Tax Amnesty Gagal, Investor Kecewa dan Penerimaan Terganggu

Kamis 12 Mei 2016 12:55Administratordibaca 290 kaliSemua Kategori

katadata 016

Ekonom HSBC untuk ASEAN Su Sian Lim memperkirakan penerimaan negara tidak akan mencapai target. Sebab, pertumbuhan ekonomi masih dalam tren perlambatan, setidaknya terlihat dari pergerakan kuartal pertama yang di bawah ekspektasi hampir semua ekonom dan lembaga keuangan Indonesia.

Kondisi ini akan diperparah bila rencana kebijakan pengampunan pajak atautax amnesty ditolak Dewan Perwakilan Rakyat. “Apabila RUU Pengampunan Pajak tidak lolos, hal ini bisa menimbulkan kekecewaan bagi investor di portfolio,” kata Su Sian Lim dalam Economic Outlook 2016 di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis, 12 Mei 2016.


Investor akan menilai kegagalan pelaksanaan tax amnesty dapat mengganggu laju pertumbuhan ekonomi. Sebab, dana yang digadang-gadang masuk dalam jumlah besar itu direncanankan dapat menjadi pelumas sejumlah proyek prioritas seperti infrastruktur.

Menurut Su Sian, kandasnya tax amnesty akan memperdalam kejatuhan penerimaan negara imbas dari perlambatan ekonomi. “Tidak akan mencapai target,” katanya.

Kepastian akan penerimaan negara menjadi penting bagi investor. Meskipun, kata Su Sian, pemerintah sudah menerbitkan selusin paket kebijakan untuk meningkatkan iklim usaha.


Hingga sekarang, swasta masih menunggu implementasi kebijakan dalam membangun infrastruktur. Misalnya, langkah pemerintah dalam membentuk skema kerja sama pemerintah-swasta (public-private parntership/PPP) untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur.


Dari sisi pelemahan ekonomi, sebenarnya dia menilai tidak terlalu dalam karena konsumsi rumah tangga masih besar. Reformasi struktural yang berimbas pada membaiknya fundamental ekonomi pun mampu menarik arus masuk modal secara kuat. Langkah pemerintah menyiapkan pembiayaan infrastruktur cukup meyakinkan, yakni dengan mempercepat lelang surat utang di tahun lalu untuk pendanaan 2016.

Akan tetapi, kata Su Sian, pemerintah tidak bisa sepenuhnya bergantung pada belanja infrastruktur. Realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak sesuai harapan. Begitu pula dengan penerimaan negara. Perlambatan ekonomi menjatuhkan pemasukan Pajak Pertambahan Nilai. Pun dengan penurunan harga minyak yang berimbas pada Penerimaan Negara Bukan Pajak ataupun Pajak Penghasilan Minyak dan Gas.


Dua hari lalu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pun menyatakan pemasukan negara dapat terganggu akibat pembahasan pengampunan pajak terkatung-katung. Memasuki Mei, penerimaan negara baru 23 persen dari target Rp 1.822,5 triliun. Padahal, dalam perencanan diharapkan penerimaan yang masuk setidaknya mencapai seperempat dari target APBN 2016.


“Pokoknya, kalau tax amnesty belum pasti, penerimaan pasti terganggu karena kami belum bisa melakukan pemeriksaan,” kata Bambang.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxataion Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan kegagalan penerapan tax amnesty akan menurunkan kredibilitas pemerintah. Kebijakan ini sudah dibahas hampir setahun.

Semestinya, kata Prastowo, sudah mengalami kemajuan karena mendapat masukan dari banyak pihak. Meskipun ada beberapa kalusul dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih diperdebatkan. Misalnya, tarif tebusan tax amnesty yang banyak dinilai terlalu rendah.


Dalam draft RUU Tax Amnesty, tarif tebusan sebesar dua, empat, dan enam persen dari total nilai aset yang dilaporkan. Tarif tersebut tinggal setengahnya -satu, dua, dan tiga persen- jika dana di luar negeri ditempatkan di Indonesia (repatriasi). 

Karenanya, skema ini dikhawatirkan merugikan negara mengingat bunga yang harus dibayarakan pemerintah -jika dana tersebut masuk surat utang (SUN)- lebih besar dari tarif tebusan. Saat ini, bunga SUN masih di atas delapan persen.


Namun, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan sebagian besar pengusaha berminat mengikuti kebijakan pengampunan pajak jika tarif tebusannya kecil. Hal ini berdasarkan hasil survei Apindo kepada sekitar 2.000 pengusaha.


Menurutnya, besaran tarif yang kecil tidak akan merugikan negara. Sebab, masuknya likuiditas dalam jumlah besar ke dalam negeri akan mendorong penguatan rupiah dan turunnya imbal hasil SUN. “Mereka berharap satu persen untuk repatriasi dan dua persen deklarasi aset. Kalau lima persen nanti tidak menarik,” ujarnya.


Meski begitu, dia memperkirakan jumlah dana yang masuk ke dalam negeri berkat kebijakan tersebut tak akan lebih dari Rp 1.000 triliun. Syaratnya kebijakan itu dengan penetapan tarif yang menarik dan kepastian hukum.

Sumber : katadata.co.id (12 Mei 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaUU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri Sama

Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara, tarif uang tebusan untuk UMKM berlaku flat.selengkapnya

Ini Sebab Artis Bisa Dapat Tagihan Pajak dalam Jumlah BesarIni Sebab Artis Bisa Dapat Tagihan Pajak dalam Jumlah Besar

Para pekerja seni dan artis di Indonesia sering mengeluhkan masih ditagih kewajiban pajak dalam jumlah yang besar. Padahal setiap honor yang didapatkan usai menyelesaikan sebuah pekerjaan sudah dipotong pajak.selengkapnya

Ekonom: Hingga Akhir Tahun Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5,0 PersenEkonom: Hingga Akhir Tahun Ekonomi Indonesia akan Tumbuh 5,0 Persen

Bank Indonesia (BI) memproyeksi, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,3 persen. Sedangkan tanpa pengampunan pajak, pertumbuhan ekonomi hanya berada di batas bawah 5,04 persen.selengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2016 Akan Lebih Baik dari EstimasiBI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2016 Akan Lebih Baik dari Estimasi

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2016 akan terkoreksi atau lebih baik dibandingkan perkiraan BI sebelumnya, yaitu 4,94 persen di kuartal kedua dan 5,04 persen year on year (yoy). Apalagi, dengan disahkannya Undang-Undang (UU) No.11 tahun 2016 tentang Tax Amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Penerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam SejarahPenerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam Sejarah

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengatakan penerimaan pajak tahun 2015-2016 hanya berkisar 80 persen dari target yang telah dicanangkan. Realisasi penerimaan pajak ini dinilainya sebagai yang terendah dalam 10 tahun terakhir.selengkapnya

Penerimaan Negara dari Pajak dan Nonpajak Kompak TurunPenerimaan Negara dari Pajak dan Nonpajak Kompak Turun

Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN 2016 hingga Mei 2016 mencapai Rp 189,1 triliun. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman‎ menjelaskan, hingga akhir Mei realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 496, triliun atau sebesar 27,2 persen dari target APBN 2016 sebesar Rp 1.8225,5 triliun. Sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp 685,8selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak harus kerja keras menambal penerimaan pada September, yang pada tahun sebelumnya terbantu dengan adanya program amnesti pajak. Menurut Catatan Ditjen Pajak, dari awal tahun sampai 31 Agustus 2017, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 53,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun.selengkapnya

Penetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak RelevanPenetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak Relevan

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

Aturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan DisputeAturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan Dispute

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap.selengkapnya

Waktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatWaktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepat

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya



 
TAGS # :