Tax Amnesty tak Berlaku bagi Para Koruptor

Senin 21 Mar 2016 12:30Administratordibaca 826 kaliSemua Kategori

istimewa 003

Guru Besar Perpajakan Universitas Indonesia Gunadi mengatakan, pengampunan pajak bukanlah untuk mengampuni para koruptor.

Pengampunan pajak lebih ditujukan kepada para wajib pajak yang selama ini tidak patuh dalam melaporkan dan membayar pajaknya, serta tidak menghilangkan hukuman pidana korupsi.


"Ada persepsi yang tidak benar di masyarakat. Pengampunan pajak itu bukan untuk mengampuni koruptor. Pengampunan pajak tidak menghilangkan hukuman pidana seperti korupsi," kata Gunadi, Senin (21/3/2016).


Gunadi menjelaskan, aparat hukum tetap bisa melakukan penyelidikan dugaan korupsi kepada para wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak. Hanya saja, para penegak hukum tidak bisa mengakses data-data seorang wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Aparat penyidik hukum harus mendapatkan sumber data dari sumber lain.


"Data wajib pajak sangat dirahasiakan Ditjen Pajak. Ditjen Pajak tidak bisa memberikan data itu kepada siapapun," ujarnya.


Menurut Gunadi, pengampunan pajak harus diterapkan. Tanpa pengampunan pajak, Direktorat Jenderal Pajak akan sulit menambah jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP), khususnya WPOP nonkaryawan.


Dia menjelaskan, jumlah penerimaan WPOP nonkaryawan di Indonesia masih sangat kecil. Padahal, potensinya sangat besar. Tahun lalu, jumlah peneriman WPOP nonkaryawan hanya Rp 5 triliun.


Jumlah penerimaan pajak WPOP nonkaryawan bahkan jauh lebih kecil dari WP OP karyawan yang mencapai Rp 95 triliun. "WP OP nonkaryawan itu kan contohnya pengusaha. Logikanya, uangnya pengusaha pasti lebih banyak dari para karyawan, tapi kok jumlah pajaknya lebih kecil. Nah, dengan pengampunan pajak, diharapkan mereka masuk (menjadi wajib pajak) dan akhirnya Ditjen Pajak memiliki data-data mereka untuk kepentingan perpajakan ke depannya," kata Gunadi.

Sumber : inilah.com (Jakarta, 21 Maret 2016)
Foto : istimewa




BERITA TERKAIT
 

UU Pengampunan Pajak tidak Megampuni KoruptorUU Pengampunan Pajak tidak Megampuni Koruptor

Sekjen DPP PPP Arsul Sani menegaskan UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak itu tidak serta-merta mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya. Sehingga kalau mereka ini tersangkut kasus tersebut, maka tetap diproses pengadilan. Yakni tidak ada pengampunanselengkapnya

Pengamat: Pengampunan Pajak bukan Beri Pengampunan KoruptorPengamat: Pengampunan Pajak bukan Beri Pengampunan Koruptor

Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) bukan untuk mengampuni kejahatan pidana atau koruptor namun memberi kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh wajib pajak. Managing Partner Danny Darussalam Tax Center, Darussalam di Jakarta, Rabu, mengatakan pengampunan pajak bukan serta merta membebaskan para pelaku korupsi dari tuntutan hukum karena pengampunan pajak tidak ada kaitannyaselengkapnya

Awas, yang Nekat Buka Data Wajib Pajak Bisa Kena PidanaAwas, yang Nekat Buka Data Wajib Pajak Bisa Kena Pidana

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menegaskan Polri akan menindak tegas pembuka data wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak.selengkapnya

Kata para pengamat soal harmoni pajak daerah dalam omnibus law perpajakanKata para pengamat soal harmoni pajak daerah dalam omnibus law perpajakan

Pemerintah menyederhanakan Undang-Undang (UU) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta UU Pemerintah Daerah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dengan skema Omnibus Law Perpajakan.selengkapnya

UKM Tidak Hanya Butuh PengampunanUKM Tidak Hanya Butuh Pengampunan

“Karena menghitungnya dari sales jadi membayar 1% ke kantor pajak itu berat. Apalagi margin kami tidak terlalu besar.”selengkapnya

Relaksasi Pajak untuk Para Pengusaha Berlaku Hingga DesemberRelaksasi Pajak untuk Para Pengusaha Berlaku Hingga Desember

Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar terus didorong. Sejumlah sektor usaha sudah mulai bergeliat setelah sempat terpuruk akibat merebaknya virus corona. Tren ini pun diharapkan terus membaik.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ini kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baruIni kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baru

Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan memberikan insentif PPnBM mobil selama sembilan bulan, mulai dari 1 Maret 2021. Adapun jenis mobil yang disuntik insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yakni mobil sedan 4x2 kurang dari 1.500 cc. Insentif fiskal ini diberikan dalam tiga tahapan.selengkapnya

Lapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut IniLapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut Ini

Wajib pajak udah mulai dapat mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak 2020. Perlu diketahui, wajib pajak badan dan orang pribadi untuk pelaporan SPT Tahunan memiliki tenggat waktu berbeda.selengkapnya

Diskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis EkonomDiskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis Ekonom

Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan menilai industri otomotif di Indonesia sudah terintegrasi dengan UKM dalam rantai pasoknya.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa UntungPajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa Untung

Emiten produsen mobil PT Astra International Tbk. (ASII) menyambut positif kebijakan pemerintah yang menghilangkan kewajiban pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) terhadap kendaraan roda empat. Hal ini dapat meningkatkan penjualan.selengkapnya

Subsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka SuaraSubsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka Suara

Subsidi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dari pemerintah yang berlaku mulai 1 Maret 2021, diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit kendaraan bermotor.selengkapnya

5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil

Pemerintah memutuskan menanggung pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya kendaraan roda empat atau mobil.selengkapnya

PPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil BekasPPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil Bekas

Penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil tertentu diperkirakan akan mengganggu harga dan pasokan mobil bekas.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten OtomotifPajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten Otomotif

Sejumlah saham emiten otomotif kian menarik untuk dikoleksi setelah pemerintah mengumumkan relaksasi pajak barang mewah bagi kendaraan roda empat terutama yang bertenaga di bawah 1.500 CC.selengkapnya

Relaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil NaikRelaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil Naik

Emiten otomotif PT Tunas Ridean Tbk. (TURI) optimistis relaksasi aturan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) akan mendongkrak penjualan mobil perseroan. Namun, implementasinya masih dinanti.selengkapnya

Insentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan FiskalInsentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan Fiskal

Pemerintah berupaya meningkatkan konsumsi rumah tangga di tengah pandemi Covid-19, salah satunya dengan memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Stimulus ini berlaku sementara waktu.selengkapnya



 
TAGS # :