Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK: Panama Papers Harus Ditindaklanjuti

Selasa 12 Apr 2016 11:05Administratordibaca 2029 kaliSemua Kategori

bisnis 011

Sejak dibongkar oleh International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) bersama ribuan media di seluruh dunia pekan lalu, Dokumen Panama alias Panama Papers menghenyakkan konstelasi ekonomi politik dunia.

Perdana Menteri Islandia Sigmundur Davio Gunnlaugsson harus mundur karena nama istrinya masuk dan Perdana Menteri Inggris David Cameron harus sibuk membuat klarifikasi karena nama ayahnya tercatat dalam daftar tersebut.


Dua tindakan yang diduga dilakukan oleh ribuan nama yang terdaftar dalam dokumen tersebut adalah penghindaran pajak dan tindak pencucian uang. Lantas, bagaimana kira-kira Dokumen Panama bisa dimanfaatkan oleh otoritas berwenang mengambil tindakan?


Bisnis berkesempatan mewawancarai Agus Santoso, Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berikut petikannya.


Apa langkah PPATK dalam merespons Panama Papers?


PPATK sudah membentuk tim untuk pemetaan dan pengelompokan nama-nama tersebut, antara lain untuk melihat nama-nama yang terkait dengan laporan hasil analisis (LHA) penghindaran pajak, nama-nama yang pernah ada laporan kegiatan transaksi mencurigakan (LKTM), nama-nama political exposed persons (PEPs) dan profesi-profesi yang mungkin menjadi gate keeper.


PPATK sendiri sudah tahu lama yang seperti ini, tapi sejak 2012 misalnya, saya tahu orang yang melarikan pajak atau buronan, dua itu. Orang yang sudah diputus bersalah seperti kasus BLBI, mereka menyimpan ya di tax havens.


Apakah perusahaan offshore cenderung digunakan untuk tindak pidana pencucian uang?


Ya mungkin belum tentu. Yang jelas dengan di sana itu menjadi lebih mudah. Karena yang membuat kan negara-negara maju. Satu sisi, itu memudahkan. Saya orang Indonesia dan dalam forum-forum bilateral atau internasional, ini memang berstandar ganda. Karena ketika melihatoffshore atau tax haven jurisdiction ini memudahkan dan sangat menjaga kerahasiaan, sekresi.


Saya sempat bilang, FATF bilang miliaran dolar AS itu uang haram (illicit money), di satu sisi dia melindungi dan membiarkan. Sementara itu Indonesia harus transparan dan sebagainya. Itu yang saya suka komplain ke mereka.


Kalau kita melihat sendiri kecenderungan di Indonesia, ada memang menghindari pajak. Saya lihat dia menjual barang lebih rendah ke perusahaan yang dibuka di offshore, transfer pricingsehingga, Indonesia pajaknya jadi berkurang. Karena dia seolah jual ke anak perusahaan. Lalu dia jual lagi ke negara lain dengan harga tinggi karena itu memang tidak membayar pajak. Tapi itukan proses di sebelah sana, kalau di sini jelas pajaknya kurang.


Lalu, misalnya praktik seolah-olah perusahaan ini rugi karena terus mencicil utang. Padahal utangnya dari anak atau induk perusahaannya sendiri. Lalu di sini, komponen biayanya itu adalah pembayaran utang, sehingga labanya kecil jadi tidak membayar pajak atau pajaknya ditunda dan lain-lain.


Nah, juga kita juga melihat PEPS seperti pejabat, itu kalau dia punya di luar, kenapa? Itu kankecenderungannya kalau seorang pejabat punya offshore di tax havens, kita menduganya menyembunyikan sesuatu. Karena apa dan untuk apa pejabat punya duit di situ? Kita dugaannya itu uang korupsi yang dilarikan atau dia mendapat komisi di luar dari proyek-proyek yang ada di Indonesia, dia dapat komisi dan tidak dibayar di LN.


Selain itu, profesi-profesi tertentu. Pengacara, kita boleh menduga juga. Ini dugaan ya. Apakah mereka menjadi gate keeper atau apa, misalnya memfasilitasi kejahatan dengan cara menyamarkan, menyembunyikan. Sehingga menurut saya, ya memang seperti ini harus dilaporkan. Kan profesi mulia, pengacara kan komponen dari penegakan hukum, kok menjadi sarana kejahatan?


Kemampuan aparat untuk membuktikan nama-nama tersebut melakukan penghindaran pajak?


Panama Papers atau temuan lainnya harus ditangkap sebagai indikasi ya. Harusnya bisa ditindaklanjuti. Nanti kalau verifikasi aparat ya, bukan PPATK diproses penyelidikan dan penyidikan. Kalau PPATK cuma melihat dokumen dan kami cenderung berhenti ketika uangnya keluar. Tapi kami mengetahui itu. Kalau sudah menarik kembali, kami bisa meminta pertukaran informasi melalui the Egmont Group (EG). Karena PPATK di dunia kan sambung-menyambung. Artinya bisa sharing informasi.


Tapi kalau untuk verifikasi, itu tugas penyidik. Selama ini, prakteknya membuktikan uang yang sudah ada di luar negeri itu mau balik ke Indonesia susah. Harus memakai Mutual Legal Assistance (MLA), kemudian otoritas sentral kita, Kementerian Hukum dan HAM, harus bergerak untuk membangun MLA. Tapi kenyataannya itu memang agak susah. Agak susah karena sistem hukum yang berbeda. Kita memakai sistem Eropa Kontinental, mereka memakai Anglo-Saxon.

Bagaimana dukungan dari sisi regulasi?


PPATK sudah sejak 2 tahun yang lalu mendorong Otoritas Jasa Keuangan untuk membangun transparansi dari major customer-nya. Jadi biar bagaimanapun harus ada sharing informasi dari yang punya uang. Karena orang-orang itu kan kemudian berlindung di manajer investasi yang kita tidak bisa tahu di belakangnya itu ada siapa.


Nah, kami sudah selalu mengingatkan, otoritas harus bisa mendapatkan mirror-nya, cerminnya, siapa customer-nya ini. Jangan itu diserahkan oleh
lembaga konsultan ke negara asing, manajer investasi Singapura misalnya, main dan beli saham di sini tanpa kita tahu kalau customer atau uang itu punya orang Indonesia juga dipakai main saham di sini.


Dulu ada aturan V.D.5 lampiran 10 jaman Bapepam diubah lebih pro-transparansi. Itu sudah diubah jadi Peraturan OJK, tapi kami melihatnya belum cukup transparan. Bisa dikroscek ke Bu Nurhaida. Itu yang perbaikan peraturan Bapepam itu apakah sekarang better atau sama saja?

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 12 April 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Jokowi Sudah Punya Nama-Nama Sebelum Panama Papers BocorJokowi Sudah Punya Nama-Nama Sebelum Panama Papers Bocor

residen Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memiliki data-data warga negara Indonesia (WNI) yang menyimpan uangnya di luar negeri untuk menghindari pajak sebelum pada akhirnya data-data tersebut bocor melalui Panama Papers. "Sebelum Panama pun saya sudah punya satu bundle nama-nama," kata Jokowi dalam rapat kerja bersama para kepala daerah hasil pilkada serentak 2015, di Istana Negara, Jakartaselengkapnya

Panama Papers: KPK Sudah Identifikasi 25 NamaPanama Papers: KPK Sudah Identifikasi 25 Nama

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan memparkan KPK telah mengidentifikasi sekitar 25 nama pengusaha dan pejabat yang terindikasi memiliki investasi di negeri suaka pajak (tax haven). Hasil identifikasi itu merupakan tindak lanjut dari laporan Internasional Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) atau yang dikenal sebagai Panama Papers.selengkapnya

DJP: 272 Nama di Panama Papers punya NPWPDJP: 272 Nama di Panama Papers punya NPWP

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan sebanyak 272 nama orang Indonesia yang tercantum dalam dokumen Panama Papers telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). "Dari identifikasi data Panama hingga 12 Mei, nama yang telah diidentifikasi mempunyai NPWP sebanyak 272," kata Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.selengkapnya

Pemerintah Kejar Terus Nama dalam Panama PapersPemerintah Kejar Terus Nama dalam Panama Papers

‎Pemerintah kembali akan melakukan pengejaran terhadap para pengemplang pajak yang namanya tercantum dalam Panama Papers. Sebab banyak wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak secara benar tercantum dalam laporan tersebut.selengkapnya

Ada Orang RI di Daftar Panama Papers yang Belum Lapor PajakAda Orang RI di Daftar Panama Papers yang Belum Lapor Pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan telah menelusuri data dari nama-nama orang Indonesia yang terseret dalam daftar Panama Papers. Hasilnya, ada beberapa dari nama pebisnis dan politikus Indonesia yang masuk dalam daftar Panama Papers yang belum pernah melaporkan pajak atas aset maupun harta kekayaannya.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ini kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baruIni kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baru

Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan memberikan insentif PPnBM mobil selama sembilan bulan, mulai dari 1 Maret 2021. Adapun jenis mobil yang disuntik insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yakni mobil sedan 4x2 kurang dari 1.500 cc. Insentif fiskal ini diberikan dalam tiga tahapan.selengkapnya

Lapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut IniLapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut Ini

Wajib pajak udah mulai dapat mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak 2020. Perlu diketahui, wajib pajak badan dan orang pribadi untuk pelaporan SPT Tahunan memiliki tenggat waktu berbeda.selengkapnya

Diskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis EkonomDiskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis Ekonom

Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan menilai industri otomotif di Indonesia sudah terintegrasi dengan UKM dalam rantai pasoknya.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa UntungPajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa Untung

Emiten produsen mobil PT Astra International Tbk. (ASII) menyambut positif kebijakan pemerintah yang menghilangkan kewajiban pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) terhadap kendaraan roda empat. Hal ini dapat meningkatkan penjualan.selengkapnya

Subsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka SuaraSubsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka Suara

Subsidi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dari pemerintah yang berlaku mulai 1 Maret 2021, diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit kendaraan bermotor.selengkapnya

5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil

Pemerintah memutuskan menanggung pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya kendaraan roda empat atau mobil.selengkapnya

PPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil BekasPPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil Bekas

Penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil tertentu diperkirakan akan mengganggu harga dan pasokan mobil bekas.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten OtomotifPajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten Otomotif

Sejumlah saham emiten otomotif kian menarik untuk dikoleksi setelah pemerintah mengumumkan relaksasi pajak barang mewah bagi kendaraan roda empat terutama yang bertenaga di bawah 1.500 CC.selengkapnya

Relaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil NaikRelaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil Naik

Emiten otomotif PT Tunas Ridean Tbk. (TURI) optimistis relaksasi aturan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) akan mendongkrak penjualan mobil perseroan. Namun, implementasinya masih dinanti.selengkapnya

Insentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan FiskalInsentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan Fiskal

Pemerintah berupaya meningkatkan konsumsi rumah tangga di tengah pandemi Covid-19, salah satunya dengan memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Stimulus ini berlaku sementara waktu.selengkapnya



 
TAGS # :