Tax Amnesty Perkuat Pasar Keuangan

Selasa 21 Jun 2016 12:57Administratordibaca 360 kaliSemua Kategori

okezone 110

Rencana pemerintah menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty mulai Juli tahun ini diyakini akan memperkuat pasar keuangan yang mencakup pasar uang, pasar obligasi, dan pasar saham akibat derasnya arus investasi masuk (capital inflow) ke Tanah Air.

Masyarakat Indonesia diminta memanfaatkan momentum tersebut dengan memainkan peran yang lebih besar sebagai investor di pasar keuangan. Dua anak usaha yang berada di bawah naungan PT MNC Investama Tbk yakni MNC Securites dan MNC Asset Management siap membantu masyarakat yang menginginkan nilai dananya tumbuh signifikan.


Selain itu, keterlibatan masyarakat Indonesia juga penting sebagai upaya memperluas basis investor lokal di pasar keuangan.


Direktur Eksekutif Centerfor Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, total aset yang akan dideklarasikan lewat beleid tax amnesty mencapai Rp3.000 triliun, baik aset maupun kas.


Dari jumlah tersebut, dari dalam negeri Rp2.000 triliun dan dari luar negeri Rp1.000 triliun.

”Dampaknya rupiah akan kuat dan suku bunga akan bergerak turun, bursa efek pun akan menguat. Ini kesempatan kalau mau beli saham atau reksa dana,” kata Yustinus saat menjadi pembicara di Investor Gathering & Talkshow MNC Financial Services: Peluang, Tantangan, dan Strategi Menghadapi Tax Amnesty 2016 di Hotel Akmani, Jakarta.


Yustinus mengatakan, pemerintah menginginkan masyarakat Indonesia yang selama ini belum membayar pajak secara benar ikut tax amnesty dengan membayar tebusan rendah 2 persen dari total aset untuk periode pertama.


Dengan tarif yang rendah tersebut, pemerintah menginginkan agar aset itu ditanamkan di Indonesia melalui berbagai instrumen investasi yang ditawarkan secara beragam.


”Pemerintah minta ditanamkan di Indonesia minimal tiga tahun supaya bisa memutar ekonomi Indonesia. Tahun pertama harus ditaruh di SBN (surat berharga negara), bisa diganti pada tahun kedua ke produk investasi prioritas seperti infrastruktur, tahun ketiga mau ganti yang lain terserah,” ungkap Yustinus.


Direktur MNC Kapital Wito Mailoa menilai, potensi dana yang akan masuk dari tax amnesty ke pasar keuangan relatif besar.


Dia menyebut gabungan nilai kapitalisasi pasar tujuh emiten besar di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau yang dikenal dengan istilah saham bluechip pun ditaksir mencapai Rp2.000 triliun.


”Jadi (aset yang masuk dari tax amnesty) ini sekitar separuh dari nilai kapitalisasi market kita. Jadi luar biasa besar yang akan kita lihat masuk,” imbuhnya.


Direktur Utama MNC Securities Susy Meilina menuturkan, MNC Securites merupakan salah satu perusahaan sekuritas atau broker lokal di tengah keberadaan broker-broker asing. Jumlah broker asing di Indonesia disebutnya mencapai 60-70 persen.


”Di sinilah PR kami MNC Securities sebagai broker lokal untuk terus menggali grassroot, menggali investor lokal. Kami ingin berkontribusi terhadap capital market Indonesia karena seharusnya dikuasai orang Indonesia, bukan asing,” kata Susy.

Susy memberikan tips bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dipasar keuangan. Tips tersebut antara lain mendiversifikasi produk investasi, fokus kepada apa yang dipahami, berorientasi jangka panjang, percaya kepada manajemen yang bersih, menggunakan dana cadangan, dan berani mengambil keputusan berbeda dengan investor lain.


”Kita juga siap membantu para investor yang ingin trading saham sendiri dengan produk kita, MNC Trade. Tidak hanya trading saham, kita juga membantu pemerintah dalam menjual produk-produk ritel, seperti SBN, sukuk,” tuturnya.


Sementara itu, Direktur Utama PT MNC Asset Management Frery Kojongian menambahkan, kebijakan tax amnesty perlu dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk mempersiapkan rencana investasi.


MNC Asset Management, kata Frery, menawarkan sejumlah produk investasi berupa reksa dana yang memberikan imbal hasil (yield) yang tinggi kepada investor.


”Kami mengeluarkan beberapa jenis reksa dana: ada MNC Dana Lancar (pasar uang), MNC Dana Likuid (pendapatan tetap), MNC Dana Kombinasi (campuran), sampai MNC Dana Ekuitas untuk saham.Produk unggulan kami reksa dana saham selama tujuh tahun itu yield- nya per tahun 17,39 persen,” kata dia.


Dia mengatakan, reksa dana merupakan produk investasi yang cocok bagi investor yang tidak terlalu mengenal pasar keuangan.


Tidak hanya itu, dia mengatakan, hasil investasi reksa dana pun tidak dikenai pajak karena bukan merupakan objek pajak. Selain itu, dana yang dikelola pun relatif aman karena manajer investasi menyerahkan dana tersebut untuk disimpan di bank kustodian.


