Tax Amnesty Gagal, Investor Kecewa dan Penerimaan Terganggu

Kamis 12 Mei 2016 12:55Administratordibaca 341 kaliSemua Kategori

katadata 016

Ekonom HSBC untuk ASEAN Su Sian Lim memperkirakan penerimaan negara tidak akan mencapai target. Sebab, pertumbuhan ekonomi masih dalam tren perlambatan, setidaknya terlihat dari pergerakan kuartal pertama yang di bawah ekspektasi hampir semua ekonom dan lembaga keuangan Indonesia.

Kondisi ini akan diperparah bila rencana kebijakan pengampunan pajak atautax amnesty ditolak Dewan Perwakilan Rakyat. “Apabila RUU Pengampunan Pajak tidak lolos, hal ini bisa menimbulkan kekecewaan bagi investor di portfolio,” kata Su Sian Lim dalam Economic Outlook 2016 di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis, 12 Mei 2016.


Investor akan menilai kegagalan pelaksanaan tax amnesty dapat mengganggu laju pertumbuhan ekonomi. Sebab, dana yang digadang-gadang masuk dalam jumlah besar itu direncanankan dapat menjadi pelumas sejumlah proyek prioritas seperti infrastruktur.

Menurut Su Sian, kandasnya tax amnesty akan memperdalam kejatuhan penerimaan negara imbas dari perlambatan ekonomi. “Tidak akan mencapai target,” katanya.

Kepastian akan penerimaan negara menjadi penting bagi investor. Meskipun, kata Su Sian, pemerintah sudah menerbitkan selusin paket kebijakan untuk meningkatkan iklim usaha.


Hingga sekarang, swasta masih menunggu implementasi kebijakan dalam membangun infrastruktur. Misalnya, langkah pemerintah dalam membentuk skema kerja sama pemerintah-swasta (public-private parntership/PPP) untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur.


Dari sisi pelemahan ekonomi, sebenarnya dia menilai tidak terlalu dalam karena konsumsi rumah tangga masih besar. Reformasi struktural yang berimbas pada membaiknya fundamental ekonomi pun mampu menarik arus masuk modal secara kuat. Langkah pemerintah menyiapkan pembiayaan infrastruktur cukup meyakinkan, yakni dengan mempercepat lelang surat utang di tahun lalu untuk pendanaan 2016.

Akan tetapi, kata Su Sian, pemerintah tidak bisa sepenuhnya bergantung pada belanja infrastruktur. Realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak sesuai harapan. Begitu pula dengan penerimaan negara. Perlambatan ekonomi menjatuhkan pemasukan Pajak Pertambahan Nilai. Pun dengan penurunan harga minyak yang berimbas pada Penerimaan Negara Bukan Pajak ataupun Pajak Penghasilan Minyak dan Gas.


Dua hari lalu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pun menyatakan pemasukan negara dapat terganggu akibat pembahasan pengampunan pajak terkatung-katung. Memasuki Mei, penerimaan negara baru 23 persen dari target Rp 1.822,5 triliun. Padahal, dalam perencanan diharapkan penerimaan yang masuk setidaknya mencapai seperempat dari target APBN 2016.


“Pokoknya, kalau tax amnesty belum pasti, penerimaan pasti terganggu karena kami belum bisa melakukan pemeriksaan,” kata Bambang.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxataion Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan kegagalan penerapan tax amnesty akan menurunkan kredibilitas pemerintah. Kebijakan ini sudah dibahas hampir setahun.

Semestinya, kata Prastowo, sudah mengalami kemajuan karena mendapat masukan dari banyak pihak. Meskipun ada beberapa kalusul dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih diperdebatkan. Misalnya, tarif tebusan tax amnesty yang banyak dinilai terlalu rendah.


Dalam draft RUU Tax Amnesty, tarif tebusan sebesar dua, empat, dan enam persen dari total nilai aset yang dilaporkan. Tarif tersebut tinggal setengahnya -satu, dua, dan tiga persen- jika dana di luar negeri ditempatkan di Indonesia (repatriasi). 

Karenanya, skema ini dikhawatirkan merugikan negara mengingat bunga yang harus dibayarakan pemerintah -jika dana tersebut masuk surat utang (SUN)- lebih besar dari tarif tebusan. Saat ini, bunga SUN masih di atas delapan persen.


Namun, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan sebagian besar pengusaha berminat mengikuti kebijakan pengampunan pajak jika tarif tebusannya kecil. Hal ini berdasarkan hasil survei Apindo kepada sekitar 2.000 pengusaha.


Menurutnya, besaran tarif yang kecil tidak akan merugikan negara. Sebab, masuknya likuiditas dalam jumlah besar ke dalam negeri akan mendorong penguatan rupiah dan turunnya imbal hasil SUN. “Mereka berharap satu persen untuk repatriasi dan dua persen deklarasi aset. Kalau lima persen nanti tidak menarik,” ujarnya.


Meski begitu, dia memperkirakan jumlah dana yang masuk ke dalam negeri berkat kebijakan tersebut tak akan lebih dari Rp 1.000 triliun. Syaratnya kebijakan itu dengan penetapan tarif yang menarik dan kepastian hukum.

Sumber : katadata.co.id (12 Mei 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaUU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri Sama

Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara, tarif uang tebusan untuk UMKM berlaku flat.selengkapnya

Ini Sebab Artis Bisa Dapat Tagihan Pajak dalam Jumlah BesarIni Sebab Artis Bisa Dapat Tagihan Pajak dalam Jumlah Besar

Para pekerja seni dan artis di Indonesia sering mengeluhkan masih ditagih kewajiban pajak dalam jumlah yang besar. Padahal setiap honor yang didapatkan usai menyelesaikan sebuah pekerjaan sudah dipotong pajak.selengkapnya

Tarif PPh UKM akan turun jadi 0,5%, efek ke penerimaan pajak tidak besarTarif PPh UKM akan turun jadi 0,5%, efek ke penerimaan pajak tidak besar

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Ekonom: Hingga Akhir Tahun Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5,0 PersenEkonom: Hingga Akhir Tahun Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5,0 Persen

Bank Indonesia (BI) memproyeksi, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,3 persen. Sedangkan tanpa pengampunan pajak, pertumbuhan ekonomi hanya berada di batas bawah 5,04 persen.selengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2016 Akan Lebih Baik dari EstimasiBI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2016 Akan Lebih Baik dari Estimasi

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2016 akan terkoreksi atau lebih baik dibandingkan perkiraan BI sebelumnya, yaitu 4,94 persen di kuartal kedua dan 5,04 persen year on year (yoy). Apalagi, dengan disahkannya Undang-Undang (UU) No.11 tahun 2016 tentang Tax Amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Penerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam SejarahPenerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam Sejarah

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengatakan penerimaan pajak tahun 2015-2016 hanya berkisar 80 persen dari target yang telah dicanangkan. Realisasi penerimaan pajak ini dinilainya sebagai yang terendah dalam 10 tahun terakhir.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pengamat : Dengan AEoI, pajak bisa tumbuh 10%Pengamat : Dengan AEoI, pajak bisa tumbuh 10%

Direktorat Jenderal Pajak menargetkan penerimaan pajak pada tahun ini sebesar Rp 1.385,9 triliun, naik Rp 144,1 triliun dari target penerimaan sebelumnya. Hal ini akan tercapai apabila pemerintah dapat memanfaatkan data dari Automatic Exchange Of Information (AEOI).selengkapnya

Pendataan wajib pajak dinilai mampu dongkrak penerimaan pajakPendataan wajib pajak dinilai mampu dongkrak penerimaan pajak

Direktur Eksekutif Center of Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai implementasi Peraturan Ditjen Pajak No. PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Informasi Keuangan akan memiliki signifikansi atas penerimaan pajak.selengkapnya

Sanksi administrasi pajak kurang bayar mencekik masyarakatSanksi administrasi pajak kurang bayar mencekik masyarakat

Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis Yustinus Prastowo menilai sanksi administrasi yang tertuang dalam UU 28/2007 pasal 13 ayat (3) terkait sanksi administrasi sebesar 50%-100% atas pajak tidak atau kurang bayar memberatkan bagi masyarakat.selengkapnya

BMW tunggu aturan baru pajak sedanBMW tunggu aturan baru pajak sedan

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengkaji rencana perubahan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk jenis mobil sedan. Penurunan tarif PPnBM mobil sedan akan dilakukan karena tarif yang berlaku saat ini sebesar 30% dinilai memberatkan dan melemahkan daya saing di pasar global.selengkapnya

Laba 2017 Fajar Surya Wisesa tertekan rugi kurs dan lonjakan beban pajakLaba 2017 Fajar Surya Wisesa tertekan rugi kurs dan lonjakan beban pajak

Meski berhasil meraih pertumbuhan penjualan yang positif, PT Fajar Surya Wisesa Tbk belum mampu meningkatkan pertumbuhan laba di tahun 2017 lalu. Melonjaknya beban pajak serta kerugian kurs menekan laba perusahaan pulp and paper ini.selengkapnya

MA batalkan biaya administrasi, berapa perhitungan Pajak STNK?MA batalkan biaya administrasi, berapa perhitungan Pajak STNK?

Mahkamah Agung ( MA) telah membatalkan biaya administrasi pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK) pada Rabu (21/2).selengkapnya

Inilah tunjangan hakim pengadilan pajakInilah tunjangan hakim pengadilan pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 16/PMK.01/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 194/PMK.01/2015 tentang Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain Bagi Hakim Pada Pengadilan Pajak.selengkapnya

30 BUMN segera ikuti jejak Pertamina integrasi data perpajakan30 BUMN segera ikuti jejak Pertamina integrasi data perpajakan

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengintegrasikan data perpajakan dengan PT Pertamina (Persero). Selanjutnya, langkah ini akan diikuti oleh BUMN lainnya bahkan swasta.selengkapnya

Hyundai: Penurunan Pajak Paling Efektif Dongkrak Pasar SedanHyundai: Penurunan Pajak Paling Efektif Dongkrak Pasar Sedan

Presiden Direktur PT Hyundai Mobil Indonesia (HMI) Mukiat Sutikno menilai harmonisasi tarif pajak kendaraan bermotor paling efektif untuk mendongkrak pasar sedan di dalam negeri.selengkapnya

BMW: Penurunan Pajak Sedan Dorong Perakitan LokalBMW: Penurunan Pajak Sedan Dorong Perakitan Lokal

BMW memperkirakan penurunan pajak sedan akan menciptakan pasar baru bagi model kendaraan tersebut, dan akan berimbas pada kemungkinan produksi lokal seiring dengan meningkatnya volume penjualan di Indonesia.selengkapnya



 
TAGS # :