Tax Amnesty Goyang Perbankan Singapura

Jumat 7 Okt 2016 12:47Administratordibaca 192 kaliSemua Kategori

liputan6 230

Kesuksesan yang diraih program pengampunan pajak (tax amnesty‎) pada periode I rupanya membuat perbankan di Singapura kebakaran jenggot.


Sebab, dana repatriasi yang masuk ke Indonesia selama periode tersebut sebagian besar mengalir dari Negeri Singa tersebut.

Dari data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, dana repatriasi dari Singapura sebesar Rp 79,13 triliun. Angka ini sekitar 57,71 persen dari total dana yang masuk ke Indonesia saat tax amnesty periode I yang sebesar‎ Rp 137 triliun.

‎"Uang itu dari mana? Tetap Singapura nomor 1. Makanya Singapura agak kelabakan juga," ‎ujar Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi ‎di Kantor DPP Himpi, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Dengan banyaknya dana warga negara Indonesia (WNI) di Singapura yang kembali ke dalam negeri, ini berpengaruh besar pada perbankan di negara bekas jajahan Inggris tersebut. ‎Sebab, hal ini membuat likuiditas di perbankan Singapura berkurang.

"Karena ternyata kalau likuiditas perbankannya ditarik semua ke sini ya mereka goyang juga. Dan itu benar," kata dia.

‎Sebelumnya diberitakan, berdasarkan laporan yang dikeluarkan RHB, dana yang keluar akibat program tax amnesty hanya sebesar 1 persen-2 persen dari dana kelolaan (Asset Under Management/AUM) bank.

Melansir laman asiaone.com, Kamis 6 Oktober 2016 sebanyak 8,3 miliar dolar Singapura atau setara Rp 79 triliun telah direpatriasi dalam tahap pertama penyelenggaraan program tax amnesty.

Dana Rp 79 triliun tersebut setara dengan 12 persen aset yang dimiliki orang kaya Indonesia di Singapura. Singapura memang menjadi tempat favorit bagi orang kaya Indonesia untuk menaruh asetnya.

Pada kebijakan tax amnesty ini, Indonesia mengizinkan warganya untuk mendeklarasikan aset yang belum  dilaporkan ke otoritas pajak. Pada tahap pertama yang berakhir sampai 30 September 2016, mereka hanya  membayar dana tebusan sebesar dua persen.

RHB mengkalkulasi, bila total aset yang dimiliki tiga bank swasta Singapura mencapai 321 miliar dolar Singapura maka secara hitungan, dana hasil repatriasi tax amnesty 8,3 milliar dolar Singapura hanya setara 2,6 persen dari total dana tersebut.

Ini sudah termasuk aset bank swasta terkemuka di Singapura, seperti UBS, Citi, dan Credit Suisse. Dengan melihat ini, RHB menilai dampak tax amnesty Indonesia pada industri perbankan swasta di Singapura hanya sedikit.

"Diperkirakan bahwa dana repatriasi tax amnesty dari Singapura akan meningkat. Namun, berkaca dari fase pertama ini dana yang akan di repatriasi tersebut tidaklah berpengaruh pada aset bank di Singapura," tulis laporan tersebut.

Hingga sejauh ini, wajib pajak Indonesia telah mendeklarasi asetnya hingga lebih dari Rp 3.600 triliun. Aset yang dilaporkan terdiri dari aset yang berada di Indonesia dan luar negeri.

Singapura menjadi negara sebagai sumber deklarasi aset tax amnesty paling banyak. Jumlahnya mencapai Rp 652,03 triliun atau 68,51 persen dari total deklarasi luar negeri.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 6 Oktober 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

OJK: Dana Repatriasi Amnesti Pajak dari WNI di Singapura Rp 1,2 TriliunOJK: Dana Repatriasi Amnesti Pajak dari WNI di Singapura Rp 1,2 Triliun

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad mengatakan tiga Bank Singapura yang dipanggil terkait amnesti pajak menunjukkan itikad baik. Bank-bank tersebut yakni OCBC NISP, UOB, DBS, memberi klarikasi tak ada masalah terkait pelaksanaan program pengampunan pajak yang digagas pemerintah Indonesia.selengkapnya

Dirjen Pajak: Dana Repatriasi Paling Banyak dari SingapuraDirjen Pajak: Dana Repatriasi Paling Banyak dari Singapura

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat hingga 5 September 2016 dana repatriasi tax amnesty sudah mencapai Rp13,08 triliun.selengkapnya

Kebijakan Tax Amnesty Indonesia, Perbankan Singapura Kelabakan?Kebijakan Tax Amnesty Indonesia, Perbankan Singapura Kelabakan?

Perbankan Singapura diklaim mulai khawatir dengan kebijakan tax amnesty di Indonesia. Informasi menyebut, mereka kekurangan dana segar untuk memenuhi keperluan jangka pendek.selengkapnya

Tax Amnesty, 42 Persen dari WNI di SingapuraTax Amnesty, 42 Persen dari WNI di Singapura

Pemberlakuan Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak sudah berjalan sejak 18 Juli 2016. Untuk periode pertama, program pengampunan pajak akan berakhir 30 September 2016.selengkapnya

Dana Repatriasi Amnesti Pajak Mayoritas dari SingapuraDana Repatriasi Amnesti Pajak Mayoritas dari Singapura

Dana repatriasi dari kebijakan amnesti pajak yang masuk ke Indonesia mayoritas berasal dari Singapura yang mencapai Rp1,24 triliun, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Singapura menyumbang 79 persen, di mana 13,8 persen diantaranya adalah repatriasi," ucapnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Kamis.selengkapnya

Perbankan Singapura Dukung Repatriasi ke IndonesiaPerbankan Singapura Dukung Repatriasi ke Indonesia

Bank-bank di Singapura menyatakan bahwa industri bank swasta akan mendukung upaya program Tax Amnesty Indonesia.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :