Tax Amnesty Picu Kenaikan KPR

Rabu 5 Okt 2016 15:42Admindibaca 141 kaliSemua Kategori

OKEZONE 1005

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Kantor Wilayah (Kanwil) III Surabaya tahun ini menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di wilayahnya mencapai Rp3,5 triliun.

Hingga September 2016, realisasi kucuran kredit sudah mencapai angka Rp5 triliun. Kanwil III Surabaya ini meliputi Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertasulila), Jombang dan Tuban. Kepala Kredit Konsumer BAC Kanwil III Surabaya Eko Budiono mengatakan, dengan capaian tersebut, kredit KPR mencapai tumbuh 1,1 persen. Pihaknya berharap, hingga akhir tahun ini bisa tumbuh diangka 1,3 persen dengan realisasi Rp3,5 triliun.

Menurutnya, salah satu pemicu pertumbuhan KPR adalah program pengampunan pajak atau tax amnesty yang dicanangkan pemerintah beberapa waktu lalu. “Sejak tax amnesty diberlakukan Juli, mulai ada peningkatan pengajuan kredit KPR. Jika sebelumnya dalam sehari pengajuan KPR hanya sekitar Rp20 miliar, saat ini bisa mencapaiRp40 miliar,” katanya.

Jumlah nasabah yang mengajukan KPR, lanjut dia, juga bertambah. Jika sebelumnya dalam sehari sekitar 15 hingga 16 pengajuan KPR, saat ini melonjak menjadi 25 pengajuan per hari. Jumlah rekening nasabah yang mengajukan kredit di emiten berkode BBCA itu sekitar 13.500 rekening. Untuk mengejar target realisasi KPR akhir tahun, pihaknya mempermudah dan mempercepat proses pengajuan kredit.

“Salah satu keunggulan kami kenapa kredit di KPR kami bisa tumbuh adalah kecepatan layanan. Kami bisa memproses KPR hanya dalam waktu lima hari kerja,” klaimnya.

Saat ini, BCA Kanwil III Surabaya menggandeng sebanyak 95 pengembang perumahan (developer) dan 120 broker. Dari 13.500 rekening pengajuan KPR, hampir 80 persen di antaranya berasal dari Surabaya. Tingginya pengajuan KPR dari Surabaya ini karena bisnis properti di kota berpenduduk tiga juta jiwa tersebut tumbuh pesat.

“Per September, NPL (non performing loan/kredit bermasalah) kami hanya sebesar 0,5 persen. Angka ini turun dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar 0,6 persen. Sangat kecilnya NPL ini karena kami memang betul-betul berhati-hati dalam mencairkan KPR. Ke depan, kami akan tetap menjaga agar NPL bisa tetap di angka 0,5 persen,” pungkas Eko.

Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk tahun ini menargetkan KPR di Jatim mencapai Rp5,5 triliun. Hingga Maret 2016, bank pelat merah itu sudah mencatatkan capaian kredit properti hingga Rp4,5 triliun.

Sekitar 80 persen KPR Bank Mandiri adalah untuk rumah tapak. Sedangkan apartemen masih 20 persen karena minat terhadap landed house masih tinggi. Sedangkan proyek apartemen hanya ada di kota-kota besar saja. Adapun KPR untuk rumah tapak sebesar 70 persen disumbang oleh Surabaya, Malang, Gresik dan Sidoarjo.

“Jumlah nasabah KPR baru hingga Juli sebanyak 1.240 nasabah. Sehingga secara total jumlah nasabah KPR Bank Mandiri di Jatim sudah mencapai 38.000 nasabah,” ujar Regional CEO Bank Mandiri wilayah Jatim, Agus H Widodo.

Dia menambahkan, meski kondisi ekonomi tidak terlalu baik tahun ini, namun penyerapan kredit porperti di Jatim cukup bagus. Pertumbuhan KPR di Jatim dari semua perbankan tahun ini mencapai 10 persen yakni dengan total kredit mencapai Rp37,5 triliun. Menurutnya, pertumbuhan kredit properti ini rendahnya suku bunga yang ditawarkan oleh perbankan. Selain itu, investasi di sektor properti menjadi pilihan masyarakat mengingat sejumlah sektor lain tengah lesu.

“Untuk meningkatkan penyaluran KPR, kami menawarkan bunga KPR fixed 8,5 persen selama lima tahun, serta menggandeng banyak developer,” terangnya.

Sumber : okezone.com (Surabaya, 5 Oktober 2016)

Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

Tak Hanya Kartu Kredit, Ditjen Pajak Juga Intip Data BPKB dan KPRTak Hanya Kartu Kredit, Ditjen Pajak Juga Intip Data BPKB dan KPR

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tak hanya mengintip data transaksi kartu kredit. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas (P2Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, Ditjen Pajak juga mengecek data Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan data Kredit Pemilikan Rumah (KPR) para wajib pajak.selengkapnya

BCA Optimistis Amnesti Pajak Topang Bisnis KPRBCA Optimistis Amnesti Pajak Topang Bisnis KPR

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) optimistis amnesti pajak menjadi salah satu penyokong pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) perseroan. BCA meyakini masih ada potensi pemilik dana repatriasi yang akan memilih berinvestasi ke properti pada Desember 2016.selengkapnya

Demi KPR, BNI Syariah tak Sia-siakan Amnesti PajakDemi KPR, BNI Syariah tak Sia-siakan Amnesti Pajak

Adanya dukungan dana repatriasi yang akan masuk ke sector property akan mendongkrak pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) sector perbankan syariah. Kesempatan ini tidak akan disisiakan perbankan syariah untuk ekspansi pembiayaan KPR.selengkapnya

Ekonom: Hingga Akhir Tahun Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5,0 PersenEkonom: Hingga Akhir Tahun Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5,0 Persen

Bank Indonesia (BI) memproyeksi, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,3 persen. Sedangkan tanpa pengampunan pajak, pertumbuhan ekonomi hanya berada di batas bawah 5,04 persen.selengkapnya

Sri Mulyani Bilang Target Pajak Tahun Ini Hanya Akan Tercapai 86 PersenSri Mulyani Bilang Target Pajak Tahun Ini Hanya Akan Tercapai 86 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak 2016 yang ditargetkan dalam ‎Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun, diperkirakan tidak tercapai.selengkapnya

Hingga Sore Ini, Dana Tebusan Baru Capai 3,8 Persen dari TargetHingga Sore Ini, Dana Tebusan Baru Capai 3,8 Persen dari Target

Dana tebusan program amnesti pajak pada Rabu (7/9/2016) pukul 16.00 WIB, baru mencapai Rp 6,25 triliun atau 3,8 persen dari target yang ditentukan Rp 165 triliun hingga akhir Maret 2017.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Tingkatkan Efisiensi, Kemenhub Gandeng Bank MandiriTingkatkan Efisiensi, Kemenhub Gandeng Bank Mandiri

Kementerian Perhubungan dan PT Bank Mandiri (Persero) melakukan penandatangan kesepakatan bersama penyediaan dan pemanfaatan jasa layanan perbankan di Kementerian Perhubungan.selengkapnya

Bank Mandiri Layani Transaksi PNBP KemenhubBank Mandiri Layani Transaksi PNBP Kemenhub

Bank Mandiri menyediakan layanan perbankan untuk memudahkan transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Perhubungan. Layanan ini dapat mempercepat transaksi pembayaran bagi pengguna jasa di lingkup Kementerian Perhubungan.selengkapnya

Mengangkat PPh NonkaryawanMengangkat PPh Nonkaryawan

Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa jadi memang masih jauh dari harapan. Di tengah penerimaan total pajak nonmigas yang terkontraksi tipis, pos pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan ikut terkoreksi.selengkapnya

Mengangkat PPh NonkaryawanMengangkat PPh Nonkaryawan

Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa jadi memang masih jauh dari harapan. Di tengah penerimaan total pajak nonmigas yang terkontraksi tipis, pos pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan ikut terkoreksi.selengkapnya

Tuntutan Transparansi atas Perusahaan MultinasionalTuntutan Transparansi atas Perusahaan Multinasional

Kini kita berada pada era transparansi sektor pajak. Transparansi pajak pada hakikatnya mencakup tiga dimensi (Owens, 2013). Pertama, akses otoritas atas informasi yang berkaitan dengan pajak. Kedua, terbukanya data pembayaran pajak dari suatu perusahaan kepada publik, misalkan dalam Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).selengkapnya

Ditjen Pajak resmi pengadopsian CbCRDitjen Pajak resmi pengadopsian CbCR

Direktorat Jenderal Pajak akan menandatangani perjanjian laporan per negara (Country by Country Reporting/CbCR) Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) di Kantor Pusat Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) di Paris, Prancis pada tanggal 26 Januari 2017.selengkapnya

Jika Negosiasi Gagal, Ditjen Pajak Harus Bawa Google ke Ranah HukumJika Negosiasi Gagal, Ditjen Pajak Harus Bawa Google ke Ranah Hukum

Pemerintah telah melakukan pendekatan dengan Google untuk membahas mengenai masalah perpajakan. Namun, hingga saat ini belum terdapat titik terang dari Google mengenai utang pajak yang harus dibayarkan.selengkapnya

Kasus Google Bukti Lemahnya UU Pajak IndonesiaKasus Google Bukti Lemahnya UU Pajak Indonesia

Google hingga saat ini tetap belum bersedia untuk membayar pajak seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Padahal, potensi pajak Google terbilang sangat besar mengingat pesatnya penggunaan internet di Indonesia. Jumlahnya pun mencapai Rp5 triliun.selengkapnya

Wikileaks Tantang Donald Trump Beberkan Catatan PajakWikileaks Tantang Donald Trump Beberkan Catatan Pajak

Setelah pernah dituding antek Rusia yang turut menyebarkan informasi diduga hasil peretasan Rusia terhadap email Hillary Clinton yang telah menguntungkan posisi Donald Trump, WikiLeaks balik menyerang Trump setelah kabinet Trump bersikeras tidak akan membeberkan catatan pajak Presiden Amerika Serikat itu.selengkapnya

Trump Pangkas Pajak, Fiskal dalam Ancaman BesarTrump Pangkas Pajak, Fiskal dalam Ancaman Besar

Presiden AS Donald John Trump bakal menurunkan beban pajak penghasilan pribadi dan korporasi di negerinya. Kebijakan ini mengandung bahaya besar bagi fiskal AS.selengkapnya



 
TAGS # :