Tax Amnesty Perbesar Data Wajib Pajak

Selasa 23 Ags 2016 15:12Administratordibaca 258 kaliSemua Kategori

antara 197

Program pengampunan pajak atau tax amnesty dipercaya mampu meningkatkan rasio pajak Indonesia di atas 11% dari produk domestik bruto (PDB). Sebab program ini akan memperbanyak basis pajak atau tax based.

Ditjen Pajak mencatat, dalam satu bulan tax amnesty, sudah ada 321 wajib pajak (WP) baru yang terdaftar. Ditjen Pajak berharap, program pengampunan pajak ini akan menambah jumlah wajib pajak baru di atas 1.000 WP.


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, saat ini basis pajak dan rasio pajak Indonesia tergolong kecil dibandingkan negara-negara tetangga. Tahun ini diperkirakan rasio pajak Indonesia di bawah 11%, sedangkan rata-rata rasio pajak di negara Asia Tenggara adalah di atas 14%.


Dengan tax amnesty, pemerintah berharap rasio pajak bisa meningkat di atas 11%. "Rasio pajak yang kecil tidak bisa diterima untuk negara sebesar Indonesia," kata Sri Mulyani, Senin (22/8).


Selain berharap pada pengampunan pajak, pemerintah juga akan menempuh berbagai langkah agar rasio pajak meningkat. Selain ekstensifikasi, pemerintah akan memperkuat basis data pajak.


Langkah ekstensifikasi pajak dilakukan dengan mengandalkan teknologi geo-tagging. Setelah data geo-tagging diperoleh, otoritas pajak akan melakukan konfirmasi status wajib pajak secara langsung.

Pengawasan dan ekstensifikasi pajak, terutama akan dilakukan terhadap wajib pajak pengusaha, juga terhadap wajib pajak yang tidak lapor terdapat data (TLTD).


Ditjen Pajak mengaku juga akan menggali potensi sektor perdagangan, khususnya pembeli dari pabrikan atau pedagang besar yang tidak diketahui identitas lengkapnya.


Dampak ke defisit


Rendahnya basis pajak menjadi alasan mengapa defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) terus naik. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro sebelumnya bilang, kelemahan APBN adalah minimnya penerimaan.


"Kelemahannya dari penerimaan," ujarnya. Dengan rasio pajak 11%–12%, defisit semakin lama semakin melebar.


Dalam RAPBN 2017 penerimaan perpajakan ditargetkan Rp 1.495,9 triliun. Jumlah itu lebih rendah dari target APBN-P 2016 yang Rp 1.539,2 triliun.


Bambang bilang rasio pajak 11% tidak masuk akal bagi Indonesia sehingga perlu ditingkatkan. Dalam lima tahun terakhir, rasio pajak (termasuk SDA migas dan pertambangan) tertinggi pada 2012 sebesar 13,9%. Sedang APBNP 2016, tanpa memperhitungkan shortfall penerimaan Rp 216 triliun, rasio pajak 12,9%.    

Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 23 Agustus 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya

RI Negara dengan Ekonomi Besar, Tapi Rasio Pajak Masih RendahRI Negara dengan Ekonomi Besar, Tapi Rasio Pajak Masih Rendah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan meski Indonesia masuk dalam 20 ekonomi terbesar di dunia, namun tingkat rasio pajak (tax ratio) RI masih sama dengan ‎negara-negara di kawasan Afrika.selengkapnya

Sri Mulyani: Rasio Pembayar Pajak di Indonesia Masih Terlalu Rendah, Hanya 11 PersenSri Mulyani: Rasio Pembayar Pajak di Indonesia Masih Terlalu Rendah, Hanya 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani melihat tax rasio atau penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) ‎di Indonesia sangat rendah. "Di Indonesia tax rasio hanya 11 persen, sangat rendah dan tidak bisa diterima," ujar Sri Mulyani di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Kamis (25/8/2016).selengkapnya

Rasio Pajak Indonesia Masih di Bawah 11%Rasio Pajak Indonesia Masih di Bawah 11%

Pemerintah optimistis program pengampunan pajak atau tax amnesty bisa mendorong kenaikan dasar pengenaan pajak (tax base). Dari sebulan pemberlakuan amnesti pajak, ada 321 Wajib Pajak (WP) baru yang mendaftar. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, saat ini jumlah tax base dan tax ratioIndonesia tergolong kecil jika dibandingkan negara lain.selengkapnya

Tax Amnesty Dorong Rasio Pajak Jadi 14% PDBTax Amnesty Dorong Rasio Pajak Jadi 14% PDB

Pemerintah yakin, realisasi kebijakan tax amnesty akan mendongkrak jumlah penerimaan pajak di masa yang akan datang. Keyakinan itu diperkuat dengan realisasi program amnesti pajak di periode pertama yang diatas perkiraan banyak pihak.selengkapnya

Facebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan IndonesiaFacebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan Indonesia

Facebook, Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia..? Berikut Penjelasan Mentri Keuangan Indonesia. Gonjang – ganjing tentang pembahasan BUT (Badan Usaha Tetap) yang sampai saat ini belum di dirikan oleh Fb, Twitter, Dan Instagram, membuat mentri keuangan Indonesai Bambang P.S. Brodjonegoro membuat satu pernyataan yang mengatakan jika para raksasa Internetselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya

NPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak NakalNPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak Nakal

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana meluncurkan Kartu Indonesia Satu. Kartu ini akan diisi identitas seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.selengkapnya

Menkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax AmnestyMenkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap menerapkan langkah hukum apabila diperlukan jika amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017 mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah.selengkapnya

Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat kebijakan bebas visa untuk warga negara asing telah menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 52% atau senilai Rp1 triliun.selengkapnya

Likuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga DepositoLikuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga Deposito

BI berpendapat bank tidak perlu menaikkan bunga deposito. Alasannya, likuiditas masih terjaga. Dana operasi moneter di atas Rp 300 triliun.selengkapnya

Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana untuk menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak multifungsi atau Kartu Indonesia Satu. Ini merupakan strategi DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.selengkapnya

25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah

Pemerintah pusat dihadapkan pada tugas berat di tahun anggaran mendatang untuk merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di tengah ruang fiskal yang masih sempit terutama lantaran penerimaan pajak yang belum kencang.selengkapnya

Tax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib PajakTax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib Pajak

Dua periode program amnesti pajak (tax amnesty) berjalan ternyata tidak mendongkrak kenaikan secara signifikan jumlah wajib pajak (WP). Jumlah WP yang tercatat per tanggal 1 Januari 2017 hanya sebanyak 35,82 juta WP.selengkapnya

Konsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian RukoKonsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian Ruko

Kepada tim konsultasi pajak,selengkapnya

Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya



 
TAGS # :