Tax Amnesty Lancar, Bangun Tol Tidak Lagi Pakai Kas Negara

Kamis 4 Ags 2016 08:35Administratordibaca 154 kaliSemua Kategori

sindonews 112

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki cita-cita besar dibalik program pengampunan pajak(tax amnesty). Jika perjalanan tax amnesty lancar hingga berakhir Maret 2017, maka program infrastruktur seperti jalan tol dan pelabuhan tidak lagi mengandalkan kas negara.

Dia mengatakan, jika nantinya banyak dana repatriasi yang masuk ke Indonesia, maka pemerintah akan mempunyai peluang yang besar untuk membangun negara ini. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak akan lagi diperlukan untuk membangun infrastruktur prioritas.

"Kalau dana repatriasi masuk, kita akan mempunyai peluang yang besar untuk membangun negara ini. Kalau investasi sudah dikerjakan swasta, APBN enggak usah masuk lagi. Ngapain APBN dibikin untuk jalan tol atau pelabuhan," katanya di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (1/8/2016).

Nantinya, sambung Jokowi, APBN akan diprioritaskan untuk dana desa, perbaikan pelayanan kesehatan, dan perbaikan pelayanan pendidikan. "Arahnya ke sana dan sangat bermanfaat bagi ekonomi nasional," imbuh dia.

Menurutnya, jika arus uang masuk datang maka penguatan nilai tukar rupiah pun akan terjadi. Selain itu, cadangan devisa nasional pun akan meningkat, serta terjadi peningkatan likuiditas perbankan.

"Meskipun (nilai tukar rupiah) akan dikendalikan juga oleh BI, supaya kalau terlalu kuat daya saing kita tidak akan kompetitif. Lalu ini baru mulai seminggu, dua minggu (tax amnesty), cadev kita sudah naik USD6 miliar. Ini belum masuk lho sudah naik segitu, apalagi kalau masuk," ‎tuturnya.

Jokowi menambahkan, dana repatriasi tersebut juga akan bermanfaat untuk penerimaan negara jangka menengah dan panjang. Pasalnya, UKM yang memanfaatkan amnesti pajak akan mendapatkan pengampunan hanya dengan membayar tebusan 0,5% dari dana yang dilaporkan tersebut.

"‎Terus yang belum punya NPWP. Pasar-pasar itu omzetnya sudah gede, tapi belum punya NPWP. Di Mangga Dua, di Tanah Abang. Saya kan mantan Gubernur DKI, jadi tau aja. Jadi tax amnesty ini yang terakhir karena setelah keterbukaan tidak ada lagi tax amnesty," tandasnya.

Sumber : sindonews.com (Jakarta, 1 Agustus 2016)
Foto : sindonews.com




BERITA TERKAIT
 

Dana Repatriasi Baru Akan Masuk 3 Minggu LagiDana Repatriasi Baru Akan Masuk 3 Minggu Lagi

Repatriasi dana dari pemberlakuan program tax amnesty atau pengampunan pajak akan masuk ke pasar modal sekitar 2-3 minggu lagi. Pasalnya, untuk memindahkan dana dari luar ke ke pasar modal Indonesia yang menjadi salah satu pintu (gateway) dana tax amnesty membutuhkan proses.selengkapnya

Sejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera MembayarSejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera Membayar

Bukan hanya Direktur Utama PT. Kobatin, Komarudin Md Top yang disandera terkait tunggakan pajak dan sanksinya senilai sekitar Rp 38 Miliar oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka, Rabu (25/5/2016) sore, namun pihak tersebut mengakui masih ada beberapa penunggak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lagi yang melakukan hal serupa.selengkapnya

Dana Tebusan Masuk Kas Negara Baru 59,5% TargetDana Tebusan Masuk Kas Negara Baru 59,5% Target

Hingga 14 November 2016, penerimaan negara dari dana tebusan program amnesti (pengampunan) pajak mencapai Rp98,3 triliun. Atau setara 59,5% dari target Rp165 triliun.selengkapnya

Ke Mangga Dua, Dirjen Pajak: Yang Sudah, Ikut Tax Amnesty LagiKe Mangga Dua, Dirjen Pajak: Yang Sudah, Ikut Tax Amnesty Lagi

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi sore ini melakukan blusukan kepada beberapa kios di ITC Mangga Dua, Jakarta Utara. Blusukan ini dilakukan dalam rangka sosialisasi program tax amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Ketua MPR Yakin Program Tax Amnesty Tahap Dua Akan Berjalan Lebih Baik LagiKetua MPR Yakin Program Tax Amnesty Tahap Dua Akan Berjalan Lebih Baik Lagi

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyambut positif hasil pengampunan pajak atau tax amnesty tahap pertama yang selesai pada 30 September 2016 lalu.selengkapnya

Sri Mulyani: Jumlah Besar Dana Tax Amnesty Akan Masuk SeptemberSri Mulyani: Jumlah Besar Dana Tax Amnesty Akan Masuk September

Hasil kebijakan pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) selama dua bulan awal ini terhitung sangat minim. Menteri Keuangan Sri Mulyani menengarai beberapa penyebab persoalan tersebut. Namun, dia optimistis, perolehan dana dari hasil kebijakan itu akan melonjak pada bulan September nanti.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal PesiarPemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal Pesiar

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) berencana untuk mengapus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar atau yacht. Saat ini, pajak untuk penjualan kapal pesiar tersebut mencapai 75 persen.selengkapnya

Periode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali LagiPeriode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali Lagi

Pengampunan pajak atau tax amnesty memasuki periode terakhir. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak terus memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak.selengkapnya

Banyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan PanamaBanyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan Panama

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengung­kapkan, banyak orang Indonesia yang menghindari kewajiban pajak dengan cara menyimpan dana di negeri tax heaven.selengkapnya

Bank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax AmnestyBank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax Amnesty

Bank OCBC NISP mengincar dana repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Demi mengajak para Wajib Pajak (WP) melaporkan harta kekayaannya lewat program amnesti pajak, OCBC NISP menawarkan insentif kepada nasabah existing yang ingin menempatkan dana repatriasinya.selengkapnya

Konflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola LiarKonflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola Liar

Pengamat politik Emrus Sihombing mengemukakan perbedaan pandangan yang semakin meruncing antara pemerintah dan Freeport disebabkan oleh ego sektoral.selengkapnya

Ketua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak KonglomeratKetua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak Konglomerat

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj me‎ngajak para konglomerat di Indonesia untuk melakukan pemerataan ekonomi. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, termasuk warga NU yang tercatat sebanyak puluhan juta orang.selengkapnya

Gandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit UltramikroGandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit Ultramikro

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penandatanganan nota kesepahaman di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (23/2/2017), mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp1,5 triliun sepanjang 2017 untuk program investasi pembiayaan ultramikro. Di mana, pembiayaan jenis ini tingkatannya berada di bawah kredit usaha rakyat (KUR).selengkapnya

Kemkeu gelar pemeriksaan pejabat Ditjen PajakKemkeu gelar pemeriksaan pejabat Ditjen Pajak

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah melakukan pemeriksaan internal terhadap seluruh pejabat otoritas pajak terkait kasus dugaan suap yang menyeret Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum DJP Handang Soekarno (HS).selengkapnya

Draf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah RampungDraf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah Rampung

OJK mengklaim tak ada lagi penolakan dari pelaku industri perbankan terkait kebijakan tersebut. “Kan ini sudah (kesepakatan) internasional semuanya,” kata Mulya Siregar.selengkapnya

Sri Mulyani Rangkul 2 Institusi dan PBNU Dorong Kepatuhan PajakSri Mulyani Rangkul 2 Institusi dan PBNU Dorong Kepatuhan Pajak

Tiga kementerian mewakili pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), diantaranya pemberdayaan ekonomi umat serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan di bidang perpajakan dalam rangka mendorong perekonomian berkelanjutan.selengkapnya



 
TAGS # :