Tax Amnesty Picu Kenaikan KPR

Rabu 5 Okt 2016 15:42Admindibaca 88 kaliSemua Kategori

OKEZONE 1005

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Kantor Wilayah (Kanwil) III Surabaya tahun ini menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di wilayahnya mencapai Rp3,5 triliun.

Hingga September 2016, realisasi kucuran kredit sudah mencapai angka Rp5 triliun. Kanwil III Surabaya ini meliputi Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertasulila), Jombang dan Tuban. Kepala Kredit Konsumer BAC Kanwil III Surabaya Eko Budiono mengatakan, dengan capaian tersebut, kredit KPR mencapai tumbuh 1,1 persen. Pihaknya berharap, hingga akhir tahun ini bisa tumbuh diangka 1,3 persen dengan realisasi Rp3,5 triliun.

Menurutnya, salah satu pemicu pertumbuhan KPR adalah program pengampunan pajak atau tax amnesty yang dicanangkan pemerintah beberapa waktu lalu. “Sejak tax amnesty diberlakukan Juli, mulai ada peningkatan pengajuan kredit KPR. Jika sebelumnya dalam sehari pengajuan KPR hanya sekitar Rp20 miliar, saat ini bisa mencapaiRp40 miliar,” katanya.

Jumlah nasabah yang mengajukan KPR, lanjut dia, juga bertambah. Jika sebelumnya dalam sehari sekitar 15 hingga 16 pengajuan KPR, saat ini melonjak menjadi 25 pengajuan per hari. Jumlah rekening nasabah yang mengajukan kredit di emiten berkode BBCA itu sekitar 13.500 rekening. Untuk mengejar target realisasi KPR akhir tahun, pihaknya mempermudah dan mempercepat proses pengajuan kredit.

“Salah satu keunggulan kami kenapa kredit di KPR kami bisa tumbuh adalah kecepatan layanan. Kami bisa memproses KPR hanya dalam waktu lima hari kerja,” klaimnya.

Saat ini, BCA Kanwil III Surabaya menggandeng sebanyak 95 pengembang perumahan (developer) dan 120 broker. Dari 13.500 rekening pengajuan KPR, hampir 80 persen di antaranya berasal dari Surabaya. Tingginya pengajuan KPR dari Surabaya ini karena bisnis properti di kota berpenduduk tiga juta jiwa tersebut tumbuh pesat.

“Per September, NPL (non performing loan/kredit bermasalah) kami hanya sebesar 0,5 persen. Angka ini turun dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar 0,6 persen. Sangat kecilnya NPL ini karena kami memang betul-betul berhati-hati dalam mencairkan KPR. Ke depan, kami akan tetap menjaga agar NPL bisa tetap di angka 0,5 persen,” pungkas Eko.

Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk tahun ini menargetkan KPR di Jatim mencapai Rp5,5 triliun. Hingga Maret 2016, bank pelat merah itu sudah mencatatkan capaian kredit properti hingga Rp4,5 triliun.

Sekitar 80 persen KPR Bank Mandiri adalah untuk rumah tapak. Sedangkan apartemen masih 20 persen karena minat terhadap landed house masih tinggi. Sedangkan proyek apartemen hanya ada di kota-kota besar saja. Adapun KPR untuk rumah tapak sebesar 70 persen disumbang oleh Surabaya, Malang, Gresik dan Sidoarjo.

“Jumlah nasabah KPR baru hingga Juli sebanyak 1.240 nasabah. Sehingga secara total jumlah nasabah KPR Bank Mandiri di Jatim sudah mencapai 38.000 nasabah,” ujar Regional CEO Bank Mandiri wilayah Jatim, Agus H Widodo.

Dia menambahkan, meski kondisi ekonomi tidak terlalu baik tahun ini, namun penyerapan kredit porperti di Jatim cukup bagus. Pertumbuhan KPR di Jatim dari semua perbankan tahun ini mencapai 10 persen yakni dengan total kredit mencapai Rp37,5 triliun. Menurutnya, pertumbuhan kredit properti ini rendahnya suku bunga yang ditawarkan oleh perbankan. Selain itu, investasi di sektor properti menjadi pilihan masyarakat mengingat sejumlah sektor lain tengah lesu.

“Untuk meningkatkan penyaluran KPR, kami menawarkan bunga KPR fixed 8,5 persen selama lima tahun, serta menggandeng banyak developer,” terangnya.

Sumber : okezone.com (Surabaya, 5 Oktober 2016)

Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

Tak Hanya Kartu Kredit, Ditjen Pajak Juga Intip Data BPKB dan KPRTak Hanya Kartu Kredit, Ditjen Pajak Juga Intip Data BPKB dan KPR

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tak hanya mengintip data transaksi kartu kredit. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas (P2Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, Ditjen Pajak juga mengecek data Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan data Kredit Pemilikan Rumah (KPR) para wajib pajak.selengkapnya

BCA Optimistis Amnesti Pajak Topang Bisnis KPRBCA Optimistis Amnesti Pajak Topang Bisnis KPR

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) optimistis amnesti pajak menjadi salah satu penyokong pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) perseroan. BCA meyakini masih ada potensi pemilik dana repatriasi yang akan memilih berinvestasi ke properti pada Desember 2016.selengkapnya