Aktivitas perusahaan pun diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ”Kita juga akan launch reksa dana terproteksi, 100 persen investasi diproteksi untuk obligasi intiland, ratingnya A-. Settlemen- nya 8 Agustus dengan return 9,25 persen per tahun, nett ,” pungkas Frery.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 21 Juni 2016)

Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

OJK Atur Produk Investasi yang Boleh Terima Dana Tax AmnestyOJK Atur Produk Investasi yang Boleh Terima Dana Tax Amnesty

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-undang Tentang Pengampunan Pajak. Dalam keterangan resminya, Direktur Pengaturan Pasar Modal, Luthfy Zain Fuady, mengungkapkan peraturan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata OJK untuk mendukung kebijakan nasionalselengkapnya

Menkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 TahunMenkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 Tahun

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pihaknya akan mengejar investor atau penanam modal asing (PMA) yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, bahkan hingga 10 tahun. "Kami akan mengejar PMA yang tidak bayar pajak sampai 10 tahun lebih, jumlahnya 500. Kalau di bawah 10 tahun kami masih memahami, mungkin masih belum mencapai BEP (breakeven point).selengkapnya

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

BI akan Tambah Instrumen Pasar Keuangan Penyerap Dana RepatriasiBI akan Tambah Instrumen Pasar Keuangan Penyerap Dana Repatriasi

Bank Indonesia akan menambah penerbitan instrumen di pasar keuangan untuk menampung dana repatriasi modal dari luar negeri yang hadir sebagai dampak dari implementasi kebijakan pengampunan pajak.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalOJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar Modal

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya

Dana Repatriasi boleh Masuk Pasar SahamDana Repatriasi boleh Masuk Pasar Saham

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang mulai bergulir di parlemen mulai memunculkan kejutan baru. Salah satunya terkait pembahasan pasal 13 draf UU Pengampunan Pajak. Yakni jenis-jenis instrumen investasi penampung dana repatriasi. Tak hanya deposito bank, surat berharga negara (SBN), dan reksadana, investasi saham juga akan dibuka lebar.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Disambangi Shinzo Abe, Jokowi Soroti Perjanjian Pajak BergandaDisambangi Shinzo Abe, Jokowi Soroti Perjanjian Pajak Berganda

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah usai melakukan pertemuan bilateral. Saat ini, Jokowi melanjutkan pertemuan dengan jamuan makan malam bagi tamu dari Jepang.selengkapnya

Analis Bursa Bahas Aliran Dana Repatriasi ke Pasar ModalAnalis Bursa Bahas Aliran Dana Repatriasi ke Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal telah mencapai Rp2,5 triliun.selengkapnya

Serdadu Buru Pajak, Ini Penjelasan Menkeu MulyaniSerdadu Buru Pajak, Ini Penjelasan Menkeu Mulyani

Agar penerimaan pajak bisa optimal, Kementerian Keuangan minta bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ujung-ujungnya untuk menyelamatkan APBN 2017.selengkapnya

Trump Jadi Sentimen Negatif Bagi Dolar ASTrump Jadi Sentimen Negatif Bagi Dolar AS

Kurs dolar AS terus melemah terhadap sebagian besar mata uang utama pada Kamis (12/1/2017), setelah konferensi pers Trump gagal memberikan katalis segar.selengkapnya

Realisasi Penerimaan Pajak Bapenda Wilayah Soreang Capai Rp 601,9 miliarRealisasi Penerimaan Pajak Bapenda Wilayah Soreang Capai Rp 601,9 miliar

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Cabang Pelayanan Pendapatan Provinsi Wilayah Bandung II Soreang mengungkapkan realisasi penerimaan pajak dari lima sektor pajak sepanjang 2016 telah mencapai Rp 601,9 miliar. Raihan tersebut melebihi target yang sudah ditetapkan pada awal tahun sekitar Rp 582 miliar.selengkapnya

Pajak mencari jalan akses data perbankanPajak mencari jalan akses data perbankan

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berupaya mempermudah mekanisme akses data perbankan. Walau masih belum bisa menembus akses data perbankan secara langsung karena dilindungi Undang-Undang (UU) Perbankan, otoritas pajak akan membuat sistem khusus yang membuat permintaan data perbankan lebih mudah.selengkapnya

Minim Peminat, Dana Repatriasi ke Pasar Modal Baru Rp 2,5 TriliunMinim Peminat, Dana Repatriasi ke Pasar Modal Baru Rp 2,5 Triliun

Kebanyakan dana repatriasi yang masuk ke pasar modal diinvestasikan dalam saham dan sisanya dalam reksadana pendapatan tetap (RDPT) serta surat utang korporasi.selengkapnya

Terkait Konflik Pajak Air, Luhut akan Panggil Inalum dan Pemprov SumutTerkait Konflik Pajak Air, Luhut akan Panggil Inalum dan Pemprov Sumut

Konflik pajak air permukaan (PAP) antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) semakin mengerucut. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara.selengkapnya

Ujian Ekonomi Jokowi dari Gedung PutihUjian Ekonomi Jokowi dari Gedung Putih

Pengusaha kasino, Donald Trump resmi menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) pada 20 Januari 2017. Kini, seluruh dunia menantikan kebijakan serta wajah menteri ekonominya.selengkapnya

Lempar Tanggung Jawab Kenaikan Tarif Surat Kendaraan, INDEF: Batalkan SajaLempar Tanggung Jawab Kenaikan Tarif Surat Kendaraan, INDEF: Batalkan Saja

Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tertanggal 6 Desember 2016 dan berlaku efektif mulai 6 Januari 2017 lalu itu masih menjadi pembahasan hangat di masyarakat.selengkapnya



 
TAGS # :