Terjepit di Antara Dua Kepentingan

Selasa 31 Mei 2016 14:54Administratordibaca 337 kaliSemua Kategori

bisnis 042

Melalui Paket Kebijakan Ekonomi XI, pemerintah berencana menurunkan pajak penghasilan final dana investasi real estat sebesar 0,5% serta tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang disinergikan dengan pemerintah daerah sebesar 1%. Pemerintah meyakini bahwa kebijakan itu mampu menarik minat sejumlah pengembang.

Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan, sejak kebijakan dana investasi real estat (DIRE) diluncurkan pada 2012, hanya ada satu aset properti yang tercatat melantai di Bursa, yakni Solo Grand Mall milik Ciptadana Properti Ritel Indonesia.


Per Februari 2016, nilai dana kelolaan DIRE pusat ritel tersebut mencapai Rp534,22 miliar dengan nilai akuisisi aset sebesar Rp356 miliar.


“Potensi dana dari pengelolaan DIRE dalam lima tahun ke depan mencapai Rp90 triliun, seluruh pemangku kebijakan ekonomi nasional harus segera merespons peluang tersebut agar dapat segera menyambut DIRE dari para pengembang,” kata Direktur Pengelolaan Investasi OJK Sujanto, Senin (30/5/2016).


DIRE atau REITs (real estate investment trust) merupakan sarana investasi yang memungkinkan penghimpunan dana dari masyarakat pemodal yang dikelola oleh sebuah perusahaan investasi untuk diinvestasikan pada aset properti atau real estat, seperti tanah, bangunan, dan pusat perbelanjaan.


Sementara itu, sejumlah pengembang telah menyatakan ketertarikan mereka untuk penerbitan Kontrak Investasi Kolektif (KIK)-DIRE dengan syarat skema pajak yang kompetitif.


Salah satunya PT Browsprit Asset Management, anak perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk., yang menargetkan dapat menerbitkan DIRE hingga Rp6 triliun dalam dua tahun dan Rp10 triliun dalam lima tahun ke depan.


Direktur Keuangan dan Sekretaris Perusahaan PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) Tulus Santosa pun menyatakan bahwa pihaknya telah menjajaki pembicaraan dengan banyak perusahaan manajer investasi untuk penerbitan KIK-DIRE.


“Pokoknya nunggu regulasi pajak selesai dulu sesuai dengan yang sudah diwacanakan, baru kami akan keluarkan,” katanya.


Ketua Kelompok Kerja Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Rengganis Kartomo mengatakan, kendala utama nantinya ada pada pemerintah daerah dalam penyesuaian tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang dikhawatirkan mengurangi pendapatan asli daerah.


Saat ini baru Pemprov DKI Jakarta yang menyambut baik penurunan BPHTB. Transaksi DIRE sebenarnya akan menambah pendapatan yang sebelumnya tidak ada di daerah, sedangkan, BPHTB untuk transaksi non-DIRE tetap berlangsung dengan menggunakan tarif yang berlaku saat ini sebesar 5%.


“Pemda bahkan akan mendapatkan tambahan BPHTB dengan tarif sesuai perda, jika ada proyek baru yang dananya berasal dari penerbitan KIK-DIRE,” ujar Rengganis.


Dia menuturkan, dana yang diperoleh dari pengembangan KIKDIRE juga akan dialokasikan untuk pengembangan usaha sehingga tidak menjadi dana menganggur yang akan membuat efek berantai secara luas. Hal itu dikarenakan ada proyek baru, lapangan kerja baru, dan pemasukan BPHTB dari pembangunan proyek baru tersebut sesuai dengan aturan yang berjalan sekarang.


SEGERA TERBIT

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Bobby Hamzar Rafinus memastikan, rancangan peraturan pemerintah perpajakan untuk KIK-DIRE akan diterbitkan pada Juni nanti. Hal itu diharapkan dapat menjadi pendorong pengembang properti untuk menerbitkan DIRE di negeri sendiri, ketimbang di luar negeri.


Dia juga mengharapkan agar pemda terutama di kota-kota besar seperti Surabaya, Bandung, Medan, Bogor, Tangerang Selatan, Tangerang, dan Bekasi untuk menurunkan tarif BPHTB menjadi 1%.


“Dengan memberikan diskon PPh DIRE dan BPHTB di level tersebut, total pengenaan pajak untuk pembangunan properti secara total menjadi 1,5%. Jadi, Indonesia bisa bersaing dengan Singapura yang mencapai 3%,” kata Bobby.


Saat ini, OJK mencatat ada 38 proyek properti milik pengembang Indonesia yang sudah di-DIRE-kan di Singapura dengan nilai aset mencapai Rp30 triliun.


Peluang berkembangnya DIRE di Indonesia cukup baik, apalagi harga sewa perkantoran dan ritel selalu naik. Selain itu, pengambang akan mendapat pertumbuhan pendapatan karena harga sewa properti di atas pertumbuhan ekonomi.


Saatnya pemda menimbang-nimbang untung rugi kehadiran DIRE dengan jernih.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 31 Mei 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Diskon Pajak DIRE Terkendala Perda BPHTBDiskon Pajak DIRE Terkendala Perda BPHTB

Rencana pemerintah untuk memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) final dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk produk dana investasi real estate (DIRE) berbentuk berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK), belum juga terlaksana. Saat ini, implementasi rencana kebijakan tersebut justru terganjal oleh BPHTB.selengkapnya

Gubernur BI: Investasi DIRE akan Marak 2017Gubernur BI: Investasi DIRE akan Marak 2017

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo memperkirakan investasi ke instrumen dana investasi real estat (DIRE) akan marak di Indonesia pada 2017. "Sekarang yang penting ikut amnesti pajak dulu, nanti setelah masuk mereka akan berpikir investasi ke mana, DIRE merupakan pilihan yang baik," kata Agus Martowardojo.selengkapnya

Jokowi Minta Kepala Daerah Pangkas Tarif Bea Hak Tanah dan BangunanJokowi Minta Kepala Daerah Pangkas Tarif Bea Hak Tanah dan Bangunan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah memangkas tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada sejumlah gubernur, bupati, dan walikota di Istana Negara, hari ini.selengkapnya

Jokowi Ingin Pajak BPHTB DIRE Jadi 1,5%Jokowi Ingin Pajak BPHTB DIRE Jadi 1,5%

Guna menarik lebih banyak dana repatriasi dari luar negeri, pemerintah menurunkan pengenaan pajak pada fasilitas Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Penerbitan Dana Investasi Real Estate (DIRE).selengkapnya

OJK Berharap Penerbitan DIRE Segera RamaiOJK Berharap Penerbitan DIRE Segera Ramai

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) banyak berharap produk - produk pasar modal seperti Dana Investasi Real Estate (DIRE) dapat menyerap dana repatriasi untuk mendukung penerapan UU Pengampunan Pajak.selengkapnya

Pajak DIRE Dipangkas, Ciputra Janjikan Jual Aset Rp15 TriliunPajak DIRE Dipangkas, Ciputra Janjikan Jual Aset Rp15 Triliun

Ciputra Group berencana menjual aset real estate-nya dengan menerbitkan Real Estate Investment Trusts (REITs) alias Dana Investasi Real Estate (DIRE) jika pemerintah telah menurunkan biaya penerbitan DIRE menjadi 1,5 persen. Biaya untuk menerbitkan DIRE di Indonesia saat ini terdiri atas dua hal yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5 persen dan Pajak Penghasilan (Pph) 1 persen.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :