Tegakkan Tax Amnesty di Singapura

Senin 19 Sep 2016 16:44Administratordibaca 191 kaliSemua Kategori

sindonews 092

Pemerintah Jokowi sedang menghadapi respons negatif dari upayanya menyukseskan program amnesti pajak atau dikenal dengan tax amnesty (TA). Respons negatif ini datang dari negara yang juga sangat dekat secara geografis dengan kita, yaitu Singapura.

Di lembaran lain, Dirjen Pajak juga sedang gundah karena perusahaan raksasa internet dunia yang begitu digandrungi di Indonesia, Google, menolak secara tegas pemeriksaan pajak. Padahal, potensi pajak dari perusahaan asing seperti Google, Facebook, Twitter, dan sejenisnya yang beroperasi di sini tidaklah kecil. Nilainya bisa jadi puluhan atau bahkan ratusan miliar rupiah. Jika skenario Dirjen Pajak di sisi ini berlangsung mulus, pasti akan sangat membantu pundi-pundi penerimaan pajak sebagai komponen penting dalam APBN.

Namun, fakta di lapangan berbicara lain. Google yang sudah lama beroperasi di Indonesia masih enggan mengikuti kemauan pemerintah dan menaati undang-undang yang berlaku. Sejumlah pihak, baik dari parlemen, praktisi, pengamat, dan tentu saja masyarakat mendesak agar pemerintah tegas dalam menangani dua isu besar ini.

Tegas dalam arti yang sebenarnya. Bukan tegas hanya karena publik ingin pemerintah tidak lembek, melainkan tegas karena ini sudah menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia. Penegakan hukum pajak adalah kepentingan nasional yang tidak bisa ditawar dan dikompromikan. Ini yang harus dicatat.

Selama ini pemerintah bersikeras agar semua warga negara Indonesia patuh untuk mengikuti program amnesti pajak. Seluruh masyarakat yang masuk kategori wajib pajak tanpa kecuali harus membayar pajak. Jika tidak membayar maka harus dijatuhi sanksi sesuai ketentuan undang-undang.

Nah, bagaimana dengan bank swasta Singapura yang mengadukan nasabah WNI yang ikut program amnesti pajak ke pengadilan mereka? Tentu saja persoalannya tidak segampang seperti menghadapi wajib banyak dalam negeri yang nakal. Ada faktor hubungan politik hukum dan ekonomi antara RI-Singapura yang melatarbelakangi tindakan Singapura ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah berupaya melobi otoritas Singapura dalam kasus ini. Menkeu yang kaya pengalaman dan memiliki reputasi internasional yakin pemerintah Singapura memberi dukungan penuh program amnesti pajak Indonesia. Otoritas Singapura berjanji akan mendesak bank-bank swasta mereka untuk memfasilitasi nasabah Indonesia yang ikut program amnesti pajak.

Sebagai tetangga yang baik dan sama-sama anggota ASEAN, niat otoritas Singapura itu patut dicatat dan ditunggu realisasinya. Jika dalam jangka waktu tertentu janji itu terbukti hanya omong kosong, pemerintah RI harus menerapkan langkah berikutnya yaitu membawa masalah ini ke forum internasional agar dunia mendukung program amnesti pajak kita.

Tentu saja ini bukan perkara mudah, karena diperlukan kerja keras secara hukum maupun diplomatik untuk mendapatkan dukungan tersebut. Pengaruh dan wibawa pemerintah Indonesia akan dipertaruhkan di level ini. Namun, langkah ini bukan pilihan, melainkan keharusan agar ada daya paksa yang signifikan untuk menjinakkan Singapura.

Di pihak lain, Singapura juga tidak akan tinggal diam. Pastilah mereka sudah menyiapkan langkah-langkah signifikan agar simpanan uang WNI di negeri itu tidak keluar karena amnesti pajak. Keluarnya dana simpanan itu diperkirakan bisa memengaruhi stabilitas ekonomi Negeri Singa itu. Ini berarti amnesti pajak Indonesia berkaitan erat dengan hidup mati ekonomi Singapura. Berarti akan terjadi pertarungan sengit dari semua lini dari sisi ini.

Bagaimanapun, pemerintah Indonesia harus yakin dan percaya diri. Harus disiapkan jurus-jurus berlapis yang penuh kejutan untuk meredam serangan Singapura. Syarat utamanya, internal pemerintah harus solid. Jika publik sepakat agar tegas, pemerintah pun harus benar-benar tegas.

Jangan karena lobi-lobi di kemudian hari menjadi lembek karena kompromi-kompromi yang merugikan kepentingan nasional. Musuh utama dalam menghadapi Singapura adalah internal kita sendiri. Benarkah berbagai pihak yang berteriak lantang akan konsisten dengan sikapnya. Atau hanya sekadar mencari popularitas dengan panggung yang hingar-bingar itu. Kita harap tidak demikian.

Sumber : sindonews.com (19 September 2016)
Foto : sindonews.com




BERITA TERKAIT
 

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

Bank Singapura Polisikan WNI yang Ikut Amnesti PajakBank Singapura Polisikan WNI yang Ikut Amnesti Pajak

Tiga bank swasta di Singapura bersama kepolisian setempat akan membuka daftar nama nasabah mereka yang mengikuti amnesti pajak di Indonesia. Mereka menyatakan pergerakan dana tersebut merusak program pengampunan pajak dan merusak bisnis perbankan di negeri mereka karena mereka mempunyai banyak klien besar asal Indonesia.selengkapnya

Yang Ditunggu Mazda Indonesia dari PemerintahYang Ditunggu Mazda Indonesia dari Pemerintah

Pertengahan 2015 lalu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) meminta agar pemerintah bisa menurunkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil jenis sedan. Hal ini dilakukan karena PPnBM sedan saat ini masih tergolong tinggi sehingga menyebabkan harga sedan menjadi mahal.selengkapnya

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

WNI di Singapura yang Ikut Tax Amnesty Takkan Dapat Masalah HukumWNI di Singapura yang Ikut Tax Amnesty Takkan Dapat Masalah Hukum

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki dana di Singapura tidak akan mendapatkan masalah hukum jika ikut pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Singapura Saingi Tax Amnesty, Pemerintah Harus Lakukan IniSingapura Saingi Tax Amnesty, Pemerintah Harus Lakukan Ini

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai langkah Singapura yang berusaha menyaingi kebijakan tax amnesty pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan memberikan insentif agar dana Warga Negara Indonesia (WNI) tidak pulang kampung bisa diantisipasi. Caranya dengan memberi pengusaha garansi dari kebijakan pengampunan pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya

Buruh tolak rencana penurunan PTKPBuruh tolak rencana penurunan PTKP

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karena akan makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.selengkapnya

DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya



 
TAGS # :