Demi KPR, BNI Syariah tak Sia-siakan Amnesti PajakDemi KPR, BNI Syariah tak Sia-siakan Amnesti Pajak

Adanya dukungan dana repatriasi yang akan masuk ke sector property akan mendongkrak pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) sector perbankan syariah. Kesempatan ini tidak akan disisiakan perbankan syariah untuk ekspansi pembiayaan KPR.selengkapnya

Ekonom: Hingga Akhir Tahun Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5,0 PersenEkonom: Hingga Akhir Tahun Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5,0 Persen

Bank Indonesia (BI) memproyeksi, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,3 persen. Sedangkan tanpa pengampunan pajak, pertumbuhan ekonomi hanya berada di batas bawah 5,04 persen.selengkapnya

Sri Mulyani Bilang Target Pajak Tahun Ini Hanya Akan Tercapai 86 PersenSri Mulyani Bilang Target Pajak Tahun Ini Hanya Akan Tercapai 86 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak 2016 yang ditargetkan dalam ‎Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun, diperkirakan tidak tercapai.selengkapnya

Hingga Sore Ini, Dana Tebusan Baru Capai 3,8 Persen dari TargetHingga Sore Ini, Dana Tebusan Baru Capai 3,8 Persen dari Target

Dana tebusan program amnesti pajak pada Rabu (7/9/2016) pukul 16.00 WIB, baru mencapai Rp 6,25 triliun atau 3,8 persen dari target yang ditentukan Rp 165 triliun hingga akhir Maret 2017.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kasus Suap Pajak, KPK Periksa Pejabat Kanwil Ditjen Pajak JakartaKasus Suap Pajak, KPK Periksa Pejabat Kanwil Ditjen Pajak Jakarta

Nama Harun Al Rasyid masuk dalam agenda pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Dia diperiksa terkait dugaan suap pengamanan wajib pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia.selengkapnya

Dana Repatriasi Kerek Surplus Neraca Pembayaran 14 Kali LipatDana Repatriasi Kerek Surplus Neraca Pembayaran 14 Kali Lipat

Bank Indonesia (BI) optimistis dana repatriasi dari hasil program pengampunan pajak (tax amnesty) bakal mendongkrak surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) kuartal IV ini. Nilai surplusnya mencapai US$ 15 miliar sepanjang tahun ini atau melonjak 14 kali lipat dibanding tahun lalu yang defisit US$ 1,1 miliar.selengkapnya

Jokowi Akan Sosialisasi Tax Amnesty Periode II di BalikpapanJokowi Akan Sosialisasi Tax Amnesty Periode II di Balikpapan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jadwalkan akan kembali melakukan sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty periode II di Balikpapan hari ini.‎ Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo sudah bertolak ke Balikpapan pada ‎Minggu petang kemarin.selengkapnya

Pemeriksa Pajak Kanwil Jakarta Diperiksa KPKPemeriksa Pajak Kanwil Jakarta Diperiksa KPK

Pemeriksa Pajak Madya Kanwil DJP Jakarta Khusus Harun Al Rasyid dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)selengkapnya

BPD Bali Belum Tertarik Pendanaan Pasar ModalBPD Bali Belum Tertarik Pendanaan Pasar Modal

PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali belum melirik sumber pembiayaan dari pasar modal karena bank tersebut belum bersifat terbuka untuk pemegang saham lain.selengkapnya

Tebusan Tax Amnesty Diprediksi Hanya Tercapai Rp 140 TriliunTebusan Tax Amnesty Diprediksi Hanya Tercapai Rp 140 Triliun

Pengamat Perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), ‎B Bawono Kristiaji memperkirakan, uang tebusan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) akan mencapai hingga Rp 140 triliun hingga akhir Maret 2017. Jumlah ini masih di bawah target yang dipatok pemerintah Rp 165 triliun.selengkapnya

Shortfall Pajak Menganga, Anggaran BerisikoShortfall Pajak Menganga, Anggaran Berisiko

Realisasi perpajakan tahun depan diproyeksikan masih belum mencapai target sehingga potensi pemotongan anggaran masih membayangi.selengkapnya

Berkah Repatriasi, Neraca Pembayaran Surplus BesarBerkah Repatriasi, Neraca Pembayaran Surplus Besar

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung menuturkan, dana repatriasi menggenjot surplus NPI di tahun ini. Padahal, tahun lalu, NPI defisit hingga US,1 miliar.selengkapnya

Jokowi: Peserta amensti pajak di Kaltim rendahJokowi: Peserta amensti pajak di Kaltim rendah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) awal pekan ini akan mensosialisasikan Program Amnesti Pajak di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rencananya, sosialisasi ini akan dihadiri 3.000 peserta.selengkapnya

Aplikasi Pembayaran Zakat Diusulkan Terhubung dengan Aplikasi PajakAplikasi Pembayaran Zakat Diusulkan Terhubung dengan Aplikasi Pajak

Kegiatan mudzakarah zakat sebagai pengurang pajak yang digelar oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama mengusulkan kepada pemerintah agar memasukkan klausul zakat sebagai pengurang pajak dalam Daftar Isian Masalah (DIM) RUU Perubahan atas UU Pajak Penghasilan.Hal tersebut mengemuka pada Mudzakarah Zakat Sebagai Pengurang Pajak yang diselenggarakan di Jakarta pada 1-3 Desember lalu.selengkapnya



 
TAGS # :