TENDER OFFER DIPERMUDAH : Amunisi Baru Amnesti

Rabu 7 Sep 2016 17:51Administratordibaca 230 kaliSemua Kategori

bisnis 166

Pengambilalihan saham di lantai bursa dalam rangka amnesti pajak kini menjadi lebih mudah dan murah setelah otoritas pasar modal merilis aturan yang meniadakan kewajiban tender offer.

Sebelumnya, otoritas bursa terlebih dahulu memberikan diskon biaya jasa penggunaan fasilitas transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau levy dalam mekanisme transaksi tutup sendiri (crossing).


Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK, menuturkan aturan susulan untuk mendukung implementasi tax amnesty terus dikebut. Salah satu yang telah rampung, lanjutnya, adalah Surat Edaran OJK terkait ketentuan tender offer.


Tender offer bisa di-wave, tetapi harus restatement dalam keterbukaan informasi dan laporan keuangan bahwa melonjaknya kepemilikan saham oleh investor karena tax amnesty,” kata Muliaman di Gedung BEI, Selasa (6/9/2016).


Tender offer merupakan penawaran untuk membeli saham suatu perseroan, biasanya di atas harga pasar saham, dengan pembayaran tunai, sekuritas, atau keduanya.


Hal ini sering dilakukan dengan tujuan untuk menguasai perusahaan sasaran. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida menambahkan inti Surat Edaran OJK tersebut adalah pengecualian kewajiban tender offer bagi pemegang saham yang kepemilikan sahamnya meningkat menjadi 50% atau lebih akibat transaksi crossing dalam rangka tax amnesty. Beleid tersebut berlaku sejak 2 September 2016.


Kendati demikian, OJK menegaskan tetap memberlakukan kewajiban porsi kepemilikan saham oleh publik (free float) sebesar minimum 7,5%.


OJK, lanjut Muliaman, akan mengakomodasi penyesuaian regulasi agar program amnesti pajak dapat berjalan efektif dan berdampak terhadap pasar modal Indonesia. Masuknya dana repatriasi diha rapkan meningkatkan likuiditas dan memperluas basis investor lokal.


“Dana repatriasi berdampak nyata ke pasar modal, kebutuhan instrumen investasi meningkat tidak hanya obligasi dan saham, tapi juga reksa dana, RDPT, dan sekuritisasi. Kalau terjadi, ini akan jadi berkah bagi pasar modal,” tuturnya. 


Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Hamdi Hassyarbaini, menuturkan pascabergulirnya tax amnesty, pa -sar modal kian bertenaga. Nilai kapitalisasi pasar perusahaan yang melantai di bursa mencapai Rp5.766 triliun dengan tingkat pertumbuhan 18,35% year to date.


Dalam dua bulan terakhir, rerata nilai transaksi harian terkerek ke kisaran Rp7 triliun—Rp8 triliun, melampaui rerata sepanjang tahun berjalan sekitar Rp5,8 triliun. Selain itu, bursa sempat mencatat rekor frekuensi perdagangan tertinggi sebesar 377.000 kali pada pertengahan Juli 2016.


Franciscus Welirang, Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia, memandang tax amnesty akan berdampak positif terhadap perusahaan emiten seiring dengan potensi melimpahnya likuiditas di pasar modal. Winarto, salah seorang investor di pasar saham, menilai pengecualian tender offer atas perubahan pemegang mayoritas di suatu emiten akibat tax amnesty tidak terlalu berdampak terhadap investor ritel.


“Memang tidak fair tetapi sudah rahasia umum kalau investor besar bisa beli di bawah meja. Jadi tanpa peraturan OJK pun itu sebenarnya sudah terjadi,” ucapnya ketika dihubungi Bisnis.


Kapitalisasi pasar saham emiten-emiten di Bursa Efek Indonesia yang digenggam oleh special purpose vehicle (SPV) diproyeksi mencapai Rp4.000 triliun dan berpotensi menjadi objek transaksi crossing dalam rangka bergulirnya amnesti pajak.


Avi Dwipayana, Ketua Komite Tetap Pasar Modal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menuturkan banyak investor yang menggunakan SPV sebagai wadah untuk menampung kepemilikan saham dalam 532 emiten di BEI. Berdasarkan kajian Kadin, kapitalisasi pasar SPV di BEI mencapai Rp4.000 triliun.


“Tapi kami tidak tahu SPV tersebut punya orang Indonesia atau orang asing, harus kami pilah-pilah lagi,” tuturnya, Selasa (6/9/2016).


ATURAN SPV


Seiring dengan bergulirnya amnesti pajak dan kepastian regulasi melalui Peraturan Menteri Keuangan tentang Special Purpose Vehicle (SPV), kepemilikan saham di bawah SPV berpotensi menjadi objek transaksi crossing di lantai bursa.


“Kalau asumsi kami 10%-50% itu milik orang Indonesia, berarti potensi transaksi crossing mencapai Rp400 triliun—Rp2.000 triliun,” imbuh Avi.


Hamdi menegaskan otoritas bursa akan memberikan diskon biaya transaksi tutup sendiri (crossing) dalam rangka program tax amnesty.


Tak hanya itu, penyelesaian transaksi crossing di pasar negosiasi juga dapat dilakukan dengan metode delivery/recieve free of payment. Pasalnya, tidak terjadi perubahan kepemilikan saham, tetapi hanya mengganti nama nominee menjadi nama wajib pajak peserta amnesti pajak.


Hamdi menuturkan hingga saat ini belum ada transaksi crossing saham dalam rangka amnesti pajak. Padahal, insentif itu berlaku sejak Agus tus—30 September 2016. Periode berlaku yang sem pit, lanjutnya, dimaksudkan otoritas bursa agar investor se makin cepat memasukkan dananya ke pa sar modal.


“Kalau September sama sekali tidak ada, kami akan menimbang untuk memundurkan (insentif diskon levy). Sekarang masih tetap.”

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 7 September 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Amnesti Pajak akan Tingkatkan Rata-Rata Transaksi Pasar SahamAmnesti Pajak akan Tingkatkan Rata-Rata Transaksi Pasar Saham

Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai bahwa program amnesti pajak akan menjadi salah satu faktor yang mendorong rata-rata nilai transaksi harian di pasar saham domestik meningkat menjadi Rp 6,6-Rp 7 triliun.selengkapnya

Ada Tax Amnesty, OJK Akan Berikan Pengecualian Tender OfferAda Tax Amnesty, OJK Akan Berikan Pengecualian Tender Offer

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan pengecualian mekanisme tender offer dalam rangka penerapan tax amnesty atau pengampunan pajak. Rencananya, pengecualian tender offer sampai September 2016.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 TriliunOJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 Triliun

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengatakan dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal hingga akhir Februari 2017 telah mencapai Rp 9 triliun. "Kami lihat ada sekitar Rp9 triliun, ada yang masuk ke saham, masuk ke reksadana, ada yang masuk ke KPD, terus ada yang di obligasi pemerintah," kata Nurhaida di Jakarta, Jumat (10/3).selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalOJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar Modal

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya

Bos BEI: Pasar Modal Catat Rekor Terbesar Dalam 39 Tahun TerakhirBos BEI: Pasar Modal Catat Rekor Terbesar Dalam 39 Tahun Terakhir

Pasar modal Indonesia menunjukkan kinerja yang positif sejak pengampunan pajak diterapkan. Bahkan, kapitalisasi pasar modal di Indonesia menembus rekor karena selama ini belum pernah tercapai. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengatakan, kapitalisasi pasar BEI menembus rekor sejak diaktifkannya pasar modal atau selama 39 tahun terakhir.selengkapnya

OJK Rilis Ketentuan Pengecualian Tender OfferOJK Rilis Ketentuan Pengecualian Tender Offer

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan telah merilis surat edaran terkait ketentuan soal penghapusan mekanisme tender offer dalam rangka amnesti pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya

Buruh tolak rencana penurunan PTKPBuruh tolak rencana penurunan PTKP

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karena akan makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.selengkapnya

DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya



 
TAGS # :