Tax Amnesty Perkuat Pasar Keuangan

Selasa 21 Jun 2016 12:57Administratordibaca 921 kaliSemua Kategori

okezone 110

Rencana pemerintah menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty mulai Juli tahun ini diyakini akan memperkuat pasar keuangan yang mencakup pasar uang, pasar obligasi, dan pasar saham akibat derasnya arus investasi masuk (capital inflow) ke Tanah Air.

Masyarakat Indonesia diminta memanfaatkan momentum tersebut dengan memainkan peran yang lebih besar sebagai investor di pasar keuangan. Dua anak usaha yang berada di bawah naungan PT MNC Investama Tbk yakni MNC Securites dan MNC Asset Management siap membantu masyarakat yang menginginkan nilai dananya tumbuh signifikan.


Selain itu, keterlibatan masyarakat Indonesia juga penting sebagai upaya memperluas basis investor lokal di pasar keuangan.


Direktur Eksekutif Centerfor Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, total aset yang akan dideklarasikan lewat beleid tax amnesty mencapai Rp3.000 triliun, baik aset maupun kas.


Dari jumlah tersebut, dari dalam negeri Rp2.000 triliun dan dari luar negeri Rp1.000 triliun.

”Dampaknya rupiah akan kuat dan suku bunga akan bergerak turun, bursa efek pun akan menguat. Ini kesempatan kalau mau beli saham atau reksa dana,” kata Yustinus saat menjadi pembicara di Investor Gathering & Talkshow MNC Financial Services: Peluang, Tantangan, dan Strategi Menghadapi Tax Amnesty 2016 di Hotel Akmani, Jakarta.


Yustinus mengatakan, pemerintah menginginkan masyarakat Indonesia yang selama ini belum membayar pajak secara benar ikut tax amnesty dengan membayar tebusan rendah 2 persen dari total aset untuk periode pertama.


Dengan tarif yang rendah tersebut, pemerintah menginginkan agar aset itu ditanamkan di Indonesia melalui berbagai instrumen investasi yang ditawarkan secara beragam.


”Pemerintah minta ditanamkan di Indonesia minimal tiga tahun supaya bisa memutar ekonomi Indonesia. Tahun pertama harus ditaruh di SBN (surat berharga negara), bisa diganti pada tahun kedua ke produk investasi prioritas seperti infrastruktur, tahun ketiga mau ganti yang lain terserah,” ungkap Yustinus.


Direktur MNC Kapital Wito Mailoa menilai, potensi dana yang akan masuk dari tax amnesty ke pasar keuangan relatif besar.


Dia menyebut gabungan nilai kapitalisasi pasar tujuh emiten besar di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau yang dikenal dengan istilah saham bluechip pun ditaksir mencapai Rp2.000 triliun.


”Jadi (aset yang masuk dari tax amnesty) ini sekitar separuh dari nilai kapitalisasi market kita. Jadi luar biasa besar yang akan kita lihat masuk,” imbuhnya.


Direktur Utama MNC Securities Susy Meilina menuturkan, MNC Securites merupakan salah satu perusahaan sekuritas atau broker lokal di tengah keberadaan broker-broker asing. Jumlah broker asing di Indonesia disebutnya mencapai 60-70 persen.


”Di sinilah PR kami MNC Securities sebagai broker lokal untuk terus menggali grassroot, menggali investor lokal. Kami ingin berkontribusi terhadap capital market Indonesia karena seharusnya dikuasai orang Indonesia, bukan asing,” kata Susy.

Susy memberikan tips bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dipasar keuangan. Tips tersebut antara lain mendiversifikasi produk investasi, fokus kepada apa yang dipahami, berorientasi jangka panjang, percaya kepada manajemen yang bersih, menggunakan dana cadangan, dan berani mengambil keputusan berbeda dengan investor lain.


”Kita juga siap membantu para investor yang ingin trading saham sendiri dengan produk kita, MNC Trade. Tidak hanya trading saham, kita juga membantu pemerintah dalam menjual produk-produk ritel, seperti SBN, sukuk,” tuturnya.


Sementara itu, Direktur Utama PT MNC Asset Management Frery Kojongian menambahkan, kebijakan tax amnesty perlu dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk mempersiapkan rencana investasi.


MNC Asset Management, kata Frery, menawarkan sejumlah produk investasi berupa reksa dana yang memberikan imbal hasil (yield) yang tinggi kepada investor.


”Kami mengeluarkan beberapa jenis reksa dana: ada MNC Dana Lancar (pasar uang), MNC Dana Likuid (pendapatan tetap), MNC Dana Kombinasi (campuran), sampai MNC Dana Ekuitas untuk saham.Produk unggulan kami reksa dana saham selama tujuh tahun itu yield- nya per tahun 17,39 persen,” kata dia.


Dia mengatakan, reksa dana merupakan produk investasi yang cocok bagi investor yang tidak terlalu mengenal pasar keuangan.


Tidak hanya itu, dia mengatakan, hasil investasi reksa dana pun tidak dikenai pajak karena bukan merupakan objek pajak. Selain itu, dana yang dikelola pun relatif aman karena manajer investasi menyerahkan dana tersebut untuk disimpan di bank kustodian.


Aktivitas perusahaan pun diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ”Kita juga akan launch reksa dana terproteksi, 100 persen investasi diproteksi untuk obligasi intiland, ratingnya A-. Settlemen- nya 8 Agustus dengan return 9,25 persen per tahun, nett ,” pungkas Frery.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 21 Juni 2016)

Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

OJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 TriliunOJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 Triliun

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengatakan dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal hingga akhir Februari 2017 telah mencapai Rp 9 triliun. "Kami lihat ada sekitar Rp9 triliun, ada yang masuk ke saham, masuk ke reksadana, ada yang masuk ke KPD, terus ada yang di obligasi pemerintah," kata Nurhaida di Jakarta, Jumat (10/3).selengkapnya

OJK Atur Produk Investasi yang Boleh Terima Dana Tax AmnestyOJK Atur Produk Investasi yang Boleh Terima Dana Tax Amnesty

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-undang Tentang Pengampunan Pajak. Dalam keterangan resminya, Direktur Pengaturan Pasar Modal, Luthfy Zain Fuady, mengungkapkan peraturan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata OJK untuk mendukung kebijakan nasionalselengkapnya

Menkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 TahunMenkeu: 500 Investor Asing di Indonesia Ada yang Tak Bayar Pajak Selama 10 Tahun

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pihaknya akan mengejar investor atau penanam modal asing (PMA) yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, bahkan hingga 10 tahun. "Kami akan mengejar PMA yang tidak bayar pajak sampai 10 tahun lebih, jumlahnya 500. Kalau di bawah 10 tahun kami masih memahami, mungkin masih belum mencapai BEP (breakeven point).selengkapnya

Produk Reksa Dana Ini `Ikat` Investor, Tapi akan Diberi InsentifProduk Reksa Dana Ini `Ikat` Investor, Tapi akan Diberi Insentif

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendalami pasar dengan memperbanyak basis investor domestik. Tujuannya agar pasar saham Indonesia memiliki daya tahan yang lebih kuat.selengkapnya

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

BI akan Tambah Instrumen Pasar Keuangan Penyerap Dana RepatriasiBI akan Tambah Instrumen Pasar Keuangan Penyerap Dana Repatriasi

Bank Indonesia akan menambah penerbitan instrumen di pasar keuangan untuk menampung dana repatriasi modal dari luar negeri yang hadir sebagai dampak dari implementasi kebijakan pengampunan pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya

Bos Sampoerna (HMSP) Minta Sri Mulyani Tinjau Rencana Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022Bos Sampoerna (HMSP) Minta Sri Mulyani Tinjau Rencana Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kenaikan tarif cukai pada 2022. HMSP menilai semenjak pandemi, kinerja industri hasil tembakau (IHT) dilaporkan merosot hampir 10% selama 2020.selengkapnya

Pemerintah Didorong Realisasikan Pajak Karbon Biar RI Punya Daya SaingPemerintah Didorong Realisasikan Pajak Karbon Biar RI Punya Daya Saing

Pemerintah didorong segera merealisasikan penerapan nilai ekonomi karbon caranya dengan menerapkan pajak. Tujuannya untuk menjaga daya saing industri Indonesia di dunia.selengkapnya

Pemerintah Mau Tarik Pajak Karbon 2022, Pengamat Sarankan SosialisasiPemerintah Mau Tarik Pajak Karbon 2022, Pengamat Sarankan Sosialisasi

Pemerintah berencana mau menarik pajak karbon pada 2022. Sebelum menerapkan itu, pemerintah dinilai perlu melakukan sosialisasi.selengkapnya



 
TAGS # :