Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2017 mencapai 5,5 persen. Proyeksi tersebut mempertimbangkan efek penerapan pengampunan pajak (tax amnesty) yang akan berimbas pada perekonomian di semester dua 2016, dan lebih banyak lagi di tahun depan.
Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan awalnya BI meramal ekonomi tahun depan hanya tumbuh 5,3 persen. Namun, tax amnesty bisa memberi tambahan potensi pertumbuhan 0,3 hingga 0,4 persen dari baseline tersebut. Tetapi besaran efeknya tergantung pada tingkat pengaruhnya terhadap sektor riil.
Dari sisi investasi, jika likuiditas yang diperkirakan mencapai Rp 560 triliun dari repatriasi -penempatan dana dari luar ke dalam negeri- tersalur ke sektor riil maka investasi diperkirakan naik signifikan. Peningkatan modal juga akan memicu penguatan rupiah sehingga beban biaya impor bahan baku mengecil. “Dengan begitu, minat investasi swasta meningkat dan mendorong ekonomi tumbuh lebih baik,” kata Perry di Kementerian Keuangan, Rabu, 29 Juni 2016.
Terapresiasinya rupiah imbas kepastian Undang-Undang Pengampunan Pajak juga akan berdampak positif terhadap konsumsi rumah tangga. Sebab, inflasi akan mengecil karena harga barang-barang impor menjadi lebih murah. Bank sentral memperkirakan inflasi hingga akhir tahun di kisaran 3,9 persen, lebih optimistis dari proyeksi awal empat persen.
Perbaikan dari sisi investasi dan konsumsi rumah tangga ini kemudian akan memicu peningkatan kredit perbankan. Tahun ini, pertumbuhan kredit yang awalnya diprediksi hanya 10 persen bisa menjadi 12 persen. Tahun depan, persepsi positif atas pertumbuhan kredit juga meningkat dari prediksi 13 persen menjadi 16 hingga 17 persen. Selain karena likuiditas bertambah, kenaikan kredit juga disebabkan oleh pelonggaran moneter yang telah dilakukan BI yakni menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) dan makroprudensial.
“Capital inflow dari tax amnesty akan memperbaiki kinerja ekonomi melalui beberapa aspek. Yang jelas, dengan aliran dana masuk rupiah bisa menguat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi, disamping inflasi yang rendah. Likuiditas akan lebih banyak sehingga mendorong kredit dan investasi swasta,” ujar Perry.
Pada tahun ini, tax amnesty akan menopang tercapainya target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen. Alasannya, pembayaran tarif tebusan tax amnesty akan menambah penerimaan negara yang diperkirakan mencapai Rp 165 triliun. Dengan begitu, belanja negara yang dipangkas pun mengecil dari perkiraan awal sebesar Rp 50 triliun.
Artinya, investasi pemerintah di sektor infrastruktur tidak terhambat sehingga bisa mendorong perekonomian. Karena itu, dia memprediksi pertumbuhan ekonomi pada Kuartal II hingga IV secara berturut-turut mencapai 5 persen, 5,1-5,2 persen, dan 5,4 persen.
“Tax amnesty akan memperbaiki kinerja ekonomi, dan perbaikan itu akan terlihat di 2017. Prediksi BI, Kuartal IV tahun ini bisa mencapai 5,4 persen, maka asumsi pertumbuhan ekonomi di APBN-P 2016 sebesar 5,2 persen bisa dicapai,” kata Perry.
Sumber : katadata.co.id (30 Juni 2016)
Foto : katadata.co.id
Ekonom: Hingga Akhir Tahun Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5,0 PersenBank Indonesia (BI) memproyeksi, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,3 persen. Sedangkan tanpa pengampunan pajak, pertumbuhan ekonomi hanya berada di batas bawah 5,04 persen.selengkapnya
BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2016 Akan Lebih Baik dari EstimasiGubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2016 akan terkoreksi atau lebih baik dibandingkan perkiraan BI sebelumnya, yaitu 4,94 persen di kuartal kedua dan 5,04 persen year on year (yoy). Apalagi, dengan disahkannya Undang-Undang (UU) No.11 tahun 2016 tentang Tax Amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya
BI Nilai Tax Amnesty Bisa Naikkan Pertumbuhan Ekonomi 5,2 PersenBank Indonesia menilai asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBNP 2016 sebesar 5,2 persen masih bisa tercapai dengan memasukkan dana dari pengampunan pajak atau tax amnesty. Pemerintah memasukkan asumsi makro pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, naik 0,1 persen dari pembahasan yang dilakukan pemerintah dengan Komisi XI sebelumnya 5,1 persen.selengkapnya
BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya
Sri Mulyani Bilang Target Pajak Tahun Ini Hanya Akan Tercapai 86 PersenMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak 2016 yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun, diperkirakan tidak tercapai.selengkapnya
BI: Tax Amnesty Bantu Ekonomi RI Tumbuh 5,2 PersenBank Indonesia (BI) menilai pengesahan Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak (tax amnesty) akan berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, adanya dana yang kembali Indonesia melalui mekanisme repatriasi dinilai akan banyak mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan dia optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,2 persen pada tahunselengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunMeski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya
Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyMenteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya
Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOIMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya
Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya
DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaKomisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya
Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya
Buruh tolak rencana penurunan PTKPKalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karena akan makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.selengkapnya
DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya
BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya
Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya
Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDIndonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya
Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBPemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya
