Tax Amnesty Perkuat Pasar Keuangan

Selasa 21 Jun 2016 12:57Administratordibaca 518 kaliSemua Kategori

okezone 110

Rencana pemerintah menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty mulai Juli tahun ini diyakini akan memperkuat pasar keuangan yang mencakup pasar uang, pasar obligasi, dan pasar saham akibat derasnya arus investasi masuk (capital inflow) ke Tanah Air.

Masyarakat Indonesia diminta memanfaatkan momentum tersebut dengan memainkan peran yang lebih besar sebagai investor di pasar keuangan. Dua anak usaha yang berada di bawah naungan PT MNC Investama Tbk yakni MNC Securites dan MNC Asset Management siap membantu masyarakat yang menginginkan nilai dananya tumbuh signifikan.


Selain itu, keterlibatan masyarakat Indonesia juga penting sebagai upaya memperluas basis investor lokal di pasar keuangan.


Direktur Eksekutif Centerfor Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, total aset yang akan dideklarasikan lewat beleid tax amnesty mencapai Rp3.000 triliun, baik aset maupun kas.


Dari jumlah tersebut, dari dalam negeri Rp2.000 triliun dan dari luar negeri Rp1.000 triliun.

”Dampaknya rupiah akan kuat dan suku bunga akan bergerak turun, bursa efek pun akan menguat. Ini kesempatan kalau mau beli saham atau reksa dana,” kata Yustinus saat menjadi pembicara di Investor Gathering & Talkshow MNC Financial Services: Peluang, Tantangan, dan Strategi Menghadapi Tax Amnesty 2016 di Hotel Akmani, Jakarta.


Yustinus mengatakan, pemerintah menginginkan masyarakat Indonesia yang selama ini belum membayar pajak secara benar ikut tax amnesty dengan membayar tebusan rendah 2 persen dari total aset untuk periode pertama.


Dengan tarif yang rendah tersebut, pemerintah menginginkan agar aset itu ditanamkan di Indonesia melalui berbagai instrumen investasi yang ditawarkan secara beragam.


”Pemerintah minta ditanamkan di Indonesia minimal tiga tahun supaya bisa memutar ekonomi Indonesia. Tahun pertama harus ditaruh di SBN (surat berharga negara), bisa diganti pada tahun kedua ke produk investasi prioritas seperti infrastruktur, tahun ketiga mau ganti yang lain terserah,” ungkap Yustinus.


Direktur MNC Kapital Wito Mailoa menilai, potensi dana yang akan masuk dari tax amnesty ke pasar keuangan relatif besar.


Dia menyebut gabungan nilai kapitalisasi pasar tujuh emiten besar di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau yang dikenal dengan istilah saham bluechip pun ditaksir mencapai Rp2.000 triliun.


”Jadi (aset yang masuk dari tax amnesty) ini sekitar separuh dari nilai kapitalisasi market kita. Jadi luar biasa besar yang akan kita lihat masuk,” imbuhnya.


Direktur Utama MNC Securities Susy Meilina menuturkan, MNC Securites merupakan salah satu perusahaan sekuritas atau broker lokal di tengah keberadaan broker-broker asing. Jumlah broker asing di Indonesia disebutnya mencapai 60-70 persen.


”Di sinilah PR kami MNC Securities sebagai broker lokal untuk terus menggali grassroot, menggali investor lokal. Kami ingin berkontribusi terhadap capital market Indonesia karena seharusnya dikuasai orang Indonesia, bukan asing,” kata Susy.

Susy memberikan tips bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dipasar keuangan. Tips tersebut antara lain mendiversifikasi produk investasi, fokus kepada apa yang dipahami, berorientasi jangka panjang, percaya kepada manajemen yang bersih, menggunakan dana cadangan, dan berani mengambil keputusan berbeda dengan investor lain.


”Kita juga siap membantu para investor yang ingin trading saham sendiri dengan produk kita, MNC Trade. Tidak hanya trading saham, kita juga membantu pemerintah dalam menjual produk-produk ritel, seperti SBN, sukuk,” tuturnya.


Sementara itu, Direktur Utama PT MNC Asset Management Frery Kojongian menambahkan, kebijakan tax amnesty perlu dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk mempersiapkan rencana investasi.


MNC Asset Management, kata Frery, menawarkan sejumlah produk investasi berupa reksa dana yang memberikan imbal hasil (yield) yang tinggi kepada investor.


”Kami mengeluarkan beberapa jenis reksa dana: ada MNC Dana Lancar (pasar uang), MNC Dana Likuid (pendapatan tetap), MNC Dana Kombinasi (campuran), sampai MNC Dana Ekuitas untuk saham.Produk unggulan kami reksa dana saham selama tujuh tahun itu yield- nya per tahun 17,39 persen,” kata dia.


Dia mengatakan, reksa dana merupakan produk investasi yang cocok bagi investor yang tidak terlalu mengenal pasar keuangan.


Tidak hanya itu, dia mengatakan, hasil investasi reksa dana pun tidak dikenai pajak karena bukan merupakan objek pajak. Selain itu, dana yang dikelola pun relatif aman karena manajer investasi menyerahkan dana tersebut untuk disimpan di bank kustodian.


Aktivitas perusahaan pun diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ”Kita juga akan launch reksa dana terproteksi, 100 persen investasi diproteksi untuk obligasi intiland, ratingnya A-. Settlemen- nya 8 Agustus dengan return 9,25 persen per tahun, nett ,” pungkas Frery.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 21 Juni 2016)

Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

OJK Atur Produk Investasi yang Boleh Terima Dana Tax AmnestyOJK Atur Produk Investasi yang Boleh Terima Dana Tax Amnesty

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-undang Tentang Pengampunan Pajak. Dalam keterangan resminya, Direktur Pengaturan Pasar Modal, Luthfy Zain Fuady, mengungkapkan peraturan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata OJK untuk mendukung kebijakan nasionalselengkapnya

OJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 TriliunOJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 Triliun

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengatakan dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal hingga akhir Februari 2017 telah mencapai Rp 9 triliun. "Kami lihat ada sekitar Rp9 triliun, ada yang masuk ke saham, masuk ke reksadana, ada yang masuk ke KPD, terus ada yang di obligasi pemerintah," kata Nurhaida di Jakarta, Jumat (10/3).selengkapnya

Menkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 TahunMenkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 Tahun

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pihaknya akan mengejar investor atau penanam modal asing (PMA) yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, bahkan hingga 10 tahun. "Kami akan mengejar PMA yang tidak bayar pajak sampai 10 tahun lebih, jumlahnya 500. Kalau di bawah 10 tahun kami masih memahami, mungkin masih belum mencapai BEP (breakeven point).selengkapnya

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

BI akan Tambah Instrumen Pasar Keuangan Penyerap Dana RepatriasiBI akan Tambah Instrumen Pasar Keuangan Penyerap Dana Repatriasi

Bank Indonesia akan menambah penerbitan instrumen di pasar keuangan untuk menampung dana repatriasi modal dari luar negeri yang hadir sebagai dampak dari implementasi kebijakan pengampunan pajak.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalOJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar Modal

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Bea Cukai Dan Australian Border Force Bahas Isu Kepabeanan TerkiniBea Cukai Dan Australian Border Force Bahas Isu Kepabeanan Terkini

Guna memperkuat kerja sama yang telah terjalin antara institusi kepabeanan Indonesia dan Australia, pada 20-21 November 2017 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Australian Border Force (ABF) kembali menyelenggarakan pertemuan tahunan, 17th Customs-to-Customs Talks, di Melbourne, Australia. Dalam pertemuan ini, kedua instansi kepabeanan membahas beberapa isu kepabeanan terkini.selengkapnya

India dan Tiongkok Bisa Jadi Contoh Penerapan Pajak E-CommerceIndia dan Tiongkok Bisa Jadi Contoh Penerapan Pajak E-Commerce

Peneliti perpajakan merekomendasikan India dan Tiongkok untuk dijadikan contoh penerapan pajak e-commerce. Di kedua negara itu, jenis pajak yang ditarik dari e-commerce adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bukan Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

Ditjen Pajak Paparkan Pedoman Penilaian Harta TersembunyiDitjen Pajak Paparkan Pedoman Penilaian Harta Tersembunyi

Pemerintah mendorong wajib pajak untuk mendeklarasikan harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak maupun Surat Penyertaan Harta (SPH) sebelum ketahuan Direktorat Jenderal Pajak. Atas harta tersebut hanya akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) final, tanpa denda. Adapun Ditjen Pajak sudah mengeluarkan Surat Edaran sebagai pedoman untuk menilai harta yang dimaksud.selengkapnya

Perluas Basis Data Perpajakan, DJP Gandeng Go-JekPerluas Basis Data Perpajakan, DJP Gandeng Go-Jek

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan menggandeng perusahaan aplikasi Go-Jek untuk menambah basis data perpajakan dan memetakan potensi digital ekonomi yang saat ini sedang berkembang pesat.selengkapnya

Malang Tambah Layanan Inovasi Bayar Pajak Drive ThruMalang Tambah Layanan Inovasi Bayar Pajak Drive Thru

Malang kembali menambah layanan inovasi bayar pajak dengan sistem Drive Thru/atau Layanan Tanpa Turun. Peresmian layanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Utara menjadi yang kedua di Malang.selengkapnya

Sudah Diampuni Pajaknya, Tapi Masih Banyak WP Sembunyikan HartaSudah Diampuni Pajaknya, Tapi Masih Banyak WP Sembunyikan Harta

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku masih banyak para peserta program pengampunan pajak (tax amnesty) pada tahun lalu yang belum melaporkan seluruh harta kekayaannya di dalam Surat Pernyataan Harta (SPH). Kondisi ini yang menjadi salah satu pendorong lahirnya aturan pembebasan sanksi 200 persen.selengkapnya

DJP: Tak Ada Alasan Singapura Ogah Tukar Data Pajak dengan RIDJP: Tak Ada Alasan Singapura Ogah Tukar Data Pajak dengan RI

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis Indonesia akan lulus penilaian atas syarat peraturan, serta keamanan dan perlindungan data dalam menyongsong implementasi pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) di September 2018. Oleh karena itu, hal tersebut tidak seharusnya jadi alasan bagi Singapura.selengkapnya

Uang Pajak Terserap untuk Venue Asian Games, Sri Mulyani SenangUang Pajak Terserap untuk Venue Asian Games, Sri Mulyani Senang

Total anggaran untuk venue Asian Games 2018 mencapai Rp 2,75 triliun. Dana tersebut dibagi dua tahap yakni di 2017 Rp 2,6 triliun dan tahun depan Rp 150 miliar.selengkapnya

Tak ada pemeriksaan saat penilaian hartaTak ada pemeriksaan saat penilaian harta

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 118/2016 dengan PMK No 165/2017. Revisi beleid ini salah satunya memberi kesempatan kedua bagi Wajib Pajak (WP) peserta amnesti pajak ataupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya, sehingga bisa terbebas dari sanksi.selengkapnya

Pengusaha ingin DItjen Pajak lebih bersahabatPengusaha ingin DItjen Pajak lebih bersahabat

Menjelang pergantian Direktur Jenderal pajak akhir bulan ini, banyak harapan dan pekerjaan rumah yang menunggu untuk dipenuhi.selengkapnya



 
TAGS # :