Tax Amnesty Picu Kenaikan KPR

Rabu 5 Okt 2016 15:42Admindibaca 210 kaliSemua Kategori

OKEZONE 1005

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Kantor Wilayah (Kanwil) III Surabaya tahun ini menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di wilayahnya mencapai Rp3,5 triliun.

Hingga September 2016, realisasi kucuran kredit sudah mencapai angka Rp5 triliun. Kanwil III Surabaya ini meliputi Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertasulila), Jombang dan Tuban. Kepala Kredit Konsumer BAC Kanwil III Surabaya Eko Budiono mengatakan, dengan capaian tersebut, kredit KPR mencapai tumbuh 1,1 persen. Pihaknya berharap, hingga akhir tahun ini bisa tumbuh diangka 1,3 persen dengan realisasi Rp3,5 triliun.

Menurutnya, salah satu pemicu pertumbuhan KPR adalah program pengampunan pajak atau tax amnesty yang dicanangkan pemerintah beberapa waktu lalu. “Sejak tax amnesty diberlakukan Juli, mulai ada peningkatan pengajuan kredit KPR. Jika sebelumnya dalam sehari pengajuan KPR hanya sekitar Rp20 miliar, saat ini bisa mencapaiRp40 miliar,” katanya.

Jumlah nasabah yang mengajukan KPR, lanjut dia, juga bertambah. Jika sebelumnya dalam sehari sekitar 15 hingga 16 pengajuan KPR, saat ini melonjak menjadi 25 pengajuan per hari. Jumlah rekening nasabah yang mengajukan kredit di emiten berkode BBCA itu sekitar 13.500 rekening. Untuk mengejar target realisasi KPR akhir tahun, pihaknya mempermudah dan mempercepat proses pengajuan kredit.

“Salah satu keunggulan kami kenapa kredit di KPR kami bisa tumbuh adalah kecepatan layanan. Kami bisa memproses KPR hanya dalam waktu lima hari kerja,” klaimnya.

Saat ini, BCA Kanwil III Surabaya menggandeng sebanyak 95 pengembang perumahan (developer) dan 120 broker. Dari 13.500 rekening pengajuan KPR, hampir 80 persen di antaranya berasal dari Surabaya. Tingginya pengajuan KPR dari Surabaya ini karena bisnis properti di kota berpenduduk tiga juta jiwa tersebut tumbuh pesat.

“Per September, NPL (non performing loan/kredit bermasalah) kami hanya sebesar 0,5 persen. Angka ini turun dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar 0,6 persen. Sangat kecilnya NPL ini karena kami memang betul-betul berhati-hati dalam mencairkan KPR. Ke depan, kami akan tetap menjaga agar NPL bisa tetap di angka 0,5 persen,” pungkas Eko.

Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk tahun ini menargetkan KPR di Jatim mencapai Rp5,5 triliun. Hingga Maret 2016, bank pelat merah itu sudah mencatatkan capaian kredit properti hingga Rp4,5 triliun.

Sekitar 80 persen KPR Bank Mandiri adalah untuk rumah tapak. Sedangkan apartemen masih 20 persen karena minat terhadap landed house masih tinggi. Sedangkan proyek apartemen hanya ada di kota-kota besar saja. Adapun KPR untuk rumah tapak sebesar 70 persen disumbang oleh Surabaya, Malang, Gresik dan Sidoarjo.

“Jumlah nasabah KPR baru hingga Juli sebanyak 1.240 nasabah. Sehingga secara total jumlah nasabah KPR Bank Mandiri di Jatim sudah mencapai 38.000 nasabah,” ujar Regional CEO Bank Mandiri wilayah Jatim, Agus H Widodo.

Dia menambahkan, meski kondisi ekonomi tidak terlalu baik tahun ini, namun penyerapan kredit porperti di Jatim cukup bagus. Pertumbuhan KPR di Jatim dari semua perbankan tahun ini mencapai 10 persen yakni dengan total kredit mencapai Rp37,5 triliun. Menurutnya, pertumbuhan kredit properti ini rendahnya suku bunga yang ditawarkan oleh perbankan. Selain itu, investasi di sektor properti menjadi pilihan masyarakat mengingat sejumlah sektor lain tengah lesu.

“Untuk meningkatkan penyaluran KPR, kami menawarkan bunga KPR fixed 8,5 persen selama lima tahun, serta menggandeng banyak developer,” terangnya.

Sumber : okezone.com (Surabaya, 5 Oktober 2016)

Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

Tak Hanya Kartu Kredit, Ditjen Pajak Juga Intip Data BPKB dan KPRTak Hanya Kartu Kredit, Ditjen Pajak Juga Intip Data BPKB dan KPR

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tak hanya mengintip data transaksi kartu kredit. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas (P2Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, Ditjen Pajak juga mengecek data Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan data Kredit Pemilikan Rumah (KPR) para wajib pajak.selengkapnya

BCA Optimistis Amnesti Pajak Topang Bisnis KPRBCA Optimistis Amnesti Pajak Topang Bisnis KPR

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) optimistis amnesti pajak menjadi salah satu penyokong pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) perseroan. BCA meyakini masih ada potensi pemilik dana repatriasi yang akan memilih berinvestasi ke properti pada Desember 2016.selengkapnya

Demi KPR, BNI Syariah tak Sia-siakan Amnesti PajakDemi KPR, BNI Syariah tak Sia-siakan Amnesti Pajak

Adanya dukungan dana repatriasi yang akan masuk ke sector property akan mendongkrak pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) sector perbankan syariah. Kesempatan ini tidak akan disisiakan perbankan syariah untuk ekspansi pembiayaan KPR.selengkapnya

Ekonom: Hingga Akhir Tahun Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5,0 PersenEkonom: Hingga Akhir Tahun Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5,0 Persen

Bank Indonesia (BI) memproyeksi, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,3 persen. Sedangkan tanpa pengampunan pajak, pertumbuhan ekonomi hanya berada di batas bawah 5,04 persen.selengkapnya

Sri Mulyani Bilang Target Pajak Tahun Ini Hanya Akan Tercapai 86 PersenSri Mulyani Bilang Target Pajak Tahun Ini Hanya Akan Tercapai 86 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak 2016 yang ditargetkan dalam ‎Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun, diperkirakan tidak tercapai.selengkapnya

Hingga Sore Ini, Dana Tebusan Baru Capai 3,8 Persen dari TargetHingga Sore Ini, Dana Tebusan Baru Capai 3,8 Persen dari Target

Dana tebusan program amnesti pajak pada Rabu (7/9/2016) pukul 16.00 WIB, baru mencapai Rp 6,25 triliun atau 3,8 persen dari target yang ditentukan Rp 165 triliun hingga akhir Maret 2017.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :