas Jasa Keuangan untuk membangun transparansi dari major customer-nya. Jadi biar bagaimanapun harus ada sharing informasi dari yang punya uang. Karena orang-orang itu kan kemudian berlindung di manajer investasi yang kita tidak bisa tahu di belakangnya itu ada siapa.


Nah, kami sudah selalu mengingatkan, otoritas harus bisa mendapatkan mirror-nya, cerminnya, siapa customer-nya ini. Jangan itu diserahkan oleh
lembaga konsultan ke negara asing, manajer investasi Singapura misalnya, main dan beli saham di sini tanpa kita tahu kalau customer atau uang itu punya orang Indonesia juga dipakai main saham di sini.


Dulu ada aturan V.D.5 lampiran 10 jaman Bapepam diubah lebih pro-transparansi. Itu sudah diubah jadi Peraturan OJK, tapi kami melihatnya belum cukup transparan. Bisa dikroscek ke Bu Nurhaida. Itu yang perbaikan peraturan Bapepam itu apakah sekarang better atau sama saja?

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 12 April 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Jokowi Sudah Punya Nama-Nama Sebelum Panama Papers BocorJokowi Sudah Punya Nama-Nama Sebelum Panama Papers Bocor

residen Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memiliki data-data warga negara Indonesia (WNI) yang menyimpan uangnya di luar negeri untuk menghindari pajak sebelum pada akhirnya data-data tersebut bocor melalui Panama Papers. "Sebelum Panama pun saya sudah punya satu bundle nama-nama," kata Jokowi dalam rapat kerja bersama para kepala daerah hasil pilkada serentak 2015, di Istana Negara, Jakartaselengkapnya

Usulan Tarif Pajak Turun, Apindo: Itu yang Kami HarapkanUsulan Tarif Pajak Turun, Apindo: Itu yang Kami Harapkan

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani mengatakan peluang agar pemerintah menurunkan pajak pengusaha yang mengikuti program amnesti pajak cukup baik. Pasalnya, pemerintah juga ingin Indonesia lebih kompetitif. “Memang itu yang kami harapkan untuk penurunan pajak,” ujar Shinta kepada Republika.co.id, Kamis (13/10).selengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

Menkominfo: Bisnis Itu Harus Bayar PajakMenkominfo: Bisnis Itu Harus Bayar Pajak

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menyerah dalam mengejar pajak Google. Oleh karena itu, segala macam upaya masih dilakukan untuk mengejar perusahaan over the top (OTT) asal Amerika Serikat itu.selengkapnya

Ada Orang RI di Daftar Panama Papers yang Belum Lapor PajakAda Orang RI di Daftar Panama Papers yang Belum Lapor Pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan telah menelusuri data dari nama-nama orang Indonesia yang terseret dalam daftar Panama Papers. Hasilnya, ada beberapa dari nama pebisnis dan politikus Indonesia yang masuk dalam daftar Panama Papers yang belum pernah melaporkan pajak atas aset maupun harta kekayaannya.selengkapnya

Rupiah Menguat karena Tax Amnesty, Itu Hanya SemuRupiah Menguat karena Tax Amnesty, Itu Hanya Semu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkhawatirkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) akan membuat nilai tukar Rupiah terlalu kuat. Itu terjadi mengingat kebijakan ini akan membuat dana yang selama ini berada di luar negeri akan membanjiri Indonesia.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabut

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya

Darmin akan libatkan koperasi di reformasi agrariaDarmin akan libatkan koperasi di reformasi agraria

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah menyiapkan skema pengembangan dan perbaikan ekonomi rakyat di industri pertanian.selengkapnya

Darmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di AgustusDarmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di Agustus

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Hal ini diungkapkan oleh Darmin dalam sambutan di kongres Koperasi ke-3 di Makassar pada Kamis (13/07).selengkapnya

IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%

International Monetery Fund (IMF) menilai bahwa bila sebuah negara ingin melakukan percepatan pertumbuhan, ada rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB minimum yang perlu dicapai. Yakni 15% dari produk domestik bruto (PDB).selengkapnya



 
TAGS # :