Tax Amnesty Jadi Kunci Pertumbuhan

Jumat 17 Jun 2016 14:57Administratordibaca 235 kaliSemua Kategori

bisnis 014

Ciputra Group meyakini disahkannya kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty akan memacu pertumbuhan pasar properti yang  saat ini sedang lesu. Secara umum, pertumbuhan  pasar properti yang dibarengi pengampunan pajak akan mencapai hingga 15%.
 
Bahkan, Chief Executive Officer Ciputra Group Candra Ciputra, meyakini bahwa pertumbuhan untuk segmen atas bisa lebih tinggi lagi, jika UU Pengampunan Pajak diberlakukan.
 
“Sepertinya pemerintah sudah solid. Jadi, jika Juli benar-benar tax amnesty disahkan, pertumbuhan segmen atas bisa melejit hingga akhir tahun nanti,” katanya, Rabu (15/6)
 
Candra mengatakan, saat ini pasar an produk dengan kisaran harga Rp500 juta–Rp1 miliar sedang ramaikarena konsentrasi masyarakat masih pada produk untuk hunian pertama. Sementara itu, untuk barang mewah yang hanya digunakan sebagai investasi atau rumah kedua dan seterusnya, konsumen masih berpikir ulang. “Kepastian pajak yang membuat kondisi tersebut terjadi.” Pasalnya, tutur Candra, sebelum mengeluarkan dananya, investor sudah khawatir akan peraturan perpajakan saat ini.
 
“Implikasi yang berat pada pajak membuat investor masih takut membelanjakan dananya. Misalnya, kalau pajak barang yang dibeli tidak sesuai dengan kemampuannya, kan jadi masalah sekarang,” ujarnya.
 
Candra menambahkan bahwa yang akan diuntungkan dengan kebijakan pengampunan pajak, selain kelas atas, yakni barang sekunder yang juga menjadi incaran banyak investor. Akan tetapi, pertumbuhan juga akan didorong dari berbagai kebijakan yang lain, seperti dana investasi real estat (DIRE), tren penurunan suku bunga, dan fasilitas kredit pembiayaan rumah sistem inden.
 
“Properti ini beda dari produk investasi yang lain, banyak kebijakan yang bisa memengaruhi. Seperti yang saat ini digulirkan saja pasar pasti akan tumbuh. Tahun ini menjadi masa tinggal landas, bottom line sudah tahun lalu.”
 
CIPUTRA WORLD 2
 
Sementara itu, kata Candra, Ciputra Group masih akan mengandalkan proyek segmen menengah ke bawah. Pasalnya, salah satu strategi bertahan yakni mampu beradaptasi pada pasar yang sedang ramai. Pada September 2016, melalui salah satu entitasnya PT Ciputra Property Tbk. (CTRP), Ciputra Group akan melansir apartemen dengan harga Rp35 juta per meter persegi dalam proyek Ciputra World 2 di koridor Jalan Dr. Satrio, Jakarta Selatan.
 
Direktur CTRP Artadinata Djangkar mengatakan, apartemen berbentuk Tini dirancang sebanyak 607 unit di sebagian lahan 2 hektare dari Ciputra World 2. Untuk membangun apartemen tersebut perseroan akan mengeluarkan gross development value sekitar Rp 1,4 triliun. “Kami akan menawarkan unit-unit apartemen mulai tipe 27 meter persegi dengan harga mulai dari Rp800 juta di tengah kota, menarik kan?”katanya.
 
Arta menjelaskan meski sedang fokus menyasar pasar menengah, CTRP optimistis dapat mencatatkan margin hingga 20%. “Itu angka minimum saja karena lokasinya yang strategis. Tak lama, pertumbuhan harga akan lebih cepat dan lebih tinggi lagi.”
 
Untuk sektor perkantoran, CTRP akan melansir menara perkantoran kedua di area pengembangan Ciputra International di Jakarta Barat. Dengan saleable gross area seluas

20.000 m2, CTRP sudah mendapat komitmen dari pembeli seluas 60% dengan nilai Rp220 miliar, sisanya 40% akan dipasarkan dengan harga Rp36 juta per m2.

Sumber : bismis.com (Jakarta, 17 Juni 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Dirjen Pajak Akan Atur Pegawai yang Bisa Akses Data NasabahDirjen Pajak Akan Atur Pegawai yang Bisa Akses Data Nasabah

Selain pegawainya yang dipilih, data nasabah yang bisa dibuka semestinya berdasarkan profil risiko terkait peluang menghindari pajak.selengkapnya

Kartu Kredit Cuma 1 dari 67 Data yang Diintip Kantor PajakKartu Kredit Cuma 1 dari 67 Data yang Diintip Kantor Pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengungkapkan data pengguna kartu kredit hanyalah satu dari 67 data institusi yang wajib disampaikan. untuk itu, Ditjen Pajak menghimbau masyarakat agar tidak perlu resah soal keterbukaan data nasabah pengguna kartu kredit. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat dari Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, menjelaskan, selain kartu kredit,selengkapnya

Ciputra : Pemulihan Pasar Properti Tunggu Tax AmnestyCiputra : Pemulihan Pasar Properti Tunggu Tax Amnesty

Realisasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dinilai akan memulihkan penjualan properti, terutama di segmen perumahan. Sementara itu, segmen perkantoran diperkirakan akan menikmati kebangkitan sektor properti di paling akhir. Ir. Ciputra, Chairman Grup Ciputra, mengatakan isu perpajakan menjadi salah satu faktor pengganjal pertumbuhan penjualan properti. "Sekarang orang mau beli properselengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2016 Akan Lebih Baik dari EstimasiBI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2016 Akan Lebih Baik dari Estimasi

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2016 akan terkoreksi atau lebih baik dibandingkan perkiraan BI sebelumnya, yaitu 4,94 persen di kuartal kedua dan 5,04 persen year on year (yoy). Apalagi, dengan disahkannya Undang-Undang (UU) No.11 tahun 2016 tentang Tax Amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Awas, yang Nekat Buka Data Wajib Pajak Bisa Kena PidanaAwas, yang Nekat Buka Data Wajib Pajak Bisa Kena Pidana

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menegaskan Polri akan menindak tegas pembuka data wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Pastikan Data Peserta Tax Amnesty Tak Akan DiperiksaSri Mulyani Pastikan Data Peserta Tax Amnesty Tak Akan Diperiksa

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan data peserta pengampunan pajak atau tax amnesty tidak akan diobok-obok. Dia juga meminta para pengusaha yang berniat mengikuti program tersebut agar tidak takut, karena program tax amnesty bukanlah sebuah perangkap.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabut

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya

Darmin akan libatkan koperasi di reformasi agrariaDarmin akan libatkan koperasi di reformasi agraria

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah menyiapkan skema pengembangan dan perbaikan ekonomi rakyat di industri pertanian.selengkapnya

Darmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di AgustusDarmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di Agustus

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Hal ini diungkapkan oleh Darmin dalam sambutan di kongres Koperasi ke-3 di Makassar pada Kamis (13/07).selengkapnya

IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%

International Monetery Fund (IMF) menilai bahwa bila sebuah negara ingin melakukan percepatan pertumbuhan, ada rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB minimum yang perlu dicapai. Yakni 15% dari produk domestik bruto (PDB).selengkapnya



 
TAGS # :