Tax Amnesty Dinanti Pasar

Senin 13 Jun 2016 12:55Administratordibaca 222 kaliSemua Kategori

bisnis 048

Pengesahan Undang-Undang pengampuan pajak atau tax amnesty oleh DPR diproyeksikan bakal mendorong Indeks harga saham gabungan melaju ke level 5.000 pada perdagangan pekan ini. 

Alfred Nainggolan, analis PT Koneksi Kapital, menilai tarik ulur pengesahan UU Tax Amnesty dengan proyeksi dana raksasa sangat ditunggu oleh pelaku pasar. Bila DPR tak kunjung mengesahkan UU Tax Amnesty, IHSG diproyeksikan berada pada level support4.800 dan resistance 4.940 selama sepekan. 


"Kalau UU Tax Amnesty sudah sah, mungkin akan mudah sekali ke level 5.000 karena dana sebesar itu pasti akan lari ke pasar keuangan," katanya saat dihubungi Bisnis, Jumat (10/6).


Pekan lalu, Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,12% sebesar 5,86 poin ke level 4.848,06. Akhir pekan, IHSG ditutup terkoreksi 0,49% sebesar 28,74 poin dari hari sebelumnya 4.876,79. 


Meski terkoreksi, investor asing justru mencatatkan aksi beli bersih alias net buy senilai Rp1,63 triliun sepanjang pekan ini. Aksi beli bersih itu membuat catatan net buysepanjang tahun berjalan kian menebal menjadi Rp6,49 triliun. 


Sejak awal tahun, sektor pertambangan masih menempati posisi lonjakan tertinggi mencapai 28,48%. Sebaliknya, sektor keuangan masih harus terkoreksi terdalam hingga 2,01% year-to-date


Alfred menjelaskan, sentimen yang akan terjadi pada pekan depan terbilang minim. Tarik-ulur UU Tax Amnesty membuat pelaku pasar mengambil posisi wait and see di lantai bursa. 


Transaksi yang dibukukan di bursa saham juga menipis akibat aksi wait and see yang dilakukan oleh pelaku pasar. Akhir pekan ini, rerata volume transaksi mencapai 5,05 miliar lembar dengan nilai Rp5,65 triliun. 


Aksi wait and see yang dilakukan pelaku pasar membuat IHSG bergerak volatile mengekor bursa regional. Sebagian besar pelaku pasar melihat korelasi penguatan rupiah dari Rp13.600 per dolar hingga Rp13.700 per dolar menjadi Rp13.200 per dolar AS telah mampu mendorong IHSG menembus level resistance 4.920. 


Kendati demikian, Alfred mengaku belum menemukan alasan rasional korelasi tersebut. Pasalnya, kondisi makro ekonomi Indonesia belum cukup meyakinkan untuk mendorong penguatan rupiah, begitu pula dengan cadangan devisa yang tergerus lantaran jatuh tempo pembayaran utang. 


Dari luar negeri, keputusan Federal Reserve dalam penaikan suku bunga Fed Fund Rate (FRR) diproyeksikan bakal memperkecil volatilitas di lantai bursa. Namun, konsensus memperkirakan The Fed akan menunda penaikan suku bunga acuan lantaran kondisi ekonomi Amerika Serikat belum pulih. 


"Ketika ditunda, akan membuat ruang kenaikan pasar keuangan kita. Tapi penundaan jadi mengulur-ngulur waktu dan memperbanyak ruang ketidakpastian," tuturnya. 


Kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin oleh The Fed dinilai masih memiliki jarak yang cukup lebar dengan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate). Investor asing memperkirakan imbal hasil yang didapatkan dengan penguatan rupiah masih menjanjikan, sehingga aksi borong saham kembali marak. 


Dia memerkirakan, capital inflows akan dicatatkan oleh investor asing pada Juni ini. Pasalnya, pada bulan lalu, net sell investor asing telah mencapai Rp600 miliar--Rp700 miliar.  


Adapun, nilai tukar rupiah diproyeksikan terjadi profit taking dengan kisaran Rp13.200 per dolar AS hingga Rp13.400 per dolar AS. Pergerakan rupiah pekan depan diperkirakan minim sentimen. 


Terpisah, analis PT Reliance Securities Tbk. Lanjar Nafi, menilai IHSG akan mencoba menguji support dengan perkiraan kembali tertekan pada awal pekan range pergerakan 4.825-4.920. 

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 13 Juni 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

KURS RUPIAH: Capai Level Tertinggi Dalam Tiga Pekan, Didorong UU Pengampunan PajakKURS RUPIAH: Capai Level Tertinggi Dalam Tiga Pekan, Didorong UU Pengampunan Pajak

Mata uang garuda menguat ke level tertinggi dalam tiga pekan terakhir setelah adanya pengesahan Undang-undang pengampunan Pajak kemarin (28/6/2016). Adanya beleid baru bertujuan meningkatkan pendapatan negara.selengkapnya

Amnesti Pajak Tak Mampu Kerek IHSG Dari Level 5.400, Ada Apa?Amnesti Pajak Tak Mampu Kerek IHSG Dari Level 5.400, Ada Apa?

Keberhasilan amnesti pajak digadang-gadang menjadi stimulus pendorong pergerakan Indeks harga saham gabungan. Faktanya, gerak IHSG harus bersusah payah bertahan di level psikologis 5.400.selengkapnya

Tax Amnesty: DPR Janji Bahas Pengesahan Pekan IniTax Amnesty: DPR Janji Bahas Pengesahan Pekan Ini

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak di tingkat panitia kerja DPR hingga kini belum rampung. Kendati demikian, anggota dewan masih menjanjikan rencana pengesahan pekan ini. Wakil Ketua Komisi XI sekaligus Ketua Panja RUU Pengampunan Pajak dari DPR, Soepriyatno mengatakan hingga pekan lalu pembahasan baru sampai pasal 19. Namun, masih banyak pula yang ditunda pembahasannya.selengkapnya

Dolar AS Masih Berharap Kenaikan Bunga FedDolar AS Masih Berharap Kenaikan Bunga Fed

Kurs dolar AS menguat terhadap mata uang utama lainnya pada Senin (14/11/2016), karena kebijakan-kebijakan ekonomi potensial Presiden AS terpilih Donald Trump mendorong ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut.selengkapnya

Rupiah menguat menjadi Rp13.146 per dolar ASRupiah menguat menjadi Rp13.146 per dolar AS

Nilai tukar rupiah dalam transaksi antarbank di Jakarta pada Rabu pagi menguat 42 poin menjadi Rp13.146 per dolar AS setelah DPR menyetujui pengesahan rancangan undang-undang tentang pengampunan pajak menjadi undang-undang. "Disahkannya RUU Pengampunan Pajak menjadi angin segar bagi mata uang rupiah untuk kembali melanjutkan penguatan," kata Kepala Riset NH Korindo Securities Indonesiaselengkapnya

SENTIMEN PASAR 20 JANUARI: BI Pertahankan Suku Bunga, Pajak Google Terus DiburuSENTIMEN PASAR 20 JANUARI: BI Pertahankan Suku Bunga, Pajak Google Terus Diburu

Sejumlah berita dari dalam negeri menjadi perhatian pasar pada perdagangan hari ini, Rabu (18/1/2017).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Tingkatkan Efisiensi, Kemenhub Gandeng Bank MandiriTingkatkan Efisiensi, Kemenhub Gandeng Bank Mandiri

Kementerian Perhubungan dan PT Bank Mandiri (Persero) melakukan penandatangan kesepakatan bersama penyediaan dan pemanfaatan jasa layanan perbankan di Kementerian Perhubungan.selengkapnya

Bank Mandiri Layani Transaksi PNBP KemenhubBank Mandiri Layani Transaksi PNBP Kemenhub

Bank Mandiri menyediakan layanan perbankan untuk memudahkan transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Perhubungan. Layanan ini dapat mempercepat transaksi pembayaran bagi pengguna jasa di lingkup Kementerian Perhubungan.selengkapnya

Mengangkat PPh NonkaryawanMengangkat PPh Nonkaryawan

Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa jadi memang masih jauh dari harapan. Di tengah penerimaan total pajak nonmigas yang terkontraksi tipis, pos pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan ikut terkoreksi.selengkapnya

Mengangkat PPh NonkaryawanMengangkat PPh Nonkaryawan

Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa jadi memang masih jauh dari harapan. Di tengah penerimaan total pajak nonmigas yang terkontraksi tipis, pos pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan ikut terkoreksi.selengkapnya

Tuntutan Transparansi atas Perusahaan MultinasionalTuntutan Transparansi atas Perusahaan Multinasional

Kini kita berada pada era transparansi sektor pajak. Transparansi pajak pada hakikatnya mencakup tiga dimensi (Owens, 2013). Pertama, akses otoritas atas informasi yang berkaitan dengan pajak. Kedua, terbukanya data pembayaran pajak dari suatu perusahaan kepada publik, misalkan dalam Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).selengkapnya

Ditjen Pajak resmi pengadopsian CbCRDitjen Pajak resmi pengadopsian CbCR

Direktorat Jenderal Pajak akan menandatangani perjanjian laporan per negara (Country by Country Reporting/CbCR) Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) di Kantor Pusat Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) di Paris, Prancis pada tanggal 26 Januari 2017.selengkapnya

Jika Negosiasi Gagal, Ditjen Pajak Harus Bawa Google ke Ranah HukumJika Negosiasi Gagal, Ditjen Pajak Harus Bawa Google ke Ranah Hukum

Pemerintah telah melakukan pendekatan dengan Google untuk membahas mengenai masalah perpajakan. Namun, hingga saat ini belum terdapat titik terang dari Google mengenai utang pajak yang harus dibayarkan.selengkapnya

Kasus Google Bukti Lemahnya UU Pajak IndonesiaKasus Google Bukti Lemahnya UU Pajak Indonesia

Google hingga saat ini tetap belum bersedia untuk membayar pajak seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Padahal, potensi pajak Google terbilang sangat besar mengingat pesatnya penggunaan internet di Indonesia. Jumlahnya pun mencapai Rp5 triliun.selengkapnya

Wikileaks Tantang Donald Trump Beberkan Catatan PajakWikileaks Tantang Donald Trump Beberkan Catatan Pajak

Setelah pernah dituding antek Rusia yang turut menyebarkan informasi diduga hasil peretasan Rusia terhadap email Hillary Clinton yang telah menguntungkan posisi Donald Trump, WikiLeaks balik menyerang Trump setelah kabinet Trump bersikeras tidak akan membeberkan catatan pajak Presiden Amerika Serikat itu.selengkapnya

Trump Pangkas Pajak, Fiskal dalam Ancaman BesarTrump Pangkas Pajak, Fiskal dalam Ancaman Besar

Presiden AS Donald John Trump bakal menurunkan beban pajak penghasilan pribadi dan korporasi di negerinya. Kebijakan ini mengandung bahaya besar bagi fiskal AS.selengkapnya



 
TAGS # :