Tax Ratio Turun, SMI: Bagus Jaman Saya

Sabtu 6 Ags 2016 07:54Administratordibaca 245 kaliSemua Kategori

inilah 109

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) mengatakan, saat ini, rasio penerimaan pajak atau tax ratio Indonesia terus melorot. Angka terakhir hanya 10,9%.

Selanjutnya, Menkeu kelahiran Lampung berparas ayu ini, membandingkan saat SBY berkuasa. Kala itu, Sri Mulyani yang menjabat menkeu bilang, tax ratio mencapai 14%. "Indonesia dilihat dari rasio penerimaan pajak masih sangat kecil, hanya 10,9 persen. Dulu, waktu saya 14 persen, waktu pesta pora enggak bayar pajak kayaknya," kata SMI di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (05/08/2016).


Untuk itu kata SMI momentum amnesti pajak, bisa memperbaiki tax ratio Indonesia, ditengah-tengah penerimaan pemerintah yang stagnan. "Penerimaan stagnan, ini dilema sulit bagi pemerintah. Dengan tax amnesty, ungkap, tebus, lega. Aspek keadilan, banyak persoalan masa lalu ke belakang, sekarang kita hidup kedepan bukan kebelakang. Jadi diungkap dengan Undang-Undang tax amnesty," papar Ani, sapaan akrab Sri Mulyani.


Selanjutnya, SMI berharap, pendapatan dari tax amnesty, bisa berkontribusi signifikan terhadap keungan negara. Dana tersebut sangat berguna untuk pembiayaan program pemerintah, khususnya sektor infrastruktur. "Sehingga dia bisa diharapkan untuk mengurangi kebutuhan finansial yang cukup besar untuk tahun anggaran 2016," kata Ani.


Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menilai, UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) merupakan beleid yang dirancang dengan tujuan khusus. "Tujuannya untuk mengembalikan kepercayaan terhadap Indonesia dan menambah basis pajak kita ke depan," papar menkeu yang sempat terseret skandal Bank Century ini.


Sumber : inilah.com (Jakarta, 5 Agustus 2016)
Foto : inilah.com




BERITA TERKAIT
 

Tax Ratio Hanya 11%, Sri Mulyani: Sangat Tidak Bisa DiterimaTax Ratio Hanya 11%, Sri Mulyani: Sangat Tidak Bisa Diterima

Menteri Keuangan Sri Mulyani siang ini melakukan konferensi pers terkait program penerimaan pajak atau tax amnesty. Dalam konferensi pers ini, Sri Mulyani berbicara panjang lebar mengenai kebijakan perpajakan selama lebih dari 60 menit.selengkapnya

Tax Ratio 10,93%, Ini Strategi Sri Mulyani Tingkatkan Penerimaan PajakTax Ratio 10,93%, Ini Strategi Sri Mulyani Tingkatkan Penerimaan Pajak

Pemerintah telah menetapkan target penerimaan pajak pada tahun 2017. Adapun target penerimaan perpajakan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp1.498,87 triliun.selengkapnya

Sri Mulyani: Rasio Pembayar Pajak di Indonesia Masih Terlalu Rendah, Hanya 11 PersenSri Mulyani: Rasio Pembayar Pajak di Indonesia Masih Terlalu Rendah, Hanya 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani melihat tax rasio atau penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) ‎di Indonesia sangat rendah. "Di Indonesia tax rasio hanya 11 persen, sangat rendah dan tidak bisa diterima," ujar Sri Mulyani di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Kamis (25/8/2016).selengkapnya

Sri Mulyani Bilang Target Pajak Tahun Ini Hanya Akan Tercapai 86 PersenSri Mulyani Bilang Target Pajak Tahun Ini Hanya Akan Tercapai 86 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak 2016 yang ditargetkan dalam ‎Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun, diperkirakan tidak tercapai.selengkapnya

Tax Ratio RI Masih Jeblok, Menkeu Ani PrihatinTax Ratio RI Masih Jeblok, Menkeu Ani Prihatin

