Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2017 mencapai 5,5 persen. Proyeksi tersebut mempertimbangkan efek penerapan pengampunan pajak (tax amnesty) yang akan berimbas pada perekonomian di semester dua 2016, dan lebih banyak lagi di tahun depan.
Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan awalnya BI meramal ekonomi tahun depan hanya tumbuh 5,3 persen. Namun, tax amnesty bisa memberi tambahan potensi pertumbuhan 0,3 hingga 0,4 persen dari baseline tersebut. Tetapi besaran efeknya tergantung pada tingkat pengaruhnya terhadap sektor riil.
Dari sisi investasi, jika likuiditas yang diperkirakan mencapai Rp 560 triliun dari repatriasi -penempatan dana dari luar ke dalam negeri- tersalur ke sektor riil maka investasi diperkirakan naik signifikan. Peningkatan modal juga akan memicu penguatan rupiah sehingga beban biaya impor bahan baku mengecil. “Dengan begitu, minat investasi swasta meningkat dan mendorong ekonomi tumbuh lebih baik,” kata Perry di Kementerian Keuangan, Rabu, 29 Juni 2016.
Terapresiasinya rupiah imbas kepastian Undang-Undang Pengampunan Pajak juga akan berdampak positif terhadap konsumsi rumah tangga. Sebab, inflasi akan mengecil karena harga barang-barang impor menjadi lebih murah. Bank sentral memperkirakan inflasi hingga akhir tahun di kisaran 3,9 persen, lebih optimistis dari proyeksi awal empat persen.
Perbaikan dari sisi investasi dan konsumsi rumah tangga ini kemudian akan memicu peningkatan kredit perbankan. Tahun ini, pertumbuhan kredit yang awalnya diprediksi hanya 10 persen bisa menjadi 12 persen. Tahun depan, persepsi positif atas pertumbuhan kredit juga meningkat dari prediksi 13 persen menjadi 16 hingga 17 persen. Selain karena likuiditas bertambah, kenaikan kredit juga disebabkan oleh pelonggaran moneter yang telah dilakukan BI yakni menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) dan makroprudensial.
“Capital inflow dari tax amnesty akan memperbaiki kinerja ekonomi melalui beberapa aspek. Yang jelas, dengan aliran dana masuk rupiah bisa menguat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi, disamping inflasi yang rendah. Likuiditas akan lebih banyak sehingga mendorong kredit dan investasi swasta,” ujar Perry.
Pada tahun ini, tax amnesty akan menopang tercapainya target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen. Alasannya, pembayaran tarif tebusan tax amnesty akan menambah penerimaan negara yang diperkirakan mencapai Rp 165 triliun. Dengan begitu, belanja negara yang dipangkas pun mengecil dari perkiraan awal sebesar Rp 50 triliun.
Artinya, investasi pemerintah di sektor infrastruktur tidak terhambat sehingga bisa mendorong perekonomian. Karena itu, dia memprediksi pertumbuhan ekonomi pada Kuartal II hingga IV secara berturut-turut mencapai 5 persen, 5,1-5,2 persen, dan 5,4 persen.
“Tax amnesty akan memperbaiki kinerja ekonomi, dan perbaikan itu akan terlihat di 2017. Prediksi BI, Kuartal IV tahun ini bisa mencapai 5,4 persen, maka asumsi pertumbuhan ekonomi di APBN-P 2016 sebesar 5,2 persen bisa dicapai,” kata Perry.
Sumber : katadata.co.id (30 Juni 2016)
Foto : katadata.co.id
Ekonom: Hingga Akhir Tahun Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5,0 PersenBank Indonesia (BI) memproyeksi, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,3 persen. Sedangkan tanpa pengampunan pajak, pertumbuhan ekonomi hanya berada di batas bawah 5,04 persen.selengkapnya
BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2016 Akan Lebih Baik dari EstimasiGubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2016 akan terkoreksi atau lebih baik dibandingkan perkiraan BI sebelumnya, yaitu 4,94 persen di kuartal kedua dan 5,04 persen year on year (yoy). Apalagi, dengan disahkannya Undang-Undang (UU) No.11 tahun 2016 tentang Tax Amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya
BI Nilai Tax Amnesty Bisa Naikkan Pertumbuhan Ekonomi 5,2 PersenBank Indonesia menilai asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBNP 2016 sebesar 5,2 persen masih bisa tercapai dengan memasukkan dana dari pengampunan pajak atau tax amnesty. Pemerintah memasukkan asumsi makro pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, naik 0,1 persen dari pembahasan yang dilakukan pemerintah dengan Komisi XI sebelumnya 5,1 persen.selengkapnya
Sri Mulyani Bilang Target Pajak Tahun Ini Hanya Akan Tercapai 86 PersenMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak 2016 yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun, diperkirakan tidak tercapai.selengkapnya
BI: Tax Amnesty Bantu Ekonomi RI Tumbuh 5,2 PersenBank Indonesia (BI) menilai pengesahan Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak (tax amnesty) akan berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, adanya dana yang kembali Indonesia melalui mekanisme repatriasi dinilai akan banyak mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan dia optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,2 persen pada tahunselengkapnya
Tax Amnesty dan Repatriasi Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 2017Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) optimistis perekonomian tahun depan bisa tumbuh 5,2 hingga 5,6 persen. Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) dan repatriasi dana diharapkan bisa menopang pencapaian pertumbuhan tersebut.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunMeski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya
Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyMenteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya
TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarIndeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya
Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorPemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya
RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya
Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya
Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunMenteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya
Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakMenteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya
Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakCenter for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya
Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakDPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya
Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya
Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya
