TENDER OFFER DIPERMUDAH : Amunisi Baru Amnesti

Rabu 7 Sep 2016 17:51Administratordibaca 163 kaliSemua Kategori

bisnis 166

Pengambilalihan saham di lantai bursa dalam rangka amnesti pajak kini menjadi lebih mudah dan murah setelah otoritas pasar modal merilis aturan yang meniadakan kewajiban tender offer.

Sebelumnya, otoritas bursa terlebih dahulu memberikan diskon biaya jasa penggunaan fasilitas transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau levy dalam mekanisme transaksi tutup sendiri (crossing).


Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK, menuturkan aturan susulan untuk mendukung implementasi tax amnesty terus dikebut. Salah satu yang telah rampung, lanjutnya, adalah Surat Edaran OJK terkait ketentuan tender offer.


Tender offer bisa di-wave, tetapi harus restatement dalam keterbukaan informasi dan laporan keuangan bahwa melonjaknya kepemilikan saham oleh investor karena tax amnesty,” kata Muliaman di Gedung BEI, Selasa (6/9/2016).


Tender offer merupakan penawaran untuk membeli saham suatu perseroan, biasanya di atas harga pasar saham, dengan pembayaran tunai, sekuritas, atau keduanya.


Hal ini sering dilakukan dengan tujuan untuk menguasai perusahaan sasaran. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida menambahkan inti Surat Edaran OJK tersebut adalah pengecualian kewajiban tender offer bagi pemegang saham yang kepemilikan sahamnya meningkat menjadi 50% atau lebih akibat transaksi crossing dalam rangka tax amnesty. Beleid tersebut berlaku sejak 2 September 2016.


Kendati demikian, OJK menegaskan tetap memberlakukan kewajiban porsi kepemilikan saham oleh publik (free float) sebesar minimum 7,5%.


OJK, lanjut Muliaman, akan mengakomodasi penyesuaian regulasi agar program amnesti pajak dapat berjalan efektif dan berdampak terhadap pasar modal Indonesia. Masuknya dana repatriasi diha rapkan meningkatkan likuiditas dan memperluas basis investor lokal.


“Dana repatriasi berdampak nyata ke pasar modal, kebutuhan instrumen investasi meningkat tidak hanya obligasi dan saham, tapi juga reksa dana, RDPT, dan sekuritisasi. Kalau terjadi, ini akan jadi berkah bagi pasar modal,” tuturnya. 


Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Hamdi Hassyarbaini, menuturkan pascabergulirnya tax amnesty, pa -sar modal kian bertenaga. Nilai kapitalisasi pasar perusahaan yang melantai di bursa mencapai Rp5.766 triliun dengan tingkat pertumbuhan 18,35% year to date.


Dalam dua bulan terakhir, rerata nilai transaksi harian terkerek ke kisaran Rp7 triliun—Rp8 triliun, melampaui rerata sepanjang tahun berjalan sekitar Rp5,8 triliun. Selain itu, bursa sempat mencatat rekor frekuensi perdagangan tertinggi sebesar 377.000 kali pada pertengahan Juli 2016.


Franciscus Welirang, Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia, memandang tax amnesty akan berdampak positif terhadap perusahaan emiten seiring dengan potensi melimpahnya likuiditas di pasar modal. Winarto, salah seorang investor di pasar saham, menilai pengecualian tender offer atas perubahan pemegang mayoritas di suatu emiten akibat tax amnesty tidak terlalu berdampak terhadap investor ritel.


“Memang tidak fair tetapi sudah rahasia umum kalau investor besar bisa beli di bawah meja. Jadi tanpa peraturan OJK pun itu sebenarnya sudah terjadi,” ucapnya ketika dihubungi Bisnis.


Kapitalisasi pasar saham emiten-emiten di Bursa Efek Indonesia yang digenggam oleh special purpose vehicle (SPV) diproyeksi mencapai Rp4.000 triliun dan berpotensi menjadi objek transaksi crossing dalam rangka bergulirnya amnesti pajak.


Avi Dwipayana, Ketua Komite Tetap Pasar Modal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menuturkan banyak investor yang menggunakan SPV sebagai wadah untuk menampung kepemilikan saham dalam 532 emiten di BEI. Berdasarkan kajian Kadin, kapitalisasi pasar SPV di BEI mencapai Rp4.000 triliun.


“Tapi kami tidak tahu SPV tersebut punya orang Indonesia atau orang asing, harus kami pilah-pilah lagi,” tuturnya, Selasa (6/9/2016).


ATURAN SPV


Seiring dengan bergulirnya amnesti pajak dan kepastian regulasi melalui Peraturan Menteri Keuangan tentang Special Purpose Vehicle (SPV), kepemilikan saham di bawah SPV berpotensi menjadi objek transaksi crossing di lantai bursa.


“Kalau asumsi kami 10%-50% itu milik orang Indonesia, berarti potensi transaksi crossing mencapai Rp400 triliun—Rp2.000 triliun,” imbuh Avi.


Hamdi menegaskan otoritas bursa akan memberikan diskon biaya transaksi tutup sendiri (crossing) dalam rangka program tax amnesty.


Tak hanya itu, penyelesaian transaksi crossing di pasar negosiasi juga dapat dilakukan dengan metode delivery/recieve free of payment. Pasalnya, tidak terjadi perubahan kepemilikan saham, tetapi hanya mengganti nama nominee menjadi nama wajib pajak peserta amnesti pajak.


Hamdi menuturkan hingga saat ini belum ada transaksi crossing saham dalam rangka amnesti pajak. Padahal, insentif itu berlaku sejak Agus tus—30 September 2016. Periode berlaku yang sem pit, lanjutnya, dimaksudkan otoritas bursa agar investor se makin cepat memasukkan dananya ke pa sar modal.


“Kalau September sama sekali tidak ada, kami akan menimbang untuk memundurkan (insentif diskon levy). Sekarang masih tetap.”

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 7 September 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Amnesti Pajak akan Tingkatkan Rata-Rata Transaksi Pasar SahamAmnesti Pajak akan Tingkatkan Rata-Rata Transaksi Pasar Saham

Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai bahwa program amnesti pajak akan menjadi salah satu faktor yang mendorong rata-rata nilai transaksi harian di pasar saham domestik meningkat menjadi Rp 6,6-Rp 7 triliun.selengkapnya

Ada Tax Amnesty, OJK Akan Berikan Pengecualian Tender OfferAda Tax Amnesty, OJK Akan Berikan Pengecualian Tender Offer

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan pengecualian mekanisme tender offer dalam rangka penerapan tax amnesty atau pengampunan pajak. Rencananya, pengecualian tender offer sampai September 2016.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalOJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar Modal

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya

Bos BEI: Pasar Modal Catat Rekor Terbesar Dalam 39 Tahun TerakhirBos BEI: Pasar Modal Catat Rekor Terbesar Dalam 39 Tahun Terakhir

Pasar modal Indonesia menunjukkan kinerja yang positif sejak pengampunan pajak diterapkan. Bahkan, kapitalisasi pasar modal di Indonesia menembus rekor karena selama ini belum pernah tercapai. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengatakan, kapitalisasi pasar BEI menembus rekor sejak diaktifkannya pasar modal atau selama 39 tahun terakhir.selengkapnya

OJK Rilis Ketentuan Pengecualian Tender OfferOJK Rilis Ketentuan Pengecualian Tender Offer

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan telah merilis surat edaran terkait ketentuan soal penghapusan mekanisme tender offer dalam rangka amnesti pajak.selengkapnya

Analis Bursa Bahas Aliran Dana Repatriasi ke Pasar ModalAnalis Bursa Bahas Aliran Dana Repatriasi ke Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal telah mencapai Rp2,5 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal PesiarPemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal Pesiar

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) berencana untuk mengapus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar atau yacht. Saat ini, pajak untuk penjualan kapal pesiar tersebut mencapai 75 persen.selengkapnya

Periode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali LagiPeriode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali Lagi

Pengampunan pajak atau tax amnesty memasuki periode terakhir. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak terus memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak.selengkapnya

Banyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan PanamaBanyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan Panama

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengung­kapkan, banyak orang Indonesia yang menghindari kewajiban pajak dengan cara menyimpan dana di negeri tax heaven.selengkapnya

Bank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax AmnestyBank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax Amnesty

Bank OCBC NISP mengincar dana repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Demi mengajak para Wajib Pajak (WP) melaporkan harta kekayaannya lewat program amnesti pajak, OCBC NISP menawarkan insentif kepada nasabah existing yang ingin menempatkan dana repatriasinya.selengkapnya

Konflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola LiarKonflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola Liar

Pengamat politik Emrus Sihombing mengemukakan perbedaan pandangan yang semakin meruncing antara pemerintah dan Freeport disebabkan oleh ego sektoral.selengkapnya

Ketua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak KonglomeratKetua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak Konglomerat

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj me‎ngajak para konglomerat di Indonesia untuk melakukan pemerataan ekonomi. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, termasuk warga NU yang tercatat sebanyak puluhan juta orang.selengkapnya

Gandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit UltramikroGandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit Ultramikro

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penandatanganan nota kesepahaman di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (23/2/2017), mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp1,5 triliun sepanjang 2017 untuk program investasi pembiayaan ultramikro. Di mana, pembiayaan jenis ini tingkatannya berada di bawah kredit usaha rakyat (KUR).selengkapnya

Kemkeu gelar pemeriksaan pejabat Ditjen PajakKemkeu gelar pemeriksaan pejabat Ditjen Pajak

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah melakukan pemeriksaan internal terhadap seluruh pejabat otoritas pajak terkait kasus dugaan suap yang menyeret Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum DJP Handang Soekarno (HS).selengkapnya

Draf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah RampungDraf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah Rampung

OJK mengklaim tak ada lagi penolakan dari pelaku industri perbankan terkait kebijakan tersebut. “Kan ini sudah (kesepakatan) internasional semuanya,” kata Mulya Siregar.selengkapnya

Sri Mulyani Rangkul 2 Institusi dan PBNU Dorong Kepatuhan PajakSri Mulyani Rangkul 2 Institusi dan PBNU Dorong Kepatuhan Pajak

Tiga kementerian mewakili pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), diantaranya pemberdayaan ekonomi umat serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan di bidang perpajakan dalam rangka mendorong perekonomian berkelanjutan.selengkapnya



 
TAGS # :