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, rasio penerimaan pajak (tax ratio) Indonesia kurang dari 11%. Jauh di bawah standar dunia ataupun ASEAN. "Tapi, kan ini Indonesia dengan tax ratio di bawah 11 persen itu, tidak bisa diterima. Diantara negara manapun di dunia ini. (Indonesia sangat) Kecil," ungkap Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Senin (22/08/2016).selengkapnya

Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Indonesia Sangat RendahSri Mulyani: Penerimaan Pajak Indonesia Sangat Rendah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, selama beberapa tahun terakhir penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah. Selain penerimaan pajak nasional yang belum optimal, rasio pajak juga mengalami penurunan bahkan lebih rendah dibanding negara lain.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Disambangi Shinzo Abe, Jokowi Soroti Perjanjian Pajak BergandaDisambangi Shinzo Abe, Jokowi Soroti Perjanjian Pajak Berganda

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah usai melakukan pertemuan bilateral. Saat ini, Jokowi melanjutkan pertemuan dengan jamuan makan malam bagi tamu dari Jepang.selengkapnya

Analis Bursa Bahas Aliran Dana Repatriasi ke Pasar ModalAnalis Bursa Bahas Aliran Dana Repatriasi ke Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal telah mencapai Rp2,5 triliun.selengkapnya

Serdadu Buru Pajak, Ini Penjelasan Menkeu MulyaniSerdadu Buru Pajak, Ini Penjelasan Menkeu Mulyani

Agar penerimaan pajak bisa optimal, Kementerian Keuangan minta bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ujung-ujungnya untuk menyelamatkan APBN 2017.selengkapnya

Trump Jadi Sentimen Negatif Bagi Dolar ASTrump Jadi Sentimen Negatif Bagi Dolar AS

Kurs dolar AS terus melemah terhadap sebagian besar mata uang utama pada Kamis (12/1/2017), setelah konferensi pers Trump gagal memberikan katalis segar.selengkapnya

Realisasi Penerimaan Pajak Bapenda Wilayah Soreang Capai Rp 601,9 miliarRealisasi Penerimaan Pajak Bapenda Wilayah Soreang Capai Rp 601,9 miliar

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Cabang Pelayanan Pendapatan Provinsi Wilayah Bandung II Soreang mengungkapkan realisasi penerimaan pajak dari lima sektor pajak sepanjang 2016 telah mencapai Rp 601,9 miliar. Raihan tersebut melebihi target yang sudah ditetapkan pada awal tahun sekitar Rp 582 miliar.selengkapnya

Pajak mencari jalan akses data perbankanPajak mencari jalan akses data perbankan

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berupaya mempermudah mekanisme akses data perbankan. Walau masih belum bisa menembus akses data perbankan secara langsung karena dilindungi Undang-Undang (UU) Perbankan, otoritas pajak akan membuat sistem khusus yang membuat permintaan data perbankan lebih mudah.selengkapnya

Minim Peminat, Dana Repatriasi ke Pasar Modal Baru Rp 2,5 TriliunMinim Peminat, Dana Repatriasi ke Pasar Modal Baru Rp 2,5 Triliun

Kebanyakan dana repatriasi yang masuk ke pasar modal diinvestasikan dalam saham dan sisanya dalam reksadana pendapatan tetap (RDPT) serta surat utang korporasi.selengkapnya

Terkait Konflik Pajak Air, Luhut akan Panggil Inalum dan Pemprov SumutTerkait Konflik Pajak Air, Luhut akan Panggil Inalum dan Pemprov Sumut

Konflik pajak air permukaan (PAP) antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) semakin mengerucut. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara.selengkapnya

Ujian Ekonomi Jokowi dari Gedung PutihUjian Ekonomi Jokowi dari Gedung Putih

Pengusaha kasino, Donald Trump resmi menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) pada 20 Januari 2017. Kini, seluruh dunia menantikan kebijakan serta wajah menteri ekonominya.selengkapnya

Lempar Tanggung Jawab Kenaikan Tarif Surat Kendaraan, INDEF: Batalkan SajaLempar Tanggung Jawab Kenaikan Tarif Surat Kendaraan, INDEF: Batalkan Saja

Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tertanggal 6 Desember 2016 dan berlaku efektif mulai 6 Januari 2017 lalu itu masih menjadi pembahasan hangat di masyarakat.selengkapnya



 
TAGS # :