Terjepit di Antara Dua Kepentingan

Selasa 31 Mei 2016 14:54Administratordibaca 389 kaliSemua Kategori

bisnis 042

Melalui Paket Kebijakan Ekonomi XI, pemerintah berencana menurunkan pajak penghasilan final dana investasi real estat sebesar 0,5% serta tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang disinergikan dengan pemerintah daerah sebesar 1%. Pemerintah meyakini bahwa kebijakan itu mampu menarik minat sejumlah pengembang.

Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan, sejak kebijakan dana investasi real estat (DIRE) diluncurkan pada 2012, hanya ada satu aset properti yang tercatat melantai di Bursa, yakni Solo Grand Mall milik Ciptadana Properti Ritel Indonesia.


Per Februari 2016, nilai dana kelolaan DIRE pusat ritel tersebut mencapai Rp534,22 miliar dengan nilai akuisisi aset sebesar Rp356 miliar.


“Potensi dana dari pengelolaan DIRE dalam lima tahun ke depan mencapai Rp90 triliun, seluruh pemangku kebijakan ekonomi nasional harus segera merespons peluang tersebut agar dapat segera menyambut DIRE dari para pengembang,” kata Direktur Pengelolaan Investasi OJK Sujanto, Senin (30/5/2016).


DIRE atau REITs (real estate investment trust) merupakan sarana investasi yang memungkinkan penghimpunan dana dari masyarakat pemodal yang dikelola oleh sebuah perusahaan investasi untuk diinvestasikan pada aset properti atau real estat, seperti tanah, bangunan, dan pusat perbelanjaan.


Sementara itu, sejumlah pengembang telah menyatakan ketertarikan mereka untuk penerbitan Kontrak Investasi Kolektif (KIK)-DIRE dengan syarat skema pajak yang kompetitif.


Salah satunya PT Browsprit Asset Management, anak perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk., yang menargetkan dapat menerbitkan DIRE hingga Rp6 triliun dalam dua tahun dan Rp10 triliun dalam lima tahun ke depan.


Direktur Keuangan dan Sekretaris Perusahaan PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) Tulus Santosa pun menyatakan bahwa pihaknya telah menjajaki pembicaraan dengan banyak perusahaan manajer investasi untuk penerbitan KIK-DIRE.


“Pokoknya nunggu regulasi pajak selesai dulu sesuai dengan yang sudah diwacanakan, baru kami akan keluarkan,” katanya.


Ketua Kelompok Kerja Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Rengganis Kartomo mengatakan, kendala utama nantinya ada pada pemerintah daerah dalam penyesuaian tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang dikhawatirkan mengurangi pendapatan asli daerah.


Saat ini baru Pemprov DKI Jakarta yang menyambut baik penurunan BPHTB. Transaksi DIRE sebenarnya akan menambah pendapatan yang sebelumnya tidak ada di daerah, sedangkan, BPHTB untuk transaksi non-DIRE tetap berlangsung dengan menggunakan tarif yang berlaku saat ini sebesar 5%.


“Pemda bahkan akan mendapatkan tambahan BPHTB dengan tarif sesuai perda, jika ada proyek baru yang dananya berasal dari penerbitan KIK-DIRE,” ujar Rengganis.


Dia menuturkan, dana yang diperoleh dari pengembangan KIKDIRE juga akan dialokasikan untuk pengembangan usaha sehingga tidak menjadi dana menganggur yang akan membuat efek berantai secara luas. Hal itu dikarenakan ada proyek baru, lapangan kerja baru, dan pemasukan BPHTB dari pembangunan proyek baru tersebut sesuai dengan aturan yang berjalan sekarang.


SEGERA TERBIT

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Bobby Hamzar Rafinus memastikan, rancangan peraturan pemerintah perpajakan untuk KIK-DIRE akan diterbitkan pada Juni nanti. Hal itu diharapkan dapat menjadi pendorong pengembang properti untuk menerbitkan DIRE di negeri sendiri, ketimbang di luar negeri.


Dia juga mengharapkan agar pemda terutama di kota-kota besar seperti Surabaya, Bandung, Medan, Bogor, Tangerang Selatan, Tangerang, dan Bekasi untuk menurunkan tarif BPHTB menjadi 1%.


“Dengan memberikan diskon PPh DIRE dan BPHTB di level tersebut, total pengenaan pajak untuk pembangunan properti secara total menjadi 1,5%. Jadi, Indonesia bisa bersaing dengan Singapura yang mencapai 3%,” kata Bobby.


Saat ini, OJK mencatat ada 38 proyek properti milik pengembang Indonesia yang sudah di-DIRE-kan di Singapura dengan nilai aset mencapai Rp30 triliun.


Peluang berkembangnya DIRE di Indonesia cukup baik, apalagi harga sewa perkantoran dan ritel selalu naik. Selain itu, pengambang akan mendapat pertumbuhan pendapatan karena harga sewa properti di atas pertumbuhan ekonomi.


Saatnya pemda menimbang-nimbang untung rugi kehadiran DIRE dengan jernih.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 31 Mei 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Diskon Pajak DIRE Terkendala Perda BPHTBDiskon Pajak DIRE Terkendala Perda BPHTB

Rencana pemerintah untuk memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) final dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk produk dana investasi real estate (DIRE) berbentuk berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK), belum juga terlaksana. Saat ini, implementasi rencana kebijakan tersebut justru terganjal oleh BPHTB.selengkapnya

Gubernur BI: Investasi DIRE akan Marak 2017Gubernur BI: Investasi DIRE akan Marak 2017

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo memperkirakan investasi ke instrumen dana investasi real estat (DIRE) akan marak di Indonesia pada 2017. "Sekarang yang penting ikut amnesti pajak dulu, nanti setelah masuk mereka akan berpikir investasi ke mana, DIRE merupakan pilihan yang baik," kata Agus Martowardojo.selengkapnya

Jokowi Ingin Pajak BPHTB DIRE Jadi 1,5%Jokowi Ingin Pajak BPHTB DIRE Jadi 1,5%

Guna menarik lebih banyak dana repatriasi dari luar negeri, pemerintah menurunkan pengenaan pajak pada fasilitas Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Penerbitan Dana Investasi Real Estate (DIRE).selengkapnya

Jokowi Minta Kepala Daerah Pangkas Tarif Bea Hak Tanah dan BangunanJokowi Minta Kepala Daerah Pangkas Tarif Bea Hak Tanah dan Bangunan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah memangkas tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada sejumlah gubernur, bupati, dan walikota di Istana Negara, hari ini.selengkapnya

OJK Berharap Penerbitan DIRE Segera RamaiOJK Berharap Penerbitan DIRE Segera Ramai

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) banyak berharap produk - produk pasar modal seperti Dana Investasi Real Estate (DIRE) dapat menyerap dana repatriasi untuk mendukung penerapan UU Pengampunan Pajak.selengkapnya

Pajak DIRE Dipangkas, Ciputra Janjikan Jual Aset Rp15 TriliunPajak DIRE Dipangkas, Ciputra Janjikan Jual Aset Rp15 Triliun

Ciputra Group berencana menjual aset real estate-nya dengan menerbitkan Real Estate Investment Trusts (REITs) alias Dana Investasi Real Estate (DIRE) jika pemerintah telah menurunkan biaya penerbitan DIRE menjadi 1,5 persen. Biaya untuk menerbitkan DIRE di Indonesia saat ini terdiri atas dua hal yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5 persen dan Pajak Penghasilan (Pph) 1 persen.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Laporlah sebelum Pajak menjemputmuLaporlah sebelum Pajak menjemputmu

Batas akhir tahun 2017 yang makin dekat membuat Kementerian Keuangan bergerak cepat menjaring minat wajib pajak (WP) agar mengungkapkan harta tersembunyi secara sukarela. Itu sebabnya, Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan membebaskan sanksi pajak kepada Wajib Pajak (WP) yang sudah ikut tax amnesty maupun yang belum ikut. Langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan ini dinilai pengusaha tidak akan mampu mendongkrak penerimaan pajak yang ditargetkan Rp 1.283,6 triliun hingga akhir 2017.selengkapnya

Sri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise PapersSri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise Papers

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya akan terus melakukan verifikasi terhadap data dalam Paradise Papers. Dalam dokumen tersebut, memuat sekitar 13,4 juta nama yang diam-diam berinvestasi di negara lain, termasuk warga negara Indonesia.selengkapnya

Perusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split TransparanPerusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split Transparan

Indonesian Petroleum Association (IPA) menginginkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pajak bagi hasil produksi minyak dan gas bumi (migas) gross split‎ jelas dan transparan. Saat ini PP gross split masih dalam proses penerbitan.selengkapnya

Pengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 PersenPengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik langkah Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menghapus denda bagi para peserta pengampunan pajak (tax amnesty) maupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

Tak Lunasi Pajak Bumi dan Bangunan, Lokasi Usaha Ditempeli Stiker Tunggakan PajakTak Lunasi Pajak Bumi dan Bangunan, Lokasi Usaha Ditempeli Stiker Tunggakan Pajak

Sebanyak 5 Nomor Objek Pajak (NOP) dari 4 Wajib Pajak di wilayah Kecamatan Cilincing belum melunasi kewajiban melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).selengkapnya

Pungutan pajak alat berat di daerah bakal distopPungutan pajak alat berat di daerah bakal distop

Perhimpunan Agen tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI) menegaskan setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.15/PUU-XV/2017, maka diharapkan tidak ada lagi pungutan retribusi kepada alat berat sebagaimana kendaraan bermotor pada umumnya.selengkapnya

Amnesti pajak jilid II tak seampuh sebelumnyaAmnesti pajak jilid II tak seampuh sebelumnya

Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Revisi PMK tidak hanya mempermudah jalan bagi wajib pajak peserta amnesti untuk memperoleh surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan (PPh) atas balik nama aset, melainkan juga membuka kesempatan mendapatkan pengampunan pajak, bak amnesti pajak jilid II.selengkapnya

Analis: Efek tax amnety tak signifikan bagi pasarAnalis: Efek tax amnety tak signifikan bagi pasar

Program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid dua yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani diperkirakan tidak berdampak signifikan bagi pasar.selengkapnya

RUU Konsultan Pajak akan dibahas, apa isinya?RUU Konsultan Pajak akan dibahas, apa isinya?

Komisi XI DPR RI akan segera membahas Rancangan Undang-undang (UU) Konsultan Pajak. RUU Konsultan Pajak kini sudah berada di Badan Legislatif dan juga termasuk ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2018.selengkapnya



 
TAGS # :