Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK: Panama Papers Harus Ditindaklanjuti

Selasa 12 Apr 2016 11:05Administratordibaca 822 kaliSemua Kategori

bisnis 011

Sejak dibongkar oleh International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) bersama ribuan media di seluruh dunia pekan lalu, Dokumen Panama alias Panama Papers menghenyakkan konstelasi ekonomi politik dunia.

Perdana Menteri Islandia Sigmundur Davio Gunnlaugsson harus mundur karena nama istrinya masuk dan Perdana Menteri Inggris David Cameron harus sibuk membuat klarifikasi karena nama ayahnya tercatat dalam daftar tersebut.


Dua tindakan yang diduga dilakukan oleh ribuan nama yang terdaftar dalam dokumen tersebut adalah penghindaran pajak dan tindak pencucian uang. Lantas, bagaimana kira-kira Dokumen Panama bisa dimanfaatkan oleh otoritas berwenang mengambil tindakan?


Bisnis berkesempatan mewawancarai Agus Santoso, Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berikut petikannya.


Apa langkah PPATK dalam merespons Panama Papers?


PPATK sudah membentuk tim untuk pemetaan dan pengelompokan nama-nama tersebut, antara lain untuk melihat nama-nama yang terkait dengan laporan hasil analisis (LHA) penghindaran pajak, nama-nama yang pernah ada laporan kegiatan transaksi mencurigakan (LKTM), nama-nama political exposed persons (PEPs) dan profesi-profesi yang mungkin menjadi gate keeper.


PPATK sendiri sudah tahu lama yang seperti ini, tapi sejak 2012 misalnya, saya tahu orang yang melarikan pajak atau buronan, dua itu. Orang yang sudah diputus bersalah seperti kasus BLBI, mereka menyimpan ya di tax havens.


Apakah perusahaan offshore cenderung digunakan untuk tindak pidana pencucian uang?


Ya mungkin belum tentu. Yang jelas dengan di sana itu menjadi lebih mudah. Karena yang membuat kan negara-negara maju. Satu sisi, itu memudahkan. Saya orang Indonesia dan dalam forum-forum bilateral atau internasional, ini memang berstandar ganda. Karena ketika melihatoffshore atau tax haven jurisdiction ini memudahkan dan sangat menjaga kerahasiaan, sekresi.


Saya sempat bilang, FATF bilang miliaran dolar AS itu uang haram (illicit money), di satu sisi dia melindungi dan membiarkan. Sementara itu Indonesia harus transparan dan sebagainya. Itu yang saya suka komplain ke mereka.


Kalau kita melihat sendiri kecenderungan di Indonesia, ada memang menghindari pajak. Saya lihat dia menjual barang lebih rendah ke perusahaan yang dibuka di offshore, transfer pricingsehingga, Indonesia pajaknya jadi berkurang. Karena dia seolah jual ke anak perusahaan. Lalu dia jual lagi ke negara lain dengan harga tinggi karena itu memang tidak membayar pajak. Tapi itukan proses di sebelah sana, kalau di sini jelas pajaknya kurang.


Lalu, misalnya praktik seolah-olah perusahaan ini rugi karena terus mencicil utang. Padahal utangnya dari anak atau induk perusahaannya sendiri. Lalu di sini, komponen biayanya itu adalah pembayaran utang, sehingga labanya kecil jadi tidak membayar pajak atau pajaknya ditunda dan lain-lain.


Nah, juga kita juga melihat PEPS seperti pejabat, itu kalau dia punya di luar, kenapa? Itu kankecenderungannya kalau seorang pejabat punya offshore di tax havens, kita menduganya menyembunyikan sesuatu. Karena apa dan untuk apa pejabat punya duit di situ? Kita dugaannya itu uang korupsi yang dilarikan atau dia mendapat komisi di luar dari proyek-proyek yang ada di Indonesia, dia dapat komisi dan tidak dibayar di LN.


Selain itu, profesi-profesi tertentu. Pengacara, kita boleh menduga juga. Ini dugaan ya. Apakah mereka menjadi gate keeper atau apa, misalnya memfasilitasi kejahatan dengan cara menyamarkan, menyembunyikan. Sehingga menurut saya, ya memang seperti ini harus dilaporkan. Kan profesi mulia, pengacara kan komponen dari penegakan hukum, kok menjadi sarana kejahatan?


Kemampuan aparat untuk membuktikan nama-nama tersebut melakukan penghindaran pajak?


Panama Papers atau temuan lainnya harus ditangkap sebagai indikasi ya. Harusnya bisa ditindaklanjuti. Nanti kalau verifikasi aparat ya, bukan PPATK diproses penyelidikan dan penyidikan. Kalau PPATK cuma melihat dokumen dan kami cenderung berhenti ketika uangnya keluar. Tapi kami mengetahui itu. Kalau sudah menarik kembali, kami bisa meminta pertukaran informasi melalui the Egmont Group (EG). Karena PPATK di dunia kan sambung-menyambung. Artinya bisa sharing informasi.


Tapi kalau untuk verifikasi, itu tugas penyidik. Selama ini, prakteknya membuktikan uang yang sudah ada di luar negeri itu mau balik ke Indonesia susah. Harus memakai Mutual Legal Assistance (MLA), kemudian otoritas sentral kita, Kementerian Hukum dan HAM, harus bergerak untuk membangun MLA. Tapi kenyataannya itu memang agak susah. Agak susah karena sistem hukum yang berbeda. Kita memakai sistem Eropa Kontinental, mereka memakai Anglo-Saxon.

Bagaimana dukungan dari sisi regulasi?


PPATK sudah sejak 2 tahun yang lalu mendorong Otoritas Jasa Keuangan untuk membangun transparansi dari major customer-nya. Jadi biar bagaimanapun harus ada sharing informasi dari yang punya uang. Karena orang-orang itu kan kemudian berlindung di manajer investasi yang kita tidak bisa tahu di belakangnya itu ada siapa.


Nah, kami sudah selalu mengingatkan, otoritas harus bisa mendapatkan mirror-nya, cerminnya, siapa customer-nya ini. Jangan itu diserahkan oleh
lembaga konsultan ke negara asing, manajer investasi Singapura misalnya, main dan beli saham di sini tanpa kita tahu kalau customer atau uang itu punya orang Indonesia juga dipakai main saham di sini.


Dulu ada aturan V.D.5 lampiran 10 jaman Bapepam diubah lebih pro-transparansi. Itu sudah diubah jadi Peraturan OJK, tapi kami melihatnya belum cukup transparan. Bisa dikroscek ke Bu Nurhaida. Itu yang perbaikan peraturan Bapepam itu apakah sekarang better atau sama saja?

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 12 April 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Jokowi Sudah Punya Nama-Nama Sebelum Panama Papers BocorJokowi Sudah Punya Nama-Nama Sebelum Panama Papers Bocor

residen Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memiliki data-data warga negara Indonesia (WNI) yang menyimpan uangnya di luar negeri untuk menghindari pajak sebelum pada akhirnya data-data tersebut bocor melalui Panama Papers. "Sebelum Panama pun saya sudah punya satu bundle nama-nama," kata Jokowi dalam rapat kerja bersama para kepala daerah hasil pilkada serentak 2015, di Istana Negara, Jakartaselengkapnya

Usulan Tarif Pajak Turun, Apindo: Itu yang Kami HarapkanUsulan Tarif Pajak Turun, Apindo: Itu yang Kami Harapkan

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani mengatakan peluang agar pemerintah menurunkan pajak pengusaha yang mengikuti program amnesti pajak cukup baik. Pasalnya, pemerintah juga ingin Indonesia lebih kompetitif. “Memang itu yang kami harapkan untuk penurunan pajak,” ujar Shinta kepada Republika.co.id, Kamis (13/10).selengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

Menkominfo: Bisnis Itu Harus Bayar PajakMenkominfo: Bisnis Itu Harus Bayar Pajak

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menyerah dalam mengejar pajak Google. Oleh karena itu, segala macam upaya masih dilakukan untuk mengejar perusahaan over the top (OTT) asal Amerika Serikat itu.selengkapnya

Rupiah Menguat karena Tax Amnesty, Itu Hanya SemuRupiah Menguat karena Tax Amnesty, Itu Hanya Semu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkhawatirkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) akan membuat nilai tukar Rupiah terlalu kuat. Itu terjadi mengingat kebijakan ini akan membuat dana yang selama ini berada di luar negeri akan membanjiri Indonesia.selengkapnya

Ada Orang RI di Daftar Panama Papers yang Belum Lapor PajakAda Orang RI di Daftar Panama Papers yang Belum Lapor Pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan telah menelusuri data dari nama-nama orang Indonesia yang terseret dalam daftar Panama Papers. Hasilnya, ada beberapa dari nama pebisnis dan politikus Indonesia yang masuk dalam daftar Panama Papers yang belum pernah melaporkan pajak atas aset maupun harta kekayaannya.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :