TEBUSAN AMNESTI PAJAK RENDAH : Menepis PesimismeMenepis Pesimisme

Jumat 9 Sep 2016 14:05Administratordibaca 359 kaliSemua Kategori

bisnis 167

Pelaku industri keuangan masih percaya diri program amnesti pajak memberi sentimen positif bagi pasar kendati dana repatriasi dan nilai tebusan berpotensi meleset dari target.

Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR, Bank Indonesia memperkirakan nilai tebusan dari program amnesti pajak sebesar Rp21 triliun dengan komposisi nilai tebusan tahun ini sebesar Rp18 triliun dan tahun depan Rp3 triliun.


Perhitungan itu bahkan di bawah proyeksi awal bank sentral saat pembahasan awal Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak yang menyebutkan potensi nilai tebusan berkisar Rp45,7 triliun—Rp53,4 triliun. Padahal, pemerintah sudah mematok penerimaan tebusan dalam APBNP 2016 sebesar Rp165 triliun. (Lihat ilustrasi).


Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo mengestimasi dana repatriasi dari luar negeri yang akan masuk ke Tanah Air hanya Rp180 triliun, jauh dari perkiraan pemerintah senilai Rp1.000 triliun.


Bahkan, pemerintah melalui pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi sinyal bakal memangkas target program amnesti pajak dengan melihat hasil dana tebusan maupun dana repatriasi yang masuk sampai akhir September 2016.


Dari kalangan perbankan, Dirut PT Bank Negara Indonesia Tbk. Achmad Baiquni mengaku optimistis target dana repatriasi melalui bank tersebut sesuai dengan rencana awal. Hingga Kamis (8/9), dana repatriasi yang dihimpun BNI mencapai Rp79,4 miliar.


“Mereka bilang masih menghitung dan menyiapkan dana baik untuk tebusan maupun repatriasi,” ujarnya melalui pesan singkat kepada Bisnis, Kamis (8/9).


Hal senada disampaikan oleh Presiden Direk tur PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) Jahja Setiaatmadja. Menurutnya, hingga saat ini BCA sudah menghimpun dana tebusan senilai Rp3 triliun. Artinya, dengan nilai tebusan hingga pukul 20.00 WIB tadi malam yang mencapai Rp7,32 triliun, hampir separuh dana tebusan amnesti pajak masuk ke rekening bank tersebut.


“Kami tidak memiliki kendala sebagai bank penampung dana pengampunan pajak.”


Tren nilai tebusan dari program pengampunan pajak meningkat pesat pada Agustus— September 2016. Sebagai gambaran, sejak 19 Agustus 2016 hingga kemarin, nilai tebusan bertambah tak kurang dari Rp7 triliun.


Sementara itu, saat awal program digulirkan 1 Juli hingga akhir Juli 2016, tebusan yang masuk masih di bawah Rp1 triliun. Kesiapan dokumen wajib pajak untuk turut program amnesti pajak menjadi pertimbangan utama.


Analis PT Danareksa Sekuritas, Lucky Bayu Purnomo, menilai perolehan dana repatriasi amnesti pajak sulit dicapai pada tahap pertama. “Sampai akhir bulan 10% itu sudah ngos-ngosan,” ujarnya saat berbincang dengan Bisnis.


Sejatinya, respons pelaku pasar keuangan terhadap program amnesti pajak mengalami euforia tak lama setelah UU Pengampunan Pajak disahkan. Arus modal asing yang masuk ke pasar saham mengalir kencang.


Sejak Januari hingga penutupan perdagangan Kamis (8/9), nilai beli bersih (net buy) asing mencapai Rp37,48 triliun. Indikator itu menunjukan kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi Indonesia.


BUTUH WAKTU


Sekretaris Jenderal Asosiasi Analis Pa sar Investasi dan Perbankan, Pindarwin Simaremare, menilai realisasi pengampunan pajak butuh waktu lama. Wajib pajak belum sepenuhnya tahu secara rinci proses pelaksanaan amnesti pajak yang lebih transparan.


Senior Market & Technical Analyst PT Daewoo Securities Indonesia Heldy Arifien, justru menilai amnesti pajak bakal sukses di tahap pertama ini. Meski tidak dapat dicapai 100%, amnesti pajak tahap pertama diproyeksi bakal menyentuh level 8%—10% dari total target.


Daewoo Securities sebagai salah satu broker teraktif di Indonesia menilai perolehan dana dari amnesti pajak sebagai sebuah bonus bagi pemerintah. Keikutsertaan pengusaha top Tanah Air diperkirakan mendorong perolehan dana repatriasi.


Meski begitu, Heldy memperkirakan capaian amnesti pajak tidak bakal berpengaruh besar terhadap gerak IHSG. Pasalnya, memasuki September dan Oktober, merupakan fase konsolidasi negatif bagi lantai bursa.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 9 September 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Deklarasi Dan Repatriasi Amnesti Pajak Per 29 September Tembus Rp3.158 Triliun, Tebusan Rp93,5 TriliunDeklarasi Dan Repatriasi Amnesti Pajak Per 29 September Tembus Rp3.158 Triliun, Tebusan Rp93,5 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan amnesti pajak (tax amnesty) hingga Kamis (29/9/2016), pukul 20.45 WIB, mencapai Rp93,5 triliun, atau sekitar 57% dari target penerimaan uang tebusan sebesar Rp165 triliun hingga akhir program Maret 2017 mendatang.selengkapnya

TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 31 Agustus Tembus Rp3 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp147 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan sejak pelaksanaan program amnesti pajak (tax amnesty) hingga hari ini, Rabu (31/8/2016), terpantau menembus Rp3,07 triliun.selengkapnya

TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 19 September Rp23,5 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp995 TriliunTEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 19 September Rp23,5 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp995 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan yang dibayarkan peserta pengampunan pajak sejak dimulainya pelaksanaan Program Amnesti Pajak (Tax Amnesty) hingga hari ini, Senin (19/9/2016), terpantau mencapai Rp23,5 triliun.selengkapnya

TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 23 Agustus: Repatriasi Rp1,71 Triliun, Pernyataan Harta Rp53 TriliunTEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 23 Agustus: Repatriasi Rp1,71 Triliun, Pernyataan Harta Rp53 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan selama pelaksanaan program amnesti pajak (tax amnesty) mencapai Rp1,058 triliun hingga hari ini, Selasa (23/8/2016). Berdasarkan data statistik amnesti pajak yang dilansir laman resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, hingga pukul 17.30 WIB,selengkapnya

AMNESTI PAJAK: Hingga Akhir 2016 BRI Tampung Dana Repatriasi Rp12 TriliunAMNESTI PAJAK: Hingga Akhir 2016 BRI Tampung Dana Repatriasi Rp12 Triliun

Aliran dana repatriasi hasil amnesti pajak yang ditampung PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. terus bertambah.selengkapnya

TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 30 Agustus Rp2,6 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp126 TriliunTEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 30 Agustus Rp2,6 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp126 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan sejak pelaksanaan program amnesti pajak (tax amnesty) hingga hari ini, Selasa (30/8/2016), terpantau mencapai Rp2,62 triliun. Nilai pernyataan harta melesat lebih kurang Rp15 triliun dalam sehari pada hari ini setelah mencapai sekitar Rp111 triliun kemarin.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


3 Kementerian Bergabung dalam Pokja Percepat Roadmap E-Commerce3 Kementerian Bergabung dalam Pokja Percepat Roadmap E-Commerce

Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kehttp://www.klinikpajak.co.id/files/foto-e140dbab44e01e699491a59c9978b924.jpgmenterian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bergabung menjadi satu kelompok kerja atau pokja pada Kamis (7/12/2017).selengkapnya

Pemerintah Bidik Objek Cukai BaruPemerintah Bidik Objek Cukai Baru

KEMENTERIAN Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tengah mengkaji ekstensifikasi objek barang kena cukai dalam rangka meningkatkan penerimaan. Beberapa objek yang mejadi calon pengenaan cukai di antaranya kantong plastik, minuman berpemanis dan emisi kendaraan bermotor.selengkapnya

Cukai Rokok Dipakai Jadi Pembiayaan Program JKN, Apa Kata Dirut BPJS Kesehatan?Cukai Rokok Dipakai Jadi Pembiayaan Program JKN, Apa Kata Dirut BPJS Kesehatan?

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris menegaskan bahwa tidak aneh apabila cukai rokok dipakai untuk membiayai Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Fachmi di Jakarta, Kamis, menerangkan mengenai Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) di dunia yang salah satu opsinya menaikkan cukai rokok setinggi-tingginyaselengkapnya

Darmin Nasution: Tak ada KUR khusus e-commerceDarmin Nasution: Tak ada KUR khusus e-commerce

Kementerian Keuangan (Kemkeu) segera mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) mengenai pajak untuk bisnis jual beli online (e-commerce) dalam waktu dekat. Dalam hal ini, dunia usaha mengharapkan insentif dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi merchant yang menyetorkan PPN.selengkapnya

Samsat Kudus Libatkan Babinsa Datangi Penunggak Pajak BermotorSamsat Kudus Libatkan Babinsa Datangi Penunggak Pajak Bermotor

Samsat Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menggandeng Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari Kodim 0722/ Kudus untuk mengingatkan penunggak pajak kendaraan bermotor agar segera melunasinya.selengkapnya

Setoran Bea Cukai Capai Rp 146,3 Triliun di Awal Desember 2017Setoran Bea Cukai Capai Rp 146,3 Triliun di Awal Desember 2017

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan bea dan cukai hingga 6 Desember 2017 telah mencapai 77,36% atau sebesar Rp 146,3 triliun dari target sebesar Rp 189,14 triliun.selengkapnya

Jalankan Roadmap e-Commerce, Ini Langkah PemerintahJalankan Roadmap e-Commerce, Ini Langkah Pemerintah

Guna menjalankan roadmap e-Commerce yang sudah dicetuskan, pemerintah kemudian membentuk Kelompok Kerja (Pokja). Ini tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) atau e-Commerce yang diundangkan pada Agustus 2017 lalu.selengkapnya

Akhir November, Defisit Anggaran 2,2% PDBAkhir November, Defisit Anggaran 2,2% PDB

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit anggaran hingga akhir November telah mencapai 2,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).selengkapnya

Pebisnis koperasi minta keringanan pajakPebisnis koperasi minta keringanan pajak

Beban pajak yang tidak memenuhi rasa keadilan, masih dirasakan bagi eksistensi koperasi sampai saat ini.selengkapnya

Pemerintah Bentuk Pokja Khusus `Eksekusi` Perpres e-CommercePemerintah Bentuk Pokja Khusus `Eksekusi` Perpres e-Commerce

Pemerintah membentuk kelompok kerja (pokja) khusus untuk memperkuat pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) Tahun 2017-2019.selengkapnya



 
TAGS